Koreksi Pasal 14

(1) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) fungsi pokok, yaitu: a. fungsi . . . a. fungsi penentuan kebijakan umum; dan b. fungsi pengelolaan pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi memiliki paling sedikit 4 (empat) fungsi pokok, yaitu: a. fungsi penentuan kebijakan umum; b. fungsi pengawasan akademik. c. fungsi audit bidang non-akademik; dan d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan; (3) Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).