KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1984 tentang PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/ MANGGALA BP-7

KEPPRES Nomor 19 Tahun 1984

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

(1) Menugasi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat BP-7, untuk menyelenggarakan penataran calon-calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7; (2) Penyelenggaraan penataran tersebut pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Maret 1984 di Istana Bogor.

Article 2

(1) Penyelenggaraan penataran tersebut pada Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh BP-7 di bawah bimbingan Dewan Pembimbing BP-7 dan dibantu oleh para Penatar Tingkat Nasional/Manggala; (2) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen memberikan bantuan yang diperlukan demi berhasilnya pelaksanaan penataran tersebut.

Article 3

Peserta penataran tersebut pada Pasal 1 adalah mereka yang lulus Penataran Tingkat Nasional, baik yang diselenggarakan bagi organisasi-organisasi masyarakat maupun bagi Pegawai Republik INDONESIA.

Article 4

Segala biaya yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan penataran tersebut pada Pasal 1 dibeban kan kepada anggaran BP-7.

Article 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presien ini, diatur oleh Kepala BP-7.

Article 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Peserta penataran tersebut pada Pasal 1 adalah mereka yang lulus Penataran Tingkat Nasional, baik yang diselenggarakan bagi organisasi-organisasi masyarakat maupun bagi Pegawai Republik INDONESIA.

Article 4

Segala biaya yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan penataran tersebut pada Pasal 1 dibeban kan kepada anggaran BP-7.

Article 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presien ini, diatur oleh Kepala BP-7.

Article 6

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO