Koreksi Pasal 2

(1) UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (2) Ketentuan pada Pasal 1 sub III dari peraturan-peraturan yang termaktub dalam Pasal I berlaku untuk pertama kalinya terhadap keuntungan-keuntungan seperti yang diuraikan pada Pasal 3 ayat 2a dari "Ordonnantie op de Vennootschapsbe-lasting 1925", yang diperoleh sesudah 31 Desember 1950. (3) Ketentuan-ketentuan pada pasal 1 sub IV dan VI dari peratur-an-peraturan yang termaktub dalam Pasal I untuk pertama kalinya adalah berkenaan dengan masa- masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1952. (4) Ketentuan pada Pasal 1 sub V dari peraturan-peraturan yang termaktub dalam Pasal I untuk pertama kalinya adalah ber-kenaan dengan masa-masa yang berakhir sesudah 30 Juni 1953. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta Pada tanggal29Desember1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO. PERDANA MENTERI MEWAKILI MENTERI KEUANGAN, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO. Diundangkan pada tanggal 7 Januari 1954. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. DJODY GONDOKUSUMO MEMORI PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT Penjelasan atas UNDANG-UNDANG ini sesuai bunyinya dengan apa yang dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Nr 341. Termasuk Lembaran-Negara Nr 8 tahun 1954. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO LAMPIRAN PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1954 UNTUK MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925", YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMUNGUTAN PAJAK INI (LEMBARAN NEGARA NOMOR 83 TAHUN 1952) SEBAGAI UNDANG-UNDANG. Text dari UNDANG-UNDANG yang bersangkutan jika dibandingkan dengan UNDANG-UNDANG Darurat Nomor 11 tahun 1952 memerlukan beberapa pembetulan-pembetulan yang tidak bersifat prinsipiil, yakni sebagai berikut: