SE Nomor 18 Tahun 2022 — Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE

1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan pelaksanaan arah kebijakan transformasi di bidang kelembagaan dan tata laksana yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 TAHUN 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, maka dirasakan perlu untuk instansi pusat dan pemerintah daerah melakukan penyusunan Arsitektur SPBE masing-masing. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dokumen ini menjadi dokumen kunci yang dapat menjadi panduan dasar bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penataan proses bisnis dan penerapan SPBE di masing-masing instansi sesuai dengan arah kebijakan transformasi kelembagaan dan tata laksana yang menjadi amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE adalah: a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi; dan b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.

2.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Kerangka kerja SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain: a. rencana induk SPBE Nasional; b. Arsitektur SPBE; c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi; d. rencana dan anggaran SPBE; e. proses bisnis; f. data dan informasi; g. infrastruktur SPBE; h. Aplikasi SPBE; i. keamanan SPBE; dan j. layanan SPBE. Salah satu unsur SPBE dalam kerangka kerja tersebut di atas adalah Arsitektur SPBE Nasional, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Nasional yang terdiri dari: a. domain arsitektur proses bisnis; b. domain arsitektur data dan informasi; c. domain arsitektur infrastruktur SPBE; d. domain arsitektur Aplikasi SPBE; e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan f. domain arsitektur layanan SPBE. Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar 1. Visi dan Misi SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Arsitektur SPBE Domain Layanan SPBE Domain Proses Bisnis Domain Domain Data dan Aplikasi Informasi SPBE Domain Infrastruktur SPBE Domain Keamanan SPBE Manajemen SPBE Tata Kelola SPBE Gambar 1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE. Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. 2.2. Manajemen SPBE Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta operasional layanan pemerintah yang berkualitas. Penerapan manajemen SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dilaksanakan antara lain: a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset TIK; e. manajemen sumber daya manusia f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen layanan SPBE.

Transformasi Ekonomi) perlu ditentukan metoda pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut. Salah satu komponen utama SPBE, yakni arsitektur SPBE, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan semua area dan tingkatan. Dalam pelaksanaan SPBE, arsitektur SPBE dikelompokan menjadi: 1. Arsitektur SPBE Nasional 2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat 3. Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah 3.1. Arsitektur SPBE Nasional Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE nasional memuat dua komponen pokok, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur. 3.1.1. Referensi Arsitektur SPBE Nasional 1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) A. Pemahaman RAB RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara) maka RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. RAB merupakan klasifikasi jenis fungsi bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 TAHUN 2008 tentang Kementerian Negara serta PP Nomor 68 TAHUN 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. RAB ini disusun dengan cara menjabarkan fungsi bisnis dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan bisnis yang umum dibandingkan dari sisi organisasi kementeriannya. RAB mengelompokan fungsi bisnis dari setiap kementerian dan lembaga untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan fungsi-fungsi yang diemban. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan TIK pada IPPD dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja TIK yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan. Dikarenakan RAB ini dikembangkan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada setiap IPPD, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan fungsi bisnis dari instansi pemerintah. Dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu, maka RAB SPBE dapat membantu memberikan analisa yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan. B. Struktur RAB Struktur dari RAB SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: 1) Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama); dan 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua). Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya. C. Taksonomi RAB RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 2. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAB. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan) SPBE Nasional Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) SPBE Instansi Pusat Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan) SPBE Pemerintah Daerah Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis. 2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) A. Pemahaman RAD. RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan SDI. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi IPPD. Data dan informasi yang laik dan dapat dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE. Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran ( Data-Driven Government ). Data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. B. Struktur RAD Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: 1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan 2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua). Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya. c. Taksonomi RAD RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 3. Data dan Informasi akan menjadi masukan dalam menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga terbentuknya layanan pemerintah yang diharapkan. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAD. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat 1 (Data Pokok) SPBE Nasional Tingkat 2 (Data Tematik) Tingkat 3 (Data Topik) SPBE Instansi Pusat Tingkat 4 (Data Sub Topik) SPBE Pemerintah Daerah Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi. 3. Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) A. Pemahaman RAL RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif. Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik ( Government to Citizen /G2C dan Government to Business /G2B) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan ( Government to Government / G2G, Government to Employee /G2E). Diharapkan dengan penerapan RAL SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat citizen-centric menuju penerapan Society 5.0. B. Struktur RAL Struktur dari RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: 1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 (pertama); dan 2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai RAL tingkat 2 (kedua). Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya. c. Taksonomi RAL RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua). IPPD, dalam menyusun RAL masing-masing mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 4. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAL. Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 1 (Domain Layanan) SPBE Nasional Tingkat 2 (Area Layanan) Tingkat 3 (Kategori Layanan) SPBE Instansi Pusat Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) SPBE Pemerintah Daerah Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Layanan. 4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) A. Pemahaman RAA RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, Pasal 1 ayat 21). Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara lain: 1) Taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK; 2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan; 3) Didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi; (4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan; 5) Berbasis standar terbuka (open source); 6) Terkorelasi dengan RAL, dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK. RAA berlaku secara nasional, sehingga IPPD akan menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian dapat dilakukan efisiensi. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional. B. Struktur RAA Struktur dari RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: 1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama); dan 2) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua). Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya. c. Taksonomi RAA RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun untuk IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). IPPD, dalam menyusun RAA masing-masing mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 5. Rincian mengenai taksonomi RAA akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAA. Referensi Arsitektur Aplikasi [ Tingkat 1 (Domain Aplikasi) ... .1 SPBE Nasional SPBEInstansi Pusat [Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi) ... I SPBEPemerintah Daerah Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi. 5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) A. Pemahaman RAI. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, Pasal 1 ayat 15). Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya. Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah: 1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru; 2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK; 3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan; 4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama; 5) Berbasis standar umum (open standard); (6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK. RAI berlaku secara nasional, sehingga IPPD menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan. B. Struktur RAI Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 3 (tiga) tingkat teratas, yaitu: 1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama); 2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua); 3) Kategori, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam kategori sesuai dengan masing-masing area infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 3 (ketiga). c. Taksonomi RAI RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2, RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada Gambar 6. Rincian mengenai taksonomi RAI akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAI. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Tingkat 1 (Domain Infrastruktur) SPBE Nasional Tingkat 2 (Area Infrastruktur) Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur) Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur. 6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) A. Pemahaman RAK RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi IPPD, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK. B. Struktur RAK Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua). c. Taksonomi RAK RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada Gambar 7. Rincian mengenai taksonomi RAI akan dijelaskan pada.

indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Dalam pelaksanaan SPBE, Peta Rencana SPBE dikelompokkan menjadi: 1. Peta Rencana SPBE Nasional, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE yang diterapkan secara nasional sebagai panduan bagi IPPD dalam menyusun Peta Rencana SPBE IPPD. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 2. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Rencana Strategis Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 3. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Substansi Peta Rencana SPBE terdiri dari: 1. Sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 2. Insiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital; 3. Muatan peta rencana, yang terdiri dari 7 muatan yaitu: a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Layanan; d. Aplikasi; e. Infrastruktur TIK; f. Keamanan; g. Audit TIK. 4. Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis. 5. Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan. 4.1. Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE Dalam rangka menyusun Peta Rencana SPBE, perlu ditetapkan metodologi untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE tersebut. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut: 1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis; 2. Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah; 3. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah; 4. Penentuan Program dan Kegiatan. 4.1.1. Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis IPPD yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE. Dokumen strategis yang diacu adalah Renstra bagi Instansi Pusat dan RPJMD bagi Pemerintah Daerah. Penentuan ini mencakup Indikator serta Target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu. Jumlah indikator yang diisikan tidak dibatasi hanya 1 (satu) indikator saja, sebagaimana terlihat pada ilustrasi Tabel 7 . Tabel 7. Ilustrasi Peta Rencana SPBE urc Baseline I 2022 2023 I 2024 I Target No Project/Activities SASARAN PROGRAMIKEGIATAN STRATEGIS: (Program/Keglatan) 'Indikator (Indikator) (Target) INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inlslatlf Strategls) 1 Tata Kelola A I (Program) (Ule) (Baseline) (Target) 1 1 - I (Kegiatan) 1 - I — (Kegiatan) B (Program) | (Ule) (Baseline) (Target) | (Target) | I - I (Kegiatan) 1 [| - I (Kegiatan) 1 [| 2 Mana emen | A (Program) | (Ule) (Baseline) (Target) [ (Target) | 1 - I I (Kegiatan) ... (Kegiatan) - I — 3 Layanan A (Program) | (UIC) (Baseline) (Target) | (Target) | I - I (Kegiatan) - I (Keoiatan) [TT 1 4 I AlII Ikaal | A (Program) 1 - I I (Keoiatan) (UIC) (Baseline) (Target) [ (Target) | 1 - I 1 1 1 ... (Kegiatan), S Infrutruktl8' A I (Program) (UIC) (Baseline) (Target) - I (Kegiatan - I (Kegiatan) LLL 1 1 • Keamanan | A (Program) I 1 - I — 1 — 1 1 7 AudIt TlK ... - I | 1 1 (Kegiatan) 1 1 [ | [ (Ule) (Baseline) (Target) [ (Target) | A I (Program) (Ule) (Baseline) (Target) - I (Kegiatan) - I (Keoiatan) INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (lnlalatlf Strategls) 1 Tata Kelola 7 AudIt TlK EE 4.1.2. Pengkategorian Sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat di Arsitektur SPBE IPPD sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE IPPD, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE. Sehingga, jika pada dokumen ini terdapat lebih dari 1 (satu) inisiatif strategis, maka terdapat muatan sejumlah inisiatif strategis dikali dengan 7 (tujuh) muatan peta rencana SPBE. 4.1.3. Pengkategorian Sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun adalah sebagai berikut: a. Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi; b. Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres SPBE; c. Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik; d. Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi; e. Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur; f. Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan; g. Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK. 4.1.4. Penyusunan Program dan Kegiatan Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SPBE, Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2024, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu: 1. Efektivitas program; 2. Kelayakan program; dan 3. Efisiensi program 4.1.5. Efektivitas Program Kriteria ini menilai menilai dampak program/kegiatan yang diharapkan. Dampak dalam hal ini dinilai dari perspektif kualitatif dan kuantitatif. Penilaian efektivitas program memerlukan perbandingan satu program dengan program lainnya dalam kategori yang sama karena sifat dampak yang diharapkan berbeda dari satu kategori ke kategori lainnya. Sebagai contoh: Layanan elektronik harus dinilai dari seberapa besar kontribusinya untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Layanan bersama harus dinilai berdasarkan potensi jumlah layanan elektronik yang akan menggunakan layanan bersama. Skala efektivitas program ditentukan pada tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu: 1. Program wajib untuk kesuksesan penerapan SPBE; akan berpengaruh besar pada keberhasilan program lainnya; atau akan berpengaruh besar pada bagaimana pemerintah menjalankan bisnis pemerintahan (yaitu, berdampak pada reformasi sektor publik). 2. Program memiliki dampak nyata tetapi tidak wajib untuk kesuksesan SPBE; atau tidak ada program prioritas tinggi yang bergantung pada keberhasilan atau penyelesaian program ini. 3. Dampak program tidak terlihat pada pencapaian strategi SPBE secara umum; harapan penyerapan untuk hasil program rendah. 4.1.6. Kelayakan Program Kelayakan program memperkirakan tingkat kemungkinan keberhasilan dalam melaksanakan suatu program. Faktor yang harus dipertimbangkan meliputi: 1. Ketergantungan pada program lain untuk penyelesaiannya. 2. Kemampuan untuk memenuhifaktor sukses kritis untuk program tersebut. 3. Tingkat dan pengelolaan risiko. 4. Kesiapan untuk melaksanakan proyek secara penuh. 5. Potensi manfaat dan potensi ekonomi yang dihasilkan. 6. Tingkat kesadaran dan dukungan pemangku kepentingan. Skala kelayakan program ditentukan dalam tiga tingkatan (dari peringkat tertinggi hingga terendah), yaitu: 1. Tidak ada risiko atau tantangan besar yang dirasakan; prasyarat terpenuhi dan tersedia; "Dukungan" dari aktor terkait sudah ada; ketergantungan ada pada pemangku kepentingan yang menunjukkan tingkat kesiapan yang memadai. 2. Tantangan teknis diantisipasi; ketergantungan dan prasyarat pada sumber eksternal ada; atau risiko tinggi yang dihadapi proyek diantisipasi. 3. Tantangan teknis utama diantisipasi; prasyarat sulit dipecahkan; ketergantungan tinggi pada berbagai pemangku kepentingan; atau pemangku kepentingan yang terlibat menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak memadai. 4.1.7. Efisiensi Program Efisiensi program dinilai terutama dengan menggunakan kriteria/faktor-faktor berikut: 1. Biaya program (yang harus menerapkan metodologi penghitungan biaya penuh), dan 2. Durasi program. Meskipun efektivitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan program yang dipilih, kriteria kelayakan dan efisiensi program diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan peringkat efektivitas yang serupa. Misalnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada Gambar 10. Apakah program/kegiatan memiliki dampak langsung dalam mendukung layanan publik Apakah program/kegiatan terkait dengan (a.l: perizinan, kesehatan, pendidikan, dan SPBE? bantuan sosial) dan layanan administrasi pemerintahan? Kriteria Pemilihan Program/Kegiatan Apakah K/L penanggung jawab memiliki Apakah program/kegiatan telah sesuai dengan alokasi anggaran dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diemban K/L? program/kegiatan? Gambar 10. Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan 4.1.8. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE Setelah memilih program/kegiatan SPBE yang sesuai dengan kriteria, program/kegiatan tersebut kemudian disusun secara hierarki berdasarkan tiga tingkatan yang berbeda. Tingkat pertama mewakili tujuh muatan yang diamanatkan dalam Perpres SPBE. Tingkat kedua merupakan sasaran strategis yang juga diamanatkan dalam Perpres yang sama. Tingkat ketiga menyajikan program/kegiatan rinci yang akan dikembangkan oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah berdasarkan RPJMN dan peraturan terkait lainnya. Ilustrasi yang terlihat pada Tabel 8, menggambarkan penyajian program/kegiatan SPBE nasional dalam Peta Rencana SPBE Nasional. Tabel 8. Metode Penyajian Peta Rencana SPBE No Proyek/Kegiatan UIC Output 2021 2022 2023 2024 2025 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Tata Kelola Level 1 Muatan Peta Rencana SPBE Nasional Sesuai Amanat Perpres 1.1. Pembangunan Arsitektur Level 2 95/2018 (7 muatan) 1.1.1 Pembangunan Portal Arsitektur Level 3 SPBE Diisi menggunakan referensi inisiatif strategis SPBE dalam rencana induk SPBE, komponen pada Arsitektur SPBE, dan peran 2. Manajemen yang dimiliki oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional 3. Layanan Merupakan proyek/kegiatan yang perlu diisi oleh leading sector Tim Koordinasi SPBE 4. Aplikasi Nasional yang terkait dengan SPBE, dengan memastikan terpenuhi semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, 5. Infrastruktur aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE) dalam 6. Keamanan SPBE pelaksanaan kegiatan 7. Audit TIK 7.1 Audit Aplikasi 7.1.1 Audit Aplikasi Khusus Level 3 7.1.2 Audit Aplikasi Umum Referensi rencana kerja yang ditentukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang menjadi 7.2 Audit Infrastruktur acuan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun turunan dari Peta 7.3 Audit Keamanan Rencana SPBE Nasional, dengan tetap memastikan terpenuhi didalam Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat semua aspek manajemen SPBE (Manajemen risiko, keamanan informasi, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE) 4.1.9. Pemantauan dan Evaluasi Program Dari seluruh program/kegiatan yang termasuk dalam Peta Rencana SPBE nasional, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan oleh Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melalui Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional.

Arsitektur SPBE memberikan kerangka dalam melakukan integrasi tata kelola unsur-unsur SPBE sedangkan Peta Rencana SPBE akan mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE diharapkan dapat memperbaikin tata kelola SPBE menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan memedomani panduan dalam penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di IPPD, diharapkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE IPPD yang ada akan selaras dengan Arsitektur SPBE nasional sehingga mudah dilakukan pengintegrasian yang diperlukan. Untuk itu sangat diharapkan adanya pemahaman dan semangat yang sama dalam pelaksanaan SPBE sebagai wahana transformasi digital menuju Indonesia Maju pada tahun 2045. Dengan adanya harmonisasi antara Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ke dalam Arsitektur SPBE Nasional, diharapkan tercipta sinergi dan pengintegrasian penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis Pertahanan dan Luar Negeri (01) 01.01 Pertahanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara. 01.02 Hubungan Luar Negeri Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri. Ekonomi dan Industri (02) 02.01 Industri Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri. 02.02 Perdagangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan. 02.03 Pertanian Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian. 02.04 Perkebunan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan. 02.05 Peternakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan. 02.06 Perikanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan. 02.07 Badan Usaha Milik Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Negara pengelolaan badan usaha milik negara. 02.08 Investasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal. 02.09 Koperasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi. 02.10 Usaha Kecil dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Menengah pembinaan usaha kecil dan menengah. 02.11 Pariwisata Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan. Pembangunan Kewilayahan (03) 03.01 Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum. 03.02 Transmigrasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi. 03.03 Transportasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi. 03.04 Perumahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan. 03.05 Pembangunan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kawasan atau Daerah pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Tertinggal 03.06 Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. 03.07 Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan. Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) 04.01 Kesehatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan. 04.02 Sosial Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial. 04.03 Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perempuan pemberdayaan perempuan. Ketertiban Umum dan Keselamatan (05) 05.01 Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum. 05.02 Keamanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan. 05.03 Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia. Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) 06.01 Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan. 06.02 Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan. 06.03 Ilmu Pengetahuan dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi. 06.04 Pemuda Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda. 06.05 Olahraga Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan. Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07) 07.01 Pertambangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan. 07.02 Energi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi. 07.03 Kehutanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan. 07.04 Kelautan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan. 07.05 Lingkungan Hidup Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup. Budaya dan Agama (08) 08.01 Agama Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama. 08.02 Kebudayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan. Pemerintahan Umum (09) 09.01 Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri. 09.02 Keuangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara. 09.03 Informasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi. Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis 09.04 Komunikasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi. 09.05 Perencanaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan perencanaan pembangunan nasional. Nasional 09.06 Aparatur Negara Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara. 09.07 Kesekretariatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Negara kesekretariatan negara. Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01) 01.01 Data Pertahanan Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara. 01.02 Data Hubungan Luar Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar Negeri negeri. Informasi Ekonomi dan Industri (02) 02.01 Data Industri Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri. 02.02 Data Perdagangan Data yang merepresentasikan bidang perdagangan. 02.03 Data Pertanian Data yang merepresentasikan bidang pertanian. 02.04 Data Perkebunan Data yang merepresentasikan bidang perkebunan. 02.05 Data Peternakan Data yang merepresentasikan bidang peternakan. 02.06 Data Perikanan Data yang merepresentasikan bidang perikanan. 02.07 Data Badan Usaha Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan Milik Negara badan usaha milik negara. 02.08 Data Investasi Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal. 02.09 Data Koperasi Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi. 02.10 Data Usaha Kecil dan Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha Menengah kecil dan menengah. 02.11 Data Pariwisata Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan. Informasi Pembangunan Kewilayahan (03) 03.01 Data Pekerjaan Umum Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum. 03.02 Data Transmigrasi Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi. 03.03 Data Transportasi Data yang merepresentasikan bidang transportasi. 03.04 Data Perumahan Data yang merepresentasikan bidang perumahan. 03.05 Data Pembangunan Data yang merepresentasikan bidang pembangunan Kawasan atau Daerah kawasan atau daerah tertinggal. Tertinggal 03.06 Data Pertanahan Data yang merepresentasikan bidang pertanahan. 03.07 Data Kependudukan Data yang merepresentasikan bidang kependudukan. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) 04.01 Data Kesehatan Data yang merepresentasikan bidang kesehatan. 04.02 Data Sosial Data yang merepresentasikan bidang sosial. 04.03 Data Pemberdayaan Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan Perempuan perempuan. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05) 05.01 Data Hukum Data yang merepresentasikan bidang hukum. 05.02 Data Keamanan Data yang merepresentasikan bidang keamanan. 05.03 Data Hak Asasi Data yang merepresentasikan bidang hak asasi Manusia manusia. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) 06.01 Data Pendidikan Data yang merepresentasikan bidang pendidikan. 06.02 Data Ketenagakerjaan Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan. 06.03 Data Ilmu Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan Pengetahuan dan dan teknologi. Teknologi 06.04 Data Pemuda Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda. 06.05 Data Olahraga Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07) 07.01 Data Pertambangan Data yang merepresentasikan bidang pertambangan. 07.02 Data Energi Data yang merepresentasikan bidang energi. 07.03 Data Kehutanan Data yang merepresentasikan bidang kehutanan. 07.04 Data Kelautan Data yang merepresentasikan bidang kelautan. 07.05 Data Lingkungan Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup. Hidup Informasi Budaya dan agama (08) 08.01 Data Agama Data yang merepresentasikan bidang agama. 08.02 Data Kebudayaan Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan. Informasi Pemerintahan Umum (09) 09.01 Data Dalam Negeri Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri. 09.02 Data Keuangan Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara. 09.03 Data Informasi Data yang merepresentasikan bidang informasi. 09.04 Data Komunikasi Data yang merepresentasikan bidang komunikasi. 09.05 Data Perencanaan Data yang merepresentasikan bidang perencanaan Pembangunan pembangunan nasional. Nasional 09.06 Data Aparatur Negara Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara. 09.07 Data Kesekretariatan Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan Negara negara. Data Pendukung Umum (10) 10.01 Data Kebijakan Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan Pemerintah pemerintah. 10.02 Data Manajemen Data yang merepresentasikan informasi terkait Kegiatan manajemen kegiatan pemerintahan. 10.03 Data Kewilayahan Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan. 10.04 Data Dukung Lainnya Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya. Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE Layanan Publik (01) 01.01 Pertahanan Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara. 01.02 Hubungan Luar Negeri Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri. 01.03 Kenegaraan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan. 01.04 Ekonomi Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian. 01.05 Industri Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri. 01.06 Perdagangan Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan. 01.07 Pertanian Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian. 01.08 Perkebunan Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan. 01.09 Peternakan Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan. 01.10 Perikanan Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan. 01.11 Badan Usaha Milik Kegiatan pelayanan dalam pengelolaan badan usaha Negara milik negara. 01.12 Investasi Kegiatan pelayanan dalam pembinaan penanaman modal. 01.13 Koperasi Kegiatan pelayanan dalam pembinaan koperasi. 01.14 Usaha Kecil dan Kegiatan pelayanan dalam pembinaan usaha kecil dan Menengah menengah. 01.15 Pariwisata Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan. 01.16 Perizinan dan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Akreditasi pelayanan terkait perizinan dan akreditasi. 01.17 Pekerjaan Umum Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum. 01.18 Transmigrasi Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi. 01.19 Transportasi Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi. 01.20 Perumahan Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan, 01.21 Pembangunan Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan Kawasan atau Daerah kawasan atau daerah tertinggal. Tertinggal 01.22 Pertanahan Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan. 01.23 Kependudukan Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan. 01.24 Pemerintahan daerah Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum. 01.25 Kesehatan Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan. 01.26 Sosial Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial. 01.27 Pemberdayaan Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan Perempuan perempuan. 01.28 Hukum Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum. 01.29 Keamanan Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan. 01.30 Hak Asasi Manusia Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia. 01.31 Pendidikan Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan. 01.32 Ketenagakerjaan Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan. 01.33 Ilmu Pengetahuan dan Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan Teknologi dan teknologi. 01.34 Pemuda Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda. 01.35 Olahraga Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan. 01.36 Pertambangan Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan. 01.37 Energi Kegiatan pelayanan dalam bidang energi. 01.38 Kehutanan Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan. 01.39 Kelautan Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan. 01.40 Lingkungan Hidup Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup 01.41 Agama Kegiatan pelayanan dalam bidang agama. 01.42 Kebudayaan Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan. 01.43 Informasi Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi. 01.44 Komunikasi Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi. Layanan Administrasi Pemerintahan (02) 02.01 Dalam Negeri Kegiatan pelayanan bidang dalam negeri. 02.02 Keuangan Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara. 02.03 Perencanaan Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan Pembangunan pembangunan nasional. Nasional 02.04 Aparatur Negara Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara. 02.05 Kesekretariatan Kegiatan pelayanan dalam bidang kesekretariatan Negara negara. 02.06 Dukungan Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan Operasional kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional Organisasi organisasi/instansi. 02.07 Akuntabilitas Kinerja Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja. 02.08 Organisasi dan Tata Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan Kelola kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan. 02.09 Data dan Informasi Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan Pemerintahan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan. Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Aplikasi Umum (01) 01.01 Aplikasi Layanan Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, Publik dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik. 01.02 Aplikasi Administrasi Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, Pemerintahan dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan. Aplikasi Khusus (02) 02.01 Aplikasi Misi Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan Tertentu dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. 02.02 Aplikasi Fungsi Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan Tertentu dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE Fasilitas Komputasi (01) 01.01 Pusat Data Nasional Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data. 01.02 Pusat Komputasi Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. 01.03 Pusat Kendali Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem. Sistem Integrasi (02) 02.01 Jaringan Intra Jaringan tertutup yang menghubungkan antara Pemerintah subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi. 02.02 Sistem Penghubung Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi Layanan Pemerintah dalam pertukaran data maupun layanan. Platform (03) 03.01 Kerangka Infrastruktur Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dan Aplikasi lingkungan kerja yang mendukung aplikasi. 03.02 Komputasi Awan Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi. Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur Standar Keamanan (01) 01.01 Standar Teknis dan Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas SPBE pemerintahan di bidang keamanan siber. 01.02 Standar Keamanan Standar internasional yang digunakan sebagai Internasional pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE. Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur 01.03 Regulasi lainnya Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE. Penerapan Keamanan (02) 02.01 Edukasi kesadaran Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Keamanan SPBE Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE. 02.02 Identifikasi kerentanan Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Keamanan SPBE Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE. 02.03 Peningkatan Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Keamanan SPBE Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE. 02.04 Penanganan insiden Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Keamanan SPBE Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE. 02.05 Audit Keamanan Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah SPBE Daerah untuk mengukur tingkat kesesuain penerapan standar keamanan SPBE Kelaikan Keamanan (03) 03.01 Kelaikan Keamanan Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan Aplikasi Umum melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. 03.02 Kelaikan Keamanan Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara Nasional mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan. METADATA ARSITEKTUR SPBE NASIONAL 01 - Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Bisnis/Urusan Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah. 3 Uraian Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan Bisnis/Urusan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah. 4 Kode Model Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai Referensi dengan nama bisnis/urusan yang dipilih 5 Sasaran Strategis Merupakan sasaran strategis IPPD No. Nama Atribut 6 Indikator Kinerja Merupakan indikator yang merupakan ukuran Utama (IKU) keberhasilan dari sasaran strategis 7 Nilai IKU Target Nilai yang IKU yang ditargetkan 8 Nilai IKU Realisasi Nilai yang IKU yang dicapai 9 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait. 02 - Atribut Metadata Data dan Informasi No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Data Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah. 3 Uraian Data Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut. 4 Tujuan Data Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data 5 Kode Model Merupakan pilihan kode model referensi data yang Referensi Data sesuai dengan data yang dipilih 6 Sifat Data Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data 7 Jenis Data Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya 8 Validitas Data Merupakan tanggal berlakunya data 9 Penghasil Merupakan penghasil data Data/Produsen Data 10 Penanggung Jawab Merupakan penanggung jawab data Data/Wali Data 11 Informasi yang Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang terkait (output) dihasilkan 12 Informasi yang Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang terkait (input) dibutuhkan 13 Interoperabilitas Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain 14 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait. 03 - Atribut Metadata Layanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Layanan Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah. 3 Tujuan Layanan Merupakan penjelasan tujuan dari layanan 4 Fungsi Layanan Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan 5 Model Referensi Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai Layanan dengan nama layanan yang dipilih 6 Unit Pelaksana Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan No. Nama Atribut 7 Kementerian/ Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan Lembaga terkait layanan 8 Urusan Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pemerintahan layanan Terkait 9 Target Layanan Merupakan target pengguna layanan 10 Metode Layanan Merupakan model dari layanan 11 Potensi manfaat Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll). 12 Potensi ekonomi Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE 13 Potensi risiko Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE 14 Mitigasi risiko Merupakan mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE 15 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 04 - Atribut Metadata Aplikasi No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Aplikasi Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki. 3 Uraian Aplikasi Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi. 4 Fungsi Aplikasi Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung. 5 Kode Model Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi Referensi SPBE 6 Layanan yang Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan Didukung yang didukung didapat dari metadata layanan. 7 Data yang Data yang disimpan pada media penyimpanan data, Digunakan pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data. 8 Luaran Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan. 9 Inputan Data Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput) 10 Supplier Data Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data 11 Luaran Data Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan 12 Customer Data Merupakan identifikasi terhadap pengguna data 13 Basis Aplikasi Basis dari aplikasi ( Desktop; Web; Cloud; atau Mobile ) No. Nama Atribut 14 Server Aplikasi Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server. 15 Tipe Lisensi Bahasa Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source / Proprietary) Pemrograman 16 Bahasa Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi. Pemrograman 17 Kerangka Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi. Pengembangan 18 Basis Data Basis data yang digunakan oleh aplikasi. 19 Unit Pengembang Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi 20 Unit Operasional Unit yang melakukan operasional teknologi layanan Teknologi 21 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 05 - Atribut Metadata Komputasi Awan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Government Nama Government Cloud yang digunakan Cloud 3 Deskripsi Penjelasan dari Government Cloud yang digunakan Government Cloud 4 Tipe Government Jenis dari Government Cloud yang digunakan (PaaS, Cloud IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS) 5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari Government Cloud yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga) 6 Nama Pemilik Nama pemilik Government Cloud yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri. 7 Biaya Layanan Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan Government Cloud 8 Unit Pengembang Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan Government Cloud Government Cloud 9 Unit Operasional Unit operasional Government Cloud yang digunakan Government Cloud 10 Jangka Waktu Periode penggunaan layanan Government Cloud Pelayanan 11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 06 - Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Perangkat Nama Perangkat Lunak yang digunakan Lunak 3 Deskripsi Perangkat Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan Lunak 4 Tipe Perangkat Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Lunak Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem Database ) 5 Jenis Sistem (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Operasi (jika pilihan Lainnya) adalah 1 pada No. 3) 6 Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3) 7 Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3 pada No. 3) 8 Jenis lisensi Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka) 9 Nama Pemilik Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak Lisensi 10 Validitas Lisensi Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang Perangkat Lunak digunakan 11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 07 - Atribut Metadata Perangkat Keras Server No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Server Nama dari perangkat server yang digunakan. 3 Deskripsi Server Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan. (4) Jenis Penggunaan Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis Server penggunaan tersebut a.l.: Web Server; Mail Server; Aplikasi; Database; File Server; Active Directory, keamanan informasi (5) Status Kepemilikan Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga) (6) Nama Pemilik Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri. No. Nama Atribut (7) Unit Pengelola Unit pengelola server yang digunakan Server (8) Lokasi Perangkat Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan Keras Server lokasi didapat dari metadata fasilitas. (9) Perangkat Lunak Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan yang Digunakan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak. (10) Kapasitas Memori Kapasitas memori atau Random Access Memory (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB). (11) Jenis Teknologi Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, Prosesor a.l.: High End, Mid End, Low End (12) Jumlah Kapasitas Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan Penyimpanan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB). (13) Teknik Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID Penyimpanan 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID (14) ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 08 - Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Data Storage Nama dari data storage yang digunakan 3 Deskripsi Data Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan. Storage 4 Data yang Data yang disimpan pada media penyimpanan data, Digunakan pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data. 5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga) 6 Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri. 7 Unit Pengelola Data Unit pengelola data storage yang digunakan. Storage 8 Lokasi Data Storage Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas. 9 Perangkat Lunak Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage, yang Digunakan pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak. 10 Kapasitas Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage, Penyimpanan satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB). 11 Metode Akses Data Metode akses data sharing yang digunakan pada data Sharing storage ( Direct Attached Storage /DAS atau Network Attached Storage /NAS) 12 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 09 - Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Network/ Nama Network / Communication Device yang digunakan Communication Device 3 Deskripsi Network/ Penjelasan dari Network / Communication Device yang Communication digunakan Device 4 Tipe Network/ Jenis dari Network / Communication Device yang Communication digunakan ( Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Device Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment ) 5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari Network / Communication Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga) 6 Nama Pemilik Nama pemilik Network / Communication Device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri 7 Unit Pengelola Unit pengelola Network / Communication Device yang Network/ digunakan Communication Device 8 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 10 - Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Security Nama dari Security Device yang digunakan Device 3 Deskripsi Security Penjelasan dari Security Device yang digunakan Device 4 Tipe Security Device Jenis dari security device yang digunakan ( Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control ) 5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga) 6 Nama Pemilik Nama pemilik Security Device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri. 7 Unit Pengelola Unit pengelola Security Device yang digunakan Security Device 8 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 11 - Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Periferal Nama Periferal yang digunakan 3 Deskripsi Periferal Penjelasan dari Periferal yang digunakan 4 Tipe Periferal Jenis dari Periferal yang digunakan ( Input, Output, Input / Output ) 5 Lokasi penempatan (mengacu pada metadata fasilitas) Periferal 6 Unit Pengelola Unit pengelola Periferal yang digunakan Network/ Communication Device 7 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait. 12 - Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Sistem Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki. Penghubung 3 Deskripsi Sistem Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang Penghubung digunakan. 4 Jenis Sistem Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem Penghubung penghubung pemerintah/Sistem penghubung non pemerintah) 5 Kepemilikan Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga) 6 Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri. 7 Nama Jaringan Intra Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem yang Digunakan penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra. 8 Aplikasi yang Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, Dihubungkan pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi. 9 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait. 13 - Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Jaringan Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 3 Deskripsi Jaringan Merupakan penjelasan dari jaringan 4 Jenis Jaringan Merupakan jenis jaringan yang digunakan 5 Kepemilikan Merupakan pemilik dari jaringan 6 Nama Pemilik Merupakan nama dari pemilik jaringan No. Nama Atribut 7 Unit Kerja Pengelola Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola Jaringan jaringan 8 Bandwidth Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia 9 Tipe Media Jaringan Merupakan tipe dari media jaringan 10 Media Lainnya Merupakan tipe dari media jaringan 11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 14 - Atribut Metadata Fasilitas Komputasi No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Fasilitas Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 3 Kode Model Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan Referensi SPBE fasilitas yang dipilih 4 Bandwidth Intranet Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun 5 Bandwidth Internet Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun 6 Lokasi Merupakan lokasi dari fasilitas 7 Kepemilikan Merupakan unit pemilik dari fasilitas 8 Unit Kerja Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang Penanggung jawab bertanggung jawab atas fasilitas 9 Klasifikasi Tier Merupakan klasifikasi tier fasilitas Fasilitas 10 Sistem Pengamanan Merupakan tipe pengaman fasilitas Fasilitas 11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait 15 - Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Standar Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD. 3 Jenis Standar Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi Keamanan prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: 1. standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE; 2. standar internasional terkait keamanan informasi; 3. Regulasi lainnya. No. Nama Atribut 4 Deskripsi Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan 5 Tanggal Mulai Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Penerapan Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya. 6 Tanggal Akhir Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Penerapan Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya. 7 ID Metadata Terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur). 16 - Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Kemanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Kegiatan Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran Edukasi Kesadaran keamanan Keamanan SPBE SPBE 3 Deskripsi Kegiatan Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan peserta Edukasi Kesadaran dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE. Keamanan SPBE 4 Tanggal Kegiatan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi Edukasi Kesadaran kesadaran keamanan SPBE. Keamanan SPBE 5 ID metadata terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur). 17 - Atribut Metadata Kerentanan Keamanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata No. Nama Atribut 2 Nama Kegiatan Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan Identifikasi dan Kerentanan penilaian risiko keamanan SPBE Keamanan SPBE 3 Deskripsi Kegiatan Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang Identifikasi digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan Kerentanan penilaian risiko keamanan SPBE. Keamanan SPBE 4 Tanggal Kegiatan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi Identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE. Kerentanan Keamanan SPBE 5 ID metadata terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur). 18 - Atribut Metadata Peningkatan Keamanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Kegiatan Merupakan judul dari kegiatan peningkatan keamanan Peningkatan Keamanan SPBE 3 Deskripsi Kegiatan Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan Peningkatan keamanan. Keamanan SPBE 4 Tanggal Kegiatan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan Peningkatan peningkatan keamanan. Keamanan SPBE 5 Nilai Kematangan Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber Keamanan Siber organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu organisasi. 6 ID metadata terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur). 19 - Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Kegiatan Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden Penanganan Insiden keamanan SPBE Keamanan SPBE 3 Deskripsi Kegiatan Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan Penanganan Insiden insiden keamanan SPBE Keamanan SPBE 4 Tanggal Kegiatan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan Penanganan Insiden penanganan insiden keamanan SPBE Keamanan SPBE 5 Nilai Kematangan Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden Penangan Insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang Siber menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang ditentukan 6 ID metadata terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur). 20 - Atribut Metadata Audit Keamanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Kegiatan Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE Audit Keamanan SPBE 3 Hasil Audit Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan Keamanan SPBE SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari: a. belum/tidak dilaksanakan; b. memadai; No. Nama Atribut c. perlu peningkatan; atau d. tidak memadai. 4 Jenis Audit Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri dari: Keamanan SPBE a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; atau b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi 5 Tanggal Kegiatan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit Audit Keamanan keamanan SPBE; 6 Tindak lanjut Audit Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang Keamanan SPBE; terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti; b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%; c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%; atau d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti. 7 ID metadata terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur). 21 - Atribut Metadata Kelaikan Keamanan No. Nama Atribut Keterangan 1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata 2 Nama Kegiatan Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE Kelaikan terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur SPBE Keamanan SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional 3 Tanggal Kelaikan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan Keamanan SPBE keamanan No. Nama Atribut SPBE 4 ID metadata terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).