Putusan MK 52/PUU-XXIV/2026 — Dikabulkan Sebagian

Putusan MK Nomor 52/PUU-XXIV/2026 — Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

DUDUK PERKARA

[2.1]

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 2 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 2 Februari 2026 dengan Nomor 52/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 23 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”);

1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) yang menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”);

1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang berbunyi:

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas “Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.”

Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 “Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.”

Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 “Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan.” terhadap UUD NRI 1945:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

2. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara.”;

2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;

2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;

2.4. Bahwa Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD NRI 1945 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (Bukti P-4) yang berprofesi sebagai dosen terdaftar dengan Nomor Induk Dosen Nasional: 0416059010 di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains dan Teknologi (“Kemendiktisaintek”) (vide Bukti P-5). Pemohon juga merupakan pembayar pajak, sehingga berhak mendapatkan manfaat dari anggaran negara (vide Bukti P-8). Faktanya, telah terbukti selama ini Pemohon memiliki legal standing untuk memperjuangkan kesejahteraan dosen di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Dosen melalui Putusan MK No.24/PUU-V/2007 juga telah dengan jelas dan terang-benderang (clara et clara) memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Faktanya, honor Pemohon sebagai dosen sangat kecil, yaitu hanya ratusan ribu Rupiah (vide Bukti P-6). Honor kecil tersebut dapat dimaklumi karena perguruan tinggi berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi wajib berprinsip nirlaba. Demi memperluas akses pendidikan kepada masyarakat, maka dengan prinsip nirlaba tidak terdapat komersialisasi atas pendidikan. Namun, yang dikorbankan adalah tenaga pendidik seperti dosen. Honor Pemohon diberikan kecil demi memperluas akses pendidikan melalui pembelajaran daring sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) huruf b UU 12/2012;

3. ALASAN PERMOHONAN

Permohonan Provisi 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 63 PMK 7/2025 yang menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.” maka, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan provisi dan memberikan Putusan Sela;

3.2. Bahwa permohonan provisi ini didasari kepada berita nasional yang menyatakan pada pokoknya Adies Kadir telah ditetapkan menjadi hakim konstitusi dari usulan DPR, sebagaimana dalam berita:

Judul: “Jadi Hakim MK, Adies Kadir Akan Diganti Anaknya di DPR” Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260129160609-32-1322455/jadi-hakim-mk-adies-kadir-akan-diganti-anaknya-di-dpr. Diakses pada 01 Februari 2026 pukul 10:41 WIB) 3.3. Bahwa salah satu objek yang diuji dalam permohonan ini adalah UU APBN 2026 yang diundangkan pada 22 Oktober 2025 ( vide Bukti P-2). Berdasarkan fakta yang sudah diketahui umum, Adies Kadir sebelum ditetapkan menjadi hakim konstitusi merupakan wakil ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, telah menjadi fakta umum bahwa Adies Kadir dapat diduga terlibat dalam pembahasan UU APBN 2026 yang menjadi objek pengujian. Fakta ini didapatkan dari berita:

Judul: “DPR mengesahkan hasil pembahasan postur RAPBN 2026” Yang dikatakan:

“Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Kamis, mengatakan hasil pembahasan RAPBN dan RKP 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN 2026.”

(Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4988933/dpr-mengesahkan-hasil-pembahasan-postur-rapbn-2026 diakses pada 19 Februari 2026 pukul

11:51 WIB)

Meskipun keputusan DPR bersifat kolektif, tetapi dengan kedudukannya sebagai wakil ketua DPR dan keterlibatannya dalam rapat – rapat di DPR, tidak dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh sama sekali;

3.4. Bahwa selain itu terdapat pemberitaan di media nasional yang berjudul:

“Adela Kanasya Adies, Anak Adies Kadir Calon Pengganti Bapaknya di DPR” (sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/01/31/08533231/adela-kanasya-adies-anak-adies-kadir-calon-pengganti-bapaknya-di-dpr diakses pada 01 Februari 2026 pukul 10:55 WIB);

3.5. Bahwa dikarenakan terdapat hubungan sebab – akibat secara langsung antara produk yang diuji dengan hakim terkait, maka dengan berdasar kepada Kode Etik Hakim Konstitusi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang menegaskan:

3. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon;

2. Menyatakan Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak disertakan dalam proses pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, hingga putusan dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dan biaya selain komponen utama pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”;

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Biaya komponen utama pendidikan antara lain gaji pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan biaya selain komponen utama pendidikan antara lain program makan bergizi, transportasi peserta didik, dan fasilitas penunjang lainnya.”;

4. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi.”;

[2.2]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Salinan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Bukti P-2: Fotokopi Salinan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144);

3. Bukti P-3: Fotokopi Salinan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bukti P-4: Fotokopi Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

5. Bukti P-5: Fotokopi Salinan Kartu Nomor Induk Dosen Nasional atas nama Pemohon;

6. Bukti P-6: Fotokopi Tangkap Layar/ Screenshot transfer honor Pemohon sebagai dosen;

7. Bukti P-7: Fotokopi Tangkap Layar/ Screenshot Surat Kemenag Nomor 85/SJ/KU.00.2/01/2026 dari media sosial;

8. Bukti P-8: Fotokopi Salinan Kartu NPWP atas nama Pemohon;

9. Bukti P-9: Fotokopi Salinan Surat Tugas Nomor 502/ST/UB/XI/2025 tertanggal 10 November 2025 kepada Pemohon untuk memberikan keterangan sebagai ahli serta Keterangan Ahli berjudul “ Konsep Prioritas Dalam Sistem Normatif”;

10. Bukti P-10: Fotokopi Notifikasi penolakan draft jurnal Pemohon berjudul “ Artificial Intelligence for Mandatory Halal Certification in Indonesia”;

11. Bukti P-11: Fotokopi Salinan ARPK Nomor 277/PUU/PAN.MK/ARPK/12/2025 tertanggal 29 Desember 2025;

12. Bukti P-12: Fotokopi Salinan penelitian berjudul “ Nutritional Influences on Cognitive Function: Mechanism of Suspecptibility” karya E.Leigh Gibson dan Michael W. Green;

[2.3]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KETERANGAN DPR RI

A. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum ( legal standing) Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) dalam pengajuan materiil UU 17/2025 dan UU 20/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

B. PANDANGAN UMUM DPR RI

1. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan berbangsa adalah salah satu upaya yang ditempuh dengan cara penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan nasional merupakan mandat konstitusional yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen utama pembentukan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing nasional dalam menghadapi dinamika global. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus dilaksanakan secara komprehensif, terencana, dan berkelanjutan, termasuk melalui kebijakan operasional yang mendukung terpenuhinya hak setiap warga negara atas pendidikan yang bermutu.

2. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) dimensi penting, yaitu: dimensi hak asasi warga negara atas pendidikan yang berkualitas dan dimensi kewajiban negara untuk menyediakan pembiayaan yang memadai melalui mandatory spending 20% (dua puluh persen). Dengan demikian, pemenuhan akses pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas penyelenggaraan dan dukungan anggaran yang memadai.

3. Mandat konstitusi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam dua undang-undang, yaitu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. UU 20/2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Materi muatannya mencakup beberapa hal, antara lain tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta didik, standar nasional pendidikan, pendanaan pendidikan, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-undang tentang APBN merupakan instrumen hukum operasional yang menjamin realisasi mandatory spending 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan serta menjadi dasar pembiayaan berbagai program pendidikan nasional.

4. Dari perspektif materi muatan, UU 20/2003 memberikan kerangka normatif dan sistematis, sedangkan UU tentang APBN memberikan kerangka operasional dan fiskal dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kedua undang-undang tersebut merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan secara komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Komitmen negara ini untuk mendudukkan pendidikan sebagai investasi konstitusional bangsa, dan setiap kebijakan operasional yang mendukungnya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang kuat, akuntabel, dan berkelanjutan.

C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. DPR RI terlebih dahulu akan menyampaikan keterangan mengenai pokok permohonan dengan mengacu pada rapat pembahasan dalam rangka pembentukan UU 20/2003 dan UU 17/2025 khususnya mengenai alokasi anggaran pendidikan dan pendanaan program makan bergizi, sebagai berikut:

a. Awal pembentukan UU 20/2003 menggunakan nomenklatur Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI yang menerapkan paradigma baru dalam reformasi pendidikan, yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi manajemen dan akademik. Berdasarkan penjelasan pengusul yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 27 September 2001, Anggota Komisi VI DPR RI selaku pengusul mengutarakan bahwa salah satu pokok substansi usul perubahan dalam sistem pendidikan nasional adalah mengenai dana pendidikan. Terdapat korelasi positif antara mutu output pendidikan dengan dana pendidikan sehingga dalam RUU diusulkan supaya sektor pendidikan diarahkan untuk memperoleh alokasi anggaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran nasional.

Ini merupakan kewajiban konstitusional negara untuk membiayai keperluan pendidikan warga negaranya guna mencerdaskan bangsa.

Usulan tersebut disetujui oleh seluruh fraksi sehingga terdapat rumusan baru dalam RUU untuk menetapkan alokasi pendanaan pendidikan sebesar 20% dari anggaran nasional. Rumusan tersebut untuk memastikan bahwa alokasi dari anggaran nasional memenuhi kewajiban konstitusi yang digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan warga negara.

b. Sehubungan dengan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN T.A.

2026, komisi terkait melakukan pembahasan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya masing-masing, antara lain:

1) Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada tanggal 27 Agustus 2025 dilakukan pembahasan RKA Kemendiktisaintek dalam tahun anggaran 2026. Terhadap pagu anggaran Kemendiktisaintek pada RAPBN T.A 2026, Komisi X DPR RI memberikan catatan, antara lain, bahwa kenaikan anggaran pendidikan harus memiliki dampak langsung kepada pengembangan perguruan tinggi, khususnya melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta, peningkatan jumlah sasaran penerima KIP Kuliah, dan perlu dirumuskan program afirmasi untuk daerah 3T, khususnya untuk peningkatan APM dan APK perguruan tinggi, termasuk KIP Kuliah.

III. KESIMPULAN DPR RI

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. UU 20/2003 secara tegas menempatkan sistem pendidikan nasional sebagai keseluruhan komponen pendidikan yang saling terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tiap komponen penyelenggaraan pendidikan memiliki kedudukan yang sama pentingnya, yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, saran dan prasarana, dan evaluasi pendidikan.

b. Kewajiban mandatory spending merupakan pembatasan terhadap minimal alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, bukan pembatasan mengenai rincian peruntukannya. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif melalui mekanisme penyusunan APBN dan APBD.

c. DPR RI memiliki hak budget sebagai bentuk kontrol lembaga legislatif terhadap kewenangan konstitusional yang dimiliki Presiden untuk merencanakan program dan anggaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan setiap tahun melalui rancangan APBN yang diajukan kepada DPR RI. Terhadap rancangan APBN dari Presiden, DPR RI melakukan serangkaian prosedur melalui rapat-rapat baik di Badan Anggaran maupun seluruh Komisi dalam rangka pembentukan undang-undang tentang APBN.

d. Untuk tahun anggaran 2026, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah melaksanakan proses pembahasan yang bertahap dan berjenjang atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 serta telah mendapat persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna tanggal 23 September 2025. Oleh karenanya UU 17/2025 secara sah telah menjadi landasan fiskal utama pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pembelanjaan anggaran tahun 2026.

e. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tidak hanya melekat kepada Kementerian/Lembaga tertentu yang menjalankan urusan penyelenggaraan pendidikan/ executing agency, melainkan kepada Kementerian/Lembaga lain yang juga turut menjalankan program pendidikan ataupun program yang berkaitan dengan pendidikan.

f. Pendanaan Program Makan Bergizi dalam Anggaran Pendidikan merupakan konsekuensi logis mengingat salah satu target manfaat Program Makan Bergizi ialah peserta didik. Dalam perspektif sistem pendidikan nasional, pemenuhan kondisi fisik dan kesehatan peserta didik memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, Program Makan Bergizi merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan kesiapan fisik peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

IV. KETERANGAN TAMBAHAN

Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 14 April 2026, DPR RI memberikan Keterangan Tambahan sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengalokasian pendanaan Program Makan Bergizi dalam Anggaran Pendidikan dalam APBN T.A. 2025 dan T.A. 2026, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, Program Makan Bergizi sejatinya dirancang sebagai program yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, unggul, serta berdaya saing.

