Article 1
Mencabut Keputusan PRESIDEN Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah.
KEPPRES Nomor 64 Tahun 1984
This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.
Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.