Koreksi Pasal 26

(1) Kepala Daerah diserahkan kewenangan, hak tugas dan kewajiban untuk: a. mendirikan... a. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (P B H) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir; b. mendirikan dan menjalankan kursus-kursus pengetahuan umum (KPU.) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir; c. mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir; d. memimpin dan memajukan kesenian Daerah; e. mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah; f. mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Rakyat. (2) Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub f di atas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA (Yogyakarta) No. 4 tahun 1950 jo. UNDANG-UNDANG No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk Warga Negara INDONESIA keturunan bangsa Asing, di Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.