Koreksi Pasal 2

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Di sahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO Diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd G.A. MAENGKOM MENTERI PERHUBUNGAN, ttd SUKARDAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 153 TAHUN 1957 MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1954 TENTANG NASIONALISASI BATAVIASCHE VERKEERS MAATSCHAPPIJ N.V. (B.V.M.) (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No. 67) SEBAGAI UNDANG-UNDANG A. Umum Dengan mengeluarkan UNDANG-UNDANG nasionalisasi ini, Pemerintah diberikan hak untuk mencabut (onteigenen) hak yang terletak pada saham-saham B.V.M, dan yang pada waktu sekarang belum menjadi hak milik Pemerintah. Tentang alasan hukum pada UNDANG-UNDANG ini dapat dikemukakan bahwa kesadaran hukum dari pada khalayak ramai menghendaki agar pengangkutan umum di Ibu Kota Negara Republik INDONESIA diselenggarakan oleh bangsa Indosnesia sendiri. B. Pasal demi pasal.