Pasal 1
Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah disusun sebagai berikut:
I. Latar Belakang II. Permasalahan III. Rekomendasi IV. Penutup
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
TAP MPR Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 — Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah.
TAP MPR Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 — Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah disahkan pada tahun 2000.
TAP MPR Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 — Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah saat ini berstatus Berlaku.
TAP MPR Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 — Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.