Pasal 2
Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan
Kabupaten Konawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tarl-:bahan
Lembaran Negara Nomor 1822).
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 terfi.ang Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Kabupaten Konawe yang sebelumnya bernama Kabupaten Kendari, adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dan berubah nama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O4 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe. 3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Konawe. 2... Pasal SK No273326A EAEIEr{N KIN -3
BAB II
CAKUPAN WII,AYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK KABUPATEN KONAWE
Pasal 3
Kabupaten Konawe terdiri atas 28 (dua puluh delapan)
Kecamatan, yaitu:
a.
Kecamatan Lambuya;
b.
Kecamatan Unaaha;
c.
Kecamatan Wawotobi;
d.
Kecamatan Pondidaha;
e.
Kecamatan Sampara;
f.
Kecamatan Abuki;
g.
Kecamatan Soropia;
h.
Kecamatan Tongauna;
i.
Kecamatan Latoma;
j.
Kecamatan Puriala;
k.
Kecamatan Uepai;
L
KecamatanWonggeduku;
m. Kecamatan Besulutu;
n.
Kecamatan Bondoala;
o.
Kecamatan Routa;
p.
KecamatanAnggaberi;
q.
Kecamatan Meluhu;
r.
KecamatanAmonggedo;
s.
Kecamatan Asinua;
t.
Kecamatan Konawe;
u.
Kecamatan Kapoiala;
v. Kecamatan . .
.
SK No 273327 A
K INDONESIA
-4-
v.
Kecamatan Lalonggasumeeto
w.
Kecamatan Onembute;
x.
KecamatanPadangguni;
y.
Kecamatan Morosi;
z.
Kecamatan Anggalomoare;
aa. Kecamatan Wonggeduku Barat; dan
bb. Kecamatan Tongauna Utara.
Pasal 4
(l)
Kabupaten Konawe mempunyai batas daerah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu
Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe
Utara, Kota Kendari, dan Laut Banda;
c.
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe
Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka
Utara dan Kabupaten Kolaka Timur.
(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Konawe sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
Ibu Kota Kabupaten Konawe berkedudukan di Kecamatan
Unaaha.
Pasal 6
Kabupaten Konawe memiliki karakteristik, yaitu:
a.
kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran
rendah berupa persawahan, perkebunan, dan pesisir,
kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan
perbukitan, serta kawasan maritim;
b. potensi . .
.
SK No 273328 A
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-5-
b. potensi sumber daya alam berupa pertambangan,
peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan
pariwisata; dan
c.
keragaman suku dan kultural yang secara umum memiliki
karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat
dan kelestarian lingkungan dengan semboyan inae kona
sara ie pinesara inae lia sara ie pinekasara.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 18221, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 9
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang
mengatur mengenai Kabupaten Konawe dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Nomor 1822), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No273329A
IN
6
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
ini
Undang-Undang dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2O Agustus 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRABOWO SUBIANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRASETYO HADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR I29
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan
trasi Hukum,
Djaman
SK No273290A
PRESIDEN
REF]IEUK INDONESIA