Koreksi Pasal 15

(1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan UNDANG-UNDANG atau keputusan PRESIDEN, Pemerintah Republik INDONESIA dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut. (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.