SE Nomor 5 Tahun 2024 — Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah

Bahwa kegiatan perjudian termasuk perjudian daring (online) merupakan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, serta dapat mendorong pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana lanjutan. Kegiatan perjudian daring tersebut, dapat pula dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring (online) di lingkungan Instansi Pemerintah serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 TAHUN 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring (Online) oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1. Surat Edaran Menteri ini disusun dengan maksud untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, memastikan tercapainya tujuan organisasi, serta menegakkan disiplin, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN, 2. Surat Edaran Menteri ini ditujukan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mencegah dan menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai non ASN terkait perjudian daring.

Surat Edaran Menteri ini mengatur mengenai upaya yang harus dilakukan oleh PPK Instansi Pemerintah dalam mencegah dan menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai non ASN terkait perjudian daring.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 TAHUN 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 TAHUN 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan 5. Peraturan Presiden Nomor 47 TAHUN 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 TAHUN 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 TAHUN 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

1. Pencegahan Kegiatan Perjudian Daring a. Dalam rangka mencegah kegiatan perjudian daring, Instansi Pemerintah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut: (1) Melakukan kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian daring yang pada pokoknya bertujuan untuk mengajak atau mendorong Pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Instansi masing-masing untuk menyadari bahaya akan dan menghindari kegiatan perjudian daring, (2) Kampanye dan gerakan tersebut di atas, dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik yang memuat tulisan, foto, gambar, grafis, audio, dan/atau video sebagai konten dalam baik dalam website, aplikasi, maupun media sosial tertentu, (3) Menyampaikan himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi Pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Instansi masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian daring, (4) Himbauan atau kegiatan edukatif tersebut di atas, dapat dilakukan baik dalam upacara, apel, rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain, b. PPK atau Atasan Langsung wajib melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dan Pegawai non-ASN yang berada dalam lingkungannya untuk menemukan indikasi kegiatan perjudian daring, c. Dalam hal terdapat Pegawai ASN dan Pegawai non-ASN yang diduga atau terindikasi melakukan kegiatan perjudian daring, PPK atau Atasan Langsung memberikan pemahaman, teguran, dan/atau peringatan atas hukuman disiplin yang dapat dikenakan. 2. Penanganan Kegiatan Perjudian Daring a. Dalam rangka menangani kegiatan perjudian daring, PPK atau Atasan Langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait kegiatan perjudian daring yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS/ASN, b. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang melakukan kegiatan perjudian daring, antara lain sebagai berikut: 1) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b. dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021: dan 2) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. c. Terhadap Pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. Terhadap Pegawai ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, e. Dalam hal Pegawai ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara Pegawai ASN yang bersangkutan, (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023) f. Keterlibatan dan/atau tindakan Pegawai Non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian daring, dapat dijadikan dasar pertimbangan PPK/Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja Pegawai Non ASN yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja dan/atau peraturan perundang-undangan. 3. Pemantauan dan Evaluasi a. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring, dan b. menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring pada masing-masing Instansi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.g. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Instansi Pemerintah. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI