KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI JAWA TIMUR

KEPPRES Nomor 12 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 31 Tahun 2Ol9 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan . _2_ 1 Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

MENETAPKAN Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan terdiri atas: a. Ketua : Gubernur Jawa Timur; b. Wakil Ketua I : Bupati Gresik; c. Wakil Ketua II: Bupati Malang; d. Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 3. Direktur Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 5. Kepala Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; dan 9. Kepala 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 2. Ketentuan Pasal 2 dihapus. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 4

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Article II

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan Hukum, ti Djaman