Dalam memastikan pembangunan SDM tersebut dapat terwujud sebagai investasi bagi kemajuan masa depan bangsa, pelaksanaan Program Makan Bergizi harus mampu mencakup seluruh peserta didik, ibu hamil, maupun ibu menyusui tanpa terkecuali. Dengan besarnya cakupan penerima manfaat dari Program Makan Bergizi, tentunya hal ini akan berkorelasi dengan kebutuhan anggaran yang cukup untuk memastikan penyelenggaraan program tersebut dapat menyasar seluruh target penerima manfaat sebagaimana yang telah direncanakan.

b. Pemerintah merencanakan pelaksanaan Program Makan Bergizi secara gradual dan bertahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, di mana pada tahun 2029 Program Makan Bergizi direncanakan akan terlaksana secara penuh untuk seluruh penerima manfaat, dengan target sebesar 92,78 juta jiwa. Artinya, pelaksanaan Program Makan Bergizi akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga mencapai seluruh target penerima manfaat pada tahun 2029, beriringan dengan proses pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai wadah penyaluran makan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

c. Penyelenggaraan Program Makan Bergizi pada tahun 2025 ditargetkan untuk 17,89 juta jiwa dengan jumlah SPPG sebanyak 5.000 unit. Untuk itu, pendanaan bagi Program Makan Bergizi untuk peserta didik dianggarkan sebesar Rp 56,8 triliun dalam APBN T.A. 2025 ( vide Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025).

d. Setelah Program Makan Bergizi dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pendanaan melalui APBN T.A. 2025, DPR RI memahami bahwa telah terjadi perubahan kebijakan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi tersebut dengan mempercepat pemenuhan target. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI pada Senin, tanggal 8 September 2025, dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut disampaikan adanya rencana untuk melakukan percepatan terhadap target pelaksanaan Program Makan Bergizi, dengan sasaran mencapai pemenuhan makan bergizi bagi 82,9 juta penerima manfaat pada kuartal IV 2025. Selain itu, ditargetkan pula bahwa pada Desember 2025 telah terbentuk 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

[2.4]

Menimbang bahwa untuk memperkuat Keterangannya, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.H., M.Si., CPM yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2026 serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026, pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.H., M.Si., CPM Perkenankan saya, Cecep Darmawan, Guru Besar dan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, menyampaikan keterangan sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026.

Keterangan yang saya sampaikan dalam persidangan ini didasarkan pada perspektif ilmu pendidikan, hukum pendidikan, kebijakan pendidikan, serta berbagai hasil penelitian ilmiah dan praktik internasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terdapat beberapa pokok persoalan yang berkaitan dengan kedudukan Program Makan Bergizi dalam anggaran pendidikan, hubungan antara pemenuhan gizi peserta didik dengan tujuan pendidikan nasional, serta implikasi kebijakan anggaran pendidikan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu, sesuai dengan bidang keahlian saya, keterangan yang akan saya sampaikan tidak akan terlepas dari beberapa isu yang menjadi pokok pengujian dalam perkara a quo, antara lain:

1. Anggaran Makan Bergizi dalam perspektif hukum pendidikan, khususnya terkait hubungan antara amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan, pengaturan pendanaan pendidikan dalam peraturan perundang-undangan, serta posisi Program Makan Bergizi dalam sistem pembiayaan pendidikan nasional.

2. Pendidikan sebagai suatu sistem yang holistik, yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan gizi, memiliki keterkaitan dengan keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

[2.5]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 April 2026, serta menyerahkan keterangan tambahan bertanggal 29 Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2026, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Perkara 52/PUU-XXIV/2026

a. Bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak memiliki batasan normatif yang jelas mengenai komponen utama pendidikan yang seharusnya dibiayai oleh alokasi 20% APBN.

b. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dan Penjelasannya memberikan ruang untuk menggerus anggaran Pendidikan dan melanggar prinsip moral, sehingga sifat open legal policy dan eenmalig dari norma tersebut gugur. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat

(3) UU APBN 2026 dan Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Dalam perkara a quo ini, izinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon. Menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang dimohonkan dengan alasan sebagai berikut:

A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yang meliputi:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka harus dibuktikan bahwa:

a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji.

Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, Nomor: 010/PUU-III/2005, dan Nomor 11/PUU-V/2007 yang pada pokoknya menyatakan, dikutip:

“Menimbang bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, untuk menetapkan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah dipenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif yaitu:

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG

DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Landasan Filosofis Bahwa landasan filosofis pembentukan UU APBN 2026 dan UU Sisdiknas berpijak pada amanat alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yakni komitmen negara untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa" dan "memajukan kesejahteraan umum". Pengelolaan APBN pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan rakyat yang dikelola secara sistematis untuk mencapai tujuan bernegara tersebut. Secara filosofis, pendidikan tidak dimaknai secara sempit sekadar sebagai proses transfer pengetahuan di ruang kelas, melainkan proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (holistik) yang mencakup kesiapan kognitif, afektif, dan fisik. Dalam kerangka tersebut, APBN Tahun Anggaran 2026 dirancang sebagai instrumen fiskal untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan melalui penganggaran yang mendukung pendidikan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, instrumen fiskal melalui UU APBN 2026 hadir untuk menjamin ketersediaan sumber daya termasuk intervensi gizi sebagai prakondisi kecerdasan anak didik guna merealisasikan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas, sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas. Rasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (selanjutnya disingkat MBG) menjadi bagian dari anggaran pendidikan didasarkan pada fakta bahwa program ini merupakan wujud investasi terhadap peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan gizi siswa, karena kecukupan gizi merupakan prasyarat fundamental bagi optimalisasi proses belajar dan perkembangan kecerdasan peserta didik.

Pemenuhan nutrisi ini terbukti memiliki dampak langsung terhadap peningkatan konsentrasi, daya ingat, dan performa akademik peserta didik.

Dengan demikian, secara legal dan teknokratis, program ini diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar-mengajar, bukan sekadar program bantuan sosial atau pemberian makan semata. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan salah satu perwujudan usaha sadar dan terencana negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 serta sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.

Konsep ini sangat selaras dengan praktik terbaik ( best practices) dan konvensi global di berbagai negara, yang telah membuktikan bahwa intervensi gizi di sekolah adalah pilar penentu dari keunggulan sistem pendidikan di berbagai negara, seperti di Jepang, Finlandia, dan Brazil.

Program makan siang gratis di Jepang merupakan bagian kurikulum program pendidikan yang dilaksanakan Kementerian pendidikan (biayanya menyatu dengan operasional sekolah) dan program makan siang sekolah di Finlandia merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan ( Basic Education Act) untuk operasional pendidikan. Demikian pula di Brasil, Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional dibiayai dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Jadi pelaksanaan UU APBN 2026 Pasal 22 ayat 3 sejalan dengan pemahaman dan praktik operasional pendidikan di berbagai negara lainnya.

IV. DAMPAK APABILA PETITUM PARA PEMOHON DIKABULKAN

Apabila permohonan ini dikabulkan, maka dapat terjadi disrupsi terhadap struktur APBN yang telah dirancang secara terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan fiskal. Dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, situasi tersebut berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal ( fiscal sustainability) baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian ( constitutional review) ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut Penjelasannya dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 berikut Penjelasannya terhadap UUD NRI 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard);

3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berikut Penjelasannya dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 berikut Penjelasannya tidak bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

KETERANGAN TAMBAHAN

Menindaklanjuti persidangan pada tanggal 14 April 2026 (agenda: mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden), tanggal 28 April 2026 (agenda: mendengarkan Keterangan Pihak Terkait), dan tanggal 15 Juni 2026 (agenda: mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon), Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dilengkapi oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tambahan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perkenankanlah kami d.h.i.

Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden tertulis yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan terdahulu.

Keterangan Tambahan ini disusun secara sistematis berdasarkan pengelompokan isu yang berkembang dari pertanyaan, tanggapan, dan/atau masukan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ajukan dalam persidangan sebelumnya, guna memberikan penjelasan yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat pandangan Pemerintah terhadap permohonan a quo.

A. UU APBN TA 2026

Dapat Pemerintah sampaikan bahwa definisi anggaran pendidikan tidak dapat dipahami secara sempit, namun kontekstual dan multidimensional. Hal tersebut dapat terlihat dari definisi anggaran pendidikan dalam UU APBN setiap tahunnya, termasuk dalam UU APBN TA 2026 yang dalam Pasal 1 angka 35 mendefinisikan:

“Anggaran pendidikan adalah termasuk sumber daya keuangan yang disediakan melalui Kementerian/Lembaga, nonKementerian/Lembaga, TKD, dan pengeluaran pembiayaan, untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, termasuk gaji pendidik.”

B. PerPres Rincian APBN TA 2026 Lebih lanjut, Rincian Anggaran Pendidikan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Perpres 118 Tahun 2025 jo Lampiran VI Perpres 118/2025, yang merinci anggaran pendidikan untuk TA 2026 yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat yang terbagi pada Anggaran Pendidikan Kementerian Negara/Lembaga dan nonKementerian/Lembaga;

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah; dan

3. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan.

Dalam konteks Program MBG, bahwa Badan Gizi Nasional tercantum secara eksplisit dalam Lampiran VI Perpres Rincian APBN TA 2026 sebagai salah satu komponen dalam rincian anggaran pendidikan melalui Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan demikian, secara struktur APBN TA 2026, alokasi Badan Gizi Nasional yang berkaitan dengan Program MBG telah ditempatkan dalam rincian anggaran pendidikan. Penempatan tersebut berkorelasi dengan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN TA 2026 yang menyatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan.

C. Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penggunaan Anggaran Pendidikan Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, Pasal 2 ayat (2) Permendikbudristek tentang Penggunaan Anggaran Pendidikan, menjelaskan bahwa Anggaran pendidikan dialokasikan melalui:

a. kementerian/lembaga;

b. nonkementerian/lembaga;

c. TKD; dan

[2.6]

Menimbang bahwa untuk memperkuat Keterangannya, Presiden telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., Prof. Dr. Hafid Abbas, dan Ir. Doddy Izwardy, B.SC., M.A., Ph.D yang keterangan tertulisnya masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2026 dan 29 Juni 2026 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Arief Purnama, S.Pd., Suaidi, S.Pd., M.Pd., dan Nur Azizah, S.Pd yang kesemuanya memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2026. Selain itu, Presiden juga menyerahkan keterangan tertulis 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. Mulia P. Nasution, D.E.S.S dan Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum yang diterima Mahkamah pada 19 Juni 2026 yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

AHLI

1. Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.,

A. Pendahuluan Legal opinion ini saya buat untuk memberikan pendapat hukum mengenai permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh pemohon pada permohonan nomor 40 yaitu Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma, pemohon pada permohonan nomor 52 yaitu Rega Felix, dan pemohon pada permohonan nomor 55 yaitu Reza Sudrajat yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai Registrasi permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026, dan Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

B. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KETERANGAN AHLI

Ahli memberikan keterangan berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan. Ruang lingkup keterangan ahli meliputi:

1. kedudukan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara menurut Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945;

2. kedudukan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 sebagai norma prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD;

3. konstitusionalitas penempatan suatu program dalam fungsi atau sektor anggaran tertentu;

4. batas open legal policy Presiden dan DPR dalam pembentukan UU

APBN;

5. fungsi penjelasan undang-undang dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan;

6. pembedaan antara persoalan konstitusionalitas norma dan persoalan implementasi kebijakan;

Keterangan ahli tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran, desain, model distribusi, atau pilihan teknokratis pelaksanaan program.

C. OBJEK DAN DALIL PEMOHON

Perkara a quo berkaitan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa hal penting yang dijadikan dasar uji atas permohonan yang diajukan pemohon yaitu:

1. Bahwa para Pemohon menguraikan letak pertentangan norma yang diujikan pada permohonan a quo ke dalam dua pokok alasan konstitusional, yaitu; (1) bertentangan dengan keterpenuhan 20% anggaran pendidikan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945; dan (2) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

2. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan norma konstitusional yang memuat perintah langsung (constitutional mandate) kepada negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Ketentuan ini tidak sekadar menetapkan angka administratif, melainkan mengandung makna konstitusional bahwa pendidikan ditempatkan sebagai sektor fundamental dalam pembangunan negara dan sebagai syarat utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menegaskan ketentuan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% merupakan harga mutlak (mandatory spending) yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar. Angka 20% tersebut bukan sekadar target kebijakan fiskal, melainkan perintah konstitusi yang mengikat secara langsung, sehingga apabila penganggaran pendidikan berada di bawah batas minimal tersebut, maka keadaan demikian dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah bahkan menyatakan bahwa kewajiban konstitusional ini tidak boleh dipenuhi secara formalistik, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam struktur APBN/D.

4. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah melalui putusan-putusannya juga telah melakukan pemurnian (purifikasi) terhadap makna anggaran pendidikan 20% tersebut, yakni bahwa alokasi tersebut harus benar-benar diperuntukkan bagi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional secara langsung. Pemurnian ini dimaksudkan agar angka 20% tidak dicampuradukkan dengan pembiayaan program di luar rezim pendidikan yang hanya diberi label pendidikan demi memenuhi persentase konstitusional. Mahkamah menegaskan anggaran pendidikan wajib diprioritaskan secara utuh untuk fungsi pendidikan, seperti peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana-prasarana pendidikan, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Bahwa berdasarkan pendekatan yurisprudensi terhadap pendapat Mahkamah dalam sejumlah putusan dimaksud, menjadi jelas bahwa anggaran pendidikan 20% tidak dapat dikurangi atau dialihkan bagi pembiyaan yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah secara jelas menegaskan jika terdapat postur APBN yang tidak memenuhi ambang minimal 20% anggaran pendidikan dari keseluruhan anggaran dan belanja negara, maka dapat dipastikan norma yang mengaturnya bertentangan dengan Pasa 31 ayat (4) UUD

D. PENDAPAT AHLI

I. Konstitusionalitas APBN Bahwa Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma ini menunjukkan bahwa APBN bukan sekadar daftar angka penerimaan dan belanja, melainkan instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara. Bahwa dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, penyusunan APBN merupakan hasil kerja bersama Presiden dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Presiden mengajukan rancangan APBN sebagai bagian dari tanggung jawab menjalankan pemerintahan, sedangkan DPR membahas dan memberikan persetujuan melalui fungsi anggaran. Oleh karena itu, pilihan alokasi anggaran pada dasarnya berada dalam ruang kebijakan konstitusional Presiden dan DPR.

Keberadaan kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. APBN tetap tunduk pada UUD NRI Tahun 1945, prinsip negara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain itu APBN memiliki enam fungsi utama: a) otorisasi;

b) perencanaan; c) pengawasan; d) alokasi; e) distribusi; dan f) stabilisasi.

Lebih lanjut pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara harus dikelola tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan keadilan serta kepatutan. Sehingga suatu alokasi anggaran sah secara prosedural apabila ditetapkan melalui mekanisme APBN yang benar, tetapi secara materiil tetap harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi.

II. Kedudukan Norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Rumusan ini memuat sekurang-kurangnya tiga unsur: a) prioritas anggaran pendidikan; b) batas minimum kuantitatif 20%; dan c) tujuan substantif untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Norma tersebut tidak menyebutkan daftar tertutup mengenai komponen anggaran pendidikan.

UUD NRI Tahun 1945 tidak merinci bahwa anggaran pendidikan hanya meliputi gaji guru, sarana-prasarana, bantuan operasional, beasiswa, riset, kurikulum, atau komponen tertentu lainnya. Karena itu, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus dipahami sebagai norma terbuka yang memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan cakupan anggaran pendidikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Akan tetapi, sifat terbuka tersebut tidak dapat dimaknai validasi kewenangan tanpa substansi yang jelas.

E. PARAMETER KONSTITUSIONAL

Untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan pembentuk undang-undang dan perlindungan konstitusi, ahli memberikan pandangan melalui pemenuhan parameter berikut:

1. ada dasar kewenangan dalam pembentukan UU APBN melalui Presiden dan DPR;

2. program memiliki hubungan langsung dengan peserta didik dalam satuan pendidikan;

3. program memiliki hubungan rasional dengan fungsi pendidikan, terutama kesiapan belajar, kehadiran, konsentrasi, partisipasi, dan perkembangan peserta didik;

4. program tidak menggantikan, mengurangi, atau mengorbankan komponen utama pendidikan;

5. penganggaran tidak digunakan sebagai manipulasi formal untuk memenuhi mandatory spending 20%;

6. program dapat diawasi, diaudit, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan;

7. apabila terdapat masalah pelaksanaan, koreksi utama dilakukan melalui pengawasan, audit, evaluasi kebijakan, dan perbaikan tata kelola.

Dengan parameter tersebut, Mahkamah dapat menjaga konstitusionalitas anggaran pendidikan tanpa mengambil alih fungsi anggaran Presiden dan

DPR.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, ahli menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma terbuka yang menetapkan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, tetapi tidak memuat daftar tertutup seluruh komponen anggaran pendidikan;

2. Penempatan Program Makan Bergizi Gratis dalam anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan fungsional penyelenggaraan pendidikan nasional sepanjang ditujukan dan berhubungan langsung kepada peserta didik, memiliki hubungan rasional dengan fungsi pendidikan, dan tidak mengurangi komponen utama pendidikan;

3. Penempatan Program Makan Bergizi Gratis dalam UU APBN merupakan bagian dari open legal policy Presiden dan DPR, tetapi open legal policy tersebut tetap tunduk pada prinsip rasionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan inti hak atas pendidikan;

4. Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 harus dibaca secara terbatas sebagai penegasan atas norma batang tubuh, bukan sebagai pembentukan norma baru yang berdiri sendiri;

5. Keberatan yang berkaitan dengan teknis distribusi, efektivitas, pemborosan, kualitas makanan, atau tata kelola lebih tepat dikualifikasikan sebagai persoalan implementasi kebijakan dan tidak otomatis menyebabkan norma inkonstitusional;

6. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas UU APBN, tetapi tidak menjadi second budget maker yang menggantikan Presiden dan DPR dalam menentukan prioritas fiskal.

Dengan demikian, menurut ahli, penempatan Program Makan Bergizi Gratis dalam anggaran pendidikan dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai dan dilaksanakan sebagai dukungan hubungan langsung dan rasional kepada peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak mengurangi pemenuhan komponen utama pendidikan, serta tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional Presiden dan DPR dalam penyusunan APBN dan keuangan negara.

2. Prof. Dr. Hafid Abbas Izinkan ahli menyampaikan pandangan-pandangan ilmiah dalam semangat democracy of the intellect dari aspek HAM, dengan memberi penekanan pada empat aspek yakni: (1) Meluruskan Kerangka Berpikir tentang Relasi Antarhak Asasi Manusia; (2) MBG dan Pendidikan Bermutu sebagai Instrumen Pemerata Negara ( The Equalizer); (3) Program MBG sebagai Instrumen Negara pada Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan, Penghormatan, dan Penegakan Hak atas Pendidikan (P5 HAM); dan (4) Pengalaman dan Best Practices dari Negara lain.

A. PENGANTAR POSISI PERKARA

Bahwa pada saat ini di Mahkamah Konstitusi RI sedang berproses pemeriksaan dan persidangan atas Pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 dan hal ini terkait program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) diajukan oleh para Pihak yang bertindak sebagai Pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK), Pengujian UU tersebut menyoal masuknya pendanaan MBG ke dalam pos anggaran pendidikan dalam UU APBN khususnya Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasannya dalam UU APBN Tahun 2026.

Bahwa pada subtansinya Program pemerintah yang telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif melalui UU APBN Tahun 2026 telah berdampak menurut para Pemohon pada berkurangnya anggaran pendidikan atau terganggunya penyelenggaraan pendidikan karena kebijakan yang dilahirkan tersebut yaitu MBG dijadikan atau dimasukkan kepada ranah anggaran penyelenggaraan pendidikan. Dan oleh karenanya lahirlah Permohonan Pengujian atas Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasannya dalam UU APBN Tahun 2026. Dengan tiga (3) register perkara di MK RI Perkara Nomor: 40/PUU-XXIV/2026 tanggal 26 Januari 2026, Perkara Nomor:

52/PUU-XXIV/2026 tanggal 2 Februari 2026 dan Perkara Nomor: 55/PUU-XXIV/2026 tanggal 3 Februari 2026.

