Koreksi Pasal 49

(1) Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik INDONESIA di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua. (2) Pendidikan dasar … (2) Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik INDONESIA di Provinsi Papua diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Papua. (3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang berasal dari Provinsi Papua dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Penempatan perwira, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik INDONESIA dari luar Provinsi Papua dilaksanakan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan memperhatikan sistem hukum, budaya dan adat istiadat di daerah penugasan. (5) Dalam hal penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Provinsi Papua, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur.