Koreksi Pasal 152
UU Nomor 10 Tahun 2016 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANGUNDANG
Teks Saat Ini
(1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
(2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
(3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
(4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Jaksa Agung Republik INDONESIA, dan Ketua Bawaslu.
(5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
38. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Koreksi Anda