QANUN Nomor 16 Tahun 2019 — Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019

(1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk Pembangunan Kawasan Wisata Ulee Lheue.

(1) Penyaluran Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 setelah Pemerintah Kota Banda Aceh mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut: a. Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan; b. Surat Permohonan Transfer; c. Kwitansi Tanda Terima; d. Kwitansi Tanda Terima; e. Berita Acara Serah Terima; f. Surat Pernyataan; dan g. Salinan rekening koran Kas Umum Kota Banda Aceh.

(1) Peraturan Walikota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.

(2) Peraturan Walikota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya harus dicantumkan dalam Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019 dan/atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, dalam hal Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2019.

(1) Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kota Banda Aceh penerima dana bantuan keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

(3) Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

(1) Sisa Lebih atas penggunaan sumber dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh, baik berupa sisa tender dan atau sisa atas terjadi penghematan lainnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pemerintah daerah penerima bantuan.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk menyelesaikan program kegiatan yang belum dapat diselesaikan dan dapat digunakan kembali hanya untuk membiayai program/kegiatan baru pada sektor yang sama pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.

(3) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.