Koreksi Pasal 33

UU Nomor 25 Tahun 1953 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950, TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 19 TAHUN 1950) DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" (LEMBARANNEGARA NOMOR 80 TAHUN 1950), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Ketetapan pajak dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 26 ayat 1 ditagih seluruhnya sejak hari kesepuluh setelah surat ketetapan pajak diserahkan. (2) Ketetapan sementara dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 ditagih dengan angsuran yang banyaknya sama dengan banyaknya bulan yang masih tersisa dari tahun takwim sehabisnya bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. Hari-pembayaran ialah pada tiap tanggal limabelas dari bulan-bulan itu. (3) Jika penyerahan surat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat dua terjadi sesudah tanggal 31 Juli dari tahun takwim untuk mana pajak ditetapkan, maka pajak itu ditagih dengan lima angsuran yang sama besarnya, dan hari-pembayarannya berturut-turut pada tanggal limabelas dari tiap-tiap bulan, dimulai bulan, yang mengikuti bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. (4). Dalam hal penurunan ketetapan pajak sementara, jumlah yang masih terhutang, dibagi atas angsuran yang belum terbit. (5). Kepada pengusaha, yang dapat mengunjukkan, bahwa peredaran setahun, disebabkan oleh hal-hal terjadi setelah pajak sementara ditetapkan, mungkin akan kurang daripada tiga perempatnya dari peredaran setahun, atas dasar mana ketetapan sementara dihitung, atas permintaannya dapat diberi penundaan pembayaran untuk sejumlah dari pajak sementara itu, yang dikira akan melebihi banyaknya pajak yang akan ditetapkan kemudian. (6). Jumlah, untuk mana diberi penundaan pembayaran, dibagi rata atas angsuran ketetapan sementara, yang belum dilunasi. (7). Pemberian penundaan pembayaran sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, jika pengiraan besarnya pajak yang akan ditetapkan kemudian, memberi alasan untuk itu.

Koreksi Anda

(1)  Ketetapan pajak dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 26 ayat 1 ditagih seluruhnya sejak hari kesepuluh setelah surat ketetapan pajak diserahkan.
(2)  Ketetapan sementara dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 ditagih dengan angsuran yang banyaknya sama dengan banyaknya bulan yang masih tersisa dari tahun takwim sehabisnya bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. Hari-pembayaran ialah pada tiap tanggal limabelas dari bulan-bulan itu.
(3)  Jika penyerahan surat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat dua terjadi sesudah tanggal 31 Juli dari tahun takwim untuk mana pajak ditetapkan, maka pajak itu ditagih dengan lima angsuran yang sama besarnya, dan hari-pembayarannya berturut-turut pada tanggal limabelas dari tiap-tiap bulan, dimulai bulan, yang mengikuti bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan.
(4). Dalam hal penurunan ketetapan pajak sementara, jumlah yang masih terhutang, dibagi atas angsuran yang belum terbit.
(5). Kepada pengusaha, yang dapat mengunjukkan, bahwa peredaran setahun, disebabkan oleh hal-hal terjadi setelah pajak sementara ditetapkan, mungkin akan kurang daripada tiga perempatnya dari peredaran setahun, atas dasar mana ketetapan sementara dihitung, atas permintaannya dapat diberi penundaan pembayaran untuk sejumlah dari pajak sementara itu, yang dikira akan melebihi banyaknya pajak yang akan ditetapkan kemudian.
(6). Jumlah, untuk mana diberi penundaan pembayaran, dibagi rata atas angsuran ketetapan sementara, yang belum dilunasi.
(7). Pemberian penundaan pembayaran sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, jika pengiraan besarnya pajak yang akan ditetapkan kemudian, memberi alasan untuk itu.

Alasan koreksi

Email (opsional)