Putusan MK 055/PUU-II/2004 — Ketetapan

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu menetapkan hal hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo.

2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara R.I. l945.

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah melakukan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945, hal mana menurut hukum adalah merupakan salah satu kewenangan Mahkamah sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon a quo.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warganegara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Menimbang bahwa oleh karenanya untuk mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang, maka orang atau pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjelaskan:

a. Kualifikasi Pemohon yang bersangkutan, apakah sebagai perorangan warganegara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum privat atau sebagai lembaga negara;

b. Kerugian akan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diderita dalam kualifikasi dimaksud.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai perorangan dalam kedudukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pelopor Kabupaten Merauke, dengan putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 01/Pid.S/2004 telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas dakwaan melanggar Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 138 ayat (3) UU Pemilu, putusan dimaksud menurut Pasal 133 ayat (2) tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi karena Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan. Undang-undang a quo, menurut Pemohon, merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai terdakwa, karena aturan undang-undang a quo melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD 1945 yang melindungi hak asasi Pemohon.

Menimbang bahwa Pasal 133 ayat (1) tersebut yang tidak memperkenankan diajukannya banding dan/atau kasasi terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan, adalah merupakan undang-undang yang secara langsung mengenai hak-hak Pemohon sebagai terdakwa yang didalilkan bertentangan dengan konstitusi, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional sebagaimana disebut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003. Oleh karena itu, Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sehingga Mahkamah harus mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pokok Perkara.

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah benar Pasal 133 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang mengatur dan melindungi hak atas persamaan kedudukan dalam hukum, kepastian dan perlakuan yang sama, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

2. Apakah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur prosedur acara banding terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara cepat, merupakan aturan hukum acara yang juga mengikat putusan-putusan pengadilan dalam perkara cepat dalam undang-undang lain.

3. Apakah aturan Pasal 133 ayat (3) UU Pemilu dapat dipandang sebagai lex specialis terhadap aturan Pasal 205 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang bahwa Pasal 133 ayat (1) yang menentukan bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran yang ancamannya tidak melebihi 18 bulan penjara, dan putusan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya final tidak memberi kesempatan bagi Pemohon sebagai terdakwa untuk memperoleh pendapat pembanding ( second opinion) dalam pemeriksaan tingkat banding, berbeda dengan terdakwa dalam perkara cepat pelanggaran lalu lintas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205 KUHAP dan Pasal 211 ayat (5) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal tersebut oleh Pemohon dipandang sebagai diskriminasi yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat

(1) dan Pasal 28I ayat (2).

Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga Mahkamah harus juga memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut yang telah diterima oleh Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-undang No.

39 Tahun 1999 memberi definisi diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang dijabarkan dalam Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);

Menimbang bahwa akan tetapi pengertian diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang berbeda atas dasar ras, suku, agama, keyakinan politik, bahasa, jenis kelamin dan lain-lain, yang sesuai pula Pasal 2 Bagian II ayat (1) ICCPR sehingga oleh karenanya pembedaan perlakuan terhadap Pemohon sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) jo Pasal 138 ayat (3) jo Pasal 133 ayat (1) UU Pemilu merupakan pengaturan yang bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari pengaturan yang bersifat umum yang dapat dibenarkan oleh sistem hukum karena adanya sifat-sifat yang berbeda dari aturan yang bersifat umum tersebut.

Menimbang bahwa Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar, maka pengakuan dan perlindungan atas hak asasi tersebut tidak bersifat mutlak, akan tetapi pembatasan tertentu dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis”.

Menimbang bahwa meskipun diakui dalam menentukan penyimpangan dari Pasal 205 KUHAP yang dipandang sebagai aturan hukum acara yang mengatur hak seorang terdakwa untuk mengajukan banding dalam perkara-perkara pidana cepat, terdapat inkonsistensi dalam menetapkan kategori perkara cepat dan perkara ringan yang dikenal dalam sistem hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan mana tampak bahwa pembuat undang-undang tidak memiliki satu parameter tertentu sebagai tolok ukur yang diperlakukan secara umum, yang dipandang sebagai satu kelemahan sehingga secara tidak seimbang ternyata justru terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sebagai perkara cepat diberi kesempatan upaya banding kalau penghukuman menyangkut perampasan kemerdekaan, dan di lain pihak perkara tindak pidana pemilu yang diancam maksimum penjara 18 bulan, upaya hukum demikian tidak tersedia. Akan tetapi, Mahkamah berpendapat oleh karena sifat tindak pidana Pemilu yang membutuhkan penyelesaian secara cepat, pengaturan mana terkait dengan agenda ketatanegaraan yang memerlukan kepastian hukum, pengaturan khusus yang demikian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan

UUD 1945.

Menimbang bahwa lagi pula Mahkamah berpendapat jika benar telah terjadi kesalahan yang mencolok dalam menerapkan Pasal 138 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (3) UU Pemilu yang menurut Pemohon dirinya mendapat undangan untuk melakukan kampanye dialogis sehingga unsur-unsur Pasal 138 ayat (3) tidak terbukti secara sah, maka perlindungan hukum terhadap Pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya karena penerapan hukum yang didalilkan menunjukkan kekhilafan hakim dan kekeliruan (rechterlijke dwaling) yang nyata, masih dapat diperoleh melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang berwenang memperbaiki kekeliruan putusan yang telah berkekuatan tetap (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP), karena terhadap putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak diperbolehkan untuk diajukan banding dan kasasi adalah sebagai upaya hukum biasa, akan tetapi upaya hukum luar biasa tetap terbuka dalam hal terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang demikian sebagaimana didalilkan telah terjadi dalam putusan No.01/Pid.S/2004/PN.MRK a quo.

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga oleh karenanya harus ditolak.

Memperhatikan Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat berbeda.

Menimbang bahwa terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan SH, memberikan pendapat berbeda sebagai berikut:

Pembatasan upaya hukum banding terhadap Pemohon sebagai terdakwa dalam perkara No. 01/Pid.S/PN.MRK yang didakwa melanggar Pasal 138 ayat (2) jo.

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilu, karena adanya ketentuan Pasal 133 ayat (1) yang menetapkan tidak diperkenankannya memohon banding atau kasasi atas putusan penghukuman pelaku yang melanggar ketentuan yang diancam pidana kurang dari 18 bulan, merupakan masalah yang sangat penting untuk dipertimbangkan, karena hal itu menyangkut prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yaitu prinsip non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Meskipun diakui bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur klasifikasi perkara biasa, singkat dan cepat dan dipandang merupakan aturan yang berlaku umum dalam hukum acara pidana, mengenal pengecualian sebagai lex specialis yang memberikan pengaturan secara berbeda atas hak seorang terdakwa yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang dikategorikan perkara cepat atau ringan, akan tetapi pembedaan tersebut haruslah didasarkan kriteria atau tolok ukur yang berlaku secara umum untuk perkara yang sejenis baik dalam undang-undang yang sama maupun dalam undang-undang yang berbeda.

In casu dalam perkara a quo, pengaturan secara khusus yang dilakukan untuk tindak pidana pemilu yang tidak memperkenankan banding, tidak didasarkan pada satu ukuran yang masuk akal dan wajar, oleh karena ancaman hukuman maksimum terhadap tindak pidana pemilu yang kurang dari 18 bulan penjara tidak diperkenankan banding, sedang kriteria dalam aturan umum menyatakan kalau hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana perkara cepat yang diancam dengan pidana maksimum 3 bulan penjara dan atau denda ternyata berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding. Di lain pihak Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dalam Pasal 45A ayat (2) membatasi upaya kasasi bagi terdakwa yang dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda. Hal mana telah menunjukkan lebih jauh tidak adanya parameter yang digunakan dalam melakukan pembatasan upaya hukum terhadap putusan-putusan perkara pidana yang dijatuhkan pengadilan. Prinsip persamaan hukum dapat dikatakan telah dilanggar dalam hal yang demikian jikalau pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan pada ukuran yang objektif dan masuk akal untuk membenarkan pembedaan yang dilakukan, hal mana akan selalu dinilai dari maksud dan tujuan dilakukannya pembedaan tersebut. Perbedaan perlakuan demikian harus konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga jika kepastian hukum yang ingin dicapai secara cepat sebagai tujuan, maka harus dilakukan secara proporsional dan konsisten sehingga cukup layak untuk membenarkan dikesampingkannya asas persamaan dan non-diskriminasi sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh Konstitusi. Diskriminasi yang diatur dan dilarang baik dalam instrumen HAM nasional maupun instrumen HAM internasional yang didasarkan atas suku, ras, bahasa, status sosial dan alasan-alasan lainnya, tidak bersifat limitatif, tetapi dasar diskriminasi tersebut dapat terjadi berdasar penggolongan lain secara masuk akal, misalnya kelompok orang-orang yang melakukan tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, seperti halnya yang diajukan Pemohon.

Pembenaran atas dilakukannya pembedaan perlakuan dalam perlindungan hukum, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan kebebasan yang asasi hanya berdasarkan kebutuhan untuk adanya kepastian hukum secara cepat, dipandang tidak seimbang dan dipandang melanggar prinsip proporsionalitas yang telah dikemukakan diatas, sehingga meskipun pembatasan hak dan kebebasan asasi dapat dibenarkan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, akan tetapi pembatasan yang dilakukan dalam Pasal 133 ayat (3) UU Pemilu tidak proporsional dilihat dari pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang juga perlu dilindungi dan dihormati. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan pembatasan upaya hukum tersebut tidak dapat menghilangkan perlindungan hukum terhadap ancaman kebebasan dan hak asasi manusia dalam bentuk second opinion dalam pemeriksaan banding yang akan menilai secara juridis putusan pengadilan tingkat pertama sebagai satu bentuk pengawasan terhadap kekeliruan atau kesalahan dan kesengajaan yang mungkin timbul.

Meskipun tidak semua pembedaan perlakuan dianggap sebagai bertentangan dengan konstitusi khususnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat

(1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka dengan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas kami berpendapat bahwa Pasal 133 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, sehingga oleh karenanya seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pleno yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari: Jumat tanggal 3 September 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari K a m i s tanggal 21 Oktober 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H selaku Ketua merangkap Anggota didampingi oleh Prof. Dr. H.M Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LLM.,

H. Achmad Roestandi, SH., Dr. Harjono, SH., MCL, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H, MS, I Dewa Gede Palguna, SH, MH, Maruarar Siahaan, SH, Soedarsono, SH masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Teuku Umar, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

K E T U A

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LLM.

Ttd

ttd

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. Harjono, S.H, MCL.

ttd

ttd

Prof.H.A.Mukthie Fadjar, SH, MS I.D.G. Palguna, S.H, MH

ttd

ttd

Maruarar Siahaan, SH.

Soedarsono, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Teuku Umar, SH, MH