Putusan MK 68/PUU-XI/2013 — Ditolak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( vide bukti P-5), pengertian-pengertian dicantumkan dalam Bab I. Dalam P asal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan:

a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

1) p engujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) s engketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) p embubaran partai politik;

4) p erselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau 5) p endapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945;

5. Bahwa dalam P asal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. m enguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. m emutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. m emutus pembubaran partai politik.

d. m emutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Bahwa Pemohon dalam hal ini, memohon untuk dapat dilakukan uji materil atas Pasal 197 a yat ( 1) huruf ”l” dan a yat (2) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga adalah sangat beralasan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon baik secara materiil maupun formil.

(4) Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon untuk menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian meteril Undang-Undang, sebagaimana dimohon dalam Permohonan ini.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenagan konstitusional sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU No mor 8 T ahun 1981 yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id konstitusional tersebut bersifat spesifik dan a k tual yang terdapat hubungan sebab akibat ( causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU No mor 8/1981 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohoan a quo;

5. Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan ini, Pemohon secara tegas menegaskan bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni antara lain hak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

6. Bahwa di samping hak-hak konstitusional yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, Pemohon juga memiliki hak-hak konstitusional diberikan secara tidak langsung oleh UUD 1945, hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung itu dapat ditarik dari pemahaman dan pemaknaan terhadap salah satu asas Negara, yakni pernyataan “Negara Indonesia adalah Negara hukum“ sebagaimana dikemukakan dalam pada P asal 1 ayat (3) UUD 1945, penegakan hukum yang dilakukan oleh negara harus menjunjung nilai hak-hak asasi manusia seutuhnya secara adil. Salah satu ciri negara hukum yang mula-mula dijelasakan oleh A.V. Dicey dan kemudian diterima secara umum, ialah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan dengan adanya pengakuan “ due process of law ” yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika seorang warga negara harus berhadapan langsung dengan aparatur penegak hukum negaranya sendiri karena dia diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Penegakan hukum yang menjadi tugas negara harus bisa menjamin adanya penegakan hukum secara seimbang meskipun berada pada posisi yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id berbeda. Seorang yang diduga terlibat dalam proses pidana dan dinyatakan sebagai tersangka (terdakwa) harus berhadapan secara langsung oleh negara melalui aparatur penegak hukum. Kenyataan demikian telah secara jelas, membuat kedudukan seorang warga negara yang diduga terlibat tindak pidana tersebut berada dalam posisi yang sangat lemah untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara seutuhnya, kedudukan aparatur penegak hukum yang mewakili negara jelas lebih tinggi kedudukannya baik dari segi posisi maupun kekuatannya ( power) dibanding seorang warga negara yang dinyatakan sebagai tersangka (terdakwa) dalam proses penegakan hukum, dimana aparatur penegak hukum memiliki kewenangan-kewenangan antara lain untuk menginterogasi, menahan, menuntut dan mengeksekusi putusan pengadilan. Posisi dan kedudukan yang berbeda demikian tentunya sangat rentan terhadap adanya prakt i k-prakt i k penyelewengan terhadap seorang warga negara, sehingga adalah suatu keniscayaan sebuah negara harus bisa menjamin terpenuhinya hak-hak dasar konstitusionalnya bagi warga negara melalui proses penegakan hukum yang benar, adil, bebas dan jauh dari tekanan serta menjamin adanya kepastian hukum yang cukup bagi seseorang sebagaimana Pasal 1 a yat (3), Pasal 28D a yat (1) dan Pasal 28G a yat (1) UUD 1945;

7. Bahwa dalam rangka menjamin hak atas p engakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara mulai dari pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) haruslah menggunakan hukum acara pidana secara BENAR dan ADIL, hukum acara pidana yang digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dengan sendirinya haruslah menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh UUD 1945, hukum acara pidana yang berlaku di n egara ini yang dikenal dengan sebutan K itab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat dalam Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981, seyogianyalah memuat jaminan kepastian hukum, memuat jaminan bebasnya seseorang dari rasa takut Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya, dan menjamin pula “ due process of law ” yakni pemeriksaan yang adil dan benar, Norma Undang-Undang haruslah mengalir dari Undang-Undang dasar, karena hanya dengan cara itulah maka n egara ini dapat disebut sebagai “ constitutional state ” yakni negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasarnya;

8. Bahwa sejalan dengan jaminan adanya “ due process of law ” yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka secara konsepsional Pemohon memahami bahwa seandainya suatu ketika Pemohon didakwa karena melakukan tindak pidana dan diputuskan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde), namun putusan pengadilan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, maka menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam P asal 197 ayat (2) pasal tersebut, putusan demikian adalah “batal demi hukum”, kalau putusan itu “batal demi hukum”, maka menurut pemahaman P emohon, putusan itu haruslah dianggap tidak pernah ada dan dengan demikian tidak dapat dieksekusi oleh siapun juga.

Pemohon adalah warga negara yang taat dan patuh pada hukum, Pemohon menghormati kewe na ngan n egara untuk memeriksa, menuntut dan mengadili Pemohon. Negara telah diberi kesempatan oleh Undang-U ndang untuk mengadili Pemohon mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung. Namun apabila putusan itu “batal demi hukum” oleh karena kelalaian dan kesalahan Majelis hakim, dalam pemahaman Pemohon, negara juga harus rela dan berjiwa besar untuk mengakui kesalahannya itu, tunduk pada hukum dan tidak mencari-cari alasan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melawan Undang-Undang;

9. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan dalih dan alasan “Jaksa Penuntut Umum adalah mewakili negara sehingga siapapun yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah dalam kapasitas sebagai wakil Negara, sehingga nama Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak penting dan tidak perlu dipermasalahkan“, namun perlu kita hayati bersama bahwa sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 a yat (3) dengan sangat jelas “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”, perumusan norma Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat Rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas n egara hukum dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak Asasi Manusia sebagaimana diataur dalam UUD 1945;

10. Bahwa sebagaimana Pasal 1 a yat (3) UUD 1945 NRI adalah negara hukum, berbicara soal pemidanaan dan menjalankan pidana dalam konteks keadilan janganlah dilihat dari satu sisi, tapi harus dilihat juga sisi p rediktabilitasnya yaitu k epastian hukum untuk si p encari k eadilan dalam hal ini terpidana yang selama ini telah melegalisasi tindakan a parat h ukum dengan melaksanakan putusan yang cacat hukum menurut Undang-Undang yang dinyatakan batal demi hukum, hal demikian tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dengan alasan mengedepankan keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum, bangsa kita ini telah sepakat menyatakan putusan yang bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf ”l” KUHAP sebagaimana Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah batal demi hukum, yang dikristalkan dalam suatu produk legislatif yang mutatis mutandis mewakili seluruh komponen bangsa, maka tiada satupun komponen bangsa ini dapat menentang dan mengesampingkan Pasal 197 ayat ( 1) huruf “l”, apalagi menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” adalah tidak penting karena materil pokok pidana telah terbukti dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Pasal 197 a yat (1) huruf “l” bisa dikesampingkan dan boleh menabrak rambu Undang-Undang, oleh karenanya pendapat demikian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum lainnya, baik de facto maupun de jure telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan inkonstitusional bertentangan dengan Pasal 1 a yat (3), Pasal 28D a yat (1) dan Pasal 28G a yat (1) UUD 1945, dan harus dinyatakan tidak sah dan mencegahnya terulang kembali perbuatan inskonstitusional tersebut;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

11. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai pijakan dalam hukum acara pidana haruslah mencerminkan penjaminan daripada hak-hak sebagaimana yang digariskan dan disebutkan oleh UUD 1945, namun pada faktanya penjaminan daripada hak-hak yang telah digariskan oleh UUD 1945 tersebut, senyatanya tidak dapat dimanifestasikan sejalan dengan UUD 1945. Pemohon yang telah didakwa di Pengadilan Negeri Palu dengan register perkara Nomor 160/Pid.B/2008/PN.PL tanggal 6 Agustus 2008 (vide bukti P-6), setelah melalui proses pemeriksaan yang adil dan fair, Pengadilan Negeri Palu menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa yaitu Pemohon dibebaskan dari segala dakwaan ( vrijspraak). Namun Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja berdalih bahwa putusan bebas ( vrijspraak) terhadap Pemohon bukanlah putusan yang “bebas murni”, suatu hal yang SAMA SEKALI tidak dikenal didalam KUHAP, dan telah nekat dengan cara sengaja melanggar Pasal 244 KUHAP, yang intinya: ”terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung KECUALI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”, Undang-Undang telah dengan tegas melarang adanya upaya banding maupun kasasi atas putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum tetap nekat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan lebih ironis lagi Mahkamah Agung juga tidak menghiraukan Pasal 244 KUHAP dengan menerima upaya kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara Nomor 707 K/PID/2009 tertanggal 28 Juli 2009 ( vide bukti P-7), dengan menyatakan terdakwa yaitu pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, putusan bebas dalam pengertian “Bebas Murni” yang telah diputuskan oleh judex factie TIDAK DAPAT dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, tidak perlu diragukan lagi bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Mahkamah Agung RI telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 a yat (3), Pasal 28 D a yat (1) dan Pasal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 28G a yat (1) UUD 1945, dalam amar putusan tersebut juga tidak dicantumkan nama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 197 ayat (1) hur u f “l” dan Pasal (2), P utusan Nomor 707 K/PID/2009 tanggal 28 J uli 2009 adalah batal demi hukum;

12. Bahwa Pemohon telah mencoba menempuh jalur dengan mengajukan upaya hukum luar bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali tercatat dengan Nomor 82 PK/Pid/2012 tanggal 27 September 2012 (vide bukti P-8), yang amarnya menolak permohonan Peninjauan kembali dan menyatakan putusan yang diajukan peninjauan kembali tetap berlaku, Pemohon simak amar putusan tersebut, yang faktanya juga tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) hurf “l” dan Pasal (2), Putusan Nomor 82 PK/PID/2012 tanggal 27 September 2012 adalah batal demi hukum;

13. Bahwa dalil hukum yang sering digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam memajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman No mor M.14-PW.07.03 T ahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada menerangkan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi”, intinya TPP KUHAP ini menegaskan perlunya yurisprudensi yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas;

14. Bahwa hal tersebut di atas tidaklah dibenarkan tindakan Jaksa Penutut Umum yang mengacu pada Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP BUKAN MERUPAKAN

UNDANG-UNDANG DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI

ACUAN MENGESAMPINGKAN UNDANG-UNDANG, padahal sudah sangatlah jelas kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) lebih tinggi daripada Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id dijelaskan pada Pasal 7 ayat ( 1) perihal “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” yang terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh karenanya baik de facto maupu de jure Jaksa Penuntut umum telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 a yat (3), Pasal 28 D a yat (1) dan Pasal 28G a yat (1) UUD 1945;

15. Bahwa Pemohon kemudian membaca dengan seksama P utusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Penjauan kembali, baik pada putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung maupun di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dalam diktum putusannya tidak pernah mencantumkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “l” UU No mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa sebuah Putusan pemidanaan harus memuat “hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”, (dalam hal ini tidak mencantumkan nama Penuntut Umum) dan pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP sangat jelas disebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP tersebut, maka putusan batal demi hukum. Undang-Undang telah memberikan kesempatan kepada negara untuk mengadili Pemohon dan memberikan p utusan sebagaimana amanat ketentuan yang tercantum dalam peraturan p erundang-undangan yang berlaku, menyadari putusan tersebut adalah “Batal Demi Hukum” maka Pemohon mengira Pemohon telah mendapatkan Rahmat dan Karunia dari Tuhan YME, karena sejatinya Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon memang tidak bersalah melakukan apa yang didakwakan, dengan putusan yang batal demi hukum itu, bahwa Pemohon mengira dengan bermodal hak-hak konstitusional Pemohon dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

(1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka terhadap pemohon demi kepastian hukum yang adil yang menjamin adanya “ due process of law ” tidak akan dieksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum tersebut.

Selanjutnya karena putusan batal demi hukum, maka Pemohon dengan bebas akan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional, tidak ditakut-takuti untuk melakukan segala kegiatan yang merupakan hak Pemohon sebagai warga negara, jika memang ada kesalahan maupun kelalaian dari majelis hakim yang membuat putusan tersebut, maka seharusnya negara dengan kebesaran hatinya juga harus rela untuk menerima dan mengakui kesalahan dan kelalaiannya itu, bukan justru dengan seenaknya mencari pembenaran sendiri dan menafsirkan hukum secara serampangan sesuai dengan keinginannya secara sepihak yang pada akhirnya justru menabrak hak-hak konstitusional bagi Pemohon, karena faktanya Jaksa Penu n tut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu yang merupakan jaksa eksekutor tetap berupaya mencari-cari Pemohon untuk bisa mengeksekusi Pemohon secara melawan hukum dan tanpa lagi mempertimbangkan hak konstitusi P emohon, Kejaksaan Negeri Palu telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 a yat (3), Pasal 28 D a yat

(1) dan Pasal 28G a yat (1) UUD 1945;

16. Bahwa Pemohon beranggapan, putusan pemidanaan terhadap Pemohon yang tidak memuat ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “l” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan tersebut haruslah dimaknai secara utuh dan secara tidak parsial (sepotong-potong), ia juga harus dipahami bahwa setiap putusan pemidanaan yang ditentukan pada pasal tersebut bukan hanya berlaku pada tingkat p engadilan tingkat pertama yakni pada Pengadilan Negeri Palu, tetapi juga harus dimaknai setiap putusan pemidanaan dalam tingkat apapun harus dimaknai secara keseluruhan mutlak harus memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” secara utuh sepanjang tidak ada ketentuan yang memuat bahwa putusan pemidanaan tersebut hanya dikhususkan untuk putusan pemidanaan pada tingkat pertama saja yakni, hanya pada Pengadilan Negeri Palu saja;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

17. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, lagi-lagi Pemohon sangat dirugikan dengan adanya penafsiran secara sepihak dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Negeri Palu, melalui jaksa eksekutornya dengan serampangan dan melawan hukum menafsirkan semaunya dan tetap berupaya melakukan eksekusi terhadap diri Pemohon dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan hak-hak kemerdekaan yang merupakan hak konstitusional dari Pemohon, dengan alasan bahwa pencantuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP tentang putusan pemidanaan hanya dimaknai berlaku sebatas putusan pada p engadilan pada tingkat p ertama atau kedua bukan terhadap Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI, namun de facto bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung, bagaimana mau mengeksekusi suatu putusan yang telah dibatalkan oleh peradilan lebih tinggi? Dengan demikian makin terungkap bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Negeri Palu telah melakukan perbuatan inskontitusional bertentangan dengan Pasal 1 a yat (3), Pasal 28 D a yat (1) dan Pasal 28G a yat (1) UUD 1945;

18. Bahwa sebab musabab hilangnya hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh P asal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, adalah dikarenankan norma Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan pasal 197 ayat (2) mengandung multi tafsir, Pemohon menafsirkan Pasal 197 ayat (1) haruf ‘l” KUHAP adalah bersifat perintah ( imperative) dan bersifat memaksa ( mandatory) yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatnya, baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, tidak dapat ditafsirkan maupun dianalogikan secara membabi buta, sembarangan dan melawan hukum, karena pada hakikatnya dalam hukum dikenal a s as lex stricta, dimana dilarang penggunaan analogi terhadap Undang-Undang, tetapi Kejaksaan selaku eksekutor dengan dalih Pasal 270 KUHAP yang tetap hendak mengeksekusi secara jelas telah menggunakan tafsiran dan analogi yang justru merugikan hak-hak konstitusional daripada Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

19. Bahwa kejaksaan selaku eksekutor menurut Undang-Undang memang benar telah memiliki kewenangan untuk mengeksekusi setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 270 KUHAP, akan tetapi, apakah dibenarkan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang secara hukum telah batal demi hukum, bahwa Pasal 1 angka 6a KUHAP mendefinisikan jaksa adalah eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun eksekusi putusan haruslah atas dasar perintah majelis hakim yang memutuskan pe r kara, maka apa dasar J aksa mau mengek s ekusi yang putusannya telah Batal Demi Hukum? Hanya berdasarkan defenisi jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan? Polisi adalah orang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang bisa menangkap orang, apakah setiap Polisi diperbolehkan langsung menangkap siapapun dan dimana saja yang dia mau hanya karena defenisi Polisi adalah orang yang diberi wewenang menangkap orang? Tidak mungkin, Polisi baru bisa menangkap orang bilamana menemui orang sedang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, atau Polisi menangkap orang atas perintah atau tugas dari atasannya yang diberi wewenang oleh Undang-Undang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, bukan berarti mentang-mentang dia Polisi, dia boleh menangkap siapa saja yang ia mau, demikain pula dengan jaksa, meskipun didefinisikan sebagai eksekutor putusan pengadilan, tidak berarti jaksa boleh mengeksekusi putusan pengadilan yang batal demi hukum, oleh hukum putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau never exested, dengan demikian makin terungkap Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq.

Kejaksaan Negeri Palu telah melakukan perbuatan inskontitusional dengan menabrak Pasal 1 a yat (3), Pasal 28D a yat (1) dan Pasal 28G a yat (1) UUD 1945;

20. Bahwa terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP memang banyak menimbulkan multi tafsir dan problem tersendiri dalam memaknai suatu putusan pemidanaan. Demi terjaminnya hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan penegakan hukum dan adanya kepastian hukum yang adil serta dalam rangka menjamin kebebasan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang telah digariskan dalam Konstitusi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat

(1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional P emohon, Pemohon mengharapkan agar dikabulkannya permohonan uji materi untuk menyatakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan a yat (2) UU tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan meskipun ketentuan tersebut telah dengan tegas dinyatakan sebagai putusan yang Batal Demi Hukum, tetapi Jaksa P enuntut Umum sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan dengan sengaja menciptakan multi tafsir antara pendapat hukum para jaksa eksekutor dan pendapat hukum para terpidana dalam melaksanakan eksekusi terhadap para terpidana, yang de factonya para terpidana selalu tersudut dan dipaksa harus tunduk terhadap kehendak inkonstitusional Jaksa Penuntut Umum, guna mencegah kebimbangan para pakar hukum dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat pada umumnya;

21. Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, permohonan ini jangan hanya dibatasi pada persoalan terkait dengan penerapan hukum belaka akan tetapi juga keberlakuan sebuah norma yang menyebabkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sangat dirugikan dengan keberlakuan Undang-Undang tersebut, sehingga sangat memungkinkan Mahkamah Konstitusi sebagai p engawal konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan P emohon karena merupakan bagian dari kategori c onstitutional complaint warga negara yang merupakan salah satu kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;

22. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 197 a yat (1) KUHAP yang bersifat multitafsir sebagaimana diuraikan dalam angka 15, 16, 17 di atas, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh jaminan “ due process of law ” dan jaminan “kepastian hukum yang adil” dan bebasnya Pemohon dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diberikan dalam Pasal 1 a yat (3), Pasal 28D a yat (1) dan Pasal 28G a yat

(1) UUD 1945 secara nyata, kongkret dan a k tual telah terjadi karena norma Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP versus Pasal 270 KUHAP yang bersifat multi tafsir. Dengan dikabulkannya permohonan pengujian Undang-Undang ini, maka sifat multitafsir norma Pasal 197 ayat (1) dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 270 KUHAP dapat diakhiri, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan;

23. Bahwa mungkin ada yang berpendapat kerugian yang dialami Pemohon bukan persoalan norma, melainkan persoalan penerapan hukum yang bukan menjadi kewewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskannya. Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa masalah penerapan hukum yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara termasuk dalam katagori “ constitutional complaint ” yang tidak dan/atau belum diataur di dalam UUD 1945, Pemohon tidak melangkah kearah itu, namun membatasi diri pada adanya norma Undang-Undang yang bersifat multitafsir sehingga telah merugikan hak-hak konstitusi warga negara dalam hal ini Pemohon;

24. Bahwa untuk memulihkan hak Pemohon yang dimiliki hak untuk memperoleh “ due process of law ” sebagaimana telah diberikan secara tidak langsung oleh P asal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah dirugikan oleh Undang-Undang yang bersifat multitafsir itu, Pemohon tidak punya tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat mengikat, kecuali membawanya kepada Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Hukum (3.29) Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada hakikatnya dimaksudkan antara lain “untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya”;

25. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan a quo. Selain sebagai w arga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan adanya ” due process of law ”, yang adil. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pemohon juga mempunyai hak untuk bebas dari rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak Pemohon sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang jika Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan Pasal (2) KUHAP maka kerugian konstitusional Pemohon telah nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah terjadi, kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (2) sepatutnya dapat dihilangkan dan tentunya dengan harapan tidak terjadinya kembali hal serupa dimasa-masa yang akan datang terhadap siapapun warga negara Republik Indonesia, yang nantinya juga dapat merugikan hak-hak konstitusional daripada warga negara tersebut;

26. Bahwa selain dari pada pelanggaran terhadap hukum positif yang terdapat dalam putusan Kasasi dan putusan PK Mahkamah Agung RI dimana Mahkamah Agung tidak mengindahkan amanat Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP tersebut, dengan tidak dimasukannya secara lengkap sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP maka jelas menimbulkan kerugian yang diderita oleh Pemohon dalam hal ini Pemohon mau tidak mau telah dipaksa untuk menjalani eksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Palu, sedangkan bila semua pihak tunduk pada hukum posistif, maka bila berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka hak-hak konstitusional Pemohon baik berupa hak untuk tidak diperlakukan semena-mena maupun pengekangan kemerdekaan tidak perlu terjadi dan patut untuk dijunjung tinggi, karena telah terjadi kebatalan hukum yang membuat putusan tersebut menjadi tidak memiliki nilai kekuatan eksekusi non-executable;

27. Bahwa tentunya kerugian yang diderita terdakwa adalah sangat tidak terhingga berupa kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum, kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas hukum positif yang berlaku di negeri ini dan secara nyata terhadap Pemohon telah dibatasi ruang geraknya, tidak dapat menampilkan diri didepan umum, tidak dapat berkumpul dengan keluarga, tidak dapat mencari nafkah bagi keluarganya sementara Pemohon adalah tulang punggung keluarga yang mengakibatkan istri anak Pemohon terlantar dan tidak dapat hidup layak sebagaimana insan warga negara Indo n esia yang mempunyai hak konstitusi dan lain-lain kerugian yang bersifat nyata sebagaimana hak-hak konstitusional warga n egara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

28. Bahwa Pemohon melampirkan pula adanya beberapa kasus tindak pidana yang amar putusannya juga tidak mencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum namun J aksa Penuntut Umum tetap melaksanakan tanpa menghiraukan lagi P asal 197 ayat (1) huruf “l” dan ayat (2) KUHAP, antara lain: • Putusan Kasasi No mor 899 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 No v ember 2012 terhadap Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc yang amarnya: “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc tersebut; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari K amis, tanggal 22 No v emb e r 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai K etua Majelis; Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum; Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,MH., M.S. Lumme, S.H dan Sri Murwahyauni, S.H., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sid a ng terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, S.H., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon K asasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa (vide b ukti P-9); • Putusan Peninjauan Kembali No mor 157 PK/PID.SUS/20111, tanggal 16 September 2011, yang amar putusannya:” Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon peninjauan Kembali: Terdakwa H.

Parlin Riduansyah bin H. Muhamad Syah dan tersebut; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hariJumat tanggal 16 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Ketua P embinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis; H. Muhammad Taufik, SH., MH dan H. Dirwoto, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Mejelis beserta hakim-Hakim anggota tersebut, dan Dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., MHum, Panitera Pengganti dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id tidak dihadiri oleh pemohon peninjauan k embali/terdakwa dan jaksa penuntut Umum (vide b ukti P-10).

Permasalahan hukumnya bilamana dalam putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan nama Penuntut Umum sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan ayat (2) KUHAP, maka menjadi tidak jelas siapa Penuntut Umum yang mewakili n egara yang bertang g ung jawab untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kesemuanya atas pelanggaran tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya baik de facto maupun de jure telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan P asal 28G ayat (1) UUD 1945 yang sangat dan amat merugikan hak konstitusi terdakwa; faktanya Terdakwa tetap dieksekusi secara paksa oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa lagi menghiraukan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan ayat (2) KUHAP, sedangkan sifat “perintah” atau “ imperative ” dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP, juga ditandai dengan adanya ”sanksi yuridis” yang berupa akibat putusan “batal demi hukum”, sebagaimana dimkasud dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Putusan yang “batal demi hukum” tidak dapat dijalankan ( non excutable) oleh J aksa, sebagaimana dimaksud dalam P asal 197 ayat

(3) juncto Pasal 270 KUHAP juncto Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 30 ayat

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 T ahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan kata lain Jaksa Pelaksana Putusan tidak berwenang menjalankan putusan yang batal demi hukum, bahwa putusan pemidanaan batal demi hukum harus dianggap tidak pernah ada sejak semula ( initio legally null en void), Surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum berakibat pada seluruh proses pidana terhadap terdakwa (dahulunya tersangka), baik berupa penangkapan atau penahanan, maupun pemidanaan yang telah dijatuhkan, dipandang tidak pernah ada karena tidak sah (jika terlanjur sudah dilaksanakan) dan tidak dapat dilaksanakan (jika belum dilaksanakan) oleh Jaksa Penuntut Umum, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak asasi manusia sebagaimana diataur dalam UUD 1945, norma pasal yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id bersifat multi tafsir itu juga menghilangkan adanya “ due process of law ” yakni pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan implikasinya telah memberikan peluang dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan azas negara hukum sebagaimana diatur dalam P asal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 197 ayat (1) huruf ‘l” dan ayat (2) KUHAP itu juga telah menimbulkan rasa takut bagi seseorang yang berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh P asal 28D ayat (1) UUD 1945;

III. ARGUMEN BAHWA NORMA PADA PASAL 197 AYAT (1) HURUF “l” dan

PASAL 2 KUHAP SECARA MATERIIL BERTENTANGAN DENGAN PASAL

1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1) UUD 1945.

1. Bahwa ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP telah menegaskan bahwa putusan pemidanaan haruslah memuat “hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera”, dalam penjelasannya pun telah menyatakan ketentuan tersebut di atas secara “jelas”. Dan apabila amar putusan pemidanaan tidak memuat atau salah mencantumkan aspek-aspek yuridis tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat

(2) -nya ditegaskan bahwa “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat

(1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, rumusan norma di dalam Pasal 197 ayat 1 huruf “l” dan ayat (2) KUHAP ini mengandung ketidakjelasan dan mengimplikasikan adanya multi tafsir atas bunyi pada p asal tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa ketentuan P asal 197 ayat (1) KUHAP diawali dengan kata-kata” Surat putusan pemidanaan memuat …..” kata-kata yang sama juga berlaku dalam putusan bukan pemidanaan, yakni “surat putusan bukan pemidanaan memuat ….” sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) KUHAP, Jika ditelaah dengan seksama dalam keseluruhan pasal-pasal KUHAP yang memuat norma tentang putusan pengadilan yang termaktub dalam Bab XVI dengan judul “PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN” nyatalah bahwa KUHAP tidaklah membedakan format putusan pengadilan menurut tingkatannya. Dengan kata lain, norma Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id yang diatur dalam Pasal 197 mengenai putusan p emidanaan maupun Pasal 199 mengenai putusan bukan pemidanaan, adalah sama dan berlaku bagi semua tingkatan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Bahwa irah-irah setiap putusan, baik pemidanaan maupun bukan pemidanaan wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi kepala putusan, tentu tidak hanya berlaku bagi format putusan Pengadilan Negeri saja, tetapi juga berlaku bagi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

3. Bahwa tidak dicantumkannya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kepala putusan pengadilan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum, jadi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, jika putusannya tidak mencantumkan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka putusan itu membawa akibat “batal demi hukum”. Dengan demikian, keharusan mencantumkan hal-hal yang disebut oleh Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat ” imperative ” dan “ mandatory ” dan berlaku pada semua putusan pada semua tingkatan pengadilan. Penafsiran yang menyatakan pencantuman ketentuan itu hanya berlaku pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, selain tidak mempunyai landasan yuridis, juga dapat menghilangkan kepastian hukum;

4. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “l” menimbulkan banyak tafsir yang berbeda, pencantuman hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera juga dapat dimaknai secara keseluruhan, atau sering juga dimaknai secara parsial. Apakah putusan pemidanaan yang mencantumkan hari dan tanggal putusan namun tanpa mencantumkan siapa nama penuntut umum, nama hakim dan panitera ataupun sebaliknya juga dapat dimaknai bahwa pencantuman yang demikian tersebut jika merujuk ketentuan pada Pasal 197 ayat (2)-nya adalah batal demi hukum. Kenyataan ini secara jelas telah menggambarkan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “l” memiliki pengertian yang ambiguitas dan membingungkan sehingga menimbulkan banyak multi tafsir yang beraneka ragam dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, terkait dengan kepastian hukum dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bilamana terjadi putusan yang tidak mencantumkan tanggal penjatuhan putusan? Maka sudah barang tentu tidak ada kepastian hukum sejak kapan putusan tersebut mulai berlaku secara hukum untuk dijalankan/dieksekusi? Oleh karena putusan tersebut tidak dengan jelas mencantumkan tanggal kapan putusan tersebut dijatuhkan, atau dapat dibayangkan bilamana dalam suatu putusan tidak mencantumkan nama hakim yang memutus perkara? Apakah tidak akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum?

Oleh karena di dalam putusan tersebut tidak ada tercantum pejabat negara bidang y udikatif atau h akim mana yang bertanggung jawab atas putusan tersebut? Demikian pula sama permasalahan hukumnya bilamana dalam putusan pemidanaan (termasuk dalam hal ini Putusan Kasasi serta Putusan PK dari Mahkamah Agung RI) yang tidak mencantumkan nama Penuntut Umum sebagaimana amanat Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan ayat (2) KUHAP, maka menjadi tidak jelas siapa Penuntut Umum yang mewakili n egara yang bertanggung jawab untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kesemuanya atas pelanggaran tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya baik de facto maupun de jure telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang merupakan hukum positif telah MEMERINTAHKAN setiap Putusan Pemidanaan MEMUAT aspek yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I. dan dengan demikian maka aspek-aspek yuridis yang termuat pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf “l”, bersifat IMPERATIF dan KUMULATIF artinya tidak boleh satupun dari aspek-aspek atau unsur itu salah dan lalai memuat atau dicantumkan dalam putusan pemidanaan, yang mana aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Hari dan tanggal putusan

b. Nama Penuntut Umum

c. Nama hakim yang memutus perkara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Nama Panitera Bahwa tidak boleh dilalaikan atau keliru suatu putusan pemidanaan memuat mencantumkan “Keempat Unsur” tersebut dan tidak boleh satupun dari aspek-aspek atau unsur itu salah dan lalai dimuat/dicantumkan dalam suatu putusan pemidanaan. Oleh karena itu dalam sebuah putusan pemidanaan harus dan wajib mencantumkan: hari dan tanggal putusan; nama Jaksa Penuntut Umum; nama hakim atau majelis yang memutuskan perkara; dan nama Panitera;

Dengan demikian s esuai dengan ketetuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memuat/mencantumkan didalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf a, b, c, d, e, f, j, k, dan l, mengakibatkan: PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM

(VAN RECHTWEGE NIETIG, IPSO JURE NULL AND VOID);

6. Bahwa selain itu, terhadap putusan yang mengakibatkan batal demi hukum juga telah melahirkan ketidakjelasan terlebih lagi jika dikaitkan dengan implikasinya terhadap Pasal 270 KUHAP, yakni apakah jaksa sebagai eksekutor dapat diperkenankan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan p engadilan yang secara nyata telah batal demi hukum atau apakah Jaksa selaku eksekutor demi perintah Undang-Undang diharuskan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal tersebut putusan telah batal demi hukum;

Bahwa Pemohon menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memuat/mencantumkan di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf a, b, c, d, e, f, j, k, dan l, dapat diartikan putusan a quo sejak semula batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau “ ab intio null and void”;

Sehingga setiap putusan pemidanaan yang sejak semula batal demi hukum dan tidak mempuyai kekuatan hukum (ab intio null and void), maka oleh hukum dianggap “tidak pernah ada” (never exested) dan dengan demikian putusan yang bersangkutan tidak mempunyai daya ekseskusi (executoriale kracht);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

7. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang termasuk dalam norma tentang putusan p engadilan, didalam urutan kodifikasi penempatannya masuk kedalam bagian BAB XVI tentang “Pemeriksaan disidang Pengadilan”, sehingga menjadi nyata bahwa terhadap ketentuan tentang putusan pengadilan dalam KUHAP tidak mengenal dan tidak akan pernah membedakan format atau bentuk putusan pengadilan berdasarkan pada tingkatannya. Putusan Pengadilan pada tingkat pertama yakni pada pengadilan negeri tidak akan berbeda formatnya dengan p utusan pada tingkat Pengadilan Tinggi maupun pada Mahkamah Agung, kalaupun berbeda, pastilah ada ketentuan yang mengharuskan secara jelas p utusan dari pengadilan pada tingkat yang kesatu ketingkat yang lain yakni Mahkamah Agung memiliki format atau bentuk yang berbeda dan tersendiri dengan lainnya;

8. Bahwa terhadap putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, kedua (banding), Mahkamah Agung maupun terhadap putusan Peninjauan Kembali khususnya terkait putusan pemidanaan, pada faktanya pun juga tidak pernah menunjukkan perbedaan format, sebagai contoh dalam hal pencantuman irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagai kepala dari putusan daripada p engadilan, kesemua putusan dengan berbagai tingkatan p engadilan juga tetap mencantumkan kata-kata irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan format yang sama persis yakni tetap mencantumkan kata-kata irah-irah tersebut. Hal ini sebagai bukti bahwa m ajelis hakim pada pengadilan diberbagai tingkatannya sesungguhnya sudah sangat menyadari bahwa terhadap putusan pemidanaan yang dibuatnya dimanapun tingkatannya harus memiliki format dan bentuk baku yang sama yakni harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

