Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWANTAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

UU Nomor 42 Tahun 1954

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan- perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri) dari anggaran Republik INDONESIA untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut: BAGIAN IVA URUSAN PENYELENGGARAAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI BAB I (Pengeluaran) 1952 1953 4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat..... 359 332 100 439 015 400 4A.1A Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan ....... 25 000 000 10 000 000 4A.2 Perusahaan-perusahaan dalam arti Indonesische Bedrijvenwet ........ 796 767 100 605 166 000 4A.3 Lembaga-lembaga ..... - - 4A.4 Penyertaan .......... 261 180 000 140 810 000 4A.5 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jamin- an Pemerintah ....... 519 215 200 5 600 000 4A.6 Uang muka untuk per- lengkapan kebutuhan- kebutuhan kas ....... 698 131 100 745 000 000 4A.7 Pengeluaran tak tersang- ka ................. 10 504 000 4 000 Jumlah ..... 2 670 129 500 1 945 595 400 1952 : Dua ribu enam ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah. 1953 : Seribu sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah. BAB II (Penerimaan) 4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.2 DAN POS 4A.3. 4A.1.1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4. 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikulir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya. 2 Bunga dari uang muka pada perusahaan-perusahaan partikulir berdasarkan pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942. 3 Bunga dari uang muka pada Bank Industri Negara. 4 Bunga dari uang muka pada Bank Negara INDONESIA. 5 Bunga dari uang muka pada Bank Rakyat INDONESIA. 6 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mata anggaran- anggaran tersebut di atas. 4A.1.2 Penerimaan berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit luar negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah (DLB). 4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim. 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain. 3 Penerimaan mengenai kredit Negeri Belanda. 4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit luar negeri. 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan Ecagrants (Counterpartfund). 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.1.4.1 Bunga pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.1.5 Penyicilan pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.1.5.1 Penyicilan pinjaman-pinjaman pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.2 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM ARTI INDONESISCHE BEDRIJVENWET. 4A.2.1 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan IBW dari kelebihan saldo-pengusahaan dari perusahaan-perusahaan itu. 4A.2.1.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 4A.2.1.17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.2.2 Pembayaran karena bunga modal pada permulaan tahun anggaran belanja. 4A.2.2.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon. Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.2.3 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah dari sejumlah uang yang sama besarnya dengan penyusutan harta benda, menurut pasal 13, ayat 1, dari IBW (DLB).. 4A.2.3.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.2.4 Pembayaran dari jumlah uang kelebihan harga persediaan pada awal tahun anggaran belanja di atas harga persediaan akhir tahun itu (DLB). 4A.2.4.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 4A.2.4.5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.2.5 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah yang harus juga memberikan uang muka dari jumlah uang panjar pada akhir tahun anggaran belanja, di atas uang panjar pada permulaan tahun itu (DLB). 4A.2.5.1 Jawatan Pegadaian. 4A.2.6 Pembayaran karena bahaya kebakaran dan kecelakaan lain-lain, jika ditanggung oleh Pemerintah (DLB). 4A.2.6.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.2.7 Pembayaran diberatkan pada dinas luar biasa sebagai sumbangan dari pengeluaran penyicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW. 4A.2.7.1 Pembayaran diberatkan pada dinas luar biasa sebagai sumbangan dari pengeluaran penyicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW. 4A.3 LEMBAGA-LEMBAGA. 4A.4 PENYERTAAN. 4A.4.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan- perusahaan partikulir. 4A.4.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan- perusahaan partikulir (DLB). 4A.4.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal. 4A.4.2.1 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari De Javasche Bank. 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara. 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara INDONESIA. 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat INDONESIA. 5 Bagian dalam keuntungan dari "NV. Nederlands Indonesische Aardolie Maatschappij". 6 Bagian dalam keuntungan dari NV. Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton". 7 Bagian dalam keuntungan dari Perusahaan Pabrik Kayu NV. "PAKA". 8 Bagian dalam keuntungan dari NV. Percetakan Kebayoran. 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woningbureau. 10 Bagian dalam keuntungan dari Brynzeel Dayak-Houtbedrijven. 11 Bagian dalam keuntungan dari NV. Nederlands Indonesische Maatschappyen voor Zeevaart. 12 Bagian dalam keuntungan dari NV. Pelayaran Nasional INDONESIA (PELNI). 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesian Airways. 4A.5 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN-JAMINAN PEMERINTAH. 4A.5.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan- keterangan jaminan menurut pos 4A.5 (Bab I). 4A.5.1.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan- keterangan jaminan menurut Pasal 4A.5.1 (Bab I). 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan keterangan- keterangan jaminan menurut Pasal 4A.5.2 (Bab I). 4A.6 UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN KAS. 4A.6.1 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan dan lembaga- lembaga Pemerintah. 4A.6.1.1 Pembayaran kembali uang muka kepada Daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhan-kebutuhan kas sementara. 2 Pembayaran kembali uang muka pada Daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang, dan sebagainya. 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda. 4 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Perkebunan uang muka guna Jawatan Percobaan Tanam-tanaman. 5 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara berhubung dengan jaminan liquiditeit. 6 Pembayaran kembali oleh Bank Negara INDONESIA uang muka deposito Pemerintah. 4A.6.1.7 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat INDONESIA. 8 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barang- barang di Sumatera. 9 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai. 10 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaran- pengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling). 11 Pembayaran kembali uang muka kas pada Dinas Pensiun militer untuk mendirikan kantor dan lain-lain. 12 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara. 4A.6.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikulir. 4A.6.2.1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikulir uang muka yang diberikan berdasarkan. pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942. 2 Pembayaran kembali uang muka pada lembaga Opsporings-en Bergingsorganisatie (OBO). 3 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan kepada Yayasan Pengusahaan Pusat Kapal-kapal. 4 Pembayaran kembali dari uang muka yang diberikan dalam tahun 1949 untuk memajukan Golongan Importir-importir INDONESIA. 5 Pembayaran kembali dari uang muka pada NV. "Jakarta Lloyd" untuk pembelian kapal laut. 6 Pembayaran kembali dari uang muka pada Direksi "Indonesian Navigation Co" (INACO). 7 Pembayaran kembali dari uang muka pada INDONESIA Lloyd. 4A.6.3 Pembayaran kembali uang muka luar biasa. 4A.6.3.1 Pembayaran kembali dari pinjaman-pinjaman untuk perbaikan kembali (DLB). 2 Pembayaran kembali dari kredit penyambung untuk perbaikan kembali Industri Gula. 3 Penerimaan uang muka pada BRI untuk pembayaran piutang- piutang sebelum perang dari daerah-daerah otonoom dan sebagainya pada AVB (in liquidatie) yang akan diperhitungkan meliwati perhitungan penghabisan (liquidatierekening) AVB. 4A.6.4 Penerimaan luar biasf. 4A.6.4.1 Penerimaan berhubung dengan untung tambahan 50% di atas penjualan gula (DLB). 4A.7 PENERIMAAN RUPA-RUPA. 4A.7.1 Penerimaan rupa-rupa. 4A.7.1.1 Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indonesische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan-perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indonesische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada Perusahaan- perusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya (DLB). 2 Penerimaan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1954 tentang PENETAPAN BAGIAN IVA (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWANTAN-JAWATAN (PEMERINTAH), YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3