Putusan MK 88/PUU-X/2012 — Ditolak

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan para Pihak Terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pengurus Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, Mendengar keterangan saksi para Pemohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait;

c. Bahwa kalimat rumusan “bantuan hukum” cuma-cuma, sesungguhnya telah dikenal sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (2) berbunyi:

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”;

Ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa pelaksanaan “bantuan hukum” cuma-cuma sudah sejak lama dilaksanakan oleh para Pemohon yang disebut penasihat hukum dahulu dikenal dengan pengacara yang mendapatkan pengangkaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pengacara praktek yang mendapatkan pengangkatan dari Pengadilan Tinggi setempat sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, kemudian diberlakukannya Undang-Undang Advokat status Penasihat hukum ditingkatkan menjadi Advokat, diatur dalam Pasal 32 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berbunyi:

“Advokat, Penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”;

Di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) KUHAP terdapat kalimat “memberikan bantuannya” dalam arti pemberi bantuan hukum atau bantuan hukum atau apapun namanya yang sifatnya berbentuk pelayanan bantuan hukum termasuk dalam kategori kekuasan kehakiman adalah Advokat;

d. Bahwa ketidakjelasan kedua rumusan “bantuan hukum” dan “pemberi bantuan hukum” di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum, ternyata tidak sesuai dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan, antara lain, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, sehingga rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

e. Bahwa rumusan pengertian bantuan hukum yang diberikan para Pemohon telah diatur lebih dahulu dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”;

Pengertian jasa hukum atau bantuan hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien; sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat; sedangkan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini; ketentuan pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Advokat tersebut telah menunjukkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan terhadap Pasal 56 ayat

(2) KUHAP, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum dinyatakan cukup jelas, dihubungkan dengan penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat sangatlah berbeda kejelasan rumusan, sehingga ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan para Pemohon menganggap bahwa dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum, sangatlah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya selaku Advokat, sehingga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

g. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum”;

Bahwa ketentuan tersebut di atas, di dalam penjelasan cukup jelas, namun dengan memperhatikan rumusan selanjutnya juga menjadi tidak jelas, siapa pemberi bantuan hukum, siapa yang berada di dalam lembaga bantuan hukum dan siapa yang membentuk lembaga bantuan hukum atau siapa di dalam organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum dan siapa yang membentuk organisasi kemasyarakatan; padahal yang menempatkan Advokat pada lembaga bantuan hukum dan membentuk unit bantuan hukum adalah organisasi profesi Advokat (KKAI), sesuai Pasal 8 ayat (1), juncto Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. sehingga Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

h. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri”;

Bahwa diberlakukannya ketentuan tersebut di atas, menunjukkan para Pemohon selaku Advokat tidak ada jaminan, perlindungan hukum yang adil, padahal hak dan kebebasan para Pemohon selaku Advokat yang telah dijamin di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Advokat, dengan adanya Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Bantuan Hukum telah digunakan oleh Mahkamah Agung dengan membuat Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan membentuk pos bantuan hukum di setiap Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia seolah-olah memiliki kewenangan, sehingga tugas organisasi profesi Advokat (KKAI) tidak berfungsi dengan baik, padahal pengembangan program bantuan hukum yang sesungguhnya adalah ditetapkan dan dibentuk lembaga bantuan hukum oleh organisasi profesi Advokat (KKAI) untuk dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008, dan Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan membentuk Unit Bantuan Hukum adalah organisasi profesi Advokat (KKAI), sehingga standar bantuan hukum seharusnya dibuat oleh organisasi profesi Advokat (KKAI) bukan ditetapkan oleh Menteri dan Mahkamah Agung, akan tetapi standar yang dibuat Menteri dan Mahkamah Agung merugikan para Pemohon selaku Advokat yang diangkat oleh organisasi profesi Advokat (KKAI), hal ini menunjukkan tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan hukum yang adil dan tidak ada kepastian hukum bagi para Pemohon, sehingga Pasal 1 ayat

(5) Undang-Undang Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

i. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat”;

Ketentuan tersebut, menjadi tidak jelas hubungan antara Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Undang-Undang Bantuan Hukum, satu sisi pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum ditetapkan oleh Menteri dan disisi lain ditetapkan dan dijalankan oleh organisasi profesi Advokat, diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Advokat, hal ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan, tidak ada keserasian, dan tidak ada keselarasan antara beberapa ayat yang terdapat dalam satu pasal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menimbulkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Bantuan Hukum ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal dan ayat yang diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 4 ayat (1,3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum”;

Ketentuan pasal dan ayat tersebut, menjadi tidak jelas siapa yang memenuhi syarat memberikan bantuan hukum, padahal keputusan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ditetapkan secara tertulis dengan menunjuk nama Advokat sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 83 tahun 2008, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat;

b. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi: “ Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum”;

Ketentuan pasal dan ayat tersebut di atas, di dalam penjelasan cukup jelas, tetapi menjadi tidak jelas siapa yang memenuhi syarat memberikan bantuan hukum, tentunya orang yang diangkat oleh organisasi profesi Advokat (KKAI), sesuai dengan persyaratan undang-undang, tetapi bantuan hukum yang dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a,huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan LSM, ternyata telah dibatasi pelayanan bantuan hukum hanya dilaksanakan oleh ke-8 (kedelapan) organisasi profesi Advokat yaitu Ikadin, AAI, IPHI, HAPI dstnya, sesuai dengan Pasal 32 ayat (3), juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, juncto ketentuan kode etik Pasal 22 ayat (3), sebab pembatasan dalam konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Ketentuan tersebut di atas, bantuan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon selaku Advokat telah ada pengakuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto di dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, namun berlakunya Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Bantuan Hukum, dihubungkan dengan Pasal 9 huruf a, huruf e UU bantuan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Pasal 4 ayat (1), ayat (3), juncto Pasal 9 huruf a, huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c,huruf d, huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum;

1) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”;

a. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) menjadi tidak jelas siapa pemberi bantuan hukum, tetapi di dalam penjelasan menyebutkan ketentuan ini tidak mengurangi profesi Advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat, hal ini justru menghilangkan kewajiban Advokat dalam melaksanakan tugas bantuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin)”, padahal menurut Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008, Advokat ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum, hal seperti ini menunjukkan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum terjadi tumpang tindih dengan UU Advokat, tidak ada kepastian hukum, bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal serta ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum, menimbulkan dualisme penyelenggaraan bantuan hukum, sebab di satu sisi Menteri sebagai perpanjangan tangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan disisi lain, Advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum cuma-cuma diselenggarakan oleh organisasi profesi Advokat, hal ini menjadi tumpang tindih dengan UU Advokat dan ketidakpastian hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta dianggap para Pemohon tidak bebas dalam menjalankan tugas profesinya serta dirugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, karena tumpang tindih dengan kebebasan para Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Advokat, sehingga Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab tidak ada keseimbangan, tidak ada keserasian, dan tidak ada keselarasan dengan Undang-Undang Advokat;

2) Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain:

a. Pasal 6 ayat (3) huruf a berbunyi:

“Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum”;

b. Pasal 6 ayat (3) huruf b berbunyi:

“Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum”;

Kedua ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b Undang-Undang Bantuan hukum tersebut di atas, sangat bertolak belakang dengan standar yang dibuat oleh organisasi profesi Advokat (KKAI), sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Advokat, dengan tidak ada keseimbangan, tidak ada keserasian, dan tidak ada keselarasan bagi para Pemohon selaku Advokat dalam melaksanakan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dua undang-undang yang mengatur kepentingan sama merugikan para Pemohon selaku Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan dianggap para Pemohon tidak ada jaminan perlindungan hukum dan tidak ada kepastian yang adil, bagi para Pemohon selaku Advokat juga disebut penegak hukum diperlakukan tidak adil dihadapan hukum seperti penegak hukum lainnya, sehingga Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf (b) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4) Undang-Undang Bantuan Hukum;

1) Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”;

Ketentuan tersebut di atas, menimbulkan dualisme pengawasan terhadap pemberi bantuan hukum adalah advokat diawasi oleh Komisi Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi advokat (KKAI) diatur dalam Pasal 12 ayat (1), juncto Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Advokat, di satu sisi Pemberi bantuan hukum diawasi oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pemberian bantuan hukum identik dengan Advokat, maka terdapat dua badan pengawasan, hal ini menimbulkan dualisme pengawasan menjadi tidak independent status Advokat, dikatakan bebas dan bertanggung jawab, padahal telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 (bukti P.5) membatalkan Pasal 36 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, menyangkut pengawasan para Advokat oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki hak dan kewenangan mengawasi para Pemohon selaku Advokat, dengan demikian Pasal 7 ayat

(1) huruf a menimbulkan ketidakseimbangan, ketidakserasian, dan ketidakselarasan menjadi ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2) Bahwa diberlakukannya Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum menunjukkan tidak ada kebebasan dan kemandirian bagi para Pemohon selaku Advokat yang dikatakan penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya, sebab diberlakukannya ketentuan tersebut menghilangkan eksistensi pengawasan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Advokat dan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon selaku Advokat dalam menjalankan tugas profesi yang disebut mulia tersebut;

5. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini”;

a. Ketentuan tersebut di atas, menujukkan bahwa Menteri dalam hal ini Pemerintah mengintervensi tugas dan pelayanan para Pemohon selaku Advokat yang memberikan pelayanan bantuan hukum, padahal pemberi bantuan hukum merupakan kewajiban para Pemohon, hal ini dapat menghilangkan eksistensi Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat juncto Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian bantuan Hukum Cuma-Cuma, juncto Pasal 7 huruf h ketentuan kode etik Advokat Indonesia yang ditetapkan tanggal 23 Mei 2002, kemudian kode etik tersebut dimuat di dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat dan termasuk fungsi kekuasaan kehakiman dalam kategori ‘badan-badan lain”, sehingga Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan pasal dan ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum Menteri juga melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum, ketentuan ini sangat kontra produktif dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i juncto Pasal 29 ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Advokat, juncto Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008, yang pada intinya organisasi profesi Advokat (KKAI) mengangkat para Pemohon selaku Advokat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, untuk mengembangkan program bantuan hukum cuma-cuma, kedua ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum merugikan para Pemohon selaku Advokat, serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab organisasi masyarakat bukan organisasi profesi sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Advokat dan tidak dapat dikatakan organisasi profesi penegak hukum, maupun tidak termasuk kategori fungsi kekuasaan kehakiman dalam kategori “badan-badan lain” sehingga diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bantuan hukum sangat merugikan para Pemohon selaku Advokat dalam menjalankan tugas penegakkan hukum, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Pasal 7 ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Bantuan Hukum, ketentuan ini memberikan kewenangan kepada menteri dalam hal ini Pemerintah membentuk panitia untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tehadap lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berakibat merugikan para Pemohon yang diangkat sebagai anggota dari organisasi profesi Advokat (KKAI) yang memiliki kewenangan membentuk unit lembaga bantuan hukum sebagaimana Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, ketentuan ini menjadi rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Bantuan Hukum diundangkan oleh Kementrian Hukum dan Asasi Manusia dalam lembara negara, kemudian ketentuan tersebut dilaksanakan juga oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menghilangkan eksistensi para Pemohon selaku Advokat dalam melaksanakan PP Nomor 83 Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Advokat;

7. Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum 1) Pasal 8 ayat (1) Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”;

a. Ketentuan ini, rumusannya menjadi tidak jelas, karena siapa selaku pelaksana bantuan hukum, tetapi di dalam pasal penjelasan tertulis cukup jelas, ketidakjelasan dalam ketentuan rumusan tersebut, menjadi tidak ada kepastian hukum, dengan merugikan para Pemohon selaku Advokat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal dan ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab yang dimaksud pelaksana bantuan hukum adalah Advokat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat juncto Pasal 8 ayat (1), ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008, karena merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh para Pemohon selaku Advokat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat;

b. Dirugikannya para Pemohon selaku Advokat, karena para Pemohon diwajibkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai Penjelasan Pasal 2 PP Nomor 83 Tahun 2008, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Advokat meliputi juga advokat yang berada di Lembaga Bantuan Hukum, karena adanya penunjukan dari organisasi profesi Advokat (KKAI) sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;

2) Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Berbadan hukum;

b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;

c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d. Memiliki pengurus; dan

e. Memiliki program Bantuan Hukum;

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai huruf e tersebut, bukan termasuk dalam kategori “badan-badan lain” yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bukan produk dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, bahkan terjadi kontra produktif dengan Pasal 29 ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Advokat, sebab organisasi profesi Advokat (KKAI) yang memiliki wewenang menetapkan kantor advokat adalah merupakan kewajiban para Pemohon selaku Advokat, memberikan bimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Advokat yang melakukan magang, sehingga program bantuan hukum seharusnya dilakukan oleh organisasi profesi Advokat (KKAI) diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008 dapat berjalan dengan baik, namun diberlakukannya Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum sangat merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon, kalau pemberian bantuan hukum oleh dosen, mahasiswa fakultas hukum, dan LSM bukan kategori “badan-badan lain” justru bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi tidak jelas dan tumpang tindih siapa pemberi bantuan hukum, kalau diartikan menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat, pemberi bantuan hukum adalah Advokat, hal ini menunjukkan terdapat dua badan, di satu sisi Advokat termasuk dalam kategori “badan-badan lain” yang telah diumumkan dalam lembaran negara menurut Penjelasan Pasal 38 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan sisi lain, berbentuk berbadan hukum yang disahkan melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudiaan diumumkan dalam lembaran negara seperti perkumpulan, Yayasan, dan perseroan terbatas, untuk dikelola oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki program bantuan hukum, maka Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Undang-Undang Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum merugikan para Pemohon selaku Advokat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Para Pemohon mengajukan permohon pengujian terhadap Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dan seterusnya”;

a. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut menjadi tidak jelas kalimat “pemberian bantuan hukum berhak” dimana rumusan tersebut siapa sesungguhnya berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, rumusan ini menimbulkan dualisme pelayanan bantuan hukum, di satu sisi pelayanan bantuan hukum dilaksanakan oleh para Pemohon selaku Advokat dan di sisi lain, pelayanan bantuan hukum dilakukan oleh bukan Advokat seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan termasuk dalam kategori “badan-badan lain”, tetapi diberikan kesempatan mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, kewenangan diberikan kepada dosen dan mahasiswa fakultas hukum bukan advokat untuk membela perkara di pengadilan disamakan dengan para Pemohon selaku Advokat, hal seperti ini, menjadi tumpang tindih dengan menghilangkan eksistensi tugas para Pemohon selaku Advokat yang dikatakan mulia tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) dilaksanakan oleh para Pemohon selaku Advokat dikategorikan penegak hukum tidak terlepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (justice for all) dan hak setiap orang didampingi Advokat tanpa kecuali, bantuan hukum secara cuma-cuma juga diberikan bagi perkara non-litigasi (di luar pengadilan), namun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan Advokat, serta tidak memiliki kode etik dan bukan juga penegak hukum, tetapi oleh Pasal 9 huruf e tersebut, diberikan kewenangan untuk membela perkara di pengadilan, menimbulkan dualisme pemberian bantuan hukum yang oleh para Pemohon dianggap merugikan tugas profesi Advokat yang memiliki kode etik, menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3), juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

c. Para pemohon selaku Advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat, juncto Pasal 2 PP Nomor 83 Tahun 2008, juncto Pasal 7 huruf h ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, bahkan para Pemohon dilarang menolak permohonan bantuan hukum dari para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin), sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008 dan apabila para Pemohon melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008, oleh karena para Pemohon mau atau tidak mau wajib memberikan bantuan hukum, namun diberlakukannya Pasal 9 huruf a, huruf d Undang-Undang Bantuan Hukum, dengan merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan Advokat dan tidak tunduk pada Kode Etik Advokat yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Advokat, maka terjadi tumpang tindih pemberian bantuan hukum, sebab ketidakjelasan kalimat “Pemberi Bantuan Hukum” siapa yang berhak melakukan rekrutmen terhadap Advokat selaku penegak hukum, dan siapa yang melakukan rekrutmen terhadap paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang bukan Advokat dan bukan juga penegak hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

d. Diberlakukannya ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf d Undang-Undang Bantuan Hukum, kontra produktif dengan para Pemohon selaku Advokat merupakan “badan-badan lain” yang merupakan institusi organisasi profesi Advokat yang mengangkat Advokat adalah KKAI, sebab fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, para Pemohon merasa hak dan kewenangannya dirugikan karena menempatkan mahasiswa Fakultas Hukum belum saatnya menjadi Advokat, maupun dosen juga belum memenuhi syarat menjadi Advokat untuk menangani perkara di pengadilan, padahal kita mengetahui bahwa mahasiswa fakultas hukum dan dosen tidak termasuk kategori “badan-badan lain” yang fungsinya tidak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan juga tidak termasuk dalam kategori Advokat, tetapi mahasiswa Fakultas Hukum dan dosen dapat menjalankan tugas membela perkara di pengadilan terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) mendapat jasa anggaran dari negara, padahal Advokat tidak mendapat jasa anggaran dari negara, hal ini terjadi menunjukkan Pasal 9 huruf a, huruf d Undang-Undang Bantuan hukum bertentangan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal tersebut ketidakpastian hukum dan bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

e. Memperhatikan Pasal 9 huruf a, huruf d Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, seperti paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum telah mendapat anggaran dari negara dalam melaksanakan tugasnya, tetapi para Pemohon selaku Advokat, selalu memberikan bantuan hukum merupakan kewajibannya baik litigasi maupun non-litigasi tidak mendapat anggaran dari negara, padahal para Pemohon adalah Advokat selaku penegak hukum, sama dengan Polisi, Jaksa dan Hakim mendapat anggaran dari negara, hal seperti ini menurut Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak juga untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, namun dalam prakteknya anggaran yang disiapkan negara bagi orang miskin atau tidak mampu yang seharusnya merupakan kewajiban Advokat mendapatkan imbalan dari negara tersebut untuk menjalankan tugas profesinya, tetapi diserahkan anggaran tersebut kepada penegak hukum yang lain atau pemerintah yang bukan merupakan kewajibannya, hal seperti ini ternyata Advokat diperlakukan tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja, merugikan para Pemohon selaku pribadi sebagai warga negara Indonesia menjadi Advokat dengan melewati beberapa persyaratan, kemudian para Pemohon disumpah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat untuk melaksanakan tugas mulia, membela kepentingan masyarakat akan hak-haknya baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang mampu, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), juncto Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

f. Bahwa menurut Pasal 9 huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi bahwa: “pemberi bantuan hukum berhak merekrut dosen dan mahasiswa fakultas hukum” ketentuan pasal tersebut menjadi tumpang tindih dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, karena yang merekrut orang yang memberikan bantuan hukum adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, oleh karena itu dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum masuk dalam kategori perguruan tinggi yang mengenal Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain:

a. Pendidikan dan Pengajaran;

b. Pendidikan dan Pengembangan;.

c. Pengabdian pada masyarakat;

Ketiga unsur tersebut di atas, tidak ada penjabaran melakukan bantuan hukum, dan bahkan tidak ada kewenangan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum melakukan bantuan hukum, untuk menjalankan kuasa, membela kepentingan para pencari keadilan yang tidak mampu (miskin) baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional maupun peraturan pelaksanaannya, namun penempatan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum, sangatlah merugikan dan merendahkan martabat profesi para Pemohon selaku Advokat, karena tidak termasuk dalam kategori “badan-badan lain” sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945; sehingga Pasal 9 huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 10 huruf a, huruf c Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi: “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk”:

a. “Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum” Ketentuan tersebut, menjadi ketidakjelasan, kalimat “pemberian bantuan hukum”, sebab siapa yang berkewajiban membuat laporan kepada Menteri tentang program bantuan hukum, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) KUHAP merupakan kewajiban penasihat hukum, sekarang dengan adanya Undang-Undang Advokat menjadi kewajiban para Pemohon selaku Advokat, karena program bantuan hukum yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 83 Tahun 2008, sehingga laporan pertanggungjawaban kepada organisasi profesi Advokat (KKAI) diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008 bukan kepada Menteri, hal seperti ini terjadi benturan kepentingan Menteri dengan organisasi profesi Advokat (KKAI), menunjukkan tidak ada kebebasan para Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya artinya Menteri yang mewakili Pemerintah mencampuri urusan internal para Pemohon selaku Advokat, menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juncto bertentangan pula dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga Pasal 10 huruf a, huruf c tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, menimbulkan ketidakjelasan siapa pemberi bantuan hukum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum, namun di dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Bantuan Hukum menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang bukan Advokat, seharusnya diselenggarakan oleh organisasi profesi Advokat yang dikategorikan “badan-badan lain”, sehingga sangat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, padahal bantuan hukum itu sendiri adalah advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat juncto Pasal 1 ayat (1,3), juncto Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) PP Nomor 83 Tahun 2008, sehingga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum adalah organisasi profesi Advokat (KKAI) merupakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), juncto Pasal 29 ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Advokat, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf c tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum;

Ketentuan pasal tersebut di atas, juga menjadi ketidakjelasan kalimat siapa yang dimaksud dengan “Pemberi Batuan Hukum” tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum, bunyi pasal tersebut sama dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat berbunyi:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”;

Padahal Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum menggunakan “standar bantuan hukum” yang ditetapkan oleh Menteri di satu sisi dan di sisi lain ketidakjelasan pemberi bantuan hukum menggunakan Kode Etik Advokat yang ditetapkan dan dijalankan oleh organisasi Advokat sesuai Pasal 29 Undang-Undang Advokat menjadi benturan kepentingan, kedua ketetapan tersebut merugikan para Pemohon selaku Advokat, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 11 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 12 huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi: “ Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat”;

Ketentuan tersebut yang dimaksud penerima bantuan hukum adalah orang miskin dengan menggunakan standar bantuan hukum yang dilakukan oleh Menteri sedangkan standar Kode Etik Advokat dibuat dan dilaksanakan oleh organisasi profesi Advokat (KKAI), kedua standar tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Bantuan Hukum berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”;

Ketentuan tersebut di atas, menjadi tumpang tindih dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Advokat, karena telah diatur juga dalam PP Nomor 83 Tahun 2008, mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ketentuan tersebut telah diatur terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Advokat, dengan melahirkan PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa anggaran bantuan hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan instansi lainnya tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

a. Ketentuan tersebut menurut Pasal 38 berikut Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa yang termasuk “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, Advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut telah memiliki porsi masing-masing dalam Undang-Undang untuk melaksanakan pelayanan bantuan hukum, kepolisian memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidik, Kejaksaan memiliki hak untuk menuntut, kehakiman (hakim) memiliki hak untuk pelaksanaan putusan, sedangkan Advokat memiliki hak memberikan jasa hukum atau bantuan hukum dan penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan. Namum di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum para Pemohon selaku Advokat tidak termasuk dalam kategori penyelenggaraan anggaran pemberian jasa bantuan hukum cuma-cuma, padahal dengan adanya Undang-Undang Advokat, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan kewajiban para Pemohon selaku Advokat warga negara Indonesia dalam kategori “badan-badan lain” melaksanakan tugas berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat

(2) UUD 1945, hal seperti ini bersifat diskriminasi dan merugikan para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. Bahwa dengan tidak menempatkan para Pemohon selaku Advokat dalam kategori “badan-badan lain”, dimana institusi yang mengangkat Advokat adalah Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai penyelenggara pemberi jasa hukum di dalam Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum, padahal para Pemohon selaku Advokat merupakan kewajiban dalam Undang-Undang Advokat diberlakukan terlebih dahulu, hal ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap para Pemohon selaku Advokat tidak diperlakukan sama dihadapan hukum, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim, sehingga ketentuan tersebut bertentangan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan juga dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa dengan memperhatikan uraian masing-masing di atas, terhadap diberlakukannya Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), juncto Pasal 4 ayat (1), ayat (3), juncto Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, juncto Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (4), juncto Pasal 8 ayat (1,2), juncto Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, juncto Pasal 10 huruf a, huruf c, juncto Pasal 11, juncto Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, sangat merugikan hak-hak kostitusional para Pemohon selaku Advokat dengan diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, sebab maksud dan tujuan beberapa pasal dan beberapa ayat tersebut sama maksud dan tujuan beberapa pasal dan beberapa ayat di dalam Undang-Undang Advokat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945, serta seluruh ketentuan beberapa pasal dan beberapa ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa di dalam beberapa muatan pasal dan beberapa ayat yang terdapat di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang melakukan rekrutmen terhadap paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang melakukan tugas pemberi bantuan hukum tanpa sumpah jabatan sebagaimana dilakukan oleh para Pemohon sebelum menjalankan tugas profesi wajib disumpah menurut agamanya masing-masing melalui pengadilan tinggi setempat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat, dengan tidak disumpahnya paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum untuk melaksanakan tugas, tetapi melakukan jasa pemberian bantuan hukum melalui pengadilan maupun di luar pengadilan merupakan pelecehan terhadap para Pemohon selaku Advokat yang melaksanakan tugas mulianya, sehingga Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g Undang-Undang Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, serta Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa para Pemohon selaku Advokat telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, tetapi diberlakukannya Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Bantuan Hukum, para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukanya ketentuan tersebut, karena kedua pasal dan ayat tersebut, selaku penyelenggara bantuan hukum adalah Menteri kemudian Menteri diberikan kewenangan mengawasi para Pemohon selaku Advokat, padahal Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia tidak lagi memiliki kewenangan mengawasi para Pemohon selaku Advokat, karena telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 tanggal 14 Februari 2005 terhadap pembatalan Pasal 36 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sehingga para Pemohon menganggap kedua ketentuan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena tidak diberikan kebebasan seperti penegak hukum lainnya, sehingga roda organisasi profesi Advokat disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas organisasinya dengan baik;

17. Bahwa dengan diberlakukannya kedua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dengan Undang-Undang Advokat akan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian para Pemohon selaku Advokat dengan berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimohon pengujian, sehingga wajar pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, juncto Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa adanya kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon terhadap pengujian Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3) Pasal 6 ayat (2),(3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, ayat b, ayat c, ayat d, ayat e, ayat f, ayat g, Pasal 10 huruf a, ayat c, Pasal 11, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka kerugian konstitusional para Pemohon yang didalilkan di atas tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari, sehingga apa yang disebut Advokat selaku penegak hukum diangkat oleh organisasi profesi Advokat (KKAI) sebagai lembaga negara lahir dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, dalam menjalankan pekerjaan yang disebut mulia dengan membela kepentingan para pencari keadilan yang mampu maupun yang tidak mampu (miskin) dapat terwujud;

13. Bukti P-6h Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D-180.KP.04.13-Th.2001 mengenai pengangkatan Sdr. Metiawati, S.H. sebagai penasihat hukum;

14. Bukti P-6y Fotokopi Kartu Pengacara Praktek atas nama A. Yetty Lentari, S.H. yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan Kartu Advokat atas nama Yetty Lentari, S.H. yang dikeluarkan oleh HAPI;

15. Bukti P-6k Fotokopi Kartu Advokat atas nama Shinta Marghiyana, S.H. yang dikeluarkan oleh HAPI;

16. Bukti P-7 Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/445/VI/2003 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanggal 25 Juni 2003;

17. Bukti P-8 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

18. Bukti P-9 Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

19. Bukti P-10 Fotokopi Kode Etik Advokat Indonesia;

20. Bukti P-11 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

21. Bukti P-12 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;

22. Bukti P-13 Fotokopi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

23. Bukti P-14 Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

24. Bukti P-15 Fotokopi Surat Edara Ketua Mahkamah Agung Nomor:

10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010 (Surat Edaran Nomor: 10 Tahun 2010) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

25. Bukti P-16 Fotokopi Kartu Asisten Advokat atas nama M.A. Radjagukguk, S.H. yang dikeluarkan oleh HAPI;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi Halim P.K. Sinulingga, S.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:  Saksi adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laksi yang diangkat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara seluruh Indonesia;  Pada tahun 2009, saksi diminta untuk memimpin LBH Laksi di Bekasi;  Saksi telah bekerja sama dengan Pihak Polres Metro Kabupaten Bekasi. Saksi telah memberi bantuan hukum kepada para pencari keadilan, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah, yang dibuktikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama antara LBH Laksi dengan Polres Metro Bekasi;  Saksi telah menjalani profesi sebagai tenaga bantuan hukum LBH Laksi, namun saksi belum menerima apa pun dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;  Saksi memberikan bukti berupa kerja sama (MoU) antara LBH Laksi dan Polres Metro Kabupaten Bekasi;

a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang berfungsi memberikan advokasi untuk membela hak asasi manusia setiap orang sama sekali tidak terganggu dalam menjalankan tugas dan profesinya dengan adanya keberadaan Undang-Undang a quo. Justru dengan adanya keberadaan Undang-Undang a quo, seharusnya semakin menunjang para Pemohon menjalankan tugas dan profesinya untuk memberikan jasa bantuan hukum bagi pihak-pihak yang tidak mampu. Selain itu dalam permohonannya para Pemohon berusaha memperbandingkan antara pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, yang mana hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 juncto Pasal 10 UU MK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

d. Hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara/advokat (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan.

Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum;

e. Undang-Undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi warga negara khususnya orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, maka semakin mengukuhkan bahwa penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional yang dapat menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia;

Terkait pokok permohonan para Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Para Pemohon menyatakan dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5 dan angka 6 UU Bantuan Hukum menimbulkan multi tafsir dan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Terhadap anggapan tersebut Pemerintah dapat memberikan penjelasan:

a. Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 5 dan angka 6 UU Bantuan Hukum termasuk dalam BAB I tentang Ketentuan Umum, dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada lampiran angka 98 menyatakan bahwa materi muatan dari ketentuan umum adalah batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian, singkatan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang a quo, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab konstruksi ketentuan a quo telah memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan bantuan hukum (Pasal 1 angka 1), Pemberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 3), standar bantuan hukum (Pasal 1 angka 5) dan Kode Etik Advokat (Pasal 1 angka 6). Hal ini juga telah dijelaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terakhir dalam Putusan Nomor 7/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Intelijen;

b. pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilaksanakan oleh advokat, merupakan pelaksanaan kewajiban pro-bono dari seorang advokat, yang di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan PP Nomor 83 Tahun 2008. Kewajiban ini merupakan konsekuensi etika profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobbile);

c. Sedangkan pemberian bantuan hukum yang dimaksud dalam UU ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh negara secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang merupakan orang atau kelompok orang miskin. Hal ini juga dapat disebut sebagai legal aid, ide bantuan hukum yang dibiayai negara ( publicly funded legal aid) pertama kali dilakukan di Inggris dan Amerika Serikat setelah perang dunia kedua, sebagai bagian program pengentasan kemiskinan, dan sekarang berdasarkan berbagai konvensi menjadi kewajiban negara;

d. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan sesuai standar bantuan hukum yang merupakan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri. Penetapan standar oleh menteri adalah untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan memenuhi asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;

Lebih lanjut standar tersebut diperlukan untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana negara (APBN) karena setiap dana yang bersumber dari APBN harus ada yang bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, memiliki standar pelaksanaan dan output yang jelas untuk kemudian menteri melaporkan penggunaan dana dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR);

2. Para Pemohon menyatakan dalam permohonannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap anggapan tersebut Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Pemerintah dalam Undang-Unadang ini telah dijelaskan tata cara pemberian bantuan hukum dan syarat-syarat penerima bantuan hukum;

1) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh menteri serta memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini;

2) Sedangkan penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan;

Bantuan hukum yang diberikan meliputi, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum;

Berdasarkan penjelasan tersebut, Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 4 ayat

(1) dan ayat (2) UU Bantuan Hukum, telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia dan oleh karenanya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemerintah dapat memberikan penjelasan:

Bahwa keberadaan UU Bantuan Hukum, tidak ditujukan untuk mengurangi dan menghalang-halangi upaya pemberian bantuan hukum yang dilakukan advokat berdasarkan UU Advokat dan PP Nomor 83 Tahun 2008, justru pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat sinergi dan dapat berbagi peran untuk menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu. Sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi;

Advokat yang, tergabung dalam yayasan atau lembaga yang berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki program bantuan hukum juga berhak memperoleh bantuan dari negara atas pemberian jasa hukum yang dilakukannya kepada pihak penerima bantuan hukum sesuai UU ini;

4. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan Pasal 7 UU Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemerintah dapat memberikan penjelasan:

a. Bahwa kegiatan pengawasan, verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI) dibutuhkan karena pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum menggunakan uang negara (APBN) maka untuk memastikan penggunaannya. Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM) sebagai pelaksana berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan memastikan penerima bantuan hukum mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat;

Pelaporan tersebut lazim dilakukan karena terkait mekanisme pencairan anggaran seperti halnya yang dilakukan pada lembaga pemerintahan dan dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

b. Pemberi bantuan hukum dalam Undang-Undang ini juga wajib dilakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

Sehingga apabila terdapat advokat/Kantor Advokat yang membentuk unit lembaga bantuan hukum dan ingin melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini maka wajib mengikuti verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh menteri. Verifikasi dan akreditasi tersebut dilaksanakan oleh sebuah panitia yang terdiri dari berbagai unsur yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi dan lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum;

5. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Bantuan Hukum telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa pemberi bantuan hukum, siapa yang melakukan rekrutmen, ketidakadilan karena selaku advokat tidak mendapatkan anggaran dari negara, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pada prinsipnya, setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana dia mempunyai keahlian dalam bidang hukum dan mendapatkan kuasa dari seseorang, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara, perlu diberikan batasan dan aturan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat, hanya berlaku secara khusus bagi profesi advokat. Hal ini dapat terlihat jelas dari ketentuan menimbang PP 83 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

b. Bahwa aturan yang ada di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah aturan yang bersifat lex specialis, untuk memberikan bantuan hukum yang tidak hanya terbatas pada advokat tetapi juga paralegal, dosen, mahasiswa yang ada di dalam lembaga bantuan hukum. termasuk di dalamnya syarat-syarat pemberi bantuan hukum (Pasal 8) dan hak pemberi bantuan hukum (Pasal 9);

c. Sedangkan pola rekruitmen yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum tetap dilakukan dalam konteks pengaturan dalam Undang-Undang ini yaitu pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan melarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Terlebih persebaran kampus-kampus yang memiliki fakultas hukum lebih merata di seluruh Indonesia, dan didukung oleh sumberdaya manusia yang cukup baik dan sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi, hal ini tidak berbeda dengan program Co Asistensi yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran, sehingga diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapatkan di bangku kuliah;

d. Saat ini Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pelaksana dari UU Bantuan Hukum, diharapkan PP tersebut dapat mengatur secara lebih terperinci tata cara pemberian bantuan hukum, sehingga dapat pula menjawab kekhawatiran-kekhawatiran para Pemohon;

6. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 huruf a dan huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 15 ayat (5) UU a quo, tidak memberikan kebebasan pada para Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya, karena adanya kewajiban untuk membuat laporan kepada menteri, ini menimbulkan ketidakjelasan dalam standar bantuan hukum, terkait dalil demikian Pemerintah dapat memberikan penjelasan:

a. Pelaporan kegiatan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada menteri, merupakan konsekuensi dari penerimaan anggaran negara kepada pemberi bantuan hukum, hal tersebut diperlukan untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana negara (APBN) karena setiap dana yang bersumber dari APBN harus ada yang bertanggung jawab, dapat di pertanggungjawabkan setiap rupiah penggunaannya;

b. Hak imunitas pada advokat dapat diartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan klien. Sehingga klien dari seorang advokat yang akan didampingi oleh advokat tersebut, mendapatkan jasa hukum dari advokat yang independen, yang dapat membela kepentingan klien tanpa ragu ragu.

Mengingat dalam konteks Undang-Undang a quo, dalam menjalankan bantuan hukum juga dilakukan oleh para pihak selain advokat maka tentu saja para pemberi bantuan hukum sudah selayaknya diberikan hak imunitas dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut;

c. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan sesuai standar bantuan hukum yang merupakan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri. Penetapan standar oleh menteri adalah untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan memenuhi asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta sebagai arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi profesi-profesi selain advokat tersebut;

7. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan Pasal 22 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 22 UU Bantuan Hukum adalah pengaturan mengenai Ketentuan Peralihan. Berdasarkan penjelasan tersebut, materi muatan Pasal 22 UU Bantuan Hukum adalah materi ketentuan peralihan terkait Penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum yang sebelum Undang-Undang a quo berlaku diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

Ketentuan Peralihan tersebut memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara (vide Lampiran C.4 angka 127 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Di samping itu, ketentuan peralihan (transitional provision) diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dirugikan atas keberlakuan ketentuan Pasal 22 UU Bantuan Hukum, terlebih Para Pemohon bukanlah subjek yang terkena pengaturan dalam Pasal a quo;

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:

a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. akademisi;

c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri; - Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini;

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. berbadan hukum;

b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Ini;

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum; - Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g:

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum; - Pasal 10 huruf a dan huruf c:

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a; - Pasal 11:

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat; - Pasal 15 ayat (5):

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah; - Pasal 22:

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diseienggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Bahwa para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka hal yang perlu untuk dipertanyakan adalah hak konstitusional para Pemohon seperti apakah yang dirugikan dengan lahirnya Undang-Undang a quo ?

Bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat yang memberi advokasi untuk membela hak asasi manusia setiap orang sama sekali tidak terganggu dalam menjalankan tugas dan profesinya dengan adanya keberadaan Undang-Undang a quo. Justru dengan adanya keberadaan Undang-Undang a quo seharusnya semakin menunjang para Pemohon menjalankan tugas dan profesinya untuk memberikan jasa hukum bagi pihak-pihak yang tidak mampu;

Yang memegang posisi utama dalam pemberian bantuan hukum pada umumnya adalah para advokat. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan hak untuk didampingi advokat (access to legal counsel) yang merupakan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk fakir miskin (justice for all).

Akan tetapi kenyataannya tenaga-tenaga profesional advokat jumlah dan distribusinya tidak merata dari satu tempat ke tempat lain, terutama di Indonesia sebagai negara yang terdiri atas ribuan kepulauan dari Sabang sampai Merauke;

Dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum maka semakin mengukuhkan bahwa penanganan bantuan hukum kepada golongan miskin sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional yang dapat menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tenaga-tenaga profesional tersebut bukan hanya yang berpendidikan sarjana hukum saja tetapi juga para profesional yang menekuni pemberian bantuan hukum sebagai aktivitas utama sehari-hari dan semua aktivitas mereka harus didukung dan diselenggarakan secara sepenuhnya dan nyata oleh negara. Dalam hal ini, maka peranan dari lembaga/biro bantuan hukum yang ada di fakultas-fakultas hukum menjadi sangat penting. Dalam hal ini kehadiran para mahasiswa hukum dalam pembelaan perkara di muka pengadilan juga merupakan penyiapan kader public defender di bawah bimbingan para ahli hukum atau dosen yang berpengalaman. Selain itu, telah banyak juga berdiri LBH-LBH yang mengkhususkan program dan aktivitasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu. Oleh karenanya kesemua unsur pembela hukum tersebut (advokat, dosen/mahasiswa, paralegal) diatur secara sistematis dan terukur di dalam Undang-Undang a quo;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka kerugian konstitusional seperti apa yang dialami para Pemohon ? Oleh karenanya, DPR berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan uji materiil terhadap UU Bantuan Hukum, karena sudah jelas bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional secara aktual dan konkret yang dialami oleh para Pemohon dan juga sama sekali tidak memiliki keterkaitan sebab akibat terhadap keberadaan Undang-Undang a quo;

Namun demikian mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

II. Pengujian UU Tentang Bantuan Hukum.

Sebelum masuk ke dalam pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, DPR perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa keadilan adalah hak dasar manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. Hak bantuan hukum dijamin dalam International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR), UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, dan UN Declaration on the Rights of Disabled Persons. Hak ini dikategorikan sebagai non-derogable rights, hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Hak ini merupakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi intemasional;

b. Bahwa akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukun seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi seluruh warga Negara;

c. Bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi. Bentuk jaminan negara terhadap keadilan tersebut itulah yang diwujudkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif, yudisial untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif kepada kalangan yang tidak mampu;

1. Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, angka 5, dan angka 6 UU tentang Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 DPR perlu menjelaskan:

a. Bahwa ketentuan Pasal 1 merupakan ketentuan umum yang memuat definisi dan rumusannya telah sesuai dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1) Definisi Bantuan Hukum telah secara jelas diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum yang menyebutkan “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”;

2) Definisi Pemberi Bantuan hukum telah secara jelas diatur di dalam Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum yang menyebutkan “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini", dan untuk memperjelas mengenai Pemberi Batuan Hukum lebih lanjut diatur di dalam Bab IV Pemberi Bantuan Hukum, yang dipersyaratkan dengan: telah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum;

b. Ketentuan 'telah berbadan hukum" sebagaimana yang diatur di dalam Bab IV tersebut, mengindikasikan bahwa bisa berbentuk Yayasan atau Perkumpulan yang didirikan oleh setiap orang maupun yang didirikan oleh perguruan tinggi yang disahkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Yayasan ataupun Perkumpulan (LBH) yang bergerak di bidang hukum tersebut dapat saja berisi atau beranggotakan advokat, paralegal, dosen ataupun mahasiswa fakultas hukum. Apabila lembaga-lembaga tersebut merasa perlu untuk menambah personil untuk menunjang aktivitasnya dengan merekrut dari advokat, dosen, ataupun paralelgal maka itu adalah hak dari lembaga tersebut;

c. Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara perlu diberikan batasan dan aturan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang a quo. Sedangkan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) hanya berlaku secara khusus bagi profesi Advokat;

d. Bahwa keterangan dan argumentasi para Pemohon yang disampaikan pada permohonannya (pada butir C 1 a - g) yang mendasarkan pengertian pemberi bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh advokat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah sangat tidak tepat. DPR dalam hal ini perlu untuk menyampaikan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 006/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa sebagai Undang-Undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-plhak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum";

"Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, "...university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law..." [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many Roads to Justice, 2000, hal. 267-296);"

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas bahwa justru para Pemohon-lah yang melanggar hak asasi manusia dengan mendalilkan bahwa hanya advokat yang dapat memberikan bantuan hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama penegak konstitusi sudah memberikan pertimbangan hukum yang sangat jelas dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tersebut bahwa hak memberikan bantuan hukum tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh Advokat saja;

f. Bahwa aturan yang ada di dalam Undang-Undang a quo adalah aturan yang bersifat lex spesialis untuk memberikan bantuan hukum yang tidak hanya terbatas pada advokat tetapi juga paralegal, dosen/mahasiswa yang ada di dalam Lembaga Bantuan Hukum. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PP 83 adalah peraturan pelaksana dari Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang tentu saja hanya berlaku khusus bagi advokat. Hal ini dapat terlihat jelas dari ketentuan menimbang PP 83 yang menyebutkan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

g. Bahwa terhadap keterangan dan argumentasi para Pemohon yang disampaikan pada permohonannya (pada butir C 1 h - i) mengenai Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang a quo, DPR berpendapat bahwa definisi dan pengaturan yang diatur di dalam Undang-Undang a quo telah menyelaraskan dengan apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Hal ini telah sesuai dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat ditetapkan oleh organisasi advokat dan hanya berlaku bagi advokat.

Sedangkan di dalam Undang-Undang a quo, tidak hanya ada profesi advokat, tetapi juga ada profesi-profesi lain (dosen, paralegal, mahasiswa) yang diatur di dalam Undang-Undang a quo. Oleh karena itu harus ada panduan dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi profesi-profesi tersebut. In casu, negara sebagai penjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu di dalam Undang-Undang a quo harus menetapkan standar bantuan hukum tersendiri sebagai arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi profesi-profesi selain advokat tersebut;

2. Terhadap permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), UU tentang Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945; DPR perlu menjelaskan:

a. Bahwa yang memenuhi syarat memberikan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang a quo adalah Pemberi Bantuan Hukum. Pengaturan tentang Pemberi Bantuan Hukum berada di Ketentuan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 8 Undang-Undang a quo yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan hukum berdasarkan undang-undang ini. Terhadap Pemberi Bantuan Hukum tersebut ada persyaratan-persyaratan yaitu: telah berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau pengurus sekretariat tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum;

b. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam keterangan DPR di atas (1 butir h), ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PP 83 adalah peraturan pelaksana dari Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang tentu saja hanya berlaku khusus bagi advokat. Hal ini dapat tertihat jelas dari ketentuan menimbang PP 83 yang menyebutkan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

3. Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, juncto Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat

(2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4), juncto Pasal 8 ayat (1), ayat

(2) huruf a, huruf b, juncto Pasal 10 huruf a dan huruf c UU tentang Bantuan Hukum, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa pengaturan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah peran negara dalam menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi. Negara menyelenggarakan pemberian bantuan hukum tersebut melalui menteri yang disalurkan dan dilaksanakan oleh para pemberi bantuan hukum;

b. Semangat yang ingin dibangun di dalam Undang-Undang a quo adalah negara sebagai penyelenggara bantuan hukum bagi rakyat tidak mampu yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Paralegal, Dosen/mahasiswa fakultas hukum, advokat). Sedangkan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat dan PP 83 Tahun 2008 adalah bantuan hukum yang diatur hanya khusus bagi advokat secara profesional pribadi sebagai officium nobile. Apabila Advokat masuk ke dalam anggota suatu LSM atau LBH Pemberi Bantuan Hukum, maka Advokat tersebut juga melaksanakan fungsi bantuan hukum sebagai privat dan sekaligus publik sebagai perwakilan negara dalam melaksanakan bantuan hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang a quo dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Advokat adalah saling beriringan dan saling mendukung;

c. Bahwa di dalam Undang-Undang a quo, tidak hanya ada profesi advokat, tetapi juga ada profesi-profesi lain (dosen, paralegal, mahasiswa) yang diatur di dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, harus ada panduan dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi profesi-profesi tersebut.

Dalam hal ini, negara sebagai penjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu di dalam Undang-Undang a quo sudah sepantasnya harus menetapkan standar bantuan hukum tersendiri sebagai arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi profesi-profesi selain advokat tersebut;

d. Dengan demikian, keterangan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, juncto Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4), juncto Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, juncto Pasal 10 huruf a UU Bantuan Hukum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah keterangan yang tidak berdasar dan tidak ada saling keterkaitan;

4. Terhadap permohonan pengujian Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g UU Bantuan Hukum, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa selama ini LBH-LBH Kampus (LKBH) memiliki posisi strategis dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: - Pertama; jumlah dan sebaran LKBH Kampus merata, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Fakultas Hukum yang mendirikan LKBH menjadi peluang bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum; - Kedua; di dukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya cukup, baik tenaga pengajar maupun mahasiswa. Pengetahuan hukum menjadi modal yang baik untuk memberikan layanan bantuan hukum; - Ketiga; Orientasi non profit. LKBH merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma ketiga: pengabdian kepada masyarakat. Orientasi ini menjadi landasan yang kokoh untuk memberikan layanan hukum yang tidak berorientasi pada keuntungan.

Idealisme pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum dapat tersalurkan, dan pencari keadilan terpenuhi hak-haknya;

b. Bahwa berdasakan pertimbangan Putusan MK dalam perkara Nomor 006/PUU-II/2004 sebagaimana yang diuraikan dalam keterangan DPR butir 1 h di atas, pemikiran bahwa kelak hanya advokat yang boleh beracara di muka pengadilan dinilai MK sebagai materi yang harusnya diatur dalam hukum acara. Sehingga melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa advokat bukan satu-satunya pihak yang boleh beracara di muka pengadilan.

Putusan ini secara tidak langsung memberikan sinyal kuat agar ada revitalisasi peran LKBH Kampus, untuk ikut mewujudkan keadilan sosial, dan membuka ruang-ruang access to justice untuk masyarakat marjinal;

5. Terhadap permohonan pengujian Pasal 11 UU Bantuan Hukum, DPRbmemberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa memang hak imunitas pada advokat dapat dlartikan sebagai hak atas kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam melakukan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Sehingga klien dari seorang advokat yang akan didampingi oleh advokat tersebut mendapatkan jasa hukum dari advokat yang independen yang dapat membela kepentingan klien tanpa ragu-ragu. Mengingat dalam konteks Undang-Undang a quo dalam menjalankan bantuan hukum juga dilakukan oleh para pihak selain advokat, maka tentu saja para Pemberi Bantuan Hukum sudah selayaknya diberikan hak imunitas dalam melaksanakan Bantuan Hukum tersebut;

6. Terhadap permohonan Pengujian Pasal 12 huruf b UU Bantuan Hukum, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Seperti yang telah dijelaskan dalam keterangan DPR butir 3 h di atas bahwa di dalam Undang-Undang a quo, tidak hanya ada profesi advokat, tetapi juga ada profesi-profesi lain (dosen, paralegal, mahasiswa) yang diatur di dalam Undang-Undang a quo. Oleh karena itu harus ada panduan dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi profesi-profesi tersebut. Dalam hal ini, negara sebagai penjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu di dalam Undang-Undang a quo sudah sepantasnya harus menetapkan standar bantuan hukum tersendiri sebagai arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi profesi-profesi selain advokat tersebut;

b. Bagi advokat, secara profesional terikat pada Kode Etik Advokat, sedangkan apabila advokat tersebut melaksanakan bantuan hukum melalui lembaga yang difasilitasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang a quo, maka advokat juga harus terikat kepada standar Bantuan Hukum yang telah ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah tersebut;

7. Terhadap permohonan pengujian Pasal 15 ayat (5) UU Bantuan Hukum, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam keterangan DPR di atas (1 butir h), ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PP 83 adalah peraturan pelaksana dari pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang tentu saja hanya berlaku khusus bagi advokat. Hal ini dapat terlihat jelas dari ketentuan menimbang PP 83 yang menyebutkan: "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat";

b. Peraturan Pemerintah yang dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (5) adalah Peraturan pelaksana dari Undang-Undang a quo yang berlaku bagi seluruh Pemberi Bantuan Hukum (advokat, paralegal, dosen/mahasiswa) yang telah mendapatkan dana dari pemerintah untuk melaksanakan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Negara sebagai penyelenggara dan dilaksanakan oleh LBH-LBH (yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang a quo) sudah sepantasnya memberikan arahan-arahan dan tata cara dalam melaksanakan bantuan hukum tersebut. Hal ini juga sebagai salah bentuk pengawasan dari negara terhadap pelaksanaan dari program bantuan hukum tersebut;

c. Berdasarkan hal-hal tersebut, DPR berpendapat tidak ada relevansinya antara ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang a quo dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

8. Terhadap permohonan pengujian Pasal 22 UU Bantuan Hukum, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa para Pemohon tidak memahami dan membaca secara jelas dan komprehensif terhadap pengaturan-pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang a quo. Tidak bisa disamakan antara "badan" yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan "instansi" yang diatur di dalam Undang-Undang a quo.

Keduanya memiliki konteks yang berbeda. Konteks pengaturan mengenai "instansi" yang ada di dalam Undang-Undang a quo adalah badan milik negara dan mendapat dana dari negara yang menyelenggarakan program Bantuan Hukum. Advokat tentu saja tidak dapat dipaksakan dimasukkan ke dalam kategori badan/lembaga milik Negara tersebut. Advokat adalah profesi terhormat officium nobile yang melaksanakan bantuan hukum baik yang bersifat cuma-cuma ataupun tidak dengan cuma-cuma dengan menggunakan dana dari dirinya pribadi secara profesional;

b. Berdasarkan hal-hal tersebut, DPR berpendapat tidak ada relevansinya antara ketentuan Pasal 22 Undang-Undang a quo dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;

3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;

4. Menyatakan - Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6); - Pasal 4 ayat (1), ayat (3); - Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf b; - Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4); - Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2); - Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; - Pasal 10 huruf a, dan huruf c; - Pasal 11; - Pasal 15 ayat (5); dan - Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, juncto Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

5. Menyatakan - Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6); - Pasal 4 ayat (1), ayat (3); - Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf b; - Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4); - Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2); - Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; - Pasal 10 huruf a, dan huruf c; - Pasal 11; - Pasal 15 ayat (5); dan - Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Demikianlah keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa para pemohon tidak secara jelas menerangkan kapasitasnya dalam permohonan a quo. Dimana para Pemohon di satu sisi mendalilkan kapasitasnya sebagai seorang advokat yang tergabung dalam suatu organisasi profesi sementara tidak secara eksplisit menerangkan legal status mandat dari organisasi tersebut ( vide halaman 2 bagian B poin 3 permohonan a quo). Di sisi lain, para pemohon mendalilkan permohonan ini diajukan atas nama perseorangan warga negara. Hal mana membuktikan permohonan ini tidak mempunyai kejelasan siapa dan dalam kapasitas apa permohonan para pemohon ini diajukan;

5. Apabila dicermati secara mendalam, permohonan para Pemohon tidak memenuhi standar sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 sehingga patut dan wajar Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan permohonan Pemohon tidak secara jelas dan tegas menyatakan kedudukan legal standing Pemohon apakah badan hukum atau perseorangan;

Sistem legal aid merujuk pada pengertian "state subsidized", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (publicly funded legal aid) pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat setelah perang dunia kedua, sebagai bagian program pengentasan kemiskinan, dan sekarang berdasarkan berbagai konvensi menjadi kewajiban negara;

Sedangkan di Indonesia, saat ini pemberian bantuan hukum dengan konsep “ state subsidized ” telah dikonsepsikan oleh Pemerintah Indonesia dalam stategi nasional akses terhadap keadilan berdasarkan Keputusan Presiden yang memandatkan melahirkan adanya UU Bantuan Hukum dimana negara bertanggung jawab untuk membiayai pendanaan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang tidak mampu. Karena keadaannya ini, seseorang menjadi terhambat, atau terkurangi untuk menikmati hak-hak dasarnya. Wujud dari hak atas bantuan hukum ini dapat diperiksa dengan banyaknya anggaran negara melalui APBN yang di alokasikan untuk upaya bantuan hukum;

3. Hak bantuan hukum sendiri dijamin dalam sejumlah konvensi dan dikategorikan sebagai non-derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam setiap pelaksanana equality before the law hal mana disebutkan dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan judicial review UU Advokat dengan perkara Nomor 006/PUU-II/2004 menyebutkan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisiit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya;

Hal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu, merujuk prinsip persamaan di hadapan hukum dan negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Pasca-reformasi terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan termasuk perubahan UUD 1945. Salah satu perubahan adalah gagasan Indonesia sebagai negara hukum diperkukuh dan dicatatkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang merumuskan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”;

Dalam negara hukum ( rechtstaat) negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap indvidu, termasuk hak atas keadilan, sehingga setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum ( equality before the law). Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, maka DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Dengan disahkannya Undang-Undang ini terdapat 2 (dua) makna:

(1) Melalui undang-undang ini setiap orang, khususnya warga negara tidak mampu berhak atas bantuan hukum dan negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut dengan menyediakan anggaran yang memadai.

Hak atas bantuan hukum adalah hak dasar setiap warga negara yang sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya;

(2) Negara melalui Departemen Hukum dan HAM bertanggungjawab mengelola program bantuan hukum secara akuntabel, sehingga implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggungjawab dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan;

Bantuan hukum adalah konsep yang lahir atas dasar pemahaman yang mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang sebetulnya hendak memerdekakan bangsa dalam arti sesungguhnya, tidak lagi dijajah, karena penjajahan itu tidak bisa dibenarkan;

4. Bahwa semakin berkembangnya wacana dan berbagai macam konsep bantuan hukum di Indonesia sesungguhnya merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan rakyat terhadap bantuan hukum tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui rakyat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan dan buta hukum membuat kurangnya kesadaran di sebagian lapisan masyarakat akan hak dan kewajibnnya yang secara konstitusi dilindungi oleh negara sebagai anak bangsa yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, oleh sebab itu dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 merupakan jawaban dari access to justice yang menjadi kebutuhan masyarakat yang berhadapan dan mendapat musibah hukum dalam penyelenggaraan hukum tersebut;

Sehingga terlahirnya Undang-Undang Bantuan hukum yang dimaksud dalam pengertian tersebut termasuk meliputi bantuan hukum pada penyelesaian konflik secara formal di pengadilan, dan bantuan hukum di luar proses peradilan. Adapun yang dimaksud dengan bantuan hukum di luar proses peradilan tersebut adalah mencakup upaya pencegahan konflik dalam bentuk pemberian pendapat hukum atau opini hukum, penyelesaian konflik secara informal dalam bentuk negosiasi atau mediasi dan penerapan hukum di luar konflik;

Pemberian bantuan hukum tersebut tentunya diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu. Selama ini, pemberian bantuan hukum tersebut diberikan oleh advokat dan orang-orang yang bukan advokat namun memiliki keahlian yang sama dengan advokat. Lahirnya UU Bantuan Hukum bermakna penting bagi perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selama ini aturan mengenai bantuan hukum belum berdiri sendiri dan penjabaran mengenai mekanisme penyelenggaraannya masih dalam bentuk peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan menteri. Dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum ini tak lepas dari agenda reformasi hukum di Indonesia;

5. Suatu negara yang menganut sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan ( access to Justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), diantaranya melalui hak bantuan hukum. Karenanya, hak bantuan hukum menjadi indikator penting dalam pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di setiap negara. Demikian halnya dengan sejumlah konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia mewajibkannegara pihak memberikan hak bantuan hukum. Salah satu masalah pemenuhan hak bantuan hukum di Indonesia adalah tidak adanya legislasi yang mengatur sistem layanan bantuan hukum oleh negara. Layanan bantuan hukum lebih banyak dilakukan secara pro bono oleh masyarakat sipil;

6. Sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum itu terwujud, beberapa aturan telah terlebih dahulu mengamanatkan atas bantuan hukum bagi masyarakat yang buta hukum dan masyarakat miskin yang menjadi hak atas bantuan hukum atas keadilan, aturan-aturan hukum yang mengamanatkan untuk pemberian bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang dibahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapatkan bantuan hukum, negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar dibentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil dan inherent di dalam prinsip negara hukum dan merupakan salah satu prinsip HAM yang telah diterima secara universal. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum dan dijabarkan dalam International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR) atau Konvensi Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status kekayaan;

Sedangkan Pasal 14 ayat (3) menjamin hak atas bantuan hukum dan memerintahkan negara untuk menyediakan advokat/Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin dan ketika kepentingan keadilan mensyarakatkannya.

Selain DUHAM dan ICCPR, hak atas bantuan hukum terdapat dalam UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, terkait pentingnya hak atas bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, UN Declaration on the Rights of Disabled Persons terkait pentingnya bantuan hukum yang berkualitas pada orang-orang difable ( different ability). Hak Bantuan hukum dikategorikan sebagai non-derogable rights (tak dapat dikurangi). Secara khusus hak bantuan hukum dijamin dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 34 UU Nomor 39/1999 tentang HAM, UU Nomor 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam UU Nomor 35/1999, khususnya Pasal 35 yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum;

Hak inipun melekat pada perumusan hak tersangka/terdakwa, saksi dan korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-Undang Nomor.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK dan UU tentang Perdagangan Orang. Pada awalnya, perihal bantuan hukum telah diatur dalam beberapa pasal dalam Herziene Indische Reglement (HIR). Pengaturan bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelayanan hukum;

Secara khusus, pengaturan tentang pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu, dalam arti tidak mampu untuk membayar ongkos perkara dan honorarium bagi advokat diatur dalam Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR dan Pasal 250 HIR. Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR mengatur tentang permohonan untuk berperkara di Pengadilan tanpa membayar ongkos perkara. Sedangkan Pasal 250 HIR secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana. Dalam perkembangannya, maka pengaturan bantuan hukum juga telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari Undang-Undang sampai dengan Surat Keputusan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berikut dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata;

Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya yang dimaksud memiliki tiga aspek yang saling berkaitan:

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;

2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi;

3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami;

Karenanya bantuan hukum dimaknai secara meluas, dengan tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan dan pendampingan bagi masyarakat miskin dalam sistem hukum baik di dalam maupun diluar peradilan. Namun juga diharapkan,

(1) Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka;

(2) Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum;

(3) Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum;

(4) Adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat;

Dalam ketentuan peralihan UU Bantuan Hukum dijabarkan bahwa pada Tahun 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan secara penuh melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus penganggarannya pada tahun 2013. Dalam ketentuan penutup Pasal 24 disebutkan bahwa: “pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”;

8. Bahwa berdasarkan uraian pengertian di atas, kiranya dapat dipahami bahwasanya pro bono dan legal aid adalah 2 (dua) konsep bantuan hukum cuma-cuma yang berbeda satu sama lain, meskipun demikian pelaksana dari kedua sistem tersebut adalah sama yakni mereka yang menjalankan profesi ADVOKAT;

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Kejelasan rumusan;

g. Keterbukaan;

4. Bahwa dalam UU Bantuan hukum mempunyai kejelasan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan konsep tanggung jawab negara bukan berdasarkan konsep penerapan prinsip pro bono;

5. Selain mencerminkan asas -asas tersebut peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Bantuan Hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sementara ketentuan mengenai bantuan hukum terdapat pula dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;

6. Bahwa Undang-Undang Advokat telah melalui tahapan yang telah dilalui seuai dengan asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

7. Dimana definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Bantuan hukum bisa ditemukan dalam Instruksi Menteri Kehakiman Nomor M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah;

8. Bahwa dalam uraian yang disampaikan Pemohon dalam permohonan terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan satu rangkaian yang harus dan wajib untuk dilaksanakan oleh advokat sebagimana amanat dari UU advokat Pasal 22 ayat (1) yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma, sehingga apa yang disampaikan para Pemohon bahwa Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1), ayat huruf a, huruf b, ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusinya adalah tidak bertentangan sama sekali, melainkan adalah membantu advokat itu sendiri dalam penyelanggaran bantuan hukum dan konstitusional sebagaimana dalam UUD 1945 pada Pasal 28 I. Dan merupakan komponen penegakan hukum terhadap bantuan hukum sebagaimana yaqng dimaksud pada Pasal 24 ayat (23) UUD 1945 yang merupakan bagian dari kegiatan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri;

9. Mengenai Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b terhadap penyelenggaraan bantuan hukum untuk bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana hak konstitusi yang di atur dalam pada Pasal 3 terhadap negara hukum dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum justisial yang merdeka dan mandiri, dan filosofi Pasal 6 ayat (2) ayat (3) telah berlandaskan hukum dan asas keadilan, persamaan kedudukan di hukum, keterbukaan, efesien, efektivitas, dan akuntabilitas dengan tujuan menghormati HAM sebagai landasan suatu negara hukum;

10. Bahwa dapat diuraikan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Bantuan Hukum, yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum yakni:

(1) “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”;

(2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”;

Sementara dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

“Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”;

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Bantuan Hukum, secara tersurat menegaskan mengenai peran Menteri (Pemerintah) sebagai penyelenggara pemberian bantuan hukum;

11.Perlu dipahami bahwa selama ini di Indonesia praktek penyelenggaraan bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melalui Konsep Bantuan Hukum Struktural dan Prodeo. Bantuan Hukum Struktural (BHS) pertamakali diperkenalkan oleh Prof. Paul Mudikdo, yang merupakan pengembangan konsep pendidikan orang dewasa dari Paulo Freire;

Selanjutnya diperkenalkan dan disahkan sebagai Ideologi Kerja LBH oleh LBH Jakarta tahun 1978 dan Lokakarya Bantuan Hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tahun 1980. Selain Lembaga Bantuan Hukum (LBH), praktek bantuan hukum cuma-cuma ini juga telah lama dilaksanakan oleh advokat;

Pasal 22 ayat (1) UU Advokat berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”;

Istilah Advokat berasal dari bahasa Belanda, advocare yang berarti memohon atau memohonkan. Pengertian yang demikian masih terlihat sampai sekarang dari kewajiban seorang advokat untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari rakyat dalam statusnya sebagai pembela tertuduh dalam perkara tertuduh dalam perkara pidana untuk meminta atau memintakan keadilan dalam pemeriksaan perkara;

12.Bahwa tidak dapat dipungkiri selama ini stakeholder utama pemberian layanan hukum adalah advokat, dan dalam sejarah, advokat yang terlebih dahulu memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin, yang disebut dengan pro bono publico. Kewajiban ini sebagai sebuah konsekuensi etika profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobbile), sehingga kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma tetap dan harus dilaksanakn dalam setiap pengabdiannnya, sementara itu Undang-Undang Bantuan Hukum ini merupakan perwujudan dari tanggung jawan negara terhadap masyarakatnya untuk menghormati HAM dan konstitusi negara terhadap keadilan dan negara hukum sebagaimana yang di atur dalam UUD 1945;

13.Bahwa bantuan hukum atau Undang-Undang Bantuan Hukum pada Pasal 6 memberikan ruang pada negara adalah wujud dalam penyelenggaraan tertib administrasi dan penertiban bantuan hukum dalam penerapan anggaran yang akan di gunakan oleh penerima bantuan hukum, sehingga terlihat jelas bahwa perbedaan antara legal aid dan advokat adalah dua hal yang berbeda dalam pelaksanaan;

Dimana advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum, dan bantuan hukum adalah merupakan tanggung jawab negara dan kewajiban advokat sebagai wujud dan penegakan justisia;

Dalam artian sempit, lingkup bantuan hukum ini adalah penyelesaian masalah-masalah hukum orang miskin di pengadilan. Hal ini nampak dari pendapat Santoso Poedjosoebroto yang mengartikan:“….bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa daripada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara”;

Dalam dunia hukum, pro bono menjadi salah satu strategi untuk membela kepentingan umum, selain legal aid. Pengertiannya sendiri merujuk pada: “a very range of legal work that performed voluntarily and free of charge tounderrepresented and vulnerable segments of society”;

Bantuan hukum dalam konsep pro bono meliputi empat elemen, yaitu:

(1) Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum;

(2) Sukarela;

(3) Cuma-Cuma;

(4) Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan;

Sedangkan konsep legal aid merujuk pada pengertian “ state subsidized ”, pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara ( publicly funded legal aid) pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah perang dunia kedua berakhir, pemerintah Inggris membentuk The Rushcliff Committee dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales;

Berdasarkan laporan dari The Rushcliff Committee merekomendasikan, di antara rekomendasi bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara.

Sedangkan di Amerika Serikat, awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun 1964. Pemerintah kemudian membentuk lembaga The Office Economic Opportunity (OEO) yang diantaranya membiayai bantuan hukum melalui sistem Judicare, yaitu Advokat atau Bar Association menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, kemudian jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara. Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan ( welfare state) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial, politik dan hukum.Untuk maksud ini maka UU Bantuan Hukum dilahirkan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut: “….Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadapkeadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law);

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Sehingga keduanya, baik sistem pro bono maupun sistem legal aid, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (legal services) bagi masyarakat miskin dan rentan;

Sistem pro bono bukanlah pengganti dari sistem legal aid, tetapi ikut mendukungnya dengan keterlibatan para advokat sebagai salah satu pemberi layanan. Demikian halnya sistem legal aid tidak meniadakan kewajiban pro bono advokat. Secara konsepsional, bantuan hukum dalam sistem peradilan terbatas pada charity dalam kerangka pemerataan keadilan;

Menurut Luhut MP Pangaribuan, konsep yang demikian menjadikan besarnya alokasi anggaran menjadi indikator utama apakah bantuan hukum telah berhasil atau tidak. Anggaran tersebut dikelola oleh pemerintah dan merupakan kebijaksanaan sosial. Dengan kebijaksanaan ini, pemerintah dapat mengatakan sekaligus bahwa hak asasi manusia telah dilaksanakan yakni melalui bantuan finansial pada orang miskin untuk membayar jasa advokat;

Sedangkan Arief Sidharta memberikan definisi “pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi-situasi problematis dan/atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis;

14.Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah terlalu mengada-ada dan sangat keliru dalam permohonannya, dimana pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak ada tertuang Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, jadi permohon Pemohon jelas terkesan mengada-ada dan kejar tayang dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Bantuan ini tanpa terlebih dahulu memahami apa yang menjadi materi pokok dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini;

15.Bahwa apa yang membuat Pemohon mengajukan permohonan yang tidak ada tertuang dalam undang-undang tersebut dapat berimplikasi batalnya permohonan pengajuan terhadap pengujian pada P asal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

16.Bahwa Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 juga merupakan bagian yang menjadi rangkaian yang memerlukan kosideran penjelasan lebih lanjut yang hal ini telah dilakukan upaya tersebut dengan mengadakan diskusi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri dari pemerintah yang hingga hari ini masih dalam tahap penyelesaian, sehingga sangat dibutuhkan beberapa pemikiran dan masukan untuk penyempurnaan wujud dari pasal-pasal tersebut untuk dapat memberikan layanan terhadap penerapan undang-undang bantuan hukum demi terciptanya access to justice bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum sehingga terciptanya equality before the law di Indonesia;

Paralegal, Dosen dan Mahasiswa sebagai Komplemen Pemberi Bantuan Hukum Data Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tahun 2005, terdaftar sebanyak 30.000 advokat, sementara jumlah penduduk miskin yang membutuhkan bantuan hukum sebanya 32 juta orang. Belum lagi masalah penyebaran advokat yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan terhadap hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal.

Oleh sebab itu, pelaksanaan bantuan hukum tidak bisa hanya ditumpukan kepada advokat, akan tetapi juga didistribusikan kepada aktor lain untuk menjalankannya, yakni paralegal, mahasiswa dan dosen;

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, selayaknya advokat menjalankan tanggung jawabnya dalam pemberian bantuan hukum. Karena keterbatasan sumber daya yang mau dan mampu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, maka suatu keniscayaan ada sumber daya pedukung untuk membantu pelaksanaan bantuan hukum bagi si miskin selain advokat. Adalah paralegal, mahasiswa dan dosen sebagai jawabannya. Paralegal komunitas dapat mengembangkan konsep pemberian bantuan hukum di tingkat awal ( early legal aid). Paralegal komunitas sebagai perwakilan komunitas yang paling mengetahui permasalahannya akan mendampingi persoalan hukum yang dihadapi oleh komunitasnya, baik itu kriminalisasi kelompok maupun pendampingan hukum privat lainnya yang bersinggungan dengan masyarakat;

Dalam buku “ Improving Pretrial Justice: The Roles of Lawyers and Paralegals” (2012, Open Society Foundations), dikatakan bahwa roles of paralegal should be play to deliver legal aid inter alia: - Untuk memenuhi jangkauan kegunaan dari bantuan hukum terutama yang terkait pada pembelaan dalam perkara pidana sebagaimana dipraktikkan di berbagai negara; - Di Inggris dan Wales, paralegal menjalankan fungsi sebagaimana pengacara dalam memberikan pelayanan hukum; - Paralegal kerap kali mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat lagi dikerjakan oleh pengacara, atau pekerjaan yang lebih cocok dikerjakan oleh paralegal daripada pengacara; - Pembela Umum di Bronx, New York, justru mempekerjakan penyelidik, pekerja sosial, advokat pendamping, pengorganisir komunitas dalam rangka memberikan pembelaan secara holistik untuk melawan baik faktor sebab maupun akibat dari keterlibatan dalam criminal justice system; - Di Malawi, layanan konsultasi paralegal digunakan sebagai pendekatan fungsional untyuk menentukan layanan mana yang lebih baik diberikan oleh pengacara dan layanan mana yang lebih baik diberikan oleh non-pengacara.

Skema ini juga diadopsi di Bangladesh dan negara-negara afrika lain seperti Sierra Leone, Kenya, Sudan Selatan dan Uganda; - Paralegal juga dapat lebih cocok daripada pengacara untuk mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan pekerjaan pembelaan pidana. Karena paralegal dianggap lebih dekat dengan komunitas yang mereka layani, dalam hal dampingan, budaya, dan status sosial dan ekonomi, dan kemudian menjadi lebih efektif dibanding pengacara dalam melindungi dari penyelewengan prosedur formal criminal justice system, memberikan nasihat dengan cara yang langsung dapat dimengerti oleh klien, dan dalam mengidentifikasi serta menjaga kerja sama antara penanggung dengan saksi; - Pembiayaan dalam skema paralegal, termasuk pembiayaan pelatihan dan pengerjaan secara signifikan hampir selalu lebih murah daripada skema berbasis pengacara;

Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa pada perkembangannya, skema pemberian bantuan hukum juga secara aktif diselenggarakan oleh kampus-kampus atau universitas lewat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kampus ( clinical legal education) dilakukan oleh dosen (pengajar) dan mahasiswa hukum. Yang mana fungsi dan manfaatnya lebih maju dibanding dengan paralegal. Mahasiswa hukum sedikit lebih mirip dengan paralegal, yakni, memberikan konsultasi hukum sekaligus pendampingan pada proses hukum pidana di tingkat awal. Negara-negara seperti Nigeria, Cina, Georgia, Afghanistan dan Ethiopia sudah mengembangkan LKBH sejak dulu. Sedangkan di Amerika Serikat, lebih dari 147 universitas yang sudah memiliki LKBH yang maju. Bahkan, di Amerika Serikat dan sedikit negara lain, mahasiswa hukum tidak hanya melakukan pendampingan tetapi juga bias mewakili klien untuk bersidang di muka pengadilan;

Di Indonesia praktik paralegal pun sudah dijalankan dan terbukti mampu mendekatkan masyarakat pada akses bantuan hukum. Pengalaman Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menunjukkan hal itu. Kelompok paralegal berbasis komunitas masyarakat didikan LBH Jakarta dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan solusi baik litigasi maupun non-litigasi dalam penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi masyarakat di komunitasnya masing-masing. Tercatat saat ini terdapat ratusan paralegal berbasis komunitas dibawah naungan LBH Jakarta di wilayah jabodetabek.

Legalitas paralegal sendiri terdapat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

“Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya perumusan undang-undang a quo, pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, yang dengan demikian berarti undang-undang a quo telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikatapun maksud demikian tidak ada, sebagaimana diterangkan wakil Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (original intentions) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya (vide Barry M. Hager, The Rule of Law, 2000, hal. 33);

Pertimbangan MK dalam putusan Pengujian UU Advokat di atas menunjukkan bahwa secara konstitusional keberadaan paralegal, dosen maupun mahasiswa untuk menjadi aktor pemberi bantuan hukum selain advokat tidaklah bertentangan dengan hukum dan konstitusi;

Oleh karenanya, kekhawatiran para Pemohon dalam permohonan (vide hal 13 nomor 8 a) yang mendalilkan bahwa kewenangan diberikan kepada paralegal, dosen, dan mahasiswa untuk membela perkara sama dengan para Pemohon selaku advokat, akan menghilangkan eksistensi tugas para Pemohon selaku advokat serta rekruitmen terhadap paralegal, dosen dan mahasiswa hukum yang melakukan tugas pemberian bantuan hukum tanpa sumpah jabatan seperti advokat (vide permohonan hal 18 nomor 15) akan menimbulkan ketidakpastian hukum atau melecehkan para Pemohon advokat adalah argumentasi yang tidak berdasar;

Berdasarkan uraian di atas, maka Pihak terkait dalam hal ini meminta kepada Hakim Konstitusi untuk memutuskan:

Bahkan lebih ironisnya sejak awal pembentukan hukum telah menyimpang dari syarat pembentukan hukum yang baik yang meliputi: asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, asas peraturan tersebut dapat dilaksanakan, dan asas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan sebagainya, hal ini sudah tentu akan merugikan hak-hak konsitusional bagi para pencari keadilan yang tergolong lemah dan/atau tidak mampu;

Sebagai contoh: kurangnya informasi lembaga peradilan sebagai tempat rakyat mencari keadilan temyata belum mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Untuk mengakses lembaga peradilan dibutuhkan biaya tidak sedikit dan pengetahuan yang cukup, yang pada kenyataannya saat ini banyak anggota masyarakat yang belum memiliki. Akibatnya, akses kepada keadilan pun terhambat sehingga muncul perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum;

Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Tanpa adanya bantuan hukum, hak konstitusional warga negara itu tidak akan terpenuhi. Bahkan, keadilan yang menjadi tujuan hukum juga tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya bantuan hukum. Pada saat keadilan tidak dapat ditegakkan, pada saat itu pula tidak ada hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang dapat dilindungi dan dipenuhi;

Mengingat letak geografis negara kita yang kepulauan dan terbatasnya jumlah advokat serta terbatasnya para advokat yang memiliki kesadaran atau kepedulian dalam memberikan bant u an hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan di daerah terpencil in-casu dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, dimana pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu dapat dilakukan tidak hanya tertumpu pada advokat saja tetapi melainkan advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa yang berada dalam organisasi pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bantuan hukum dan memenuhi syarat dan verifikasi yang ditentukan Pemerintah, sehingga dengan demikian Undang-Undang Bantuan Hukum ini telah mengakomodir kepentmgan hukum atau persamaan di depan hukum bagi setiap orang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945;

B. Legal Standing Pemohon Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan dengan diberlakukannya pasal-pasal sebagaimana yang menjadi substansial materi Perkara Nomor 88/PUU-X/2012 telah mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas diberlakukannya pasal-pasal tersebut;

Bahwa kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat sebagai bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sudah diatur tersendiri (lex specialis derogat lex generalis) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik dan hanya menjadi peraturan perundang-undangan yang sia-sia (kalau tidak mau dikatakan tidak berguna) begitu pula dengan ketentuan peraturan induknya yang berkedudukan sebagai "umbrella rule" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) juga mengalami kegagalan yang Pardant sebagai salah satu raison d'etre lahimya Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu:

1. Belum terbentuknya organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana perintah Undang-Undang [vide Pasal 32 ayat (4)] sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan diantara organisasi advokat yang ada secara de facto dan de jure, nota benenya akan berakibat terjadinya kegagalan organisasi advokat untuk dapat melakukan peningkatan sumber daya advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) yaitu memberikan pemahaman, kepedulian dan kesadaran dalam memberikan jasa hukum bagi pencari keadilan tidak hanya semata-mata mengacu provit/keuntungan saja tetapi harus menitikberatkan pada bantuan hukum secara "pro bono ";

2. Perekrutan calon advokat yang dilakukan tiap-tiap organisasi advokat yang klaim dirinya sebagai organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat (belum jelas organisasi apa yang dimaksud Undang-Undang Advokat) hanya bertumpu dan berpusat di daerah-daerah ibukota provinsi saja sehingga keberadaan advokat tidaklah merata dan menjangkau daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah terpencil;

3. Penanganan perkara prodeo oleh advokat tidak terwujud sebagaimana mestinya yang disebabkan kurangnya tingkat keperdulian dan kesadaran advokat sebagai profesi "officium nobile”;

Bahwa selain daripada itu perlu diketahui tidak ada suatu ketentuan yang mengatur hanya advokat saja yang dapat beracara di Pengadilan (vide Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 006/PUU-II/2004) dan lembaga perwakilan (kuasa perkara) telah dihapus pada substansi Pasal 813 RV (Staatsblad 1847 Nomor52 juncto 1849 Nomor63) dengan perubahan diberlakukannya H.I.R/R.bg (Staatsblad 1941 Nomor 44/Staatsblad 1927 Nomor 227) dan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata tentang pemberian kuasa;

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah membantu kinerja advokat, khususnya para Pemohon dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang selama ini tidak terjangkau oleh para Pemohon, khususnya di daerah-daerah terpencil. Maka oleh karena itu hak konsitusional para Pemohon tidaklah dirugikan dengan diberlakukan Undang-Undang Bantuan Hukum a quo, seharusnya para Pemohon dan para pemberi bantuan hukum lainnya saling berinteraksi dan selaras dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu;

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, POSBAKUMADIN sebagai Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Panel Mahkamah Konsitusi dengan mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konsitusi juncto Putusan Mahkamah Konsitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konsitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/ 2007;

C. Permohonan Pemohon

1. Pemohon mendalilkan dengan diberlakukannya Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat

(2) Undang-Undang Dasar 1945;

POSBAKUMADIN perlu menjelaskan sebagai berikut: - Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 1 a quo yang merupakan ketentuan umum yang memuat pengertian/definisi adalah mengacu pada syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - Dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 a quo adalah merupakan pasal-pasal multitafsir dan tidak ada kepastian hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) adalah merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan dan berkorelasi sama sekali dikarenakan Undang-Undang Bantuan Hukum pada Pasal 1 dan seterusnya a quo telah memberikan definisi, pengertian yaitu:

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum;

2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;

3. Pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

5. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri;

6. Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat; - Rumusan ketentuan umum yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Bantuan hukum a quo adalah merupakan ketentuan yang mencerminkan asas dan maksud serta tujuan diberlakukannya Undang-Undang secara umum yang dijadikan dasar acuan pasal-pasal berikutnya yang diatur dalam bab tersendiri. seperti Bab II Ruang Lingkup yang terdiri dari Pasal 2 dan Pasal 3, Bab III Penyelenggaraan Bantuan Hukum terdiri dari Pasal 6 dan Pasal 7, Bab IV Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, Bab V Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum dan seterusnya sehingga ketentuan Pasal 1 a quo merupakan suatu kepastian hukum tentang maksud dan tujuan diberlakukannya suatu Undang-Undang, khususnya dalam hal ini undang-undang bantuan hukum; - Sedangkan bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah amanat atau implementasi dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para advokat dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 83 a quo, para advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa menerima bayaran honorarium in casu manifestasi dari profesi advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile); - Sebaliknya pemberi bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum terdiri dari advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa yang bemaung dalam suatu badan hukum yang telah melalui verifikasi dan terakreditasi oleh penyelenggara bantuan hukum dan para pemberi bantuan hukum yang telah memberikan jasa bantuan hukum tersebut memperoleh honararium dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum dengan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga negara sebagai pranata penegakan hukum berperan aktif dalam menjamin hak-hak konsitusional adanya persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; - Peran serta advokat dalam memberikan bantuan hukum baik secara pribadi maupun secara organisasi yang selama ini tidak terlaksana baik, apakah disebabkan faktor letak geografis maupun faktor sosial ekonomi dan lain sebagainya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum a quo telah mengakomodir seluruh kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu; - Maka oleh karena itu permohonan uji materil yang diajukan para Pemohon adalah merupakan permohonan yang tanpa dasar dan tidak ada relevansi serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Demikian keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dan semoga dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi, yang memeriksa dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang agar berkenan:

1. Menerima keterangan POSBAKUMADIN sebagai Pihak Terkait secara seluruhnya;

2. Menolak permohonan uji materil yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor 88/PUU-X/2012 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4. Menyatakan Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Sistem legal aid di dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 sesungguhnya ikut mendukung keterlibatan para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang tidak meniadakan kewajiban pro bono advokat;

Bantuan hukum sebagai obligasi negara telah pula diatur dalam Universal Declaration of Human Rights, International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Basic Principles on the Role of Lawyers. Dengan begitu hak bantuan hukum dikategorikan sebagai non-derogable rights (tak dapat dikurangi);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon jelas kurang begitu bisa membedakan tugas profesi advokat yang berkewajiban memberikan bantuan hukum cuma-suma (konsekuensi ethic profesi advokat sebagai profesi terhormat) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan konsep pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara sebagai bagian obligasi negara kepada masyarakat miskin dan rentan yang diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

II. Bantuan Hukum oleh Biro Bantuan Hukum Kampus

1. Bahwa dalam sejarahnya, sejak tahun 1960-an, bantuan hukum oleh biro bantuan hukum kampus atau sejenisnya telah dilakukan Fakultas Hukum UI dengan mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi in casu pengabdian kepada masyarakat. Wujud pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan tidak hanya memberikan nasehat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum untuk masyarakat miskin di muka pengadilan;

2. Bahwa peraturan mengenai Perguruan Tinggi sejak kali pertama, telah memberikan mandat kepada segenap vivitas akademika yang teridiri dosen dan mahasiwa untuk melakukan "pengabdian kepada masyarakat" yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Tugas konstitusionalitas ini salah satunya meliputi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin;

3. Bahwa Biro bantuan hukum kampus atau sejenisnya secara historis pembentukannya dimaksudkan sebagai sarana dan tempat bagi civitas akademika fakultas hukum di dalam memberikan pelayanan jasa bantuan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini jelas dimaksudkan untuk menjalankan salah satu peran dan fungsi dari Tridharma Perguruan Tinggi.

Kualitas peran yang diberikan telah memenuhi standar akademis dan hukum acara (perdata dan pidana);

4. Bahwa dosen dan mahasiswa merupakan aktor sentral dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, di mana dosen dan mahasiswa bersama-sama bahu-membahu di dalam biro bantuan hukum kampus memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat yang kurang mampu yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, dan telah dirasakan manfaat serta perannya oleh di tengah-tengah masyarakat;

5. Bahwa selain itu, perguruan tinggi hukum di dalam penyelenggaraannya ternyata harus mampu memberikan pendidikan dan kemahiran hukum. Salah satu cara yang ditempuh adalah mewajibkan mahasiswa mengikuti praktik beracara dan pendampingan di pengadilan yang diselenggarakan melalui biro bantuan hukum/lembaga bantuan hukum kampus;

6. Bahwa dengan penyelenggaraan itu diharapkan lulusan yang dicetak mempunyai beberapa kemampuan dasar, diantaranya: (1) Kemampuan merancang dokumen hukum kontrak; (2) Kemampuan bernegosiasi; (3) Kemampuan melakukan teknik advokasi di depan pengadilan; (4) Kemampuan mewawancarai orang/klien; (5) Kemampuan menyusun dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan prosedur beracara di depan pengadilan; (6) Kemampuan menyusun prosedur dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kesemuanya berjalan beriringan dengan pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi;

7. Bahwa tentu saja kewajiban dan peran itu - telah lama dijalankan - tak bisa begitu saja dihapus dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

UU a quo telah menegaskan kembali peran dosen dan mahasiswa sebagai salah aktor pemberi bantuan hukum yang terhimpun dalam organisasi bantuan hukum khususnya biro bantuan hukum kampus perguruan tinggi atau sejenisnya;

8. Bahwa telah lama dikenal masyarakat bahwa salah satu tujuan visi dan misi pendidikan tinggi adalah menyelenggarakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kepekaan sosial dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab etik dalam pengembanan profesi hukum di dalam masyarakat;

9. Bahwa pentingnya biro bantuan hukum kampus sebagai salah satu pemberi bantuan hukum ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 dalam perkara uji materiil Pasal 31 UU Advokat. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan "Bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba seperti LKPH UMM (sekarang menajdi BKBH UMM), yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai intrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu,pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat";

10. Bahwa Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang telah lama didirikan dan memainkan peran penting di dalam pemberian bantuan hukum kepada masyakat tidak mampu termasuk dalam melatih mahasiswa dalam kemahiran hukum sebagaimana dimaksud di atas;

11. Bahwa Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang sejak kali awal didirikan mempunyai tujuan untuk: (1) Mencegah terjadinya kesewenang-wenangan hukum terhadap rakyat miskin;

(2) Menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengasah kepedulian dan keberpihakan terhadap keadilan terutama kepada rakyat miskin sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan dan ketrampilan dalam praktek hukum; (3) Sebagai pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat;

12. Bahwa dalam rangka mancapai tujuan didirikannya BKBH Universitas Muhammadiyah Malang, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya: (1) Konsultasi hukum dan bantuan hukum secara cuma cuma kepada rakyat miskin baik secara litigasi maupun non-litigasi; (2) Pendidikan Kemahiran Hukum kepada Mahasiswa Fakultas Hukum; (3) Pendidikan hukum kepada masyarakat, melalui seminar ataupun pendidikan hukum di komunitas masyarakat;

13. Bahwa dalam menjalankan peranannya, BKBH Universitas Muhammadiyah Malang secara nyata dan terus menerus membaktikan dirinya melakukan aktiftas atau program yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan;

14. Bahwa mahasiswa yang tergabung dalam program BKBH Universitas Muhammadiyah Malang adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan.

Diantaranya telah mengambil seluruh mata kuliah hukum acara, dan mengikuti pelatihan bantuan hukum untuk mahasiswa. Dalam melakukan aktivitasnya, mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Malang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Kepala BKBH Universitas Muhammadiyah Malang dan Ketua Laboratorium Hukum FH UMM;

15. Bahwa dengan adanya permohonan pembatalan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum in casu Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 yang dimohonkan oleh Lembaga Advokat atau Pengacara Dominika yang dalam hal ini diwakili oleh Dominggus Maurits Luitnan,S.H. dkk Nomor Perkara 88/PUU-X/2012, peran biro bantuan hukum kampus di dalam memberikan bantuan hukum akan diberangus atau dikurangi hak-haknya apabila beberapa ketentuan a quo di hapus atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum in casu Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22 sama sekali tidak menganggu keberadaan advokat di dalam menjalankan tugas konstitusionalitasnya apalagi bertentangan dengan UUD 1945;

Dari pilihan strategi tersebut, nampak bahwa negara memiliki niatan baik untuk memenuhi hak bantuan hukum, baik pada tatanan legislasi, struktur kelembagaan, pendidikan hukum dan anggaran negara. Komitmen ini tidak dapat dilepaskan dari dorongan masyarakat sipil yang mempromosikan pentingnya Undang-Undang Bantuan Hukum. Misalkan, LBH Jakarta telah mempelopori penulisan naskah akademik dan RUU Bantuan Hukum yang selanjutnya diintegrasikan ke dalam buku Bantuan Hukum "Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan”. Ide tersebut direspon baik oleh negara, diantaranya pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Pertemuan Puncak Bantuan Hukum, pada April 2006, yang menyampaikan rencana Pemerintah untuk menerbitkan UU Bantuan Hukum, dan dalam strategi nasional akses keadilan;

Dalam sejarahnya, UU Bantuan Hukum menjadi hak inisiatif DPR RI, dan masuk ke dalam Prolegnas 2010, dan mulai dibahas pada April 2010. Sebelum adanya hak inisiatif, masyarakat sipil yang dimotori LBH Jakarta telah merumuskan draft RUU Bantuan Hukum pada tahun 2007, namun draft ini tidak dapat diajukan Pemerintah pada prolegnas 2009. Menteri Hukum dan HAM membentuk Panitia Penyusunan RUU Bantuan Hukum pada 19 Januari 2009, dan menghasilkan draft RUU Bantuan Hukum. Dalam proses pembahasan digunakan draft versi Baleg DPR RI, dan setelah melalui proses pembahasan selama tiga kali masa sidang, RUU Bantuan Hukum disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Lahirnya UU Bantuan Hukum menambah skema layanan bantuan hukum untuk orang miskin dan marginal yang telah ada sebelumnya, yaitu UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warganegara yang tidak mampu sebagai bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya atau "probono publico". Persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Dan untuk mengimplementasikannya, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH PERADI) dengan SK Nomor 016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 dan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menganjurkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin atau memiliki kebutuhan khusus minimal 50 jam kerja setiap tahunnya. Dengan demikian, saat ini berlaku dua sistem yaitu bantuan hukum dalam konteks " legal aid " sebagai bentuk kewajiban negara dan "probono" sebagai bentuk kewajiban profesi advokat;

Kedua sistem pemberian bantuan hukum tersebut, menjadikan profesi advokat (individu) sebagai pemberi bantuan hukum. Ketidakmampuan membedakan kedua konsep ini, yang menurut kami melahirkan permohonan uji materiil ini. Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum [Pasal 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf b, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat diklasifikasikan ke dalam isu-isu, yaitu:

1. Pemberi bantuan hukum adalah advokat;

2. Dualisme pelayanan bantuan hukum;

3. Dualisme standar bantuan hukum;

4. UU Bantuan Hukum menghilangkan kewajiban Advokat;

5. Dualisme pengawasan;

6. UU Bantuan Hukum melakukan intervensi terhadap profesi advokat;

7. Menolak peran mahasiswa, dosen dan paralegal dalam memberikan bantuan hukum;

8. Bantuan hukum tidak masuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi;

Untuk menjawab dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon, kami tidak akan menjawabnya satu demi satu isu, namun akan menjawabnya dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

II. Legal Standing;

A. Para Pemohon tidak memiliki Legal Standing;

B. Permohonan bersifat prematur dan memasuki wilayah pelaksanaan UU Bantuan Hukum;

III. Dalam Pokok Perkara;

A. Para Pemohon tidak memahami Probono System dan Legal Aid System dalam layanan bantuan hukum;

B. Pemberi bantuan hukum tidak terbatas pada advokat;

C. Pemohon tidak memahami konsep bantuan hukum dalam pendidikan hukum klinis;

D. Pemohon menafikan peran LKBH Kampus dalam memberikan bantuan hukum sebagai bagian dari Tridharma Perguran Tinggi;

IV. Permohonan

5. Bahwa dalam kapasitas sebagai anggota HAPI dan KKAI, para Pemohon tidak secara eksplisit menerangkan legal status mandat dari organisasi tersebut ( vide halaman 2 bagian B poin 3 permohonan a quo);

6. Bahwa sebagaimana telah diketahui, menurut Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, organisasi advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang Advokat diundangkan. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);

7. Bahwa untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Sebelum pada akhimya sepakat membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan, diantaranya melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia, dan menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI. Dengan telah terbentuknya PERADI, maka dengan sendirinya tugas, fungsi dan kewenangan KKAI berakhir dengan sendirinya;

8. Bahwa kami berharap permohonan a quo tidak ditujukan untuk kembali mengeksiskan KKAI dan memperpanjang konflik di internal organisasi Advokat, karena pihak yang paling dirugikan dari konflik adalah masyarakat pencari keadilan;

9. Bahwa dengan tidak adanya kerugian konstitusional para Pemohon, dan tidak jelasnya status hukum dan mandat dari organisasi, maka dengan sendirinya para Pemohon tidak memiliki legal standing;

B. Permohonan bersifat prematur dan memasuki wilayah pelaksanaan UU Bantuan Hukum

1. Bahwa untuk mengimplementasikan UU Bantuan Hukum, UU mengamanatkan 4 (empat) peraturan pelaksanaannya, yaitu:

a. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;

b. Peraturan Menteri tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;

c. Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;

d. Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pemerintah diberikan waktu untuk merumuskan dan menyusun ke-empat peraturan pelaksana dalam kurun waktu dua tahun sejak undang-undang diundangkan. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan bahwa UU Bantuan Hukum diharapkan pada tahun 2013 sudah bisa diberlakukan. Dan saat ini Menteri Hukum dan HAM sedang dalam proses menyusun ke-empat peraturan pelaksana UU Bantuan Hukum;

2. Bahwa dengan demikian, UU Bantuan Hukum akan mulai berlaku efektif setelah Pemerintah selesai menyusun empat peraturan pelaksananya atau setidak-tidaknya pada tahun 2013, sehingga dengan demikian permohonan bersifat prematur;

3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan para Pemohon memasuki wilayah implementasi (vide permohonan Pemohon huruf C alasan Pemohon angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf e, angka 4, dan 5) yang akan diatur dalam peraturan pelaksana, yang bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, bukan terhadap implementasi dan penerapan suatu norma;

Dari definisi-definisi tersebut, konsep probono meliputi empat elemen utama, yaitu: (i) meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum (broad range of legal work); (ii) sukarela (voluntary), (iii) cuma-cuma (free of charge); dan (iv) untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan (underrepresented and vulnerable);

6. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban probononya, seorang advokat dapat memberikan layanan probono secara individual maupun melalui kantor hukumnya. Secara umum, probono dilakukan dengan cara yaitu:

a. Probono Practise; Kerja-kerja probono menjadi bagian dari kerja-kerja kantor hukum. Di Amerika, kantor hukum diminta memberikan komitmennya 3-5% dari jam kerjanya untuk kerja probono Setiap tahunnya ABA mengeluarkan ranking law firm yang memberikan layanan probono bagi masyarakat marginal dan rentan;

b. Specialist Probono Lawyers; Kantor hukum memiliki advokat yang bertugas memberikan supervisi terhadap seluruh kerja-kerja probono di kantor hukumnya;

c. In House Counsel; Kantor hukum membentuk satu departemen khusus untuk probono;

d. Outreach Services; Kantor hukum bekerja sama dengan komunitas masyarakat/organisasi kemasyarakatan untuk memberikan layanan hukum.

Misalkan di bulan Oktober, terdapat satu minggu yang diperuntukkan untuk probono, dimana para advokat selama seminggu datang ke wilayah tertentu untuk memberikan layanan hukum;

e. Secondment; Seorang advokat bekerja penuh atau paruh waktu pada organisasi masyarakat. Di sini sering disebut juga voluntering lawyer;

7. Bahwa kewajiban probono di Indonesia diatur dalam Pasal 22 UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum.

Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer, dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara non-litigasi. Persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum;

8. Bahwa selanjutnya untuk mengimplementasikan UU Advokat dan PP Bantuan Hukum, PERADI membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH PERADI) dengan SK Nomor 016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009;

9. Pembentukan PBH adalah wujud komitmen PERADI untuk memenuhi tanggung jawab sosial organisasi kepada tiga penerima manfaat utama, yaitu masyarakat, advokat dan negara, melalui:

a. Penyediaan akses terhadap pelayanan berkualitas bagi masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan;

b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas advokat; dan

c. Partisipasi aktif dalam pembangunan hukum, keadilan dan kesejahteraan;

Sebagai bagian dari struktur organisasi profesi, PBH PERADI ditugaskan untuk:

a. Melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma;

b. Mendistribusikan permintaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada advokat dan/atau lembaga bantuan hukum;

c. Apabila dipandang perlu, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional PERADI dapat membentuk lembaga bantuan hukum yang secara langsung akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma secara langsung diwilayah sebagaimana ditetapkan oleh PBH

PERADI;

d. Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat;

e. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan dana guna membiayai kegiatan PBH PERADI;

f. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat;

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, PBH PERADI diberikan wewenang untuk:

a. Melakukan koordinasi dengan instansi, lembaga, ataupun badan, baik yang berada dalam struktur organisasi PERADI maupun berada di luar PERADI dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat;

b. Menunjuk advokat untuk melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma;

c. Mempekerjakan staf bukan advokat maupun advokat untuk membantu Pengurus PBH PERADI dalam menjalankan tugas-tugasnya;

d. Menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksananaan bantuan hukum cuma-cuma guna diterbitkan/disahkan oleh DPN PERADI;

e. Melaporkan advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan di dalam memberikan batuan hukum secara cuma-cuma kepada PERADI untuk dijatuhkan sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku;

f. Melaporkan advokat, meneruskan laporan pihak ketiga, dan atau memberikan keterangan kepada PERADI atau badan-badan PERADI terkait dengan advokat yang diduga melanggar Kode Etik Advokat Indonesia ketika menjalankan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma;

g. Membuat perjanjian dengan pihak ketiga baik swasta maupun instansi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma;

h. Menerbitkan laporan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat secara berkala melalui media yang dapat dijangkau oleh publik.

Melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

10. Bahwa PBH PERADI mulai beroperasi pada Maret 2010 dengan membentuk badan pelaksana untuk menjalankan tugas-tugas PBH PERADI. Untuk mendukung kinerjanya, PERADI selanjutnya menerbitkan Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan ini walau mendasarkan kepada UU Advokat dan PP Bantuan Hukum, namun memperluas pengertian tidak mampu tidak terbatas pada orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu. Termasuk dalam kategori pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik.

Demikian halnya PBH PERADI memberikan afirmative action untuk perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM Berat. Ketentuan lain dalam peraturan ini adalah setiap advokat dianjurkan memberikan minimal 50 jam kerja bantuan hukum bagi orang tidak mampu, baik yang dilakukannya secara sepihak maupun melalui penunjukkan melalui PBH PERADI (bukti 1);

11. Sedangkan konsep legal aid merujuk pada pengertian "state subsidized", pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara ( publicly funded legal aid) pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah perang dunia kedua berakhir, Pemerintah Inggris membentuk the Rushcliff Committee dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales. Berdasarkan laporan dari the Rushcliff Committee merekomendasikan, di antara rekomendasi bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara. Sedangkan, di Amerika Serikat awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun 1964. Pemerintah membentuk lembaga The Office Economic Opportunity (OEO) yang di antaranya membiayai bantuan hukum melalui sistem Judicare, yaitu Advokat atau Bar Association menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, kemudian jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara;

12. Dengan demikian, UU Bantuan Hukum dirancang sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya.

Hal ini dapat dilihat dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut: "....Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum";

13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya dualisme pelayanan bantuan hukum, dualisme standar bantuan hukum, dualisme pengawasan adalah benar adanya, namun keduanya memiliki perbedaan dan merupakan skema dan dua entitas yang berbeda satu sama Iain. Perbedaan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

14.

Probono System Legal Aid System Filosofi Kewajiban Ethic Konstitusional Dasar Hukum Kode Etik Advokat Indonesia UUD 1945 UU Advokat UU Bantuan Hukum Aturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 38 Belum ada Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum SK Nomor 016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009 tentang Pembentukan PBH PERADI Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma Pemberi Bantuan Advokat Advokat (tergabung di LBH) Hukum Paralegal Dosen Mahasiswa Paralegal Penerima Bantuan - Pencari keadilan yang tidak mampu Orang miskin (ekonomi) Hukum - Termasuk ke dalam pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang atau kelompok yang lemah secara sosial-politik. - afirmative action untuk perempuan, anak-anak, buruh migran, masyarakat adat dan korban pelanggaran HAM berat Pengawasan Organisasi Profesi Negara melakukan pengawasan pada penggunaan anggaran, dan tidak boleh pada kasus yang dibela Sumber Dana Dari Advokat sendiri APBN dan APBD

15. Sehingga keduanya, baik sistem probono maupun sistem legal aid, merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Sistem probono bukanlah pengganti dari sistem legal aid, tetapi ikut mendukungnya dengan keterlibatan para advokat sebagai salah satu pemberi layanan. Advokat tetap dapat terlibat dengan "minimum payment" dalam arti, ia berhak mendapatkan pergantian biaya pelayanan hukumnya sesuai dengan standar yang ditentukan negara, melalui proses kontrak antara LBH tempatnya bergabung dengan negara.

Namun, sistem legal aid ini tidak meniadakan kewajiban probono advokat;

16. Bahwa keragaman sistem layanan bantuan hukum, menjadi salah satu rekomendasi Komisi Pencegahan Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana PBB yang menyatakan, “Perlu dicatat bahwa negara-negara menggunakan model yang berbeda-beda bagi penyediaan bantuan hukum. Model-model ini dapat melibatkan pembela-pembela publik, para pengacara, pengacara yang dikontrak, skema-skema probono, asosiasi-asosiasi pengacara, paralegal dan Iain-lain. Prinsip-prinsip dan panduan-panduan tidak mengesahkan model tertentu tetapi mendorong negara-negara untuk menjamin hak-hak dasar untuk memperoleh bantuan hukum... dan menganekaragamkan skema-skema pemberian bantuan hukum (bukti 2). Pokoknya adalah bagaimana hak bantuan hukum dapat dipenuhi, semakin banyak skema/model akan semakin luas akses warga negara untuk mendapatkan keadilan;

B. Penyedia Bantuan Hukum Tidak Terbatas pada Advokat

1. Bahwa Pemohon mendalilkan hanya advokatlah yang berhak untuk memberikan bantuan hukum, dan UU Bantuan Hukum menghilangkan fungsi advokat untuk memberikan bantuan hukum;

2. Merujuk pada panduan PBB istilah "bantuan hukum" mencakup penasihatan hukum, bantuan dan merepresentasi/mewakili orang-orang yang ditahan, ditangkap atau dipenjara, dituduh atau didakwa atau disangka melakukan pelanggaran kriminal dan untuk korban-korban dan saksi-saksi di dalam proses peradilan tindak kejahatan yang diberikan tanpa dipungut biaya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar atau jika kepentingan-kepentingan badan peradilan yang bersangkutan mewajibkannya.

Lebih jauh, "bantuan hukum" dimaksudkan untuk mencakup konsep-konsep pendidikan hukum, akses menuju informasi di bidang hukum dan jasa-jasa lainnya yang disediakan bagi orang-orang melalui mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif dan proses peradilan restoratif. Dengan demikian bantuan hukum meliputi areal kerja yang luas, dan tidak terbatas pada mewakili kepentingan klien di muka persidangan saja;

Pemberi bantuan hukum dalam artian luas tersebut, tidak terbatas pada advokat, terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dapat diwakili oleh serikat pekerja untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh orangtua/wali anak yang berhadapan dengan hukum, oleh pengacara negara (jaksa) untuk kasus-kasus yang melibatkan negara, pejabat yang ditunjuk dalam kasus-kasus Tata Usaha Negara, mediator untuk proses mediasi dan arbiter untuk proses arbitrase;

3. Sedangkan pentingnya LKBH Kampus sebagai salah satu pemberi bantuan hukum pasca-pemberlakuan UU Advokat ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 dalam perkara uji materiil Pasal 31 UU Advokat. Pasal 31 UU Advokat telah mengkriminalkan dosen yang memberikan bantuan hukum. Majelis Hakim menyatakan bahwa:

"Bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba seperti LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional....";

4. Bahwa pada bagian Iain pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Pasal 31 UU Advokat telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh sumber informasi hanya pada seorang advokat. Padahal hak atas informasi dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yaitu setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ada. Sehingga melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa advokat bukan satu-satunya pihak yang boleh beracara di muka pengadilan dan/atau memberikan informasi hukum;

5. Bahwa selanjutnya pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, LKBH Kampus masih mengalami penolakan untuk beracara di persidangan. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 41/KMA/IV/2009 tentang Tanggapan MA atas fatwa MA perihal praktik beracara LKBH Kampus, menegaskan kembali bahwa LKBH Kampus sebagai organisasi berhak untuk mewakili kepentingan orang miskin di persidangan (bukti 3);

6. Bahwa isi SEMA pada poin 7 tersebut dikuatkan kembali melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dimana pemberi bantuan hukum yang tergabung dalam Posbakum, salah satunya adalah LKBH Kampus (bukti 4);

Kerjasama Pengadilan untuk menyediakan Advokat Piket di Posbakum, ditegaskan pula dalam Pasal 7 SEMA, sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat Piket sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dapat dilakukan pengadilan dengan:

a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau

b. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau

c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi;

(2) Advokat Piket yang disediakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berprofesi advokat yang memenuhi persyaratan praktik dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

(3) Di dalam kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain advokat dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan advokat piket;

(4) Penyedia layanan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari dosen, asisten dosen, atau mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.

7. Bahwa selanjutnya ketentuan dalam SEMA Nomor10 tahun 2010 ini akan mengikuti ketentuan dalam UU Bantuan Hukum. Sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa Posbakum menyebabkan Advokat tidak dapat memberikan bantuan hukum adalah tidak mendasar, karena salah satu pemberi bantuan hukumnya adalah organisasi profesi advokat, yang disusun dalam skema advokat piket.

8. Bahwa tidak dibatasinya pemberi bantuan hukum pada Advokat, juga tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan jumlah Advokat dan distribusi advokat yang tidak merata di seluruh Indonesia. Menurut data PERADI, anggota PERADI sampai dengan 2007 berjumlah 18.026 Advokat. Sedangkan untuk sebarannya, jumlah anggota PERADI terbanyak berada di Jawa yaitu sejumlah 7954 anggota dan kemudian diikuti dengan Sumatera sebanyak 2351 anggota.

Di Jawa sendiri konsentrasi terbesar advokat berada di Jakarta Selatan 1860 anggota dan diikuti di Jakarta Pusat sebanyak 1103 anggota. Sementara di Sumatera konsentrasi advokat terbesar berada di Medan dengan jumlah 1045 anggota. Dengan data itu dibanding dengan luas wilayah Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia maka ketersediaan advokat terkait dengan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap keadilan masih sangat minim;

9. Bahwa ruang lingkup bantuan hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen lebih banyak bantuan hukum non litigasi, pendidikan hukum untuk masyarakat, dan konsultasi hukum. Sedangkan untuk persidangan/Iitigasi sampai saat ini tetap bekerjasama dengan advokat.

10. Bahwa UU Bantuan Hukum mensyaratkan adanya advokat dalam struktur organisasi bantuan hukum dan menjadi salah satu kriteria akreditasi untuk mendapatkan anggaran dari negara. Dengan demikian, advokat walau bukan menjadi satu-satunya pemberi bantuan hukum, ia tetap menjadi yang utama.

11. Berdasarkan poin-poin di atas, maka dalil bahwa hanya advokat yang berhak memberikan bantuan hukum adalah TIDAK BENAR, karenanya mohon untuk diabaikan.

C. Pemohon Tidak Memahami Konsep Bantuan Hukum dalam Pendidikan Hukum Klinis

1. Bahwa Pemohon mempertanyakan kewenangan pemberi bantuan hukum untuk merekrut dosen, mahasiswa dan paralegal sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum. Pemohon mendalilkan bahwa dosen dan mahasiswa tidaklah masuk dalam badan-badan kekuasaan kehakiman, sehingga mereka tidak berhak/tidak berwenang untuk memberikan bantuan hukum atau mewakili kepentingan orang miskin di persidangan. Argumen ini dikarenakan Pemohon tidak memahami konsep bantuan hukum dalam pendidikan hukum klinis (Clinical Legal Education/CLE);

2. Bahwa strategi pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasibantuan hukum sebagaimana dicanangkan oleh Bappenas, merujuk pada konsep Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education/CLE).

Dalam strategi bantuan hukum dengan implementasi pendidikan hukum yang mendukung bantuan hukum, dinyatakan bahwa:

"Program pendidikan hukum sangatlah penting untuk menyediakan sumber daya para sarjana dibidang hukum yang juga mempunyai paradigma pengetahuan yang berperspektif hak asasi manusia dan menggunakan keahliannya itu untuk bersama-sama terlibat dalam gerakan bantuan hukum.

Karenanya, perlu dikembangkan bantuan hukum, sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, yang mempunyai fakultas atau jurusan ilmu hukum";

3. Bahwa dalam Buku Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum, istilah pendidikan hukum klinik didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (practical knowledge), keahlian (skill), nilai-nilai (values) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif. Elemen Knowledge merupakan elemen yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa. Social justice merupakan sebuah contoh knowledge yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Untuk keahlian (skills) berkaitan dengan penguasaan keahlian mahasiswa seperti lawyering technique, advocacy skill dan Iain-Iain. Sementara values berkaitan dengan keberpihakan atas nilai-nilai keadilan sosial (bukti 5);

4. Bahwa untuk mengembangkan pendidikan hukum klinik dibutuhkan komponen yang merupakan perekat berjalannya pendidikan hukum klinik. Komponen tersebut adalah:

a. Komponen perencanaan, mahasiswa mempersiapkan dan merencanakan untuk memperoleh pengalaman praktik hukum yang nyata. Di dalam komponen perencanaan, mahasiswa dan dosen supervisi menyusun program praktik yangmemberikan manfaat baik untuk mahasiswa itu sendiri, maupun legal clinic;

b. Komponen praktik. Mahasiswa menguji kemampuan kemampuan lawyering skill dari mahasiswa dengan supervisi dari dosen senior ataupun pengacara praktikyang kompeten;

c. Komponen refleksi berhubungan dengan proses mahasiswa merefleksikan pengalamannya dan evaluasi terhadapmahasiswa dan juga terhadap penyelenggaraan pendidikan hukum klinik itu sendiri secara umum;

5. Bahwa elemen kunci dari pendidikan hukum klinik adalah pembentukan legal clinic. Legal clinic, yang dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dari dosen senior atau pengacara praktik yang berpengalaman, biasanya merupakan implementor dari pendidikan hukum klinik. Di sini, legal clinic yang terintegrasi dengan kurikulum dan metode pengajaran pendidikan tinggi hukum. Mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan hukum klinik, dapat bekerja di legal clinic tersebut.

Implementor pendidikan hukum klinik tidak harus legal clinic, karena faktor interest dan resource yang ada di perguruan tinggi tersebut. Misalkan perguruan tinggi di Amerika Latin dan Afrika membuka kantor-kantor hukum di komunitas dengan menyediakan jasa pelayanan hukum untuk masyarakat marjinal. Dibukanya kantor-kantor hukum komunitas di masyarakat marjinal perkotaan dan pedesaan akan melebarkan akses keadilan untuk masyarakat tersebut. Di samping itu, terdapat aktivitas co-modifikasi dari legal clinic, seperti out-house clinic. Out-house clinic ini seperti externship, community clinic dan mobile clinic. Externship berhubungan dengan kerja magang mahasiswa di sebuah kantor hukum (dalam konteks pro bono) atau lembaga pemerintah, sementara community clinic berkaitan dengan kerja mahasiswa langsung di komunitas, dan mobile clinic merupakan aktivitas mahasiswa dalam kontek pendidikan hukum klinik dalam hal mengunjungi komunitas, dan berdiskusi secara interaktif dan setara dengan komunitas mengenai permasalahan-permalasalan hukum yang sedang dihadapi oleh komunitas tersebut;

6. Bahwa menurut sejarahnya, terbentuknya pendidikan hukum klinik dimulai di negara-negara Amerika Latin, sejalan dengan berkembangnya gerakan sosial di wilayah anak benua Amerika tersebut pada masa tahun 1960-an. Di Brazil, Chile dan Argentina, ketika pasca era industrialisasi menghasilkan permasalahan sosial, muncul masalah penyakit sosial seperti kemiskinan.

Kemiskinan itu terjadi karena masalah ketidakadilan distribusi sumber daya (ekonomi, hukum, politik). Di sisi Iain, adanya dorongan dunia perguruan tinggi (khususnya pendidikan hukum) untuk terlibat dalam melakukan pembelaan terhadap korban-korban ketidakadilan sosial, juga merupakan faktor munculnya pendidikan hukum klinik. Kemudian gerakan pendidikan hukum klinik di Amerika Latin menyebar ke Amerika Serikat (AS). Komponen praktis dan nilai-nilai keadilan sosial mulai diadopsi di dalam pendidikan hukum.

Pendidikan hukum klinik berkembang sangat cepat sekali di AS, hampir seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta di seluruh negara bagian di AS mulai mengadopsi pendidikan hukum klinik. Kemudian gagasan pendidikan hukum klinik menjadi semacam referensi untuk menentukan reputasi dan akreditasi sebuah perguruan tinggi khususnya fakultas hukum di AS. Artinya, pendidikan hukum klinik menjadi parameter untuk menentukan kualitas pendidikan tinggi hukum. Seperti yang terjadi di pendidikan tinggi hukum di Universitas Columbia AS, di mana perguruan tinggi tersebut menyelenggaran pendidikan hukum klinik yang terintemalisasi di dalam kurikulum dan metode pengajaraan. Juga terintegrasi dengan legal clinic serta unit-unit implementor lainnya (bukti 6);

7. Di Indonesia istilah legal clinic identik dengan LKBH Kampus. Walau belum terintegrasi dalam sistem kurikulum, dalam sejarahnya dosen dan mahasiswa telah memberikan bantuan hukum jauh sebelum lahimya UU Bantuan Hukum maupun UU Advokat. Dalam bentuk yang sederhana, fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an. Tercatat Fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dan yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah Prof.Mochtar Kusumaatmaja, SH melalui pendidikan hukum klinis, dengan mendirikan biro hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 18 Februari 1969. Mochtar Kusumaatmaja telah meluaskan pelayanan LKBH Kampus tidak sekedar memberikan nasihat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum untuk masyarakat miskin di muka pengadilan;

8. Bahwa berdasarkan penelitian di berbagai negara, pendidikan hukum klinik memberikan manfaat untuk perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial ( social change) seperti yang terjadi di Amerikan Latin, AS, Eropa Timur dan Afrika Selatan. Hal tersebut terbukti berdasarkan penelitian dari Stephen Golub dan Mary Mc Clymont (Many Road To Justice: 267-296) di beberapa negara di benua tersebut. Di sisi lain, pendidikan hukum klinik akan membawa dampak positif reputasi terhadap penyelenggara pendidikan tinggi hukum tersebut. Idealnya memang pendidikan hukum klinik menjadi salah satu elemen untuk mengukur kualitas pendidikan tinggi hukum. Atau dengan kata lain pendidikan hukum klinik dapat menjadi salah satu parameter dalam menentukan akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan hukum;

9. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, Majelis Hakim mengakui bahwa "...Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat";

Argumen dalam keputusan tersebut secara tidak langsung memberikan sinyal kuat agar ada revitalisasi peran LBH Kampus, dan sekaligus mengintegrasikan LBH Kampus ini sebagai bagian dari kurikulum pendidikan hukum. Artinya, LBH Kampus yang ada pun sekarang ini, seharusnya diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan hukum. Putusan MK juga memberikan gambaran bagaimana pendidikan hukum klinik di negara lain telah mampu mendorong aktivitas-aktivitas untuk terwujudnya keadilan sosial, dan di tingkat yang lebih tinggi adalah untuk membuka ruang-ruang access to justice untuk masyarakat marjinal;

10. Bahwa hasil penelitian Indonesian Legal Resource Center (ILRC) pasca-putusan MK, masih menemukan LKBH Kampus yang dilarang menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum, khususnya polisi, tidak mengetahui putusan MK bahwa Pasal 31 UU Advokat tidak mengikat secara hukum. Sehingga LKBH Kampus atau Pengabdi Bantuan Hukum masih diminta menunjukkan kartu advokat jika akan mendampingi masyarakat miskin;

11. Berdasarkan hasil penelitian ILRC, terdapat 3 (tiga) permasalahan internal yang dihadapi oleh LBH Kampus, yaitu; 1) Visi Bantuan Hukum; 2) Pengelolaan Kelembagaan; dan 3) Pendanaan (bukti 7). Untuk menjawab permasalahan tersebut LKBH mencanangkan program-program revitalisasi LKBH Kampus sebagai bagian dari pendidikan hukum klinis. LKBH menyadari kekurangannya dan tengah berupaya memperbaikinya untuk mengarah kepada konsep legal klinik yang ideal. Upaya ini seharusnya didukung pula oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk profesi Advokat karena produk-produk fakultas hukum yang baik dan berpihak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perbaikan sistem hukum Indonesia;

12. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum oleh mahasiswa dengan supervisi oleh dosen haruslah dipandang sebagai proses pembelajaran kepada mahasiswa. Dengan penerapan CLE, maka kekhawatiran dan perasaan bahwa kewenangan yang ada di mahasiswa dan dosen akan merendahkan martabat profesi Advokat/para Pemohon adalah berlebihan, sehingga sepatutnya untuk diabaikan;

D. Pemohon Menafikan Peran LKBH Kampus dalam Memberikan Bantuan Hukum sebagai Bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa bantuan hukum tidak dijabarkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Yang masuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah (1) Pendidikan dan Pengajaran,

(2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3) Pengabdian Masyarakat (vide angka 8 huruf f);

2. Bahwa Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan juga melakukan upaya-upaya yang bersifat sosial atau pengabdian kepada masyarakat. Hal ini secara tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Bahwa untuk pengabdian kepada masyarakat, diuraikan dalam Pasal 47 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bukti 8), sebagai berikut:

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

(2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat;

(3) Hasil Pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika;

Untuk dosen dan mahasiswa fakultas hukum, bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuannya dan kondisi sosial budaya masyarakat adalah memberikan bantuan hukum, baik dengan cara menangani kasus, konsultasi hukum, maupun memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Walau tidak secara letterlijk dinyatakan bahwa pengabdian bantuan hukum untuk fakultas hukum adalah memberikan bantuan hukum, namun hal ini sudah menjadi logika yang berlaku umum;

4. Bahwa pilihan fakultas hukum untuk memberikan bantuan hukum melalui LKBH Kampus sebagai salah satu aktivitas pengabdian kepada masyarakat dikarenakan posisi strategis LKBH Kampus, yaitu:

Pertama; jumlah dan sebaran LKBH Kampus merata, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Fakultas Hukum yang mendirikan LKBH menjadi peluang bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum;

Kedua; didukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya cukup, baik tenaga pengajar maupun mahasiswa. Pengetahuan hukum menjadi modal yang baik untuk memberikan layanan bantuan hukum;

Ketiga; orientasi non-profit. LKBH merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma ketiga: pengabdian kepada masyarakat. Orientasi ini menjadi landasan yang kokoh untuk memberikan layanan hukum yang tidak berorientasi pada keuntungan. Idealisme pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum dapat tersalurkan, dan pencari keadilan terpenuhi hak-haknya;

Dan disamping melaksanakan peran pengabdian terhadap masyarakat dan pendidikan bagi mahasiswa, peran LKBH Kampus diambil untuk menjawab ketidaktersediaan atau ketidakbersediaan Advokat dalam memberikan bantuan hukum;

5. Bahwa dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin/marginal, setiap LKBH memiliki pilihan bentuk bantuan hukum yang diberikan. Misalkan: LKBH Pengayoman Fakultas Hukum Universitas Parahyangan menggunakan pola modifikasi street law dan mobile community melalui program Bina Desa yaitu penyuluhan hukum oleh mahasiswa di desa-desa di wilayah Bandung. LKBH FH Universitas Pelita Harapan, FH Universitas Trisakti, BKBH Fakultas Hukum Airlangga, LKBH Universitas Pakuan, LKBH Pasundan, LKBH FH Universitas Islam Indonesia, mengedepankan legal clinic dalam memberikan bantuan hukum dalam artian penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi;

Kasus-kasus yang ditangani LKBH Kampus tidak terbatas pada kasus-kasus yang berdimensi individual, tetapi meliputi pula kasus-kasus struktural yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya. Seperti LKBH Fakultas Hukum UII menangani kasus Gugatan Kuningisasi di Jawa Tengah, Kasus Pengrusakan Kantor Orsospol di Kodia Yogyakarta, Pengadilan tokoh politik "Mega Bintang", Korban Penembakan Misterius, dan Pedagang Kios Pasar Wonosobo. BKBH FH Unpas menangani kasus Pembangunan Pasar Baru Bandung, dan Kasus Proyek Pembangunan Waduk Jati Gede. BKBH Fakultas Hukum Unair secara khusus melakukan penyadaran hak kepada masyarakat korban lumpur Lapindo di Sidoarjo;

6. Dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat,sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat

(1) dan ayat (2) tersebut, BKBH FH Unisbank telahmenyelenggarakan berbagai program atau kegiatan sebagai berikut:

a. Posko bantuan hukum di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu KotaSemarang, dan di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Jawa Tengah dengan layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma;

b. Pendidikan Hukum di Komunitas, - Pendidikan hak-hak konstitusional sebagai warga negara terhadap komunitas nelayan Desa Morodemak,Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Jawa Tengah; - Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap komunitas Gay,Lesbian dan Transgender (LGBT) di Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang Jawa Tengah;

c. Layanan konsultasi hukum di sekretariat yang dibuka setiap hari kerja, Senin-Jum'at, mulai jam 08.00 - 16.00 WIB di Kantor BKBH Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;

7. Bahwa selain memberikan layanan konsultasi hukum secara cuma cuma, BKBH FakultasHukum Universitas Stikubank Semarang melakukan penanganan kasus, diantaranya (1) Kasus konflik tanah antara masyarakat Kelurahan Kemijen Kota Semarang dengan PT Kereta Api Indonesia;

(2) Kasus wanprestasi dan (3) Kasus Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT). Untuk tahun 2012, BKBH telah menangani 9 kasus dengan penerima manfaat sebanyak 159 orang;

8. Bahwa mahasiswa yang bergabung di BKBH Fakultas Hukum Unisbank adalah mahasiswa yang lolos dalam proses rekruitment untuk menjadi volunteer BKBH. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar yaitu telah menyelesaikan mata kuliah hukum acara, menulis makalah dengan tema "kondisi pemenuhan hak bantuan hukum”, dan wawancara.

Selanjutnya mahasiswa yang lolos, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKBH. Bentuk keterlibatan mahasiswa yaitu:

a. Merencanakan dan menentukan lokasi posko bantuan hukum.

Mahasiswamembangun komunikasi dan membangun kerjasama dengan perangkat kelurahanuntuk pembukaan posko bantuan hukum;

b. Mensosialisasikan adanya posko bantuan hukum kepada masyarakat di wilayah kelurahan;

c. Memberikan konsultasi hukum, dalam bentuk melakukan wawancara terhadapmasyarakat yang berkonsultasi. Proses konsultasi ini didampingi dosen;

d. Memberikan materi dalam penyuluhan hukum/pendidikan hukum di komunitas;

e. Mengelola BKBH (pengarsipan,surat menyurat dan lain-lain)

9. Bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh LKBH Kampus sebagaimana disebut dalam angka 5-7 di atas memperlihatkan bahwa LBH Kampus telah memberikan manfaat bagi masyarakat marginal dan memberikan sumbangan terhadap gerakan sosial masyarakat di sekitamya dalam menuntut pemenuhan hak-hak dasar yang dilanggar;

10. Dengan demikian, argumen Pemohon bahwa bantuan hukum tidak termasuk dalam bentuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi adalah KELIRU dan menafikkan bantuan hukum yang telah diberikan civitas akademika melalui LKBH Kampus, yang belum tentu dilakukan oleh Advokat. Seyogyanya kita semua memberikan penghargaan terhadap inisiatif-inisiatif sekecil apapun untuk membantu atau membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal;

Pendidikan Hukum Klinis (PHK), yang saat ini sedang mengglobal perlu dipertimbangkan untuk merubah atau setidaknya melengkapi sistem pendidikan hukum yang berlaku saat ini. Sistem pendidikan hukum yang berlaku saat ini, yang lebih menekankan pada metode "Socrates" dan meskipun sudah ditambah dengan metode "analisis kasus" cenderung lebih berorientasi "content" daripada "outcome", sehingga lulusan dari pendidikan hukum lebih mengedepankan "profesionalisme" semata. Hal ini dalam arti bahwa lulusan pendidikan hukum diharapkan menguasai pengetahuan dan keterampilan hukum. Sistem ini akan menghasilkan lulusan yang kurang lebih hanya sebagai "tukang hukum" yang kurang peka terhadap nilai-nilai keadilan. Tidak berarti bahwa sistem pendidikan hukum semacam ini tidak mengajarkan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari konten pendidikan hukum, tetapi yang lebih dikedepankan adalah nilai-nilai keadilan formal daripada keadilan yang lebih bersifat substantif. Diharapkkan bahwa sistem PHK akan lebih efektif untuk menghasilkan lulusan-lulusan pendidikan hukum yang "profesional plus" yang lebih peka terhadap nilai-nilai keadilan substantif, sehingga akan lebih berkontribusi terhadap pembangunan negara hukum yang berkeadilan;

Makalah ini akan membahas mengenai bagaimana PHK akan lebih efektif berkontribusi terhadap pengembangan negara hukum yang berkeadilan, dengan mengkaji PHK tersebut secara konseptual, bagaimana peluang pengembangannya di tanah air, dan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan PHK tersebut;

Pendidikan Hukum Klinis: Konsep yang Dinamis Konsep PHK dalam pengertian yang sangat luas telah dikenal, diterapkan, dan memainkan peran yang signifikan di Indonesia sejak tahun 1950-an. Dalam pengertian yang lebih spesifik, PHK baru muncul sejak tahun 1970-an, ditandai dengan diperkenalkannya beberapa mata kuliah hukum klinis, dan dibentuknya beberapa klinik hukum di beberapa fakultas hukum. Lebih konkrit lagi konsep PHK diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmaja ketika memprakarsai suatu "pilot project clinical legal education" di FH-UNPAD pada tahun 1980-an. Berangkat dari pemikiran Mochtar untuk menghasilkan " profesional lawyer", yang akan bekerja bersama-sama dengan para teknokrat pembangunan, melalui Kep.Dikti Nomor 30/1983 diperkenalkan konsep "kurikulum inti" dengan mata kuliah "pembulat studi" berupa kewajiban menyusun laporan kasus di pengadilan dan mata kuliah "praktek hukum" dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum;

Dalam pengertian yang lebih luas, Pendidikan Hukum Klinis (PHK) merujuk kepada metode pengajaran hukum yang menekankan pada pengetahuan praktis dan pengembangan keterampilan hukum mahasiswa. Dalam pengertian yang lebih spesifik, PHK didefinisikan sebagai "an educational program grounded in an interactive and reflective teaching methodology with the main aim of providing law students with practical knowledge, skills, and values for the delivery of legal services and social justice." Melalui PHK, mahasiswa hukum dapat mempelajari hukum bukan semata-mata dari buku, tetapi juga dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, sebab metode ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa hukum untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah yang sesungguhnya atau dari kasus-kasus nyata. Oleh karena itu, PHK juga disebut sebagai "experiential learning" atau "learning by doing";

Dengan mengacu kepada pengertian tersebut di atas, PHK sebenarnya merupakan konsep yang dinamis, mulai dari pengertian yang paling umum sampai kepada yang lebih spesifik. Tidak heran jika banyak fakultas hukum yang mengklaim telah menerapkan konsep PHK. Oleh karena itu yang lebih relevan untuk dilihat bukanlah klaimnya, tetapi implementasinya, mulai dari yang minimalis sampai kepada yang paling komplit atau ideal, terutama implementasi komponen-komponen PHK itu sendiri;

Komponen-komponen PHK Dari pengertian PHK di atas juga dapat ditarik benang merah, setidaknya ada empat komponen untuk dapat dikatakan bahwa suatu fakultas hukum menerapkan konsep PHK, yaitu kurikulum, metode, klinik hukum, dan nilai-nilai keadilan;

Melalui PHK, fakultas hukum menawarkan beberapa mata kuliah yang akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis, baik yang sifatnya litigasi maupun non-litigasi. Mahasiswa diajarkan dan dilatih tentang aspek-aspek teknis dan praktis mengenai bagaimana mempraktekkan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti bagaimana melakukan konsultasi hukum; praktek investigasi; mewakili klien; membuat gugatan, dan lain-lain. Di beberapa negara PHK dimasukkan sebagai mata kuliah (MK) yang diberi bobot kredit, dan bahkan PHK merupakan nama salah satu MK, seperti di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Australia, Iran, Turki, Thailand, Kamboja, dan lain-lain;

Di Indonesia, fakultas hukum kebanyakan tidak menggunakan PHK sebagai nama MK, tetapi lebih menunjukkan secara implisit beberapa MK dengan bobot kredit dalam kurikulumnya. Ada yang sudah secara eksplisit menggunakan PHK sebagai nama MK yang diberi bobot kredit, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Selain secara resmi menjadi bagian dari kurikulum dan diberi kredit, PHK dapat juga dikelompokkan ke dalam Ko-kurikuler, tidak diberi bobot kredit tapi wajib atau pilihan untuk ditempuh; atau hanya sebagai ekstra-kurikuler;

Komponen yang kedua dari PHK adalah metode pengajaran. Metode pengajaran ini sangat penting dan harusnya berbeda, mengingat PHK mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda pula dengan MK non-klinis. PHK mempunyai metode yang khusus yang dikembangkan untuk memaksimalkan kesempatan belajar melalui pengalaman klinis. Ada pun yang menjadi jantung metode PHK ini tidak lain adalah "experiential learning" atau "learning by doing" dalam rangka mengimplementasikan konsep PHK melalui pelatihan keahlian profesional dan nilai-nilai. Ini berarti PHK mengenalkan dunia praktek hukum yang nyata kepada mahasiswa sebagai bahan pelajaran tentang apa yang dilakukan lawyer. Melalui metode ini, mahasiswa hukum dihadapkan langsung kepada orang-orang atau masyarakat yang membutuhkan jasa hukum mereka. Melalui metode PHK ini, kesenjangan yang selama ini dirasakan oleh para lawyer, yaitu antara yang diajarkan di bangku kuliah fakultas hukum dengan dunia praktek nyata, menjadi tertutupi. Adapun ciri utama dari metode PHK ini bersifat interaktif dan reflektif;

Komponen yang ketiga dari PHK adalah tersedianya klinik hukum, khususnya klinik hukum yang sesungguhnya (live legal clinic). Mayoritas fakultas hukum di tanah air mempunyai, atau mengklaim mempunyai klinik hukum dengan nama yang berbeda-beda, seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (FH-UII); Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Penyelesaian Sengketa Alternatif (FH-UI); Pusat Bantuan dan Pendidikan Hukum (FH-UNHAS); Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (FH-UMM); dan Biro Bantuan Hukum (FH-UNPAD); dan Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (FH-UNPAS);

Melalui klinik hukum ini mahasiswa, bersama dengan, dan di bawah supervisi dari lawyer profesional atau dosen, terlibat langsung dalam penanganan kasus nyata. Mahasiswa terlibat langsung dalam konsultasi dengan klien, dan membantu klien mereka untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan, dan dalam memberikan bantuan hukum atau advokasi kepada klien nyata di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan klinik hukum merupakan aspek yang paling penting untuk menyelenggarakan PHK secara lebih efektif. Bahkan, keberadaan klinik hukum yang memberikan pengalaman praktek penanganan kasus nyata ini merupakan jantungnya PHK;

Meskipun demikian, penanganan kasus nyata di klinik hukum bukan merupakan satu-satunya cara dalam menyelenggarakan PHK. PHK dapat juga menggunakan teknik lain yang mengarah pada tujuan menghasilkan praktisi hukum yang bersifat reflektif, misalnya dengan menyelenggarakan apa yang dalam istilah global disebut sebagai " Street Law " yang juga dapat dilaksanakan melalui klinik hukum;

Sebuah klinik hukum dapat menyelenggarakan pelayanan hukum yang nyata kepada masyarakat dan sekaligus menyelenggarakan "Street Law", tetapi dapat juga hanya menyelenggarakan salah satu. Selain itu, klinik hukum juga bisa berbeda-beda dalam hal statusnya di fakultas hukum atau di perguruan tingginya; dan berbeda-beda dalam bidang hukum yang menjadi fokus pelayanannya.

Meskipun demikian, ada kesamaan dari berbagai klinik hukum ini, yakni misi dari program dan kegiatan mereka terutama ditujukan untuk melayani dan menangani orang-orang marginal dan kepentingan publik;

Klinik hukum pada umumnya menyediakan pelayanan hukum pro bono terhadap orang-orang yang kurang mampu. Klinik Hukum Universitas Indonesia misalnya menyatakan secara jelas misinya untuk melayani masyarakat (khususnya yang tidak mampu) dengan menyediakan konsultasi dan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Contoh lain adalah Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang menyatakan bahwa missinya adalah untuk menyediakan pembelajaran praktis kepada mahasiswa mengenai bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu, dan menyediakan pelayanan hukum bagi orang-orang yang kurang beruntung;

Selain targetnya adalah orang-orang yang kurang beruntung, misi klinik hukum juga didedikasikan untuk menyediakan pelayanan hukum bagi kepentingan publik. Alasannya adalah bahwa proses pembangunan di Indonesia, dalam banyak hal, menghasilkan kerugian-kerugian bagi masyarakat luas, seperti penggusuran orang-orang dari tempat tinggal dan tanahnya sendiri; penggusuran pedagang dari pasar-pasar tradisional; penggundulan hutan; polusi yang dihasilkan oleh perusahaan¬perusahaan besar; intimidasi; problem perburuhan; dan penghancuran gedung-gedung serta situs-situs bersejarah. Kesemua problem masyarakat luas ini menghendaki klinik hukum untuk mengambil bagian dalam mencari solusinya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat luas yang menghadapi problem-problem tersebut meminta advokasi dari klinik hukum, atau klinik hukum mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Klinik hukum FH-UNPAS misalnya, memberikan advokasi dalam menangani berbagai kasus, seperti pedagang melawan pemerintah Bandung; kasus pembangunan Dam Jati Gede; dan kasus Buruh melawan PT Dirgantara Management.10 Klinik Hukum FH-UI menjadi kuasa hukum Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI, almarhum) dalam kasus "Class-Action" di Pengadilan Tinggi Jakarta LKBH-FHUII pernah menangani kasus Dam Kedungombo yang menenggelamkan ribuan rumah dan ribuan hektar tanah masyarakat; dan kasus yang berkaitan dengan korban-korban pembangunan SUTET, dan kasus korban-korban penipuan perusahaan kooperasi;

Komponen terakhir dari PHK adalah berkaitan dengan masalah nilai, terutama nilai keadilan yang merupakan bagian dari nilai-nilai profesional yang harus dipegang dan dilaksanakan dalam pelayanan hukum dan akses terhadap keadilan. Roy Stucky et al mengidentifikasi nilai-nilai profesional yang perlu untuk menjadi perhatian selama mahasiswa belajar di fakultas hukum: ... five profesional values that we believe deserve special attention during law school: a commitment to justice; respect for the rule of law; honor, integrity, fair play, truthfulness and candor; sensitivity and effectiveness with diverse clients and colleagues; nurturing quality of life;

Meskipun kesemua nilai profesional tersebut harus mendapat perhatian dalam pendidikan hukum, tetapi mengajarkan mahasiswa, sebagai calon praktisi hukum, untuk selalu memperjuangkan keadilan merupakan tujuan yang paling penting.

Sebagaimana Andrew Boan, dalam Roy Stucky et al, nyatakan bahwa, "the integration of skills and knowledge should assist practitioners in achieving the good of legal professions; achieving justice. The development of virtues consistent with this social good must be a central goal of legal education";

Kontribusi PHK terhadap Negara Hukum Berkeadilan Dari komponen-komponen PHK sebagaimana diuraikan di atas, komponen nilai keadilan merupakan jantung dari PHK, bahkan komponen ini yang menjadi indikasi yang paling penting dalam pendidikan hukum yang akan menghasilkan lawyer "profesional plus". Hal ini, sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan makalah ini, tidak berarti bahwa pendidikan hukum yang tidak menerapkan konsep PHK tidak mengajarkan keadilan terhadap para mahasiswanya, tetapi hendaknya dibaca dalam konteks sebagai berikut:

A good lawyer must think critically about the law. A good lawyer will not only notice when the law produces injustice, but will also do something about it. At the heart of the term "justice education" – as distinguished from conventional legal education – is the notion that legal educators should see their role as something more than helping law students to become good technicians of the law. Instead, legal educators should instill in law students an understanding of, as well as a commitment to, justice and legal ethics;

Dari kutipan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa dalam PHK, mahasiswa diajarkan bukan hanya mengetahui ketika hukum menghasilkan ketidakadilan, tetapi mereka harus berbuat sesuatu untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam PHK, komitmen mahasiswa sebagai "lawyer" terhadap keadilan harus dimanifestasikan secara nyata, melalui:

Pertama, sebagai lawyer ia secara pribadi harus memiliki komitmen terhadap keadilan, dalam arti bahwa ia harus bertindak secara adil, termasuk memahami dan mematuhi standar-standar etika profesi. Kedua, sebagai lawyer, ia bertanggung jawab untuk melibatkan diri dalam keseluruhan operasionalisasi hukum, termasuk memandang hukum dari perspektif kritis, dan menawarkan pengalaman dan keahliannya untuk meminimalkan perbedaan antara hukum dan keadilan.Lebih jauh berarti bahwa mahasiswa sebagai lawyer juga berperan dalam melawan diskrimminasi dan pelangaran terhadap hak-hak fundamental seseorang, melalui keterlibatannya secara mendalam dan aktif dalam pembaharuan hukum."

Dengan demikian melalui PHK, seorang mahasiswa hukum akan sekaligus mengalami sendiri selain "the sense of profesional lawyer" juga "the sense of social justice" selama menjalani proses pendidikan hukum, karena ia akan berhadapan langsung dengan masalah-masalah masyarakat, terutama masyarakat marginal, dan sekaligus mencarikan solusinya secara profesional.

Sebagaimana digambarkan oleh Justice Rosalie Wahl:

I personally feel that the real consequences of working with a live client has a quality and ethical responsibility to that person that you cannot experience by just listening about it. You will be given the opportunity to relate to people of backgrounds that will often be very different from your own. You will also find that you will have much to learn from your clients as you grapple with a model of representation in most legal clinics that maximizes client autonomy in decision making;

Melalui PHK, mahasiswa akan bergerak dari peran sebagai "spectator" (pengamat) ke peran sebagai "actor" di mana ada orang yang tergantung padanya, ia harus juga berhadapan dengan penegak-penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan para pengacara yang sesungguhnya. Dengan memainkan peran sebagai aktor seorang mahasiswa hukum akan memiliki motivasi yang kuat, meningkatkan profesioalisme dan tanggungjawab etik yang besar serta akan sangat sensitif terhadap keadilan. Dengan mengarusutamakan nilai-nilai keadilan dalam proses pendidikan hukum, diharapkan PHK dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan negara hukum yang berkeadilan.

Peluang dan Tantangan Pengembangan PHK Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat pengembangan PHK di Indonesia sangat kondusif, karena mahasiswa bisa beracara di pengadilan dengan memperoleh ijin dari Pengadilan Tinggi. Mahasiswa bukan hanya terlibat calam "Street Law" atau penyuluhan hukum dan konsultasi hukum saja, tetapi juga bisa mewakili klien dalam menangani kasus nyata di pengadilan. Dengan demikian mahasiswa secara lebih awal diperkenalkan dengan dunia praktek hukum yang sesungguhnya. Tetapi pasca-berlakunya UU Advokat, mahasiswa tidak bisa lagi beracara di pengadilan. Oleh karena itu proses PHK tidak optimal, karena mahasiswa tidak berkesempatan untuk merasakan sebagai "lawyer";

Beruntunglah saat ini telah lahir Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang memungkinkan mahasiswa yang tergabung dalam klinik hukum fakultas hukum untuk beracara di pengadilan. Meskipun hal tersebut tidak mudah, selain mahasiswanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, klinik hukumnya juga tampaknya harus melalui semacam akreditasi dan sertifikasi terlebih dahulu.

Setidaknya hal tersebut merupakan berita baik dan peluang baru bagi klinik hukum kampus dan sekaligus bagi PHK;

Selain itu, peluang pengembangan PHK juga tetap terbuka, mengingat kondisi masyarakat kita yang masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal ini merupakan ajang bagi mahasiswa untuk mengabdikan diri dalam membantu masyarakat marginal tersebut dengan terlibat langsung dalam PHK.

Oleh karena itu tantangan-tantangan terhadap PHK tersebut lebih berasal dari internal sendiri, terutama kelemahan dalam pengembangan klinik hukumnya itu sendiri;

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa mayoritas fakultas hukum telah mempunyai atau mengklaim telah mempunyai klinik hukum yang akan menjadi pusat kegiatan PHK. Kenyataannya, banyak fakultas hukum yang kurang berhasil dalam mempertahankan eksistensi klinik hukumnya, dalam arti bahwa klinik hukumnya hanya eksis secara formal, tetapi sesungguhnya secara faktual tidak ada, atau tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan;

Di satu sisi berbagai fakultas hukum menempatkan klinik hukum sebagai bagian dari struktur fakultas hukumnya, bahkan ada juga yang merupakan struktur universitasnya. Di sisi lain keberadaan klinik-klinnik hukum tersebut diragukan untuk beberapa alasan. Misalnya, kita sulit mendapat jawaban dari pertanyaan yang paling sederhana seperti di mana Ietak kantornya? Berapa nomor teleponnya? Apa program dan aktivitasnya?

Kita juga tidak dapat melihat fungsi nyata dari klinik hukum yang bersangkutan, karena tidak ada klien yang signifikan mengunjungi klinik hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, efektivitas dari PHK-nya juga dipertanyakan.

Selain itu, ada juga yang memiliki klinik hukum, tetapi tidak digunakan sebagai sarana PHK. Klinik hukum semacam ini tidak lebih dari law firm biasa, yang beroperasi secara komersial, dan tidak melibatkan mahasiswa, dan tidak ada kaitannya dengan proses pendidikan atau kurikulum;

Beberapa faktor penyebab lain kurang berhasilnya fakultas hukum dalam mempertahankan klinik hukum, diantaranya adalah kurangnya dukungan dari fakultas atau universitasnya; kurangnya komitmen para dosen dan/atau lawyer untuk berpartisipasi dalam klinik hukum, dan kurang seriusnya mahasiswa untuk mengikuti proses PHK;

Penutup

Mengingat pentingnya PHK dalam berkontribusi terhadap pengembangan negara hukum berkeadilan, diharapkan fakultas-fakultas hukum menerapkan PHK. Oleh karena itu, sangat penting bagi fakultas-fakultas hukum yang masih menghadapi hambatan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, terutama yang sifatnya internal, seperti meningkatkan dukungan institusionnal baik berupa sarana prasarana, pendanaan, maupun sumberdaya manusia. Selanjutnya peningkatan komitmen semua stakeholders sangat diperlukan, selain meningkatkan profesionalisme;

Saksi Fajar Ramadhan Kartabrata

1. Latar belakang pendirian LBH dan HAM "Pengayoman" UNPAR Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu pranata hukum yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan firma hukum pada umumnya yakni dengan memprioritaskan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, baik secara finansial maupun struktural. Universitas Katolik Parahyangan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum.

LBH dan HAM "Pengayoman" UNPAR dibentuk untuk memberikan bantuan berupa konsultasi masalah hukum, non-litigasi dan litigasi. Hal ini pun selaras dengan slogan Universitas Katolik Parahyangan yakni "Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti" yang artinya "Berdasarkan Ketuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat";

LBH dan HAM "Pengayoman" pertama kali dibentuk pada tahun 1968 dengan nama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) atas gagasan dari Dazril Effendi yang merupakan bagian dari Senat Fakultas Hukum UNPAR dan di bawah naungan Dewan Mahasiswa yang dipimpin oleh Marzuki Darusman. Pada tahun 1971, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Senat Fakultas Hukum UNPAR tersebut diambil alih oleh Fakultas Hukum UNPAR karena bubarnya Dewan Mahasiswa yang selama ini menaunginya. Pada masa selanjutnya, BKBH dipimpin oleh Dazril Effendi dan wakilnya R.Abdoel Djamali. Anggaran BKBH diperoleh dari masyarakat yang menerima jasa dari BKBH. Pada tahun 1984, nama BKBH diubah menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pengayoman";

Saat ini, perubahan nama pun kembali dilakukan pada tahun 2009 menjadi LBH dan HAM "Pengayoman" berada di bawah naungan Universitas Katolik Parahyangan Bandung dalam koordinasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Anggaran dana sepenuhnya diperoleh dari universitas, sehingga bagi masyarakat yang menerima jasa dari LBH dan HAM "Pengayoman" UNPAR tidak dikenai biaya apapun atau cuma-cuma;

2. Manajemen kelembagaan dan supervisi bantuan hukum yang diberikan oleh mahasiswa LBH dan HAM "Pengayoman” UNPAR dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu oleh beberapa staf (tenaga honorer) dan beberapa relawan. Untuk penanganan kasus tertentu, Kepala LBH & HAM "Pengayoman" UNPAR dapat melibatkan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan pihak lainnya dalam memberikan bantuan hukum setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan;

Staf dan relawan merupakan mahasiswa aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengelola LBH dan HAM "Pengayoman" UNPAR. Dalam manajemen kelembagaan, staf dan relawan menjadi pelaksana kegiatan maupun pemberian bantuan hukum khususnya dalam pemberian konsultasi hukum kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum lain yang dijalani oleh staf dan relawan adalah membuat dokumen-dokumen hukum, pendampingan klien ke pengadilan maupun ke instansi negeri/swasta, dan lain-lain;

LBH dan HAM "Pengayoman" UNPAR menjadi sarana mahasiswa yang masih aktif untuk mengembangkan diri dalam mengasah hard skill dan soft skill secara bersamaan, karena yang menjalani pengelolaan LBH dan HAM "Pengayoman" dan memberikan bantuan hukum kepada klien pada tingkat pertama adalah staf maupun relawan.

3. Peran saksi dalam mengelola LBH & HAM "Pengayoman" UNPAR Saat ini, saksi merupakan staf LBH dan HAM "Pengayoman" yang memiliki tugas untuk menjadi penanggungjawab harian dalam pengelolaan LBH & HAM "Pengayoman" UNPAR. Saksi sebagai Staf LBH & HAM "Pengayoman" UNPAR diangkat oleh Rektor Universitas Katolik Parahyangan dengan Surat Keputusan berdasarkan rekomendasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan untuk jangka waktu tertentu.Sebelum menjadi staf, saksi merupakan relawan pada periode Februari-Agustus 2011 yang pada periode selanjutnya hingga saat ini menjadi staf;

Saksi yang merupakan staf memiliki kewajiban sebagai pelaksana kegiatan harian LBH dan HAM "Pengayoman" UNPAR untuk memberikan laporan seluruh kegiatan LBH dan HAM "Pengayoman" UNPAR kepada Kepala dan HAM "Pengayoman" UNPAR, bertanggung jawab dalam tingkat pertama atas semua penanganan kasus oleh LBH & HAM "Pengayoman" UNPAR, menentukan dan menyaring dalam tingkat pertama pemberian bantuan hukum yang diberikan atas suatu kasus serta melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu guna berjalannya setiap kegiatan LBH & HAM "Pengayoman" UNPAR;

2. Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

3. Pasal 1 angka 5 UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

4. Pasal 1 angka 6 UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

5. Pasal 4 ayat (1) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

6. Pasal 4 ayat (3) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

7. Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

8. Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

9. Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum.

10. Pasal 6 ayat (3) huruf c UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

11. Pasal 6 ayat (3) huruf d UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan

12. Pasal 6 ayat (3) huruf e UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran;

13. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:

a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

14. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

15. Pasal 7 ayat (2) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. akademisi;

c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.

16. Pasal 7 ayat (4) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

17. Pasal 8 ayat (1) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

18. Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berbadan hukum;

b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

19. Pasal 9 UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

20. Pasal 10 huruf a UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;

21. Pasal 10 huruf c UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;

22. Pasal 11 UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

23. Pasal 12 huruf b UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

24. Pasal 15 ayat (5) UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

25. Pasal 22 UU Bantuan Hukum, yang menyatakan:

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon selaku advokat memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk memberikan jasa hukum, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan. Namun demikian, Pemohon mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai advokat dengan berlakunya pasal-pasal tersebut di atas;

Permohonan para Pemohon yang mempersoalkan batasan pengertian atau hal lain mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat yang bersifat umum yang dijadikan dasar/pijakan bagi pasal berikutnya dalam UU Bantuan Hukum, sangat tidak beralasan dan tidak tepat, sebab ketentuan a quo adalah untuk memberikan batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat. Lagipula ketentuan umum a quo bukan merupakan norma yang bersifat mengatur dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karena para Pemohon juga menguji norma pasal yang berkaitan dengan pengertian atau batasan tersebut maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pasal lain yang berkaitan, yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya;

Meskipun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum melalui UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum yang menyatakan, “Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat”;

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat sebagaimana diatur dalam UU Bantuan Hukum merupakan wujud penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh negara kepada warga negara untuk memenuhi dan mengimplementasikan prinsip negara hukum yang mengakui dan melindungi, serta menjamin hak asasi warga negara, terutama orang atau kelompok orang miskin terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Tanggung jawab negara tersebut diimplementasikan melalui UU Bantuan Hukum yang juga melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum;

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang miskin. Oleh karena itu, upaya bantuan hukum mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar aturan hukum ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum dihayati. Berkaitan dengan ketiga aspek tersebut, peranan menteri sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan bantuan hukum secara optimal. Menteri yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, agar pemberian bantuan hukum tepat sasaran guna memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan masyarakat dapat memahami hukum secara utuh guna mewujudkan kepatuhan terhadap hukum;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum;

Memang Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU 48/2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, dan tidak menyebutkan lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum, dan LSM. Namun demikian, Pemberi Bantuan Hukum dan organisasi kemasyarakatan yang oleh para Pemohon didalilkan tidak termasuk kategori badan-badan lain adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena maksud UU Bantuan Hukum adalah pihak yang akan ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan bantuan hukum disyaratkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat

(2) UU Bantuan Hukum. Hal demikian bertujuan agar identitas pihak yang akan melaksanakan bantuan hukum menjadi jelas, sehingga jelas pula pertanggungjawabannya mengingat dana pemberian bantuan hukum diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum sudah semestinya dilakukan oleh Pemerintah;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum;

Dalam menangani persoalan hukum masyarakat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberi bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

Selain itu, melalui UU Bantuan Hukum, pembentuk Undang-Undang juga memberikan hak kepada pemberi bantuan hukum untuk: 1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; 2. melakukan pelayanan bantuan hukum; 3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; 4. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum; 5. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan 6. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan politik pembentuk Undang-Undang untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapat keadilan, sehingga dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan. Dengan demikian, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum;