Koreksi Pasal 2

(1) UNDANG-UNDANG ini berlaku terhadap: a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan/atau b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) UNDANG-UNDANG ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA apabila: a. dilakukan oleh warga negara INDONESIA; b. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara INDONESIA; c. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah INDONESIA, termasuk perwakilan INDONESIA atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari INDONESIA; d. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah INDONESIA melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan; e. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara INDONESIA; f. terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan UNDANG-UNDANG INDONESIA pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau g. dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.