Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1957 tentang PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

UU Nomor 36 Tahun 1957

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan- perhitungannya mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri/dari Anggaran Republik INDONESIA untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut. BAGIAN… BAGIAN IVA URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI BAB I (Pengeluaran) 4A.1 Pinjaman-pinjaman uang yang telah dibuat ... 734 504 900 4A.2 Pinjaman-pinjaman uang yang diberikan ...... 138 000 000 4A.3 Pengeluaran berkenaan dengan cadangan dari untung yang timbul karena penetapan baru da- ri harga persediaan emas Bank INDONESIA .... Memori 4A.4 Pengeluaran berhubung dengan pembelian alat- alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri, kepunyaan daerah-daerah Swatantra .. 20 000 000 4A.5 Penyertaan-penyertaan ...................... 170 850 000 4A.6 Kewajiban-kewajiban yang timbul dari jaminan Pemerintah ................................. 250 000 4A.7 Uang muka untuk perlengkapan kebutuhan-kebu- tuhan kas .................................. 588 000 000 4A.8 Perusahaan-perusahaan dalam arti Ind. Bedrij- venwet ..................................... 657 642 550 4A.9 Pengeluaran lain-lain yang tak tersangka ... Memori Jumlah... Jumlah ............ 2 309 247 450 (Dua milyard tiga ratus sembilan juga dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah). BAB II (Penerimaan) 4A.1 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PINJAMAN UANG JIKA TIDAK DISEBUT DALAM POS 4A.8. 4A.1 .1 Bunga dari uang yang telah diberikan, jika tidak disebut dalam pasal 4A.1.4. 4A.1.1.1 Bunga dari uang muka pada kaum majikan partikelir berhubung dengan pembayaran rehabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya. 2 Bunga dari uang muka yang tidak termasuk dalam mata- anggaran-anggaran tersebut di atas. 4A.1.2 Pembayaran berhubung dengan barang-barang yang dibeli dengan kredit-kredit Luar Negeri dan yang dijual pada pihak ketiga dan perhitungan-perhitungannya dengan instansi-instansi Pemerintah. 4A.1.2.1 Penerimaan mengenai kredit Bank Exim. 2 Penerimaan mengenai kredit-kredit lain. 4A.1.3 Penerimaan dari uang cadangan pembayaran kredit-kredit Luar Negeri. 4A.1.3.1... 4A.1.3.1 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan ECA- grants (Counterpartfund). 2 Penerimaan dari uang cadangan berhubung dengan TCA. 4A.1.4 Bunga pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.1.4.1 Bunga uang pinjaman pada daerah Swatantra (otonom) serta bunga yang bersifat denda (morotoire interessen). 4A.1.5 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri. 4A.1.5.1 Pencicilan pinjaman-pinjaman pada daerah-daerah yang berdiri sendiri. la Penerimaan berkenaan dengan pengeluaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 1953 termasuk di dalam pinjaman atas beban m.a. 4A.2.1.1. 4A.2 UNTUNG (LABA-BUKU) BERKENAAN DENGAN PENETAPAN BARU HARGA PERSEDIAAN EMAS BANK INDONESIA. 4A.2.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank INDONESIA. 4A.2.1.1 Untung (laba-buku) berkenaan dengan penetapan baru harga persediaan emas Bank INDONESIA. 2Penerimaan berhubung dengan mempergunakan sebagian dari penilaian kembali harga emas. 4A.3... 4A.3 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN KEUANGAN DARI BEKAS DAERAH-DAERAH SWATANTRA (OTONOM) YANG OLEH KARENA WARISAN DIJADIKAN HASIL NEGARA. 4A.3.1 Penerimaan berhubung dengan saldo-saldo di Bank (sebelum dan sesudah perang) dan dengan pendapatan kumpulan effek- effek. 4A.3.1.1 Saldo-saldo rekening-rekening dan pendapatan-pendapatan effek-effek. 4A.3.2 Penerimaan berhubung dengan penjualan kumpulan surat-surat effek-effek sebelum dan sesudah perang. 4A.3.2.1 Penghasilan dari penjualan surat-surat effek. 4A.3.3 Penerimaan berhubung dengan pembayaran oleh daerah-daerah Swatantra (otonom) rendahan, 1e karena bagiannya dalam hutang pinjaman dari daerah-daerah Swatantra (otonom) yang - telah dihapuskan dan 2e karena pembayaran yang diwajibkan pada daerah rendahan itu sebelum perang oleh daerah-daerah yang telah dihapuskan. 4A.3.3.1 Angsuran-angsuran yang tertunggak dari kabupaten- kabupaten dan kotapraja dari tahun 1942 sampai akhir tahun 1953. 4A.3.3.2 Pembayaran di muka sisa hutang-hutang tersebut, yang baru dapat ditagih sesudah tanggal 31 - 12 - 1953 oleh daerah- daerah Swatantra (otonom). 3 Penerimaan karena pembayaran hutang-hutang yang lain kepada daerah-daerah yang dihapuskan. 4A.4 ... 4A.4 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PEMBELIAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG BERADA DI LUAR NEGERI KEPUNYAAN DAERAH- DAERAH SWATANTRA. 4A.4.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerah- daerah Swatantra. 4A.4.1.1 Penerimaan berhubung dengan pembelian alat-alat pembayaran Luar Negeri yang berada di Luar Negeri kepunyaan daerah-daerah Swatantra. 4A.5 PENYERTAAN. 4A.5.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir. 4A.5.1.1 Penyerahan penyertaan dalam modal perusahaan-perusahaan partikelir. 4A.5.2 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal. 4A.5.2.1 Bagian dalam keuntungan Bank INDONESIA untuk tahun 1953/1954. 2 Bagian dalam keuntungan Bank Industri Negara. 3 Bagian dalam keuntungan Bank Negara INDONESIA. 4 Bagian dalam keuntungan Bank Rakyat INDONESIA. 5 Bagian dalam keuntungan dari N. V. ,Nederlands Indische Aardolie Maatschappij". 6 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Gemeentschappelijke Mijnbouw Maatschappij ,Biliton". 7 Bagian... 7 Bagian dalam keuntungan dari perusahaan-perusahaan Paberik Kayu N. V. ,P.A.K.A.". 8 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Percetakan Kebayoran. 9 Bagian dalam keuntungan dari Medan Woning Bureau. 10 Bagian dalam keuntungan dari Bruynzeel-Dayak- Houtbedrijven. 11 Bagian dalam keuntungan dari N. V. Ned. Ind. Maatschappijen voor Zeevaart. 4A.5.2.12 Bagian dalam keuntungan dari NV. Pelayaran Nasional INDONESIA (Pelni). 13 Bagian dalam keuntungan dari Garuda Indonesian Airways NV. 14 Bagian dalam keuntungan dari NV. Percetakan Dagang Nasional (Perdana). 15 Keuntungan dari Bank Batak. 16 Penerimaan berhubung dengan keuntungan dari Perusahaan BVM. 17 Penerimaan berkenaan dengan keuntungan NV. OGEM". 18 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal NV. Industri Pulp Pabrik Kertas di Aceh. 19 Keuntungan berhubung dengan penyertaan dalam modal Pabrik Soyabean Milkpowder di Yogyakarta. 20 Pendapatan mengenai penjualan saham-saham dari Hotel Savoy Homann di Bandung. 21 Bagian... 21 Bagian dalam keuntungan dari GEBEO. 4A.6 PENERIMAAN KARENA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN-JAMINAN PEMERINTAH. 4A.6.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut Pos 4A.6 (Bab I). 4A.6.1.1 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.1 s/d 4A.6.5. 2 Penerimaan karena pengeluaran berhubung dengan adanya jaminan menurut pasal 4A.6.6 (Bab I). 4A.7 UANG MUKA UNTUK PERLENGKAPAN KEBUTUHAN- KEBUTUHAN KAS. 4A.7.1 Pembayaran kembali uang muka pada Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah. 4A.7.1.1 Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri untuk memperlengkapkan kebutuhan- kebutuhan kas sementara. 2 Pembayaran kembali uang muka pada daerah-daerah yang berdiri sendiri berhubung dengan pembayaran rahabilitasi dan pensiun yang tidak dibayar selama pendudukan Jepang dan sebagainya. 3 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Karet uang muka guna penyelidikan karet dan propaganda. 4A.7.1.4 Pembayaran kembali oleh Fonds Pusat Perkebunan uang muka guna Jawatan Percobaan Tanam-tanaman. 5 ... 5 Pembayaran kembali oleh Bank Industri Negara, berhubung dengan jaminan likwiditet. 6 Pembayaran kembali oleh Bank Negara INDONESIA uang muka deposito Pemerintah. 7 Pembayaran kembali oleh Bank Rakyat INDONESIA. 8 Pembayaran kembali uang muka untuk perlengkapan barang- barang di Sumatera. 9 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan untuk pembelian sepeda pegawai. 10 Pembayaran-pembayaran berhadapan dengan pengeluaran- pengeluaran berhubung dengan adanya Organisasi Perbekalan Negara (Stockpiling). 11 Pembayaran kembali uang muka kas pada Dinas Pensiun Militer untuk mendirikan kantor dan lain-lain. 12 Pembayaran kembali uang muka oleh Yayasan Pengangkutan Negara. 4A.7.2 Pembayaran kembali uang muka pada badan-badan partikelir. 4A.7.2.1 Pembayaran kembali oleh perusahaan-perusahaan partikelir uang muka yang diberikan berdasarkan pajak perseroan dan pajak untung perang tahun buku 1941 yang dibayar di muka dalam tahun 1942. 2 Pembayaran kembali uang muka yang telah diberikan kepada Pabrik Tenun Padang Asli (dahulu van Houten-Steffen) berhubung dengan jaminan Pemerintah yang telah dilakukan. 3 Pembayaran kembali dari uang muka yang diberikan dalam tahun 1949 untuk memajukan Golongan Importeur INDONESIA. 4 Pembayaran... 4 Pembayaran kembali dari uang muka pada NV. "Jakarta Lloyd", untuk pembelian kapal-laut. 5 Pembayaran kembali dari uang muka pada Direksi "Indonesian Navigation Co" (Inaco). 6 Pembayaran kembali dari uang muka pada Indonesian Lloyd. 7 Pembayaran kembali dari uang muka pada Bank Kesejahteraan Pegawai. 4A.7.3 Pembayaran kembali uang muka luar biasa. 4A.7.3.1 Penerimaan uang muka pada Bank Rakyat INDONESIA untuk pembayaran piutang-piutang sebelum perang dari daerah- daerah Swatantra (otonom) dan sebagainya pada AVB (in liquidatie) yang akan diperhitungkan melewati perhitungan penghabisan (liquidatierekening) AVB. 4A.7.4 Penerimaan lain-lain. 4A.7.4.1 Penerimaan berhubung dengan tambahan 50% di atas penjualan gula. 2 Penyetoran oleh Yayasan Kopra guna pengeluaran lain Kementerian untuk kepentingan daerah kopra. 4A.8 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM ARTI IND. BEDRIJVENWET. 4A.8.1 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan IBW dari kelebihan saldo-pengusahaan dari perusahaan-perusahaan itu. 4A.8.1.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan... 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan PTT. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.2 Pembayaran karena bunga modal pada permulaan tahun anggaran belanja. 4A.8.2.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan PTT. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan... 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.3 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah dari sejumlah uang yang sama besarnya dengan penyusutan harta- benda, menurut pasal 13, ayat 1, dari IBW. 4A.8.3.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan PTT. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan... 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.4 Pembayaran dari jumlah uang kelebihan harga persediaan pada awal tahun anggaran belanja di atas harga persediaan pada akhir tahun itu. 4A.8.4.1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan PTT. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan... 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.5 Pembayaran oleh Perusahaan-perusahaan Pemerintah yang harus juga memberikan uang muka, dari sejumlah kelebihan uang panjar pada akhir tahun anggaran belanja di atas uang panjar pada permulaan tahun itu. 4A.8.5.1 Jawatan Pegadaian. 4A.8.6 Pembayaran karena bahaya kebakaran dan kecelakaan lain- lain jika ditanggung oleh Pemerintah. 4A.8.6 .1 Jawatan Pegadaian. 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri. 3 Pusat Perkebunan Negara. 4 Percetakan Negara. 5 Jawatan PTT. 6 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik. 7 Pelabuhan Makasar. 8 Pelabuhan Teluk Bayur. 9 Pelabuhan Belawan. 10 Pelabuhan Semarang. 11 Pelabuhan Tanjung Priok. 12 Pelabuhan Surabaya. 13 Perusahaan Tambang Timah di Bangka. 14 Perusahaan... 14 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin. 15 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam. 16 Jawatan Kereta Api. 17 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi. 18 Penataran Angkatan Laut. 4A.8.7 Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW. 4A.8.7.1 Pembayaran diberatkan pada dinas modal sebagai sumbangan dari pengeluaran pencicilan pinjaman jangka panjang karena penyusutan harga pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti IBW. 4A9 PENERIMAAN RUPA-RUPA. 4A.9.1 Penerimaan rupa-rupa. 4A.9.1.1 Jumlah uang yang dimasukkan sebagai penerimaan dalam anggaran belanja, uang mana pada waktu Indische Bedrijvenwet berlaku atas Perusahaan-perusahaan Pemerintah harus dibukukan sebagai uang perpindahan dan yang sebelum Indische Bedrijvenwet berlaku diberikan pada perusahaan- perusahaan atas beban anggaran belanja tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan lain-lain. Pasal 2…

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1957 tentang PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3