Koreksi Pasal 31

(1) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. (2) Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. (3) Kwartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah nasional. (4) Kepengurusan kwartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. (5) Kepemimpinan kwartir nasional bersifat kolektif. (6) Musyawarah . . . depkumham.go.id (6) Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan forum musyawarah tertinggi untuk: a. pertanggungjawaban organisasi; b. pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional; c. perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan d. penetapan rencana kerja strategis organisasi.