4 hasil ditemukan untuk “upah minimum pekerja”
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 88
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar ... pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan
Relevansi: 100% — Sangat relevan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pasal 88E
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja BAB IV Ketenagakerjaan — Pasal 81 angka 28 — Larangan Upah di Bawah Minimum ... Pasal 88E (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. (2) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum
Relevansi: 51% — Relevan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pasal 88
tentang Cipta Kerja BAB IV Ketenagakerjaan — Pasal 81 angka 27 — Kebijakan Pengupahan Pasal 88 (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Upah minimum; b. struktur dan skala Upah
Relevansi: 39% — Mungkin relevan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Pasal 88C
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja BAB IV Ketenagakerjaan — Pasal 81 angka 28 — Upah Minimum Pasal 88C (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota. (3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi. (4) Upah
Relevansi: 26% — Mungkin relevan