QANUN Nomor 10 Tahun 2019 — Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin

(1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara pidana dan jinayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan huruf d, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai: a. tersangka; b. terdakwa; atau c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

(2) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa pada proses: a. penyidikan; b. penuntutan; c. pemeriksaan di persidangan; d. upaya hukum biasa; dan/atau e. upaya hukum luar biasa.

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan; c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang Pengadilan/Mahkamah; d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang Pengadilan/Mahkamah; e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f. penghadiran saksi dan/atau ahli; g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara Perdata/Muamalah/Munaqahah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf e dan huruf f, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan: a. penggugat/pemohon; atau b. tergugat/termohon.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan/Mahkamah; e. pendaftaran gugatan ke pengadilan/Mahkamah; c. pendaitaran gugatan ke pengadman/Mankamah, f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat mediasi; g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan/Mahkamah; h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; j. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali; dan/atau k. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat /termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan/Mahkamah; g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; h. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali; dan/atau i. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan: a. penggugat; b. penggugat intervensi; c. tergugat II intervensi.

(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; e. pembuatan surat gugatan; f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismisall, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara; h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli; i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; j. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali; dan/atau k. tindakan hukum lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.

(3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

(4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin.

(5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali, apabila kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.

(8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.

(3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

(4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.

(5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.

(6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum kurang memadai dengan jumlah perkara Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari direktur atau ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasilrekrutmen.

(1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

(4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung melalui kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; b. surat keterangan miskin dari Keuchik atau nama lain, sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum; c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan d. surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diketahui oleh Keuchik atau nama lain di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mendengar uraian dan menganalisa dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

(3) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan: a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.

(4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Biro Hukum.

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan dan mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

(2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi format permohonan dana Bantuan Hukum yang memuat: a. identitas Pemberi Bantuan Hukum; b. identitas Penerima Bantuan Hukum; c. jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan d. deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.

(3) Format permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Aceh dan Pemberi Bantuan Hukum.

(1) Penerima bantuan hukum dapat melapor kepada Gubernur melalui Biro Hukum, apabila Bantuan Hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi standar Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal bantuan hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Biro Hukum memberi teguran secara lisan dan/atau tertulis serta dapat menghentikan dana Bantuan Hukum.

(1) Pencairan dana Bantuan Hukum secara Non Litigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan Hukum selesai melaksanakan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan yang disertai bukti pendukung.

(2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

(3) Bukti pendukung untuk kegiatan mediasi adalah sebagai berikut: a. formulir permohonan mediasi yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum; b. berita acara mediasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sengketa hukum dan perkembangan dalam proses mediasi; c. laporan mediasi yang memuat hasil kegiatan mediasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan para pihak yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan para pihak atau Penerima Bantuan Hukum; d. kuitansi pembayaran pengeluaran; dan e. dokumentasi.

(4) Bukti pendukung untuk kegiatan negosiasi adalah sebagai berikut: a. formulir permohonan negosiasi yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum; b. berita acara negosiasi yang memuat perkembangan proses penyelesaian sengketa hukum dalam negosiasi dan lokasi; c. laporan negosiasi memuat tentang hasil kegiatan negosiasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan para pihak; d. kuitansi pembayaran pengeluaran; dan e. dokumentasi.

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan anggaran Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.

(2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pencairan dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.

(3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum Non Litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Non Litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum Non Litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

(1) Gubernur melalui Biro Hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum setahun sekali atau secara insidentil sesuai kebutuhan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.