Putusan MK 008/PUU-II/2004 — Ketetapan

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berisi syarat-syarat calon Presiden dan syarat-syarat calon Wakil Presiden;

2. Bahwa dengan demikian permohonan pengujian terhadap undang-undang ini bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari-cari sensasi, melainkan sesuatu yang sah karena berangkat dari pokok pikiran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Hak untuk memilih dan dipilih adalah Hak asasi Manusia

3. Bahwa dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, berbunyi:

i. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives;

ii. The will of the people shall be the basis of the authority of government, this will shall be expressed in periodic and genuine election which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures;

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang telah diterima oleh suatu bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia yang dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi kehendak rakyat yang menjadi dasar otoritas pemerintah ( Presiden / Wakil Presiden). Tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dihambat / dilanggar;

4. Bahwa kemudian dalam Pasal 25 International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 disebutkan:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of distinction mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a). To take part in the conduct of publict affairs, directly or thraug freely chosen representatives; (b). To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

Article 25 ICCPR ini menegaskan bahwa pemiliihan umum ( Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) dimaksudkan untuk menjamin kebebasan ekspresi dari kehendak para pemilih ( The free expression of the will of the electors) atau dengan kata lain tidak boleh dihambat oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003; --Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia juga mencantumkan ketentuan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

a. Pasal 27 ayat (1): " Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ";

b. Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: " Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya "

c. Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: " Setiap o rang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ";

d. Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: " Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ”;

e. Pasal 28 I ayat (2) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: " Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ";

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum; menjamin hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ( Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif dan menjamin bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

7. Bahwa bila hal mana ingin dilakukan pembatasan, itu harus dilakukan secara hukum melalui institusi yang berwenang yaitu Pengadilan.

Tanpa itu semua diskriminasi dan pembatasan apapun tidak boleh dilakukan dan dilarang secara hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat pelaksanaan pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden sudah ditetapkan pendaftarannya mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2004, dimana proses seleksi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sudah mulai dilaksanakan, dirasakan perlunya dilakukan tindakan pendahuluan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih parah. Untuk itu para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan untuk terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311) untuk sementara dinyatakan tidak berlaku hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji materil ini sebagai berikut:

Menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311) untuk sementara dinyatakan tidak berlaku sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Namor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;--

4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 22 April 2004 telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/961/SJ tanggal 21 April 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah pada persidangan tanggal 22 April 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa " kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ". Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa " Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat " dan " Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum ”. Presiden dan Wakil Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; -Partai Politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekruitmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, peserta Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik atau kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung;

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun suatu Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat akan memberikan legitimasi yang kuat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan Negara;

KPU beserta perangkatnya sebagai penyelenggara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah juga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang masa kerjanya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini. Ketentuan tentang KPU beserta perangkatnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlaku juga dalam undang-undang ini, dan ketentuan yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 diberlakukan ketentuan dalam undang-undang ini;

Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Khusus untuk Tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan persyaratan memperoleh sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 5% perolehan suara.

Pengaturan seperti itu dimaksudkan agar Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik rakyat di dalam mengusulkan calon telah melalui seleksi awal dukungan kekuatan legitimasi politik untuk dapat mengirimkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selain persyaratan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik, calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau;

d. lembaga Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi keberadaan Pemohon tidak jelas, karena K.H. Abdurrahman Wahid dalam kapasitas selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Alwi Abdurrahman Shibab selaku Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa dan Badan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa tidak jelas, karena dalam surat permohonan tidak melampirkan bukti Surat Kuasa dari Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa dan Badan Hukum Partai Kebangkitan Bangsa;

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak jelas dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan, karena tahapan pelaksanaan pencalonan Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 belum dilaksanakan;

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, kedudukan hukum ( legal standing) Pemohon uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau cacat hukum, sehingga permohonan uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang diajukan oleh Pemohon supaya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

Pemerintah tidak sependapat dengan alasan/argumentasi yang diajukan Pemohon dalam permohonan yang menyatakan bahwa Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan amanat dari pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hal tersebut dalam pembahasan telah dikaji dan dipertimbangkan secara cermat khususnya yang berkaitan dengan persamaan kedudukan hukum dan hak-hak asasi warga negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Bahwa dalam perumusan Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada pokoknya telah mendapat kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sama sekali tidak diputuskan melalui voting atau pengambilan suara;

3. Bahwa esensi persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pasal 6 huruf d yang menyatakan " mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden " merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menyatakan " Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden ";

b. Pasal 6 huruf s yang menyatakan calon Presiden dan calon Wakil Presiden " bukan bekas anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk Organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI " adalah merupakan konsensus / kesepakatan nasional atas pengkhianatan yang dilakukan oleh G 30 S/PKI pada tahun 1965 dan sebelumnya pada tahun 1948 yang menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan trauma terhadap bangsa Indonesia;

4. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, telah sejalan dengan persyaratan bagi warga negara Republik Indonesia yang akan menjadi calon Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD, maupun bagi calon anggota Mahkamah Agung, calon anggota Mahkamah Konstitusi. serta calon Pegawai Negeri. Pengaturan persyaratan ini telah berpedoman kepada norma-norma / kaidah-kaidah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selama ini telah berinternalisasi dan melembaga serta berlaku dan diterima oleh seluruh komponen bangsa dari waktu ke waktu;

Berdasarkan keterangan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintah berkesimpulan terhadap uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan uji Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

2. Permohonan Pemohon, untuk sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

3. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 22 April 2004 telah didengar keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.00/1504/DPR RI/2004 tanggal 20 April 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada persidangan tanggal 22 April 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak memiliki hak konstitusional yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena Pemohon bukan termasuk bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;

Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diajukan Pemerintah kepada DPR-RI melalui surat dengan Nomor R.02/PU/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003, dan diterima oleh DPR RI tanggal 29 Januari 2003;

Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 4 Maret 2003 diputuskan bahwa RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dibahas dan ditangani sebuah Panitia Khusus;

Pengesahan pembentukan Pansus ini disahkan dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Maret 2003 dengan Surat Keputusan Nomor 34/DPR RI/Ill/2002-2003;

Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan atas RUU tersebut dilakukan mulai tanggal 6 Maret 2003 s/d 6 Juli 2003 antara Panitia Khusus dengan Menteri Dalam Negeri;

Pembicaraan Tingkat I dapat dijelaskan mekanismenya sebagai berikut;

1. Rapat Kerja dilaksanakan sebanyak 19 ( sembilan belas) kali rapat yaitu pada tanggal 6, 24, 26, 31 Maret 2003, tanggal 1, 7, 9, 21, 23, 28, 30 April 2003, tanggal 5, 7, 12, 13 dan 14 Mei 2003 kemudian dilanjutkan pada tanggal 23 dan 24 Juni 2003 dan terakhir Rapat Kerja dilaksanakan tanggal 4 Juli 2003;

2. Rapat Panitia Kerja dilaksanakan sebanyak 13 ( tiga belas) kali pada tanggal 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 Mei 2003, kemudian tanggal 2, 3, 5, 6, 7 Juni 2003;

3. Rapat Tim Perumus dan Tim Kecil dilaksanakan simultan dengan Rapat Panitia Kerja pada tanggal 8 Juni 2003 sampat tanggal 3 Juli 2003;

4. Lobby dilaksanakan sebanyak 9 ( sembilan) kali berjalan secara simultan dengan rapat-rapat Panitia Kerja, Tim Kecil, Tim Perumus dan terakhir pada tanggal 3 Juli 2003 sampai pukul 03.30 WIB;

Pembicaraan Tingkat II / Pengesahan RUU dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2003;

Pasal 6 huruf d yang merupakan bagian dari Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 tersebut mengatur mengenai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan demikian Pasal 6 huruf c mengatur mengenai salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Pemerintah kepada DPR-RI melalui surat dengan Nomor R.02/PU/I/2003 tertanggal 28 Januari 2003, rumusan Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut:

Pasal 6

c. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam usulan-usulan yang dimasukkan sebagai Usulan Daftar Inventarisasi Masalah oleh fraksi-fraksi DPR RI, terkait dengan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden beberapa fraksi mengusulkan perubahan Draft Pasal 6 huruf c tersebut antara lain:

F.PDIP:

Pasal 6

c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

F.PG:

c. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dibuktikan dengan Surat Keterangan TIM Dokter yang dibentuk oleh KPU;

F.KKI:

F.KKI menyatakan bahwa seharusnya Pasal 6 huruf c ini menjadi Pasal 6 huruf a dengan rumusan:

a. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh;

F.PDU:

FPDU menyatakan bahwa sebaiknya Pasal 6 huruf c ini menjadi Pasal 6 huruf b dengan rumusan:

b. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam proses pembahasan selanjutnya di dalam Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengusulkan Usulan Tambahan untuk bersama-sama dibahas sebagai Materi Daftar Inventarisasi Masalah yang salah satunya mengusulkan perubahan Pasal 6 huruf c draft RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam usulannya F.KB mengusulan perubahan sebagai berikut:

Pasal 6 huruf c

c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut oleh Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pembahasan mengenai Pasal 6 huruf c ini dirumuskan dalam Daftar Inventarisasi Masalah 53. Dalam forum Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 April 2003 telah diputuskan bahwa untuk DIM 53 ini untuk selanjutnya dibahas dalam forum Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja, terhadap usulan-usulan fraksi-fraksi ini dilakukan diskusi dan adu argumentasi mengenai latar belakang dan alasan-alasan pentingnya perumusan Pasal 6 huruf c ini oleh masing-masing fraksi;

Pembahasan di tingkat Panitia Kerja ternyata tidak berhasil memberikan kesamaan persepsi yang diperlukan untuk memutuskan DIM 53 sebagai draft final / rumusan akhir dari Pasal 6 huruf c, sehingga akhirnya pada tanggal 7 Juni 2003 disepakati dipending untuk dibahas lebih intensif dalam forum lobby;

Dalam forum lobby tanggal 3 Juli 2003 bersama-sama dengan beberapa pasal yang belum berhasil disepakati, akhirnya disepakati DIM 53 yang berisi rumusan pengaturan yang semula Pasal 6 huruf c menjadi Pasal 6 huruf d dengan rumusan sesuai dengan Usulan F.PDIP dan F.KB Konkordan dengan Pasal 6 UUD 1945 yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 6

b. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 6 huruf d dan huruf s bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Foto kopi Akta Pendirian Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1 tanggal 29 Januari 1999, yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, SH, Notaris di Jakarta;

2. Bukti P-2: Foto kopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-41.UM.06.08.Tahun 2003 tanggal 06 Oktober 2003;

3. Bukti P-3: Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679 Tahun 2003 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 tanggal 8 Desember 2003;

4. Bukti P-4: Asli Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

5. Bukti P-5: Foto kopi Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975), “ 4. Disabled Persons have the same civil and political rights as other human being “;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan Ahli maupun Saksi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dianggap telah tercatat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum memasuki substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian terhadap Pasal 6 huruf d atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

2. Apakah hak konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mereka memiliki kedudukan hukum (legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian (judicial review) Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat

(1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara para Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Pemohon I, K.H. Abdurrahman Wahid, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang diusulkan sebagai calon Presiden oleh Partai Kebangkitan Bangsa maupun sebagai Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki kedudukan hukum ( legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 6 huruf d, atau keseluruhan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Akan halnya Pemohon II, Dr. Alwi Abdurrahman Shihab dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia, tidak memiliki legal standing karena dalam kapasitas tersebut tidak ada hak konstitusional Pemohon II yang dirugikan oleh berlakunya Undang-undang a quo.

Sedangkan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa yang akan mengusulkan Pemohon I sebagai calon Presiden Partai Kebangkitan Bangsa, Pemohon II memiliki legal standing; ---Namun dalam pada itu, permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon terhadap Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang persyaratan Presiden dan Wakil Presiden bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI, tidaklah dapat diterima karena hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dengan diberlakukannya pasal dimaksud. Para Pemohon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, serta bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S/PKI;

Menimbang bahwa para Pemohon a quo juga mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk sementara dinyatakan tidak berlaku hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini;

Sehubungan dengan permohonan provisi dimaksud, dalam hukum acara pengujian undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga provisi tidak dikenal.

Oleh karena itu permohonan provisi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan para Pemohon semula adalah Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena bersifat diskriminatif serta merugikan hak konstitusional para Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 para Pemohon, melalui kuasanya, telah memperbaiki permohonannya dengan menyatakan bahwa substansi yang dimohonkan untuk diuji hanya sebatas Pasal 6 huruf d dan s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2004 Pemohon, melalui kuasanya guna memperkuat dalil-dalilnya juga menggunakan ketentuan Angka 4 dari Declaration on Rights of Disabled Persons (1975) dan mengaitkannya dengan ketentuan Article 21 Universal Declaration of Human Rights serta Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon di atas, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Pasal 6 huruf d Undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;

2. Apakah tepat Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) diterapkan dalam permohonan a quo;

Menimbang bahwa menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), sehingga dengan sendirinya melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menggunakan Pasal 25 International Covenant on Civil and Political Rights sebagai landasannya adalah tidak tepat. Oleh karena yang dilarang oleh Pasal 25 tersebut adalah diskriminasi yang disebut dalam Pasal 2 Covenant yaitu diskriminasi yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik serta pembedaan-pembedaan yang tak masuk akal;

Menimbang bahwa Article 21 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan;

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives;

2. Everyone has the right of equal access to public service in his country; ---

3. The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures;

Menimbang bahwa prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan dalam Article 21 Universal Declaration of Human Rights dimaksud sudah merupakan prinsip-prinsip umum yang diterima oleh masyarakat internasional dan bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional secara implisit juga mengakui berlakunya prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan, alinea ke IV dan secara eksplisit tersurat dalam Bab X A Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa sehubungan dengan itu perlu kiranya Majelis menimbang apakah Pasal 6 huruf d, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 bersifat diskriminatif, dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana didalilkan Para Pemohon;

Bahwa perlu dikemukakan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mengatur beberapa persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan perintah konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang belum secara tegas diatur persyaratannya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa rumusan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan pengulangan redaksional belaka dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak bertentangan ( tegengesteld) dengan Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa pencantuman persyaratan kemampuan secara rohani dan jasmani bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipandang diskriminatif karena seseorang warga negara yang terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan agar kelak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud;

Menimbang bahwa secara constitutional intent, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan kalimat “….mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden….” harus dipahami bahwasanya calon Presiden dan Wakil Presiden harus dalam kondisi sehat secara rohani dan jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan dimaksud.

Sehingga ketentuan tentang persyaratan termaksud bukan hanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat International;

Menimbang bahwa dalil Pemohon juga mengaitkan ketentuan Pasal 6 huruf d Undang-undang a quo dengan Declaration on the Rights of Disabled Persons (1975) angka 4 yang berbunyi “Disabled persons have the same civil and political rights as other human beings; paragraph 7 of the Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons applies to any possible limitation or suppression of those rights for mentally disabled persons”. Dalam pada itu paragraf 7 yang dimaksud berbunyi: “Whenever mentally retarded persons are unable, because of the severity of their handicap, to exercise all their rights in a meaningful way or it should become necessary to restrict or deny some or all of these rights, the procedure used for that restriction or denial of rights must contain proper legal safeguard against every form of abuse….”. Dengan demikian pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang sepanjang dipandang perlu karena alasan severity of their handicap sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan hak-haknya “ in a meaningful way ” adalah hal yang dibenarkan, oleh karena itu tidak dapat dipandang diskriminatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak;

Memperhatikan, Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45, juncto Pasal 51 ayat (1) dan juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I:

Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 6 huruf s Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima;

Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditolak;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno oleh 9 ( sembilan) Hakim Konstitusi pada hari: Kamis, tanggal 22 April 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 April 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,

H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., MH., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon / Kuasanya;

K E T U A,

ttd.

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA - ANGGOTA,

ttd.

ttd.

2. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. 3. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

ttd.

ttd.

4. H. Achmad Roestandi, S.H.

5. Dr. Harjono, S.H., MCL.

ttd.

ttd.

6. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,MS. 7. I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

ttd.

ttd.

8. Maruarar Siahaan, S.H.

9. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Triyono Edy Budhiarto, S.H.