Koreksi Pasal 26

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah MENETAPKAN kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pengaderan . . . c. pengaderan; d. pembimbingan; e. pendampingan; dan/atau f. forum kepemimpinan pemuda. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.