Putusan MK 057/PUU-II/2004 — Tidak Dapat Diterima

Putusan MK Nomor 057/PUU-II/2004 — Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Putusan MK 057/PUU-II/2004 | Pasal.id

Tidak Dapat Diterima

Nomor Perkara: 057/PUU-II/2004
Klasifikasi: Demos eratiein; Demokrasi; Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia; Pemilu; Pemilihan Umum; Azas demokrasi; Kedaulatan rakyat; Orde Baru; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Sribintang Pamungkas; Calon independen

Ringkasan Amar

Tidak Dapat Diterima

Jelajahi putusan Pengujian Undang-Undang

P U T U S A N

Perkara Nomor: 057/PUU-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 (1) dan Pasal 10 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: Mulyo Wibisono MSc lamat: JI Selat Makasar C9/17 - Kavling AL, Duren Sawit Jakarta Timur Status: Calon Presiden Republik Indonesia

2. Nama: Dion Bambang Soebroto MBA

Alamat: Jl. Q No.1- Kebun Baru, Jakarta Selatan Status: Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada JJ.Amsstrong Sembiring,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Juli 2004, selanjutnya disebut PEMOHON, surat kuasa mana telah dicabut oleh Para Pemohon dengan surat bertanggal 19 September 2004.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar ahli

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah konstitusi tanggal 08 Juni 2004 dan deregistrasi dengan No.0057/PUU-II/2004 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2004 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa persoalan demi persoalan bangsa yang datang silih berganti diseluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tak lain dikarenakan belum adanya visi dan misi yang sama untuk menyelamatkan bangsa ini. Dimana hampir semua komponen bangsa memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan dalam mencari pembenaran pendapatan khusus dibidang politik, sehinga persatuan dan kesatuan bangsa dan hanya tinggal slogan kosong;

Bahwa dari pengalaman berbangsa dan bernegara dengan sistim demokrasi dan berdasarkan hukum dimana demokrasi sebagai pilar bangsa dan negara yang harus ditegagkanadalah kata yang bermakna sakral setiap warga negara baik yang berasal dari kalangan pemimpin atau rakyat pada umumnya. Sakralitas kata demokrasi identik dengan penguasaan oleh rakyat. Demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “eratein” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Singkatannya demos eratiein atau demokrasi adalah suatu keadaan suatu negara;

Bahwa perlu diperjelas (secara eksplisit) bahwa demokrasi bukan hanya simbol perwakilan atas kedaulatan rakyat yang notabene banyak dipakai partai sebagai legitimasi atau alat untuk mencapai tujuan. Demokrasi hanya benar-benar bisa berfungsi bilamana kekuasaan ada ditangan rakyat. Dengan kata lain kekuasaan atas bangsa dan negara ada pada kedaulatan rakyat itu sendiri. Demokrasi tidak hanya diaplikasikan dari sudut pandang yang terkait dalam berbangsa dan bernegara. Kalau diartikan secara harfiah setiap kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari azas demokrasi tersebut;

Bahwa sebagaimana juga dalam pergaulan Internasional yang dikenal apa namanya Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 21 Ayat

(3) menyatakan: Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah;

Dimana di dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) kehendak ini harus dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih dan dipilih tanpa ada dilanggarnya hak-hak asasi setiap warga negara ".

Kalau kita kembali pada dasar Republik Indonesia (RI), yaitu Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sebagai bangsa besar yang terdiri dari beragam-ragam etnis. suku. bahasa, dan agama serta dipersatukan oleh Tuhan Yang Naha Esa menjadi suatu negara diperjuangkan para pendiri bangsa dengan pengorbanan yang tak teruraikan dengan kata-kata, sepatutnya kita mensyukuri nikmati dan rahmat Tuhan itu dengan cara menyatukan langkah, visi dan misi yang sama. Dan demokrasi yang kita jalani ini tidak mungkin tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni.

Bahwa disinilah dibutuhkan kedewasaan seluruh rakyat Indonesia untuk memposisikan diri sebagai rakyat Indonesia yang ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini melalui tindakan yang arif saling menghargai dan menghormati setiap hak-hak azasi warga negara, sehingga tewujudlah bersama menyongsong hari depan yang cerah bagi negara -bangsa ini.

Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 adalah salah satu penjabaran dari demokrasi. Karenanya seluruh rakyat Indonesia seharusnya bisa melihat konsep pembangunan negara-negara yang akan ditawarkan oleh para kontestan berasal dari partai atau golongan sosial politik serta golongan yang independen. Dari sini bisa diuji apakah azas demokrasi secara murni sudah dipahami dan akan dilaksanakan oleh setiap kontestan. Karena partai atau golongan sosial politik manapun keluar sebagai pemenang, setelah memegang kendali roda pemerintahan tidak akan terlepas dari kepentingan organisasi politiknya. Sebab disinilah letak dari azas demokrasi tersebut: dalam menjalankan tugasnya, baik di MPR/DPR maupun di saat mengendalikan roda pemerintahan, mereka relatif besatu sudah tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat, kan tetapi sebaliknya mewakili organisasi sosial politiknya. Dengan kata lain tidak akan bisa lagi diharapkan untuk mewakili rakyat dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menuju ke cita-cita pendiri negara- bangsa, yaitu pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa dengan menerima hasil Pemilu 2004, maka kerugian dan kesulitan yang lebih besar lagi dan tak terkira akan diderita oleh rakyat, bangsa dan negara ini semakin terpuruk. Karena yang akan tampil mengendalikan roda pemerintahan adalah para tokoh oligopolies partai, yang tidak saja telah terbukti gagal dalam pembawa cita-cita rakyat Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam pembukuan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea 2 (dua) menyatakan "...perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia....

Mengatarkan rakyat Indonesia ke... kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Bahwa selain itu juga mengakibatkan rakyat sengsara, bangsa terpecah ke dalam banyak golongan dan ideologi, serta terpuruk dan terhina di antara bangsa-bangsa didunia. Demikian pula, sekalipun dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dari partai - partai dan tokoh- tokoh partai yang menjalankan roda pemerintahan semacam itulah akan ditampilkan seorang, rakyat demi persatuan tetapi menyiksa rakyat, demi keamanan tetapi menyengsarakan rakyat, demi kesejahteraan tetapi menggusur rakyat, demi keadilan tetapi menciptakan berbagai kerusakan di muka bumi lainnya demi kepentingan Nasional.

Bahwa demokrasi itu identik dengan kedaulatan rakyat.Jadi bukan kedaulatan partai (golongan). Oleh karena itu menegakkan demokrasi sama artinya menegakkan kedaulatan rakyat atau pemimpin rakyat yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat. Inilah yang harus ditumbuh kembangkan agar rakyat yang menggunakan hak pilihnya mendapat kehidupan Iayak sesuai kodratnya sebagai seorang manusia politik zoon politicon. political man), bukan manusia partai.

Bahwa sebelumnya rakyat telah menentukan pemimpinnya yang notabene merupakan partai pilihan dimana kelak ketuanya otomatis menjadi calon Presiden / Wakil Presiden. Dari sana rakyat Indonesia sudah bisa menilai apakah partai yang mencalonkan sangketa sebagai Presiden /Wakil Presiden layak atau tidak. Oleh sebab itu sudah seharusnya ditumbuh kembangkan dalam pembangunan politik, agar rakyat tidak mudah dibodohi oleh janji-janji kosong. Dari konsep tersebut rakyat memperoleh acuan apakah calon tersebut pantas atau tidak dipilih.

Bahwa suatu negara-negara akan menjadi dasar bila pendidikan politik rakyat terus ditumbuh-kembangkan. Hasilnya akan menumbuhkan budaya dan partisipasi politik masyarakat dalam rangka menggunakan hak politiknya.

Bahwa dengan demikian para pemimpin dari partai- partai dapat disimpulkan tidak juga bisa memberikan hasil optimal untuk penegakan demokrasi di negara ini, akhirnya yang ada justru rakyat kecewa karena hasilnya pun ternyata sangat kurang baik;

Bahwa realitas politik empiris sejarah bangsa sejak kemerdekaan 1944, telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankana negara sesuai dengan cita-cita proproklamasi kemerdekaan 1945. Penyimpangan-penyimpangan ini ditunjukkan terutama oleh kenyataan, bahwa kesejahteraan rakyat lahir dan batin tidak terwujud, bahkan semakin memburuk dari hari ke hari. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak terbatas. dari tidak jelas dan tidak pastinya kesepakatan-kesepakatan antara rakyat dan para penyelenggaraan negara yang tertuang di dalam konstitusi yang berlaku selama ini, karena kesepakatan kesepakatan tersebut tidak dibuat dengan sebenar-benarnya oleh dan untuk kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia melainkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat.

Bahwa penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita proklamasi terjadi, bahkan sejak 1945. yaitu dengan berlangsungnya. sistem parlementarian yang sebenarnya jauh dari pengertian rakyat banyak bersanman dengan kediktatoran yang membikin rakyat tidak berdaya sebagai akibatnya. terjadilah berbagai bentuk penjajahan baru oleh penyelenggaraan negara yang pada hakekatnya adalah bangsa sendiri terhadap rakyat Indonesia seluruhnya. Selain itu, masyarakat juga tidak pernah benar benar telah diberi haknya untuk berkualitas para penyelenggaraan negaranya dengan benar, yaitu orang-orang yang benar-benar berkualitas untuk menjalani negara semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, seluruhnya. Rakyat selalu dibodohi dan dikuasai dengan mengharuskan mereka memilih dengan cara yang sudah-sudah ditetapkan dalam sebuah pemilihan yang tidak bebas, tidak jujur, dan dengan informasi yang tidak benar. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diatas sudah saatnya perlu didasari sekarang ini, dan oleh karena itu harus dikoreksi segera dan secara meneyeluruh.

Bahwa koreksi-koreksi telah terjadi beberapa kali selama ini, seperti pada peristiwa 1966/1967 yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru; dan peristiwa 1997/1998 dengan gerakan reformasi yang hanya berhasil memaksa ditaktor Soeharto untuk mundur. Kemudian disadari ternyata masih diperlukan koreksi yang dimaksudkan sebagai koreksi terakhir, yaitu yang akan dilakukan sekarang ini, bertujuan untuk membentuk sebuah Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945, dimana rakyat sejahtera abadi, lahir dan batin serta sejajar dan terhormat diantara bangsa-bangsa didunia ini, disini menunjukan adanya kesalahan atas koreksi dalam peristiwa 1996/1997 yaitu dengan membiarkan rezim Orde Baru yang terbentuk sesudah peristiwa itu berkuasa terus menerus selama lebih dari 30 Tahun dan menjadi adikuasa serta mencederai rakyat dengan kesengsaraan dan pertumpahan darah. Kemudian kesalahan atas koreksi dalam peristiwa 1997/1998 adalah dengan membiarkan orde baru yang adi kuasa itu duduk lagi dalam kolaborasi dengan kekuasaan baru.

Kolaborasi mana melahirkan sebuah rezim yang disebut rezim Neo Orde Baru yang sama sekalitidak berkualitas. Dan yang mengakibatkan kesengsaraan yang lebih berat lagi;

Bahwa sebagai akibat dari penyelewengan-penyelewangan itu pula republik indonesia yang kaya raya ini ini selain rakyat diperlukan secara tidak adil, dimiskan dibodohkan dan dibuat terbelakang juga menanggung hutangyang luar biasa besa, sehingga nyaris rakyat tidak lagi berdaulat karena mulai dikuasai dalam banyak aspek kehidupan rakyat oleh kekuatan-kekuatan adikuasaasing dalam negari yang korup. Aset-aset negara yang berhasil dibangun dengan cucuran darah dan keringat negeri yang korup. Aset-aset negara yang berhasil dibangun dengan cucuran darah dan keringat rakyat baik yang merupakan fasilitas umum menguasai hajat hidup orang banyak maupun aset-aset yang penting dan bermakna strategis bagi negara, telah diajual habis untuk kepentingan dan kekuasaan asing, para konglomerat dalam negari dan oligarkipartai-partai politik. Demikian pula kekayaan alam Indonesia yang kaya raya ini sedikit-demi sedikit telah digerogoti oleh kekuasaan asing dan perampok,dan hampir tidak bersisa bagi kepentingan dan hari depan bangsa.

Pengangguran luar biasa karena ketidakmampuan penyelengggara negara menciptakan lapangan kerja telah menambah besarnya kesengsaraan rakyat, semakin banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mampu bersekolah da, bahkan karena hilangnya kemampuan untuk hidup layak sebagai manusia.

Bahwa penyimpangan-penyimpangan juga disebabkan oleh karena sistem pemilihan untuk memilih para penyelenggara negara lewat pemilihan umum (Pemilu) selama ini, bahkan sejak kemerdekaan para penyelenggara negara benar-benar berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,. Pemilu 1955 telah gagal dalam menyusun sebuah Konstitusi RI oleh rakyat, dan pemilu 1971 ternyata tidak mampu menampilkan pemimpin-pemimpin yang reformis yang telah cukup berjasa memaksa ditactor rezim Orde Baru Nee- Orde Baru inilah terjadi legitimasi penghianatan terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945melalui penyusunan sebuah konstitusi baru lewat amandemen yang antara lain kepartaian yang sangat bertentangan dengan sistem presidensiil dan cita-citaproklamasi 1945;

Bahwa praktek-praktek parlementari selama ini hanya menghasilkan orang-orang yang petualangan dan tidak berkualitas yang tidak jelas asal-usulnya, yang menggunakan partai-partai politik yang sebagai kendaraan politik untuk kepentingan diri dan kelompok akan tetap rezim Neo Orde baru sesuai Pemilu 1999 yang Justru melegitimasi parlementarianisme. Praktek-praktek parlementarian itu diterapkan dalam Pemilu 2004, yaitu dengan menonjolkan partai, pola olligarki kepartaian (partaisme/fraksiisme) dalam parlernen (DPR) dan ketergantungan proses pemilihan presiden pada pola oligarki itu, serta maraknya kalisi-koalisi partai di antara calon-calon presiden dan wakil Presiden. Kekacauan yang terjadi pada Pemilu 2004 yang memilih anggota legislatif / perlemen yang baru saja berlalu berdasarkan amademen konstitusi itu, menunjukkan kegagahan sistim Pemilu.

Bahwa kegagalan demi kegagalan sejak Pemilu 1955 tersebut, selain merupakan hasil penyimpangan dan penghianatan negara selama juga herlangsung karena rakyat Indonesia telah dikondisikan dalam situasi tidak berdaya, tidak cerdas, dan tidak bebas. Rakyat pemilih telah dipaksa sekedar memilih sesuai dengan selera dan hasil rekayasa penyelenggara negara. Rakyat juga diberi informasi yang keliru agar memilih oleh penyelenggara negara yang ingin berkuasa terusmenerus. demikian pula media masa yang dikuasai oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan dengan menjadi corong penguasa dan para elit partai. baaik di jaman rezim Orde Baru maupun rezim Neo Orde Baru, media masa ternvata hanya menyampaikan potret-potret tentang kekuasaan dan mereka sedang, berkuasa, bukan potret-potret tentang kerakyatan dan para formis vang membawa rakyat kepada misi menuju sebuah Indonesia yang rakyatnya sejahtera lahir dan batin. Sebagai akibatnva, rakyat selalu keliru memilih dan yang mementingkan kelompoknya sendiri yang partisan. Sebagai akibat selatjutnya, srcara pelaln-pelan dan pasti, negara sedang kepada kehancuran.

1. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengnjian undang -undang terhadap Undang -Undang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguat prinsip-prinsip Negara Hukum Prof..Jimly Asshiddiqy d a l a m tulisannya yang berjudul " Judicial Review", menjelaskan hakikat pengujian Undang-undang, sebagai berikut: ".. judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakrrn prinsip checks dan balances berdasarkan sistem pemisahan kekusaan negara yang dapat dipercaya dapat Iebih menjamin perwujudan gagasandemokrasi dan cita-cita negara hukum- rechstaat maupun rule of !aw)" (Dictum, Edisi l, 2002).

2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain menjadi " guardian dari constitusionalright" setiap warga negara Indonesia. Mahkanlah Kosntitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hokum setiap warga Negara;

3. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causa verband) disahkan Undang-undang pemilihan Presiden dan Wakil presiden menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (10 undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Pasal 51 ayat (1) menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hokum adapt sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pengembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan Hukum Publik atau Privat;

d. Lembaga Negara;

4. Bahwa Para Pemohon adalah calon Presiden dan Wakil Presiden yang secara langsung maupun tudak langsung dirugikan hak konstitusionalnya karena keberlakuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

5. Bahwa Para Pemohon memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak lagi kemanusiaan; kolektif untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi di Negara Republik Indonesia. Hak-hak Para Pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

6. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mempunyai hak hidup sejahtera lahir dan batin, seperti dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

7. Bahwa menurut pembukaan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia: “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut melaksanakan ketertiban dunia …”

8. Bahwa lembaga Para Pemohon sebagai organisasi non- pemerintah, sudah diakui memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk hak-hak asasi warga negarr. Demokrasi, penegakan hukum dan transparansi informasi publik yang berkeadilan.

9. Bahwa Para Pemohon adalah anggota masyarakat yang dalam pergaulan di lingkungannya peduli terhadap kepentingan masyarakat banyak.

II. FAKTA-FAKTA PERISTIWA

Masalah Prosedur Persetujuan Dlewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pemilu Presiden Wakil Presiden menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Bahwa secara formil prosedur persetujuan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR. DPR. DPRD. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5) jo.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Republik Indonesia /1//2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.1.Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai pembentuk Undang-Undang wajib memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan memhentuk Undang-Undang.., 1.2 Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No.4 Tahun 1999 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas. Pasal 33 ayat (2) huruf a menyatakan: " D e w a n Perwakilan Rakyat Indonesia mempunyai tugas dan wewenang; bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang sementara Pasal 33 ayat (5), menyatakan: “Pelaksanaan Sebagaimana vang dimaksud ayat (2) (3). dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR:

1.3 Dengan demikian, Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang No. 4 Tahun 1999 seta Peraturan Tata Tertib DPR Rl merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat

(1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tugas dan kewenangan DPR RI untuk membentuk Undang-undang;

Tentang Hak Warga Negara dan Norma Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahwa Pasal 28 I ayat (5) menyatakan:" untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia seusai dengan negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak-hak asasi dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak-hak asasi manusia dijamin, diatur. dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

3. Bahwa pada 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia telah mensahkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, dimana dalam Konsideran. Menimbang huruf d, dinvatakan " bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjujunjung tingi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya...” Selanjutnya Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain dan hukum internasional hak asasi manusia... "

Putusan MK 057/PUU-II/2004 — Tidak Dapat Diterima

Putusan MK 057/PUU-II/2004 — Tidak Dapat Diterima

Ringkasan Amar

II. FAKTA-FAKTA PERISTIWA

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya

Putusan MK 057/PUU-II/2004 — Tidak Dapat Diterima

Putusan MK 057/PUU-II/2004 — Tidak Dapat Diterima

Ringkasan Amar

Pembukaan

II. FAKTA-FAKTA PERISTIWA

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya