Koreksi Pasal 59

(2) langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. (1) an kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. (2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada wa kerugian tersebut menjadi tanggung (3) kementerian