Langsung ke konten utama
Skip to main content
Back to Browse

Undang-Undang (UU)

1.867 regulations

UU Nomor 11 Tahun 1952

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 10 Tahun 1952

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 39 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 1 Tahun 1952

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1952 tentang PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NR 2 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN QUOTRECHTNORDONNANTIEQUOT STAATBLAD 1882 NO 240 JO STAATBLAD 1931 NO 471 SEBAGAI UNDANGUNDANG

In Force

UU Nomor 9 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL

In Force

UU Nomor 8 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI

In Force

UU Nomor 7 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN (WEGVERKEERSORDONNANTIE, STAATSBLAD 1933 NO. 86)

In Force

UU Nomor 6 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

In Force

UU Nomor 5 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAA BELANDA SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 4 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951 tentang MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

In Force

UU Nomor 3 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

In Force

UU Nomor 24 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

In Force

UU Nomor 23 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1951 tentang PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

In Force

UU Nomor 22 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN-KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIA

In Force

UU Nomor 21 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1951 tentang PENGHAPUSAN \"CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN ONDERNEMINGSLANDBOUWPRODUCTEN (C.V.O.)\"

In Force

UU Nomor 20 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYA DINEGERI INI

In Force

UU Nomor 2 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

In Force

UU Nomor 19 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENGGABUNGAN PULAU WEH KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 17 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang MENETAPKAN \"UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT\" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 16 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950 TENTANG ENURUNAN CUKAI TEMBAKAU SEBAGAI UNDANG-UNDANG

In Force

UU Nomor 15 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-

In Force