Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.
SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
ttd.
SAADILLAH MURSJID LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 74
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Djibouti selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak Penandatangan";
BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama yang berkelanjutan dan berjangka panjang;
YAKIN akan perlunya kerjasama yang berkelanjutan dan efektif demi kepentingan kedua negara;
MENEGASKAN keinginan mereka dalam mempererat kerjasama bilateral antara kedua negara; dan DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati penuh kedaulatan;
TELAH SEPAKAT sebagai berikut:
PASAL I Para Pihak Penandatangan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang akan diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama.
PASAL II
Kerjasama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Para Pihak Penandatangan maupun dengan persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang telah disepakati oleh Para Pihak Penandatangan.
Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati harus didasarkan pada pengaturan pelaksanaan tersendiri.
PASAL III Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak Penandatangan akan bertemu dan bila diperlukan untuk membahas perkembangan dari Persetujuan ini dan hal lain yang berkenaan dengan peningkatan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara.
PASAL IV
1. Para Pihak Penandatangan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Pihak Penandatangan melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga-tenaga ahli, para teknisi dan para pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga terkait dari kedua negara.
2. Para Pihak Penandatangan setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan
a. masing-masing Pihak Penandatangan akan diizinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatkan kekayaan intelektual tersebut;
b. dalam keadaan kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak Penandatangan dan/atau lembaga-lembaga atas nama Pihak Penandatangan tersebut untuk kepentingan komersial, maka Pihak Penandatangan lainnya berhak untuk memperoleh bagian royalti yang adil.
3. Para Pihak Penandatangan akan saling menjamin bahwa Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Penandatangan ke dalam wilayah Pihak Penandatangan lainnya dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek
atau kegiatan-kegiatan, tidak merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak pihak ketiga yang sah.
4. Para Pihak Penandatangan akan melepaskan masing-masing setiap tuntutan dari pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Penandatangan untuk pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan.
PASAL V Para Pihak Penandatangan sepakat untuk membentuk suatu Komisi Bersama untuk mempelajari perkembangan Persetujuan ini, untuk membahas hal-hal yang mungkin timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini dan untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan demi tercapainya maksud dari Persetujuan ini.
Komisi Bersama ini akan bertemu bila dianggap perlu melalui persetujuan bersama, apakah di INDONESIA atau di Djibouti. Komisi Bersama ini akan, apabila dianggap perlu, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk para ahli dan penasehat untuk menghadiri pertemuan.
PASAL VI Setiap perselisihan antara Para Pihak Penandatangan mengenai pengertian dan/atau pelaksanaan Persetujuan ini harus dapat diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan.
PASAL VII Persetujuan ini mulai berlaku secara sementara pada tanggal penandatanganan dan mulai berlaku secara penuh pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir ketika Para Pihak Penandatangan saling mengabarkan, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi.
PASAL VIII
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu Pihak Penandatangan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.
PASAL IX Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut.
Salah satu dari Para Pihak Penandatangan diperkenankan untuk membuat perubahan atau amandemen sebagian atau keseluruhan dari Persetujuan ini secara tertulis.
Setiap perubahan atau amandemen yang telah disepakati oleh Para Pihak Penandatangan akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak Penandatangan.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 2 Mei 1997 dalam bahasa INDONESIA, Perancis dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK DJIBOUTI ttd.
ttd.
ALI ALATAS, SH MOHAMED MOUSSA CHEHEM Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF DJIBOUTI ON ECONOMIC AND TECHNICAL, COOPERATION The Government of the Republic of Djibouti and the Government of the Republic of INDONESIA hereinafter referred to as "the Contracting Parties";
DESIROUS of expanding and enhancing bilateral relations and cooperation on a lasting and long term basis;
CONVINCED of the necessity of lasting and effective cooperation in the interests of both countries;
CONFIRMING their interests in the strengthening of bilateral cooperation between the two countries; and GUIDED by the desire to strengthen the existing friendly relations and to promote the expansion of economis and technical cooperation between the two countries based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I The Contracting Parties shall endeavour to take all necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperation between the two countries within the framework of the present Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.
The economic and technical cooperation referred to in the present Agreement may be developed in the areas which will be specified by mutual agreement.
ARTICLE II The economic and technical cooperation shall be conducted in accordance with the capabilities and requirements of the respective Contracting Parties as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the Contracting parties. The detailed provisions relating to the forms and methods as well as to the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate implementing arrangements.
ARTICLE III In order to promote the implementation of this Agreement, the Parties shall meet as and when required to discuss the progress of this Agreement and any other matters pertaining to the developing of economic and technical cooperation between the two countries.
ARTICLE IV
1. The Contracting Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of scientific and technological data and of experts, technicians and trainers in addition to the encouragement of all aspects of techical cooperation between specialized institutions of both countries.
2. The Contracting Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement will be jointl owned and
a. each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property;
b. in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions on behalf of the Party for commercial purposes, th other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.
3. The Contracting Parties shall indemnify each other that the intellectual property right brought by the Party into the territory of the other Party for the
implementation of any project arrangement or activities, is not resulted from any infringement of third party's legitimate rights.
4. The Contracting Parties shall waive each from any claim made by third party on the ownership and legality of the use of Intellectual Property Rights which is brought in the Contracting Party for the implementation of any project arrangement or activities.
ARTICLE V The Contracting parties agree to establish a Joint Commission to exemine the implementation of this Agreement, to discuss the issues that might arise from the application of this Agreement and to make all the necessary recommendation for the achievement of its goals.
This Joint Commission shall meet when considered appropriate by mutual agreement, alternately in INDONESIA and Djibouti. This Joint Commission shall, whenever necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to attend the meetings.
ARTICLE VI Any disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or implementation of the present Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.
ARTICLE VII The present Agreement shall come into force provisionally on the date of its signature and it shall come into force definitively on the date of the last notification by which the Contracting Parties inform each other, through diplomatic channels, that their respective constitutional requirements for giving effect to the present Agreement have been fulfilled.
ARTICLE VIII
The present Agreement shall remain into force for the period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 1 (one) years each unless either Contracting Party terminates it by giving written notification at least 6 (six) months prior to its expiration.
ARTICLE IX The termination of the present Agreement shall not affect the validity and duration of any arrangement and/or contract made under the present Agreement until the completions of such arrangement and/or contract.
Either Contracting Party may request in writing a revision or amendment of all or parts of the present Agreement. Any revision or amendment which has been agreed to by the Contracting Parties shall come into effect on such date as will be determined by the Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.
DONE in duplicate at Jakarta on this May 2nd 1997, in the Indonesian, French and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF DJIBOUTI ttd.
ttd.
ALI ALATAS, SH MOHAMED MOUSSA CHEHEM Minister for Foreign Affairs Minister for Foreign Affairs