UU

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

UU Nomor 6 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. 3. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek. 4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di INDONESIA. 5. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek. 6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek. 7. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain. 8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan. 9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja. 10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek INDONESIA. 11. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB Kedua

Registrasi

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seseorang harus: a. mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; dan b. mempunyai sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek. (2) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan: a. kompetensi Arsitek; dan b. masa berlaku.

Pasal 10

(1) Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima) tahun. (2) Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 11

Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku karena: a. berakhir masa berlakunya dan tidak diregistrasi ulang; b. atas permintaan pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek; c. pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek meninggal dunia; atau d. pemegang Surat Tanda Registrasi Arsitek berganti kewarganegaraan.

Pasal 12

Surat Tanda Registrasi Arsitek dicabut jika Arsitek: a. berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; atau b. melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Arsitek.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Arsitek berhak: a. memperoleh jaminan pelindungan hukum selama melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan kode etik profesi Arsitek dan standar kinerja Arsitek di INDONESIA; b. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Jasa Arsitek sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karyanya; d. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan e. mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Pasal 22

Arsitek berkewajiban: a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian, kode etik profesi Arsitek, kualifikasi yang dimiliki, dan standar kinerja Arsitek; b. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek; c. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya; d. menjunjung tinggi nilai budaya INDONESIA; e. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; f. mengutamakan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta kelestarian lingkungan; g. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek; h. mengutamakan penggunaan sumber daya dan produk dalam negeri; i. memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya; j. melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek; k. melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. mengikuti standar kinerja Arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 23

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberlakukan sama terhadap Arsitek Asing.

Pasal 24

Pengguna Jasa Arsitek berhak: a. mendapatkan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja; b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek; c. memperoleh pelindungan hukum atas jasa dan hasil Praktik Arsitek; d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek; e. menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan f. melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 25

Pengguna Jasa Arsitek berkewajiban: a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. mengikuti petunjuk Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja; c. memberikan imbalan jasa sesuai dengan perjanjian kerja berdasarkan standar keprofesionalan Arsitek; dan d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 26

(1) Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme, Arsitek berhimpun dalam Organisasi Profesi. (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Arsitek. (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan independen.

Pasal 27

(1) Organisasi Profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional. (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan kepengurusan.

Pasal 28

Organisasi Profesi bertugas: a. melakukan pembinaan anggota; b. MENETAPKAN dan menegakkan kode etik profesi Arsitek; c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek; e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek; f. memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek; g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya INDONESIA; dan h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Pasal 29

Organisasi Profesi berwenang: a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek; b. memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek; c. memberikan penghargaan kepada anggotanya; d. mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek; dan e. menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 30

(1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan Praktik Arsitek, ditetapkan kode etik profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku. (2) Kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.

Pasal 31

(1) Untuk menegakkan kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik. (2) Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang majelis kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 32

(1) Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari: a. iuran anggota; dan b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, tugas, wewenang, tata kerja, dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 serta pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 34

(1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen. (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek. (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur: a. anggota Organisasi Profesi; b. Pengguna Jasa Arsitek; dan c. perguruan tinggi. (4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.