Posisi Perkara Pengujian di Mahkamah Konstitusi RI

1. Posisi Perkara Pengujian Materiil atas Perkara Nomor: 52/PUU-XXIV/2026 tanggal 2 Februari 2026 Menurut Substansi Pendapat Pemohon:

a. Bahwa Pasal 49 ayat (l) UU Sisdiknas tidak memiliki batasan normatif yangjelas mengenai komponen utama pendidikan yang sebarusnya dibiayai oleb alokasi 20% APBN.

b. Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU APB 2026 dan Penjelasannya memberikan ruang untuk menggerus anggaran Pendidikan dan melanggar prinsip moral, sehingga sifat open legal policy dan eenmalig dari norma tersebut gugur. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dan Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD

NRI 1945.

B. LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN

PENDIDIKAN

I. Landasan Konstitusi Anggaran Pendidikan 20% Pasal 31 ayat (3) mewajibkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan iman, takwa, serta akhlak mulia, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menetapkan mandate bagi negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Poin-poin utama dari pasal tersebut: • Mandatory Spending: Alokasi minimum 20% merupakan kewajiban konstitusional (pengeluaran wajib) yang tidak dapat ditawar dan harus dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun daerah. • Pemerataan Akses: Dana ini diprioritaskan untuk menjamin hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, membiayai wajib belajar, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas sekolah.

Memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal atau berasal dari keluarga prasejahtera, mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan yang layak. • Sumber & Alokasi: Pembiayaan dana pendidikan 20% yang diamanahkan oleh Konstitusi bersumber dari APBN dan APBD, dan diatur lebih lanjut melalui ketentuan regulasi hukum tersendiri yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa Tujuan utama pembangunan pendidikan di Indonesia adalah rnencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia Indonesia seutuhnya sebagai amanah dari mukadimmah UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...

Bahwa Pasal dalam Risalah Perumusan Pasal Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 juga mengungkap bahwa pcnetapan angka 20% (dua puluh persen) dimaksudkan agar sektor pendidikan memiliki "kepastian anggaran'' yang terlindungi dari gejolak politik sesaat. Namun, Para Perumus UUD NRI 1945 tidak pernah memberikan daftar tertutup mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam komponen anggaran pendidikan tersebut. Sebaliknya, Perumus UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang melalui frasa "diatur dengan undang-undang" dan hal tersebut tidak terpisah juga dari (Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945) untuk menjabarkan sistem pendidikan nasional yang relevan serta sesuai dengan perkembangan zaman ataupun kebutuhan.

II. Landasan Anggaran Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas • Bahwa UU Sisdiknas diselenggarakan berdasarkan Asas demokratis, berkeadilan, serta Asas tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kebijakan integrasi biaya operasional pendidikan diletakkan pada titik temu kedua asas ini, memastikan efisiensi dan efektivitas belanja negara (APBN) untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesetaraan akses belajar tanpa diskriminasi sebagaimana diamanahkan oleh UU Sisdiknas. • Bahwa Tujuan Pendidikan asional berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan asional (Sisdiknas) menyatakan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. • Pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengatur tentang alokasi dana dan pendanaan pendidikan. Aturan utamanya menetapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan adalah minimal 20% dari APBN dan APBD dimana ayat (1) dan (2) mengatur alokasi anggaran, ayat (3) dan (4) mengenai bibah pendanaan dari pusat/daerah, serta kemudian Pasal 49 ini harus memperhatikan catatan penting terkait beberapa putusan MK salah satunya Putusan MK RI PUTUSAN Nomor 24/PUU-V/2007 yang memutus terkait gaji pendidik bagian dari anggaran Pendidikan.

I. POKOK PERSOALAN KONSTITUSIONAL

Menurut pandangan ahli, persoalan utama dalam perkara a quo bukanlah mengenai baik atau buruknya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan mengenai apakah pembentuk undang-undang memiliki kewenangan konstitusional untuk menggolongkan Program MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertanyaan hukumnya adalah:

1. Apakah UUD 1945 menentukan secara limitatif komponen anggaran pendidikan?

2. Apakah pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan (open legal policy) dalam menentukan ruang lingkup anggaran pendidikan?

3. Apakah pengalokasian Program MBG dalam anggaran pendidikan merupakan penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945?

Menurut pendapat saya, jawabannya adalah: • UUD 1945 tidak menentukan daftar tertutup komponen anggaran pendidikan; • Pemerintah dan DPR memiliki ruang kebijakan konstitusional untuk menentukan komponennya; • Pengalokasian Program MBG dalam anggaran pendidikan merupakan kebijakan fiskal yang sah secara konstitusional.

II. MAKNA KONSTITUSIONAL ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Norma tersebut mengandung tiga unsur penting:

Pertama, UUD 1945 menentukan besaran minimum anggaran pendidikan, yaitu 20 persen.

Kedua, UUD 1945 menggunakan frasa “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Ketiga, UUD 1945 tidak memberikan definisi maupun daftar tertutup mengenai apa saja yang termasuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dari perspektif teknik perundang-undangan dan penafsiran konstitusi, penggunaan frasa yang bersifat umum menunjukkan bahwa konstitusi sengaja memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan kebijakan publik. Karena itu, tidak dikenal konsep "anggaran pendidikan murni" sebagai kategori konstitusional yang tertutup. Konstitusi hanya menentukan tujuan dan batas minimum, sedangkan rincian komponennya diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

III. PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF FUNGSI NEGARA

Dalam teori keuangan publik modern, klasifikasi fungsi pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh organisasi pelaksana, tetapi oleh tujuan dan manfaat program.

Klasifikasi fungsi pendidikan menurut standar internasional (COFOG/OECD) memungkinkan adanya belanja penunjang pendidikan sepanjang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.

Sebuah program dapat dikategorikan sebagai fungsi pendidikan apabila:

1. Sasarannya peserta didik;

2. Mendukung proses pembelajaran;

3. Dilaksanakan dalam ekosistem pendidikan;

4. Meningkatkan kapasitas peserta didik untuk memperoleh manfaat pendidikan.

Program MBG memenuhi seluruh karakteristik tersebut. Program tersebut diberikan kepada peserta didik, dilaksanakan melalui satuan pendidikan, mendukung kesiapan belajar, serta bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, secara fungsional Program MBG mempunyai hubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.

IV. HUBUNGAN ANTARA GIZI DAN PROSES PENDIDIKAN

Dari perspektif kebijakan publik dan ekonomi pendidikan, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru, kurikulum, ruang kelas, dan buku.

Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh: • Status gizi peserta didik; • Kesehatan fisik; • Kemampuan konsentrasi; • Kesiapan mengikuti proses belajar.

Peserta didik yang mengalami kekurangan gizi memiliki risiko lebih tinggi mengalami: • Rendahnya kemampuan belajar; • Rendahnya tingkat kehadiran; • Rendahnya kemampuan kognitif; • Rendahnya prestasi pendidikan.

