PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Ketiga

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

Article 108

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan program Paskibraka. 10. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan program Paskibraka; b. pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat pusat; c. pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. pengoordinasian penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota; e. penyusunan rencana induk program Paskibraka; f. pengelolaan data nasional program Paskibraka; g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka INDONESIA; h. pengoordinasian pemilihan dan pengangkatan pengurus Duta Pancasila Paskibraka INDONESIA; i. penyusunan arahan strategis tahunan terhadap program kerja Duta Pancasila Paskibraka INDONESIA; j. pengoordinasian pembuatan dan pendistribusian duplikat Bendera Pusaka; k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi. 11. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 110

Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terdiri atas kelompok jabatan fungsional. 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 114

(1) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala. (2) Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Deputi. 13. Ketentuan Pasal 117 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 117

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri atas: a. Direktorat Pengendalian; b. Direktorat Evaluasi; dan c. Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila. 14. Ketentuan Pasal 119 huruf e dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 119

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; c. pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; d. penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila agar selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; e. Dihapus; f. Dihapus; g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi. 15. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 121

Direktorat Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 16. Ketentuan Pasal 122 huruf c dihapus dan huruf b diubah sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Article 122

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; b. penyusunan metode evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; c. Dihapus; d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi. 17. Setelah Bagian Ketiga BAB X ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Keempat

Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila

Article 123A

Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila mempunyai tugas melaksanakan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara.

Article 123B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123A, Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara; b. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan metodologi, diseminasi, dan sistem informasi pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara; c. penyusunan indeks pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara; d. pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara dalam rangka penentuan prioritas pembinaan ideologi Pancasila; e. pelaksanaan pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara berdasarkan hasil pembinaan ideologi Pancasila; f. penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara; g. pengoordinasian implementasi hasil pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara; h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Article 123C

Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila terdiri atas kelompok jabatan fungsional. 19. Ketentuan Bagan 20, Bagan 21, Bagan 22, dan Bagan 24 Lampiran Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diubah dan disisipkan Bagan 26A sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2023 KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YUDIAN WAHYUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA