Putusan MK 007/PUU-II/2004 — Tidak Dapat Diterima

Perkara Nomor 007/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Drs. Agus Abdul Djalil, Pdp, Ketua Yayasan Pengembangan Reformasi Nasional (YPRN), bertempat tinggal di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 23 Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510 Telp 021-7004872 Fax 021-7396093, sebagai …………………………….. Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 26 Maret 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2004 dan diregistrasi dengan Nomor 007/PUU-II/2004 pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2004 serta perbaikan permohonan bertanggal 28 April 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 4 Mei 2004, pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada tanggal 8 Maret 2004 telah menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat perihal hak bagi warga negara Indonesia Independen/Non Partai Politik untuk dapat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan oleh ORMAS/LSM atau Masyarakat Independen/ Non Partai yang diakui negara, sehubungan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”;

Bahwa surat yang Pemohon kirimkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dimaksud ternyata telah mendapat jawaban (terlampir);

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000 Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid telah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana Pasal 4 ayat (1) menegaskan “ Pemerintah Republik Indonesia membuat Perjanjian Internasional dengan satu negara atau lebih, Organisasi-organisasi Internasional, atau subyek hukum lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan Perjanjian tersebut dengan itikad baik”.

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Internasional Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 1965);

Bahwa sesuai ketentuan pada konsideran huruf (d) Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965 termaksud menyatakan dengan tegas bahwa Konvensi tersebut pada huruf c mengatur penghapusan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau ethnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum lainnya;

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah pula mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);

Bahwa sesuai ketentuan pada konsideran huruf (b) Konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termaksud menyatakan dengan tegas bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat Internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, dan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO);

Bahwa sesuai dengan Sistem Standar ILO, Negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi terikat pada Pasal 22 Anggaran Dasar ILO untuk memberikan Laporan tentang Undang-undang dan pelaksanaannya dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi itu, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hak-hak Asasi Manusia;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;

Bahwa demikian pula Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum dan perundang-undangan termaksud di atas, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal-pasal dalam UUD 1945 maupun Peraturan Hukum Internasional a quo;

Bahwa kenyataan menunjukkan bahwa banyak putra-putri bangsa Indonesia terbaik dan memiliki kemampuan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang Independen atau Non Partai Politik namun tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh ORMAS/LSM yang diakui sah oleh Negara atau Masyarakat Independen lainnya, karena adanya pembatasan hak politik bagi tiap-tiap warga negara oleh ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 termaksud di atas;

Bahwa Pemohon selaku calon Presiden Independen non partai tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh ORMAS/LSM atau Organisasi lain yang Independen non partai atau Masyarakat Independen, disebabkan oleh pembatasan hak-hak politik Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, karena itu Pemohon dan Masyarakat Independen lainnya merasa dirugikan atau dirampas hak-haknya oleh ketentuan termaksud;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan: - Mengabulkan permohonan tersebut di atas; - Memerintahkan atau setidak-tidaknya memperbaiki redaksional kalimat pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berbunyi “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum“ menjadi “Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dan/atau ORMAS/LSM atau Masyarakat Independen atau Organisasi lainnya yang diakui oleh negara sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”; - Menyatakan atau setidak-tidaknya menetapkan Status Quo pemberlakuan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; - Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon dapat memutuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor 458/15/III/2004, tanggal 15 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

2. Fotokopi kliping Koran berjudul “Mulai Pemilu 2009 Calon Presiden Bisa dari Luar Parpol;

3. Asli Lampiran Dukungan Ormas/LSM dan Perorangan atas Permohonan Pencabutan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

4. Fotokopi Surat Nomor 04/YPRN/II/2004, bertanggal 28 Pebruari 2004, dari Drs. Agus Abdul Djalil, Pdp., Tim Pencerahan Nasional Capres RI Independen, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian pada hari Jumat, tanggal 23 April 2004;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohoan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Apakah Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian ( judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: