KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang PEMBUBARAN DEWAN RISET NASIONAL, DEWAN KETAHANAN PANGAN, BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA, BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN, KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA, KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL, BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI, KOMISINASIONAL LANJUT USIA, BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA, DAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

KEPPRES Nomor 112 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dengan Peraturan PRESIDEN ini, membubarkan sebagai berikut: 1. Dewan Riset Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional; 2. Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura; 4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan; 5. Komisi Pengawas Haji INDONESIA yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji INDONESIA; 6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional; 7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Republik INDONESIA Nomor 117 Tahun 1993; 8. Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia; 9. Badan Olahraga Profesional INDONESIA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional INDONESIA; dan 10. Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi INDONESIA.

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7