Oleh sebab itu, dukungan gizi bagi peserta didik bukanlah tujuan yang terpisah dari pendidikan, melainkan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan.

MBG siswa berbeda dengan program gizi umum. MBG siswa ditempatkan pada fungsi pendidikan, sedangkan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditempatkan pada fungsi kesehatan. Pemisahan ini menunjukkan adanya rasionalitas penganggaran.

V. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA

Pasal 23C UUD 1945 memberikan mandat bahwa hal-hal mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 6 UU Keuangan Negara menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Pasal 7 UU Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan bernegara melalui penyusunan APBN setiap tahun. Dengan demikian, pengelompokan, pembidangan, klasifikasi, dan pengalokasian anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berada dalam ranah kewenangan konstitusional Pemerintah dan DPR.

Selama dilakukan: • Berdasarkan undang-undang; • Melalui proses APBN; • Memperoleh persetujuan DPR; • Tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945;

Maka kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sah secara konstitusional.

VI. APBN SEBAGAI SISTEM FISKAL YANG TERINTEGRASI

APBN bukan sekadar kumpulan pos-pos anggaran yang berdiri sendiri, melainkan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi.

Dalam penyusunannya, Pemerintah wajib secara bersamaan memenuhi amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan, menjaga keberlanjutan fiskal, mengendalikan defisit anggaran, serta membiayai berbagai program prioritas nasional.

Oleh karena itu, apabila alokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diperhitungkan dalam anggaran pendidikan dikeluarkan dari perhitungan tersebut, maka konsekuensinya bukan hanya terhadap angka anggaran pendidikan, melainkan juga terhadap keseluruhan desain fiskal APBN yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR.

VII. DOKTRIN OPEN LEGAL POLICY

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengembangkan doktrin open legal policy. Doktrin tersebut mengakui bahwa terdapat wilayah kebijakan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Mahkamah pada prinsipnya tidak menggantikan pilihan kebijakan fiskal Pemerintah dan DPR sepanjang:

1. Tidak melampaui kewenangan;

2. Tidak diskriminatif;

3. Tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945.

4. Memiliki dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 menegaskan bahwa dana pendidikan memiliki makna luas dan mencakup gaji pendidik, sehingga sejak awal MK tidak menafsirkan anggaran pendidikan secara sempit.

Penempatan program MBG dalam anggaran pendidikan merupakan hasil keputusan politik anggaran antara Pemerintah dan DPR yang dilakukan melalui mekanisme APBN.

Karena itu, persoalan tersebut pada dasarnya berada dalam ruang kebijakan konstitusional pembentuk undang-undang.

VIII. PENTINGNYA MEMBEDAKAN ANTARA KETIDAKSETUJUAN

KEBIJAKAN DAN INKONSTITUSIONALITAS

Tidak setiap ketidaksetujuan terhadap kebijakan fiskal dapat dijadikan alasan untuk menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi bukanlah pembentuk APBN. Mahkamah menguji konstitusionalitas norma, bukan menggantikan pilihan kebijakan fiskal Pemerintah dan DPR.

Apabila setiap perbedaan pandangan mengenai alokasi anggaran dianggap sebagai pelanggaran konstitusi, maka fungsi penyusunan APBN oleh Pemerintah dan DPR akan kehilangan maknanya.

IX. PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Pengalokasian Program MBG dalam anggaran pendidikan tidak berarti program tersebut berada di luar mekanisme pengawasan.

Pasal 23E UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Apabila terdapat: • pemborosan; • penyimpangan; • ketidakefisienan; • penyalahgunaan anggaran; maka instrumen pengawasan konstitusional telah tersedia melalui pemeriksaan BPK, pengawasan DPR, pengawasan internal pemerintah, dan mekanisme hukum lainnya.

Oleh karena itu, perdebatan mengenai efektivitas pelaksanaan program tidak identik dengan persoalan konstitusionalitas norma.

X. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, ahli berpendapat:

1. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak menetapkan daftar tertutup komponen anggaran pendidikan.

2. Frasa “kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” merupakan norma terbuka yang memberikan ruang kebijakan kepada pembentuk undang-undang.

3. Program MBG yang ditujukan kepada peserta didik mempunyai keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan karena mendukung kesiapan belajar dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

4. Pengalokasian Program MBG dalam anggaran pendidikan merupakan kebijakan fiskal yang berada dalam ruang open legal policy Pemerintah dan DPR.

5. Penempatan Program MBG dalam anggaran pendidikan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

SAKSI

1. Arief Purnama, S.Pd - Saksi adalah Kepala Sekolah di SMP Negeri 34 Kota Bekasi. - Bahwa satuan pendidikan tempat saksi bertugas merupakan salah satu penerima manfaat langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Agustus 2025 dengan jumlah peserta didik penerima manfaat sebanyak 1.069 orang. - Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman saksi selaku Kepala Sekolah, pelaksanaan program MBG di satuan pendidikan saksi tidak mengurangi penghasilan. Seluruh guru di sekolah saksi, baik PNS maupun PPPK tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh dan tepat waktu setiap bulan sejak program MBG berjalan, tidak ada pemotongan maupun penundaan pembayaran. - Bahwa proses rekrutmen guru PPPK di SMP Negeri 34 Kota Bekasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, melalui Pemerintah Daerah yakni untuk 15 guru dan staf tata usaha. - Bahwa pelaksanaan program MBG tidak menganggu jam belajar mengajar karena dilaksanakan pukul 12.00 sd 13.00 (istirahat ke-2). - Bahwa jumlah jam pelajaran per minggu, susunan kurikulum dan jadwal mengajar guru tidak mengalami perubahan sejak adanya program MBG, karena MBG tidak disiapkan oleh guru, namun oleh staf tata usaha. - Bahwa sarana dan prasarana pendidikan tetap dilakukan pemenuhan maupun renovasi sebagaimana mestinya. - Bahwa tidak terdapat penghentian program pendidikan di satuan pendidikan saksi akibat dari program MBG. Tidak ada program ekstrakurikuler, kegiatan literasi, maupun program unggulan sekolah yang dihentikan akibat adanya program MBG. - Bahwa program MBG memberi manfaat nyata bagi peserta didik di satuan pendidikan saksi, antara lain siswa terlihat lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran setelah makan siang bersama, serta berkurangnya jumlah siswa yang mengantuk atau lemas pada siang hari. - Bahwa tingkat kehadiran peserta didik di satuan pendidikan saksi meningkat sejak dilaksanakannya program MBG.

[2.7]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Prof.

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., S.Hum, C.M.C., Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H., Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H., Dr.

Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H., Dr.

Idul Rishan, S.H., M.H., Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D., Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Raden Violla Reininda Hafidz, S.H., LL.M., Titi Anggraini, S.H., M.H., dan Warkhatun Najidah, S.H., M.H., kesemuanya merupakan Pengajar Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 27 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 April 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 April 2026 serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 dan 7 Juli 2026 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pendidikan adalah cahaya yang pertama-tama menuntun suatu bangsa keluar dari kegelapan. Ia bukan sekadar urusan administratif yang selesai dihitung dalam lembar-lembar anggaran, bukan pula sekadar program negara yang dapat dipindah-pindahkan maknanya menurut kebutuhan sesaat. Pendidikan adalah janji luhur Republik kepada setiap anak bangsa, bahwa siapa pun ia, dari mana pun ia lahir, negara tidak akan membiarkannya tumbuh dalam kebodohan, ketertinggalan, dan kehilangan harapan. Di dalam pendidikan, bersemayam martabat manusia. Di dalam pendidikan, dititipkan masa depan bangsa. Dan di dalam pendidikan pula, Konstitusi meletakkan salah satu amanatnya yang paling terang, paling tegas, dan paling mulia.

Karena itulah, ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD, perintah itu tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi angka. Konstitusi tidak sedang berbicara tentang statistik belaka. Konstitusi sedang berbicara tentang keberpihakan. Tentang pilihan dasar suatu negara, apakah ia sungguh-sungguh meletakkan pendidikan sebagai tiang penyangga peradaban, ataukah membiarkannya menjadi korban dari perluasan tafsir dan kelonggaran kebijakan yang perlahan-lahan menggerus maknanya dari dalam.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 ( judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ( UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945”.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ( UU PPP) yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 9 ayat (1) UU PPP Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

B. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

8. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK 7/2025 tenggat waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait, dapat diajukan paling cepat setelah Permohonan diregistrasi atau paling lambat sebelum pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar keterangan Ahli dan/atau Saksi.

9. Bahwa perkara 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026, saat ini masih berada pada tahap persidangan dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pemerintah, yang telah berlangsung pada 11 Maret 2026, sebagaimana tercantum dalam Salinan Risalah Sidang tanggal 11 Maret 2026 perihal pengujian UU Sisdiknas dan UU APBN di Mahkamah Konstitusi [Bukti PT-23]. Dengan demikian, seluruh perkara tersebut belum memasuki tahap persidangan dengan agenda mendengar keterangan Ahli dan/atau Saksi. Adapun Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan pada tanggal 17 Maret 2026. Oleh karena itu, pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait a quo diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

10. Bahwa oleh karena itu, secara hukum acara, Majelis Hakim Konstitusi berwenang dan beralasan untuk memeriksa dan menerima Keterangan Para Pihak Terkait dalam perkara a quo.

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA

PIHAK TERKAIT

11. Bahwa Para Pihak Terkait merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen, guru besar, dan pengajar hukum tata negara serta hukum administrasi negara, tergabung dalam suatu kelompok/komunitas bernama Constitutional and Administrative Law Society (CALS). Dengan latar belakang keilmuan, profesi, dan aktivitas akademik tersebut, Para Pihak Terkait memiliki perhatian, kepedulian, serta keterkaitan yang nyata dan langsung terhadap arah penyelenggaraan pendidikan nasional, desain kebijakan anggaran negara, serta penafsiran konstitusional atas norma-norma yang mengatur hak atas pendidikan dan pembiayaan pendidikan nasional.

12. Bahwa keterkaitan Para Pihak Terkait dengan perkara a quo bukanlah keterkaitan yang abstrak atau semata-mata didasarkan pada kepentingan teoretis. Sebaliknya, perkara a quo menyentuh secara langsung persoalan mendasar dalam ketatanegaraan, yaitu mengenai bagaimana negara harus menempatkan pendidikan sebagai mandat konstitusional, bagaimana anggaran pendidikan dimaknai dan dialokasikan secara sah menurut UUD 1945, serta bagaimana batas-batas kewenangan pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan anggaran pendidikan.

13. Bahwa sebagai dosen, guru besar, dan pengajar hukum tata negara serta hukum administrasi negara dari kelompok/komunitas bernama CALS, Para Pihak Terkait memiliki kepentingan yang langsung untuk memastikan agar konstitusi tidak ditafsirkan secara menyimpang sehingga mereduksi makna pendidikan hanya sebagai ruang fiskal yang dapat dibebani dengan program-program di luar kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, in casu program makan bergizi gratis (selanjutnya disebut sebagai program “MBG”). Penafsiran demikian berpotensi mengaburkan batas antara pembiayaan pendidikan sebagai amanat konstitusi dengan pembiayaan program kebijakan publik lain, meskipun mungkin memiliki tujuan sosial yang penting, tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan dalam pengertian konstitusional.

14. Bahwa apabila ketentuan mandatory spending sebesar 20% anggaran pendidikan dibebani dengan program-program yang tidak termasuk dalam kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, maka akibatnya akan dirasakan secara langsung dalam bentuk menyempitnya ruang fiskal bagi pembiayaan komponen-komponen yang secara konstitusional justru harus diprioritaskan. Komponen-komponen dimaksud antara lain meliputi gaji dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan, bantuan operasional pendidikan, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana pendidikan, perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan masyarakat yang berada dalam kondisi terpinggirkan (marjinal), dukungan terhadap satuan pendidikan, serta pembiayaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan.

D. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

D.1. PASAL 22 AYAT (3) DAN PENJELASAN PASAL 22 AYAT (3) UU APBN

2026 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA BERSIFAT

TERBUKA ( OPEN TEXTURE) DAN MENCIPTAKAN NORMA BARU,

SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu syarat utama negara hukum ialah adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kepastian hukum menuntut agar norma undang-undang dirumuskan secara jelas, tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak membuka ruang diskresi yang terlalu lebar dalam pelaksanaannya. Dalam bidang penganggaran negara, tuntutan kepastian yang demikian menjadi semakin penting karena menyangkut alokasi sumber daya publik yang besar dan langsung berdampak pada pemenuhan hak konstitusional warga negara.

2. Bahwa Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 menyatakan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk “ pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan ”. Secara sepintas, rumusan tersebut terlihat netral. Namun, ketika dibaca bersama Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang secara eksplisit memasukkan “ program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan ”, tampak bahwa norma a quo mengandung problem ketidakjelasan yang serius.

Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.

Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan.

Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 tidak memberikan batas konseptual yang ketat mengenai apa yang dimaksud dengan “pendanaan operasional” pendidikan dan sampai sejauh mana cakupannya.

3. Bahwa frasa “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” merupakan frasa yang bersifat terbuka ( open texture) apabila tidak disertai kriteria pembatas yang tegas. Tanpa batasan, frasa itu dapat diperluas untuk