Putusan MK 58/PUU-XI/2013 — Tidak Dapat Diterima

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2013 dengan Nomor 58/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Peraturan perundangan tentang kepailitan sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya " Verordening op het Faillissementen Surceance van Betaling voor de European in Indonesia" sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 Nomor 217 juncto Staatblads 1906 Nomor 348 Faillissementsverordening. Dalam tahun 1960-an, 1970-an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada pengadilan negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980-an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke pengadilan negeri. Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU. Pada tanggal 20 April 1998 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu Faillissements Verordening Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatblads Tahun 1906 Nomor 308, tetapi sekadar mengubah dan menambah.

Dengan diundangkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, maka tiba-tiba Peraturan Kepailitan ( Faillissements Verordenmg

S. 1905 Nomor 217 juncto S. 1906 Nomor 348) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali. Sejak itu, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan.

Lahirnya suatu produk Undang-Undang dari lembaga parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencirikan bahwa sistem ketatanegaraan sudah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk salah satunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Semangat dari lahirya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang.

Awalnya tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah likuidasi harta kekayaan debitor, pada perkembangannya berubah sebagai sarana reorganisasi bagi debitor perusahaan, dan melindungi debitor individual yang jujur dengan cara membebaskan utang-utangnya ( discharge). Tujuan tersebut tidak termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang semakin melindungi kreditor, karena syarat pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit, namun dalam implementasinya debitor tidak mudah dinyatakan pailit. Fakta tersebut digali dengan menggunakan teori creditors bargain, dan value-based account.

Hal demikian timbul karena diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, berpotensi terjadi kecurangan yang akan dialami oleh Debitor yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia hukum karena konsekuensi logis tidak komprehensifnya syarat pailit, sehingga terdapat celah untuk oknum aparat penegak hukum berbuat curang demi mendapatkan keuntungan yang biasanya dilakukan oleh oknum pengusaha yang ingin memiliki perusahaan yang memiliki utang tetapi masih memiliki asset yang cukup besar dari utangnya, hakim, dan kurator.

Menurut Pakar Tata Negara Yusril Izha Mahendra, Semangat lahirnya Undang-Undang ini untuk memulihkan bank dari krisis 1998 dan melindungi bank dari debitor nakal. Akan tetapi, setelah bank pulih dan kuat, keadaan justru menjadi terbalik. Bank dengan mudah memailitkan debitornya tanpa alasan yang kuat.

Bank langsung memailitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban debitor.

Lalu kurator pun dapat berbuat apa saja untuk melelang harta debitor dan menentukan budel pailit, dan melelang harta debitor dengan harga yang murah.

Menurutnya, mafia hukum yang terdiri dari oknum pengacara, bank, pengadilan niaga,kurator, lembaga lelang, dan pemenang lelang, mencari informasi tentang perusahaan besar yang tengah diincamya. Menurut Yusril Izha Mahendra Mereka mencari tahu, apakah perusahaan yang diincarnya itu mempunyai pinjaman ke bank atau tidak, karena hampir dipastikan semua perusahaan atau pengusaha akan meminjam dana ke bank untuk mendirikan atau memajukan usahanya. Dan setelah mengetahui perusahaan tersebut mempunyai utang, mafia hukum yang terdiri dari unsur-unsur di atas, akan bekerjasama untuk memailitkan perusahaan atau debitor tersebut walaupun masih sanggup membayar.

Kemudian dalam diskusi bertajuk "Kejahatan Perbankan: Konspirasi Mafia Hukum Merampok Nasabah oleh Bank Melalui Kepailitan", di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 9 Agustus 2012. Deputi Bank Indonesia Halim Alamsyah menilai, payung hukum kepailitan dijadikan alat oleh mafia hukum untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan besar. Ada persengkongkolan menjadikan payung hukum kepailitan untuk menguasai perusahaan yang bagus.

Adapun syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". menyatakan bahwa syarat dinyatakannya pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut: Adanya utang. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo. Minimal satu dari utang dapat ditagih. Permohonan peryataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus "menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan " judgement " yang luas seperti pada perkara lainnya.

Permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut ditujukan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hubungan itu maka para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: ''Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum'';

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945'';

4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi ( the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi ( inconstitutional) maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;

5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya ( the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

C. Kedudukan Hukum ( Legal Standing) Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara";

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon Dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan beriakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa ke-lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: "'Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan Iain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihatj uga Lee Bridges, dkk Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995).

5. Bahwa para Pemohon I, II, III dan IV adalah perseorangan warga negara yang memiliki CV Pemuda Mandiri Sejati dengan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 08 Mei 2013, bergerak dalam kegiatan usaha bidang perdagangan Umum dan Percetakan, yang sedang mengembangkan usahanya, berhak dan mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap penerapan Konstitusionalisme. Sehingga pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang dalam pekara ini, haruslah dipandang sebagai perwujudan upaya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme;

6. Bahwa Pendirian Badan Usaha para Pemohon I, II, III, IV adalah berbentuk CV tidak memerlukan formalitas dalam mendirikan suatu CV. Pendirian suatu CV dapat dilakukan secara tertulis, baik dengan akta otentik ataupun di bawah tangan. Pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia bukan mempakan suatu keharusan.

7.Bahwa para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena pemberlakukan ketentuan tersebut menyebabkan hak para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan;

8. Bahwa oleh sebab itu para Pemohon merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seperti yang dimaksudkan pada huruf c Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 telah terpenuhi;

9. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasamya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan kewajiban (lihat: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,66-67). Ketika warga negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses benegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon ( tax payer) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah;

10. Bahwa selanjutnya para Pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

10.1 Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon dalam pengujian ini, maka dapat dipahami telah terjadi kerugian para Pemohon dengan diberlakukannya pasal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ".

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berupa hak asasi".

Kerugian tersebut terkait dengan uraian di atas mengenai kerugian warga Negara/badan hukum dengan gagal terwujudnya nilai-nilai konstitusionalisme;

10.2 Bahwa keberadaan pasal a quo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diuji tersebut, jelas-jelas telah membatasi dan merusak tatanan demokrasi, nasionalisme masyarakat dalam hal melindungi hak-hak warga negara dan bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945;

10.5 Bahwa pemberlakuan pasal a quo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang diuji tersebut telah merugikan hak-hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;

11. Bahwa apabila kewenangan pengujian tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lerabaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik ( good governance).

12. Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45).

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan hubungan hukum ( causal verband) terhadap penerapan Pasal 2 ayat (1) yang dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), UUD 1945;

D. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan manfaat hukum dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.

2. Bahwa asas-asas Undang-Undang Kepailitan pada umumnya adalah:

1) Asas memberi manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor Undang-Undang Kepailitan harus memberikan manfaat bukan saja bagi kreditor tetapi juga bagi debitor. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).

2) Asas putusan peryataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven.

Undang-Undang kepailitan seyogianya memuat syarat bukan hanya debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya, tetapi juga tidak membayar sebagian besar atau lebih dari 50% utangnya.

Apabila debitor tidak membayar hanya kepada satu kreditornya yang tidak menguasai sebagian besar utang debitor sedangkan kepada para kreditor yang lain masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kejadian itu bukan kasus yang harus diperiksa oleh pengadilan niaga, tetapi kasus pengadilan perdata biasa.

3) Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas.

Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor ( creditor meeting). Dipihak lain sekalipun permohonan pemyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri, namun putusan pemyataan pailit itu seyogianya tidak dapat diambil oleh pengadilan tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas kreditor.

4) Asas memberkan keseropatan restrukturisasi utang sebelum diambil putusan pemyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif.

Undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang tetapi haruslah memberikan altematif muara yang lain, yaitu bempa pemberian kesempatan kepada perseroan-perseroan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beriktikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya. Merestrukturisasi Utang utangnya dan menyehatkan perseroannya.

3. UU Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan kreditor, debitor dan stakeholders; tidak berdasarkan kepada filosofi yang melindungi kepentingan debitor solven; tidak membedakan kepailitan bagi perusahaan dan individual meskipun tujuan keduanya berbeda, serta belum memperkenankan discharge untuk kepailitan individual.

4. Discharge juga banyak diakomodasi dalam pembaruan hukum kepailitan perseorangan di negara-negara Eropa pada akhir abad 20 dan awal abad

21. Misalnya Belanda mengenalkan Debt Restructuring for Natural Person.

Pengadilan Negeri dapat memberikan pembebasan utang kepada debitor perseorangan yang beriktikad baik, namun tidak dapat membayar sisa utang-utangnya kepada para kreditornya. Padahal, pada awalnya negara-negara dengan sistem civil law seperti Skandinavia dan Eropa Kontinental lainnya tidak mengakui discharge. Alasannya adalah untuk menegakkan kewajiban kontraktual, yaitu pacta sunt servanda. Pada perkembangan selanjutnya, tujuan hukum kepailitan juga untuk melindungi kepentingan stakeholders.

5. Perlindungan terhadap stakeholders mempuunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan stakeholders dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Sebabnya, berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis.

6. Pergeseran tujuan Undang-Undang Kepailitan di berbagai negara di dunia tersebut, belum dilakukan di Indonesia, misalnya belum adanya pemisahan kepailitan untuk pemsahaan dan perseorangan (individual), dan belum ada mekanisme pembebasan utang. Bahkan, perubahan di Indonesia belum dilandasi dengan suatu filosofi yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Kepailitan (Hikmahanto Juwana, "Hikmah dari Putusan Pailit

AJMI,")-

7. Perlindungan kepentingan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia berpihak kepada kreditor. Persyaratan permohonan pernyataan pailit cenderung melindungi kepentingan kreditor antara lain;

a. Pengertian utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

1) Ketiadaan pengertian utang dalam Faillissementsverordening menunjukkan peraturan ini lebih berpihak terhadap kepentingan kreditor, karena kreditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor. Keadaan tersebut berulang kembali pada masa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya, pengertian utang dalam arti luas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempertegas kembali perlindungan terhadap kepentingan kreditor.

2) Ketiadaan pengertian keadaan berhenti membayar dalam Faillisements-verordening dan pengertian tidak membayar dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka peluang yang luas bagi kreditor untuk mengajukan pemyataan pailit kepada debitor. Selanjutnya ketentuan yang pro kreditor dapat pula diidentifikasi dari tidak adanya pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

3) Sebagai perbandingan, ketentuan persyaratan permohonan pernyataan pailit di Belanda senada dengan ketentuan di Indonesia, yaitu debitor telah berhenti membayar utangnya, dan setidak-tidaknya terdapat lebih dari satu orang kreditor.

4) Untuk menguji apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak, dapat menggunakan dua tes, yaitu cash flow test atau balance sheet test.

Uniform Commercial Code (UCC) menentukan seseorang dianggap insolvent baik dalam keadaan berhenti membayar atau tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh waktu ( equity test) atau insolven sebagaimana yang dimaksudkan dalam Amerika Federal Bankruptcy Law, yaitu balance sheet test. Jerman menggunakan balance sheet test, dan Perancis menggunakan liquidity test.

b. Perluasan pengertian kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan semakin melindungi kreditor.

1) Utang dalam arti luas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadikan setiap pihak yang memiliki piutang dapat mengajukan permohonan pemyataan pailit. Sebagai perbandingan, pada awalnya Undang-Undang Kepailitan Inggris, yaitu the 1570 Act hanya berlaku bagi trader dan merchant 2) Pada 1813, Court for tlie Relief of Insolvent Debtors dibentuk, dan mengenalkan insolvensi sebagai sebuah konsep yang terpisah dari proses kepailitan, dan berlaku bagi bukan pedagang ( non-trader) dengan utang di bawah jumlah tertentu.

8. Selanjutnya Undang-Undang Kepailitan berubah menjadi hukum insolvensi untuk perusahaan ( corporate insolvency law), dan juga mengatur insolvensi bagi bukan pedagang ( non-trading insolvent), Sistem modern dianut oleh Bancruptcy Act 1883.

9. Undang-Undang ini mengatur pemberesan harta debitor dan act as a disincentive to behaviour leading to insolvency. Pada saat yang hampir bersamaan. The Companies ( Winding Up) Act J890 mengatur kemungkinan adanya likuidasi dengan sukarela ( voluntary petition).

10. Kemudian syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempermasalahkan seberapa besar jika asset perusahaannya lebih besar dari pada utangnya, lalu dalam putusan pailit diputuskan oleh putusan pengadilan. Sehingga Pasal 2 ayat

(1) tersebut sering kali dijadikan alat bagi oknum kreditor yang menginginkan pailitnya suatu perusahaan yang masih solvent dengan tujuan mengambil alih asset dari perusahaan yang dipailitkan. Hal demikian dapat dengan mudah terjadi apabila oknum dari kreditor tersebut bermain dengan pihak pengadilan dan kurator untuk mempailitkan perusahaan yang memiliki dua kreditor atau lebih dan sudah jatuh waktu, walaupun perusahaan yang dipailitkan tersebut masih solvent.

11. Adagium Hukum Lex Superiori Derogat Legi Inferiori serta kepentingan Pemohon yang terganggu dengan pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mendorong para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut.

Adapun pada Pasal 2 ayat (1) tersebut berbunyi:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

12. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, belum mampu menjamin kepastian hukum dan melindungi badan usaha yang memiliki utang, namun masih mampu untuk melunasi utang tersebut. Hal demikian dikarenakan tidak diaturnya secara komprehensif syarat pailit suatu perusahaan, karena yang dapat mempailitkan perusahaan tersebut adalah dua kreditor atau lebih dengan pernyataan pailit oleh pengadilan tanpa mempertimbangkan seberapa asset perusahaan.

13. Bahwa pada dasarnya kepailitan dapat diajukan oleh semua jenis kreditor.

Tidak ada batasan mengenai kualifikasi kreditor yang dapat mengajukannya. Sepanjang kreditor tersebut dapat membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih dari satu utang, dan salah satunya telah jatuh tempo, maka secara formil, hakim wajib menyatakan debitor pailit.

14. Bahwa tidak seperti di banyak negara terutama negara-negara yang menganut Cummon Law System, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorang (individu). Ruang lingkup Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang meliputi baik debitor badan hukum maupun debitor orang perorang memang tidak tegas-tegas ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasalnya. Misalnya dari Pasal 3 ayat (5) yang mengungkapkan bahwa;

"Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya Pasal 4 ayat (1) mengemukakan bahwa “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri.”

15. Bahwa Commanditaire Vennootschap atau disingkat CV merupakan salah satu bentuk kerja sama diantara para sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Para sekutu itu pada mulanya merupakan rekan usaha atau mungkin masih satu anggota keluarga. Dengan adanya kerja sama hubungan tersebut telah meningkat menjadi bentuk kesatuan kerja sama yang mempunyai tujuan bersama. CV dapat dipimpin oleh seorang sekutu komplementer atau beberapa sekutu komplementer.

16. Bahwa di dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak luar sedangkan sekutu komanditer mempakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.

17. Bahwa Terdapat perbedaan pertanggungjawaban antara Perseroan Terbatas (PT) dan CV yang telah dinyatakan pailit. Harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi sekutu komplementer dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan.

18. Bahwa syarat pailit menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu, 2 (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo, dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, atas permohonan sendiri atau satu atau lebih kreditor.

19. Bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak mencerminkan asas "Keadilan" debitor, khususnya debitor yang masih memiliki asset lebih besar dari utangnya atau dalam keadaan solven dapat dipailitkan dengan mekanisme yang sangat mudah dan sederhana. Syarat-syarat yuridis yang disebutkan dalam pasal ini apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus ''menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga akan merugikan hak konstitusional debitor yaitu, tidak mendapatkan sebuah kepastian hukum yang adil karena konsekuensi dari keharusan hakim dalam menyatakan pailit, artinya ada suatu kewajiban hakim untuk menyatakan pailit apabila syarat-syarat di dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi tanpa memperhatikan asset debitor yang lebih besar dari pada utangnya, sehingga rasa adil bagi debitor sulit terwujud. Dengan demikian ketentuan pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ".

20. Bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak mencerminkan asas "Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan terhadap Debitor yang masih solven" yang termuat di dalam asas kepailitan, karena Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempermasalahkan apakah debitor masih dalam keadaan solven, sehingga hak konstitusional debitor dirugikan yaitu kerugian terhadap perlindungan harta benda dibawah kekuasaan debitor dapat dengan mudah dikuasai dengan mekanisme pailit yang sederhana, walaupun harta benda debitor lebih banyak dari pada utangnya. Hal demikian tentunya bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya.

21. Bahwa Pasal 2 ayat (1) juga tidak mencerminkan asas "Kelangsungan Usaha", karena ketika debitor dipailitkan potensi untuk debitor melangsungkan usahanya terancam dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), karena asset-assetnya dapat dipailitkan dengan tidak memperhatikan seberapa besar asset debitor dan yang sangat dirugikan khususnya debitor yang belum berbadan hukum, karena tidak ada pemisahan modal harta pribadi, sehingga debitor berpotensi mengalami kerugian hak konstitusionalnya yaitu, perlindungan harta benda debitor tidak terlindungi, hal ini disebabkan oleh konsekuensi dari mekanisme pailit yang sangat sederhana bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1).

22. Bahwa apabila Pasal 2 ayat (1) tidak mencerminkan asas putusan pemyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven, asas kelangsungan usaha dan keadilan, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah Inkonstitusional.

23. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: ''Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berupa hak asasi". karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur mengenai syarat pailit belum mampu memberikan perlindungan pribadi khususnya perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaan debitor. Karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempermasalahkan seberapa besar asset debitor dan seberapa besar utang debitor, sehingga debitor dapat dengan mudah dipailitkan dengan mekanisme yang sederhana apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Ketika debitor dipailitkan debitor terancam kehilangan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, walaupun asset atau debitor lebih besar dan masih dalam keadaan mampu untuk membayar utang-utangnya. Sehingga dalam hal demikian debitor dirugikan hak konstitusionalnya.

24. Bahwa Menurutt H. Nudirman Munir Anggota Komisi III DPR RI, dalam seminar yang yang diselenggarakan pada hari ini Kamis, 23 Mei 2013, Pkl.

14.00 s.d 17.00 di Gedung Utama Lt. 2 Ruang 402 - Universitas Esa Unggul - Kebon Jeru dengan Tema “Mengungkap Konspirasi Mafia Hukum Dalam Kepailitan [Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU]". Dikatakan bahwa sejak disahkan dan berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (disingkat UUK-PKPU) di mana menjadi panggung sejarah mengenai perkara kepailitan di Indonesia, sejalannya waktu dimana perekonomian semakin kompleks dan pembahan paradigma hukum yang cepat dimasyarakat mulai tampak kelemahan-kelemahan yang mungkin dahulu tidak terpikirkan ataupun dikesampingkan namun memiliki dampak yang sangat fatal, dimana terdapat kekosongan hukum dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum, mafia hukum di Peradilan Niaga. Ada beberapa masalah yang hams diperhatikan antara lain:

1) Syarat kepailitan yang terialu sederhana serta tidak relevan lagi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU;

2) Insolvensi adanya di akhir pada saat proses pemberesan harta pailit yang menyebabkan pihak-pihak yang tersangkut sering tidak meugetahui secara pasti berapa harta debitor dan banyak perusahaan yang masih solven dipailitkan.

25. Bahwa Pasal 2 ayat (1) menyebabkan debitor dirugikan hak konstitusionalnya karena harta atau asset debitor yang berada di bawah kekuasaannya dapat dengan mudah berpindah atau dikuasai oleh kreditor dengan mekanisme pailit yang sangat mudah dan sederhana, sehingga akibatnya debitor terancam tidak dapat melangsungkan kegiatan usahanya.

E. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti teriampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;

2. Bukti P-2: Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer

CV. Pemuda Mandiri Sejati;

3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-220.AH.01.07. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

5. Bukti P-5: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004), terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. kedudukan hukum ( legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK;

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh

UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat ( causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki CV. Pemuda Mandiri Sejati, dengan Akta Pendirian Nomor 28, tanggal 8 Mei 2013, yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum dan percetakan, yang mempunyai kepedulian serta perhatian terhadap penerapan konstitusionalisme. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, “ Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Para Pemohon masing-masing selaku pemilik CV. Pemuda Mandiri Sejati yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan umum dan percetakan berhak dan mempunyai kepedulian serta perhatian terhadap konstitusionalisme.

Pengajuan permohonan merupakan perwujudan upaya baik sendiri-sendiri maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam menegakkan konstitusionalisme;

b. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, telah merugikan hak-hak para Pemohon dan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang dijamin UUD 1945;

Menimbang bahwa benar para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, namun setelah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian para Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon. CV. Pemuda Mandiri Sejati yang didirikan dan dimiliki oleh para Pemohon baru saja didirikan sehingga tidak jelas posisinya apakah sebagai kreditor atau debitor. Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, jika pun ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari berlakunya pasal a quo adalah kerugian bagi pihak debitor. Di dalam permohonan para Pemohon tidak terdapat uraian yang jelas dan pasti apakah para Pemohon telah atau akan menjadi pihak debitor yang akan dirugikan oleh pasal a quo. Selain itu, jika pun para Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat atau perseorangan yang berjuang untuk kepentingan publik yang memperjuangkan hak-hak asasi serta hak-hak konstitusionalitas warga tidak ada pula bukti dan penjelasan yang meyakinkan atas hal tersebut sehingga para Pemohon tidak dapat bertindak dengan mengatasnamakan kepentingan publik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon;

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);