Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang PERHITUNGAN ANG...

Pasal 1

(1). Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 254.016.617.148.276,00 (dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari: a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah); b. Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp 49.583.999.901.460,00 (empat puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enampuluh rupiah). (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 204.432.617.246.816,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah), terdiri dari: a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 112.904.813.566.055,00 (seratus dua belas triliun sembilan ratus emapat miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah); b. Penerimaaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 58.481.565.939.589,00 (lima puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah); c. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 33.046.237.741.172,00 (tiga puluh tiga triliun empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus emapat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). (3) Rincian pendapatn Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 252.075.159.440.691,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rnam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari : a. Pengeluaran … a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 170.173.672.419,00 (seratus tujuh puluh triliun seratus tujuh tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan raus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dirinci menurut sektor: 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 93.996.947.844,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 952.208.719.823,00 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 39.752.522.819,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 365.274.393.288,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp120.507.306.859.617,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 415.868.310.581,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 509.733.499.589,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 137.941.707.451,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 17.744.691.275.659,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 302.191.944.019,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 7.087.582.487.187,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 463.304.317.609,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMANA Rp 924.843.623.185,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Rp 25.060.525.796,00 15 SEKTOR AGAMA Rp 1.771.611.426.946,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 487.395.680.993,00 17 SEKTOR HUKUM Rp 1.009.094.805.306,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 4.840.980.883.706,00 19. SEKTOR … 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 2.573.606.776.001,00 20 SEKTOR PERTANIAN DAN KEAMANAN Rp 9.921.226.265.00,00 B. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 81.901.486.468.272,00 (delapan puluh satu triliun sembilan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dirinci menurut sektor: 01 SEKTOR INDUSTRI Rp 487.898.891.707,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp 3.402.123.824.787,00 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp 3.416.364.989.351,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp 287.718.726.423,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp 28.372.759.033.828,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp 5.312.581.873.940,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp 2.936.942.039.855,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp 938.009.854.714,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp 16.083.659.438.178,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp 837.142.459.628,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 7.510.368.622.887,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp 324.527.922.206,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp 4.796.574.895.189,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Rp 2.978.841.228.136,00 15 SEKTOR AGAMA Rp 412.534.875.227,00 16. SEKTOR … 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp 713.787.645.973,00 17 SEKTOR HUKUM Rp 196.149.348.922,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp 860.385.274.330,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp 301.272.029.664,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp 1.731.843.493.327,00 (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini.

Pasal 3

Koreksi

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp 1.941.457.707.585,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 4

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001 SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 113

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4