Koreksi Pasal 54

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik INDONESIA melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke INDONESIA atas biaya negara. (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di INDONESIA, maka Pemerintah mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di INDONESIA. (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional. Pasal 55 ...