KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002 tentang TIM KERJA DALAM RANGKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA - JEPANG

KEPPRES Nomor 12 Tahun 2002

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Jepang perlu di bentuk Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi INDONESIA-Jepang yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut sebagai Tim Kerja.

Article 2

Susunan keanggotaan Tim Kerja dalam rangka kerja sama ekonomi INDONESIA-Jepang adalah sebagai berikut : Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Anggota… Anggota : 1. Sdr. Djunaedi Hadisumarto; 2. Sdr. Sri Mulyani; 3. Sdr. Sri Adiningsih; 4. Sdr. Heri Akhmadi; 5. Sdr. T.P. Rachmat; 6. Sdr. Oentoro Surya; 7. Sdr. Mochtar Buchori.

Article 3

Tim Kerja bertugas : 1. Bertindak sebagai pendamping dan rekan kerja tim serupa yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang; 2. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan Pemerintah Jepang.

Article 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 5

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja dibantu oleh Sekretariat Tim Kerja yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Article 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Pasal 7…

Article 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Kerja bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 5

Article 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Pasal 7…

Article 7

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI