Koreksi Pasal 16

(1) Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Kabupaten Sintang wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Melawi; dan Kabupaten Sanggau wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Sekadau, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang- kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan. (4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau. (5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Melawi dan Kabupaten Sekadau menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati. (6) Rencana ... (6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Kalimantan Barat. (7) Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Kalimantan Barat. (8) Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau menyusun dan MENETAPKAN perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Kalimantan Barat.