9. Bahwa terhadap putusan pengadilan diberbagai tingkatannya yang tetap mencantumkan dengan format yang sama pada poin disebut di atas, lain halnya dengan format pencantuman sebagaimana yang diatur didalam ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP dalam setiap putusan pemidanaan yang sering mendapat perlakuan yang berbeda Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan tidak dicantumkannya ketentuan mengenai “hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera” pada Putusan pada tingkat kedua dan tingkat Mahkamah Agung;

10. Bahwa pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dengan frasa “hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera” telah jelas menyebabkan adanya multi tafsir yang berbeda. Berikut ini Pemohon mengutip p utusan dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung terkait dengan p erkara Pemohon dalam perkara Nomor 707 K/PID/2009 tertanggal 28 Juli 2009 dengan Terdakwa Ferry Tansil yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l”: “demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari selasa tanggal 28 Juli 2009 oleh H.M. Zaharudin Utrama, S.H., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., dan H. Imam Harjadi, S.H., Hakim Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa”

Demikian pula terhadap Putusan Peninjauan Kembali dalam upaya hukum terakhir yang diajukan Pemohon, dalam perkara No mor 82 PK/PID/2012 tertanggal 27 September 2012 dengan Terdakwa Ferry Tansil yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l”, berikut kutipannya:

“Demikianlah diputusakan dalam rapat permusyawaratan pada hari kamis, tanggal 27 September 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul S.H., M.H., dan Drs. Dufu D. Machmudin, S.H., M.H., hakim-hakim Agung anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Amin Sarifudin, S.H., M.H., Panitera Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Peninjaun Kembali” Bahwa di dalam dua putusan tersebut di atas, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/PID/2009 tertanggal 28 Juli 2009 dengan Terdakwa Ferry Tansil yang digunakan sebagai dasar eksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Palu tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l”. Dalam Unsur pada Pasal 197 ayat

(1) huruf “l” terhadap unsur “nama Penuntut umum” dalam Putusan pemidanaan, bisa dan dapat diartikan apakah cukup hanya dengan mencantumkan adanya frasa “Jaksa Penuntut umum” jika Penuntut umum yang besangkutan tidak hadir, atau apakah secara jelas juga mengharuskan bahwa pencantuman dalam putusan Pemidanaan harus mencakup siapa nama dari Penuntut umum yang bersangkutan, dalam arti kata lain, Putusan Pemidanaan haruslah juga memuat secara jelas (eksplisit) siapa nama Penuntut U mum yang dimaksud. Sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf “l”, yang MEMERINTAHKAN SECARA TEGAS setiap putusan pemidanaan HARUS MEMUAT aspek-aspek: hari dan tanggal putusan; nama penuntut umum; nama hakim yang memutuskan perkara; nama panitera, dengan demikian Pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusinya sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan P asal 28G ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan putusan pemidanaan memuat hal-hal sebagaimana yang disebut dalam huruf a sampai dengan l, sementara Pasal 197 ayat (2) memuat ketentuan tidak terpenuhinya ketentuan pada Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k dan l mengakibatkan batal demi hukum, sementara penjelasan pada ayat (2) nya menjelaskan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Jika terjadi kekhilafan ataupun salah ketik dalam putusan pemidanaan pada huruf a, e, f, dan h dapatlah dikatakan wajar untuk dimaafkan dan tidak menyebabkan putusan batal demi hukum, akan tetapi jika tidak mencantumkan poin-poin sebagaimana yang dicantumkan Putusan Pemidanaan sebagaimana yang termuat dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 197 ayat (1) KUHAP maka, putusan dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, maka cukup menjadi jelas bahwa jika putusan Pengadilan pada semua tingkatannya, yang tidak mencantumkan apa yang disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “l” yakni mencantumkan “hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera” maka mangakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan ini berlaku disemua tingkatan baik pada tingkat pengadilan pertama, kedua maupun pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung, keharusan yang berpendapat bahwa keharusan untuk mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan “l” berlaku khusus bagi pengadilan pada tingkat pertama saja, dan tidak berlaku pada tingkat Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa p utusan pada tingkat Mahkamah Agung adalah putusan yang bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap, pandangan seperti ini tentunya tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkkan tafsir yang debatable, yang nantinya justru merugikan hak-hak konstitusional bagi terdakwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan P asal 28G ayat (1) UUD 1945;

12. Bahwa rumusan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik hukum materiil maupun hukum formil, haruslah merupakan rumusan yang jelas, tegas, tidak mengandung ambiguitas, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, oleh karenya rumusan tersebut haruslah memenuhi prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stri c ta;

13. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka jelaslah bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf “l” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum maupun atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak dapat memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dengan demikian selain bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana Pemohon uraikan diatas, pengingkaran terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 5 huruf d dan f dimana pembentukan Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi d. dapat dilaksanakan; dan f. kejelasan rumusan serta pengingkaran terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf “l” KUHAP ini juga tidak memenuhi asas sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang antara lain asas pengayoman, kemanusiaan serta asas ketertiban dan asas kepastian hukum;

14. Bahwa bahkan mengenai ketentuan pencantuman h uruf “l” sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dan Pasal 197 ayat

(2) sudah dan telah dipertegas dengan adanya Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No mor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 No v ember 2012, yang termaklumat di dalam amar putusan p oin 2.3 sebagai berikut:

“2.3.: Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang No mor 8 T ahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapnya menjadi “ tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ” Bahwa bertitik tolak dari bunyi AMAR 2.3. tersebut, secara eksplisit atau dengan TEGAS dan JELAS jikalau suatu putusan pemidanaan tidak dimuat atau tidak dipenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, TIDAK MENGAKIBATKAN putusan tersebut batal demi hukum, sedangkan apabila suatu putusan pemidanaan yang TIDAK Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id MEMUAT/TIDAK MEMENUHI ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j dan l KUHAP, MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL

DEMI HUKUM;

15. Bahwa hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip Kejelasan (lex certa) dimana bila penegakan hukum pidana dilakukan dengan secara sewenang-wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia, dengan demikian untuk menghindari terjadinya ketidak pastian hukum yang berujung pada pelanggaran atas hak asasi manusia maka prinsip kejelasan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak termasuk juga dalam hal ini oleh n egara melalui lembaga peradilannya dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung RI.

16. Bahwa hukum pidana memiliki karakteristik dasar yang menuntut adanya prinsip kejelasan ( lex certa). Hal ini disebabkan penegakan hukum pidana memiliki batas yang tipis dengan pengekangan terhadap kemerdekaan individual. Bila penegakan hukum pidana dilakukan secara sewenang-wenang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan dalam upaya penegakan hukum pidana yang diatur dalam hukum formil (hukum acara) pidana pun, prinsip kejelasan harus dijunjung. Kejelasan aturan dalam hukum pidana meteriil maupun formil dapat menimbulkan rigiditas (kekakuan) terhadap upaya penegakan hukum itu sendiri. Hal ini merupakan kewajaran mengingat bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium. Salah satu model penerapan aturan yang kaku adalah dalam hal pemuatan persyaratan isi surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) UU No mor 8 Tahun 1981. Pada Pasal 197 ayat (1) UU No mor 8 Tahun 1981 telah disebutkan secara rinci hal-hal yang harus termuat dalam surat keputusan,kemudian sebagai konsekuensinya bila beberapa persyaratan dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dimuat, maka dapat menyebabkan putusan menajdi batal demi hukum [ vide Pasal 197 ayat

(2) UU No mor 8 Tahun1981 ];

17. Bahwa tidak dapat dikesampingkan efekti v itas peradilan pidana terletak dan bergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu: 1) adanya Undang - Undang yang baik, 2). Pelaksanaan yang cepat dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id pasti, dan 3). Pemidanaan yang layak dan seragam, sehingga adalah hal yang wajar bilamana konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menegaskan bahwa tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “l” dapat menyebabkan putusan batal demi hukum, konsekuensi ini adalah demi mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap kepastian hukum bagi terdakwa/terpidana terkait putusan yang dijatuhkan oleh h akim baik pada tingkat pertama, banding, maupun terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung dengan putusan Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali-nya, sehingga persayaratan yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) huruf “l” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bersifat mutlak harus ada;

18. Bahwa oleh karena putusan lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa peradilan. Sehingga tidak dapat ditolerir segala keteledoran atau ketidak cermatan dari h akim atau m ajelis pada semua tingkatan penyelenggara n egara bidang yudikatif sehingga harus diminimalisir dengan tidak diberi ruang toleransi atas kekeliruan tersebut meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan, dan bila terus-menurus diberi ruang toleransi atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan termasuk Mahkama h Agung sebagai produk lembaga yudikatif maka akan membuka terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh h akim, dimana ketelitian atas penulisan dan pemuatan putusan hukum sangat dibutuhkan demi menciptakan peradilan yang terpercaya dan berwibawa, dan dengan demikian sekali lagi bahwa penyimpangan terhadap tidak dicantumkanya nama Penuntut Umum dalam surat putusan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “l” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah melanggar asas kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan oleh karenanya mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum;

19. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan sangat jelas “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ”, perumusan norma Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id hukum pidana dan hukum acara pidana harus bersifat rigid, kaku dan tidak boleh mengandung sifat multitafsir, mengingat norma-norma hukum pidana berkaitan erat dengan pengakuan hak asasi manusia, jika norma hukum pidana dan hukum acara pidana bersifat multi tafsir, maka akan membawa implikasi pada terjadinya kesewenang-wenangan atas nama Negara terhadap warga negaranya sendiri, maka tindakan kesewenang-wenangan tersebut bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip pengakuan hak Asasi Manusia sebagaimana diataur dalam UUD 1945, norma pasal yang bersifat multi tafsir itu juga menghilangkan adanya “ due process of law ” yakni pemeriksaan yang adil dan benar dalam hukum acara pidana, dan implikasinya telah memberikan peluang dan membuka pintu bagi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma Pasal 197 ayat (1) huruf ‘l” dan ayat (2) KUHAP itu juga telah menimbulkan rasa takut bagi seseorang yang berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi haknya sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, Pemohon menyampaikan petitum permohonan seperti di bawah ini:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 5014/YA-FT/MK/V/2013, ber tanggal 2 Mei 2013;

2. Bukti P- 2 Fotokopi Pasal 197 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Bukti P- 3 Fotokopi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bukti P- 4 Fotokopi Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bukti P- 5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Bukti P- 6 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 160/PID.B/ 2008/PN.PL, bertanggal 8 Agustus 2008;

7. Bukti P- 7 Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 707 K/ Pid/2009, bertanggal 28 Juli 2009;

8. Bukti P- 8 Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Pid/2012, bertanggal 27 September 2012;

9. Bukti P- 9 Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 899 K/ Pid.Sus/2012, bertanggal 22 November 2012;

1 0. Bukti P-1 0 Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 157 PK/PID.SUS/2011, bertanggal 16 September 2011;

Setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya;

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata;

Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkotika, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat;

Selain faktor tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantumkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian membawa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat;

Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya...” “.... sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun ( legally null and void, ni e tig heid van rechtswege).

Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (res judicata pro veritate habetur). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, p rinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [vide P asal 1 angka 12 UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [vide Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981]... “ Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id “... oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memberikan makna bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 mengakibatkan putusan batal demi hukum.”