Koreksi Pasal 3

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 1. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 20 orang, 2. Kabupaten Pidie terdiri dari 20 orang, 3. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 20 orang, 4. Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 20 orang, 5. Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 20 orang, 6. Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 20 orang, 7. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 20 orang, 8. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 orang, 9. Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 30 orang, 10. Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 27 orang, 11. Kabupaten Nias terdiri dari 20 orang, 12. Kabupaten Langkat terdiri dari 20 orang, 13. Kabupaten Karo terdiri dari 20 orang, 14. Kabupaten Deli-Serdang terdiri dari 30 orang, 15. Kabupaten Simelungun terdiri dari 30 orang, 16. Kabupaten Asahan terdiri dari 20 orang, 17. Kabupaten Labuhan Batu terdiri dari 20 orang, Pasal 3a Menteri Keuangan, setelah mendengar panitia ahli untuk cukai tembakau yang dimaksud dalam pasal 38 Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) dan semufakat dengan Menteri Perekonomian, MENETAPKAN: a. Jenis atau jenis-jenis hasil tembakau yang dimaksud dalam pasal 4a Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517), yang harus dimasukkan dalam pembebasan sebagian. b. tarip cukai untuk hasil tembakau yang dimaksud pada sub a di atas dan masa tarip itu berlaku. Pasal 3b Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN peraturan mengenai pembungkusan dan penetapan harga eceran dari hasil tembakau yang berdasarkan pasal 3a diberikan pembebasan sebagian dan mengenai hal-hal lain yang berkenaan dengan pembebasan sebagian itu. Pasal 3c Tidak menaati atau tidak menyuruh mengindahkan peraturan- peraturan yang dimaksud dalam pasal 3b dan dengan sengaja tidak meneliti kewajiban-kewajiban yang berdasarkan peraturan-peraturan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) dibebankan kepada para pengusaha pabrik, dengan sendirinya mengakibatkan penghentian pembebasan sebagian dari cukai atas hasil-hasil dari pengusaha pabrik yang bersangkutan. PASAL II PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1956. PRESIDEN Republik INDONESIA, SOEKARNO. Menteri Keuangan, JUSUF WIBISONO Menteri Perekonomian, BURHANUDDIN. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1956 Menteri Kehakiman, MOELJATNO CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1956/58; TLN NO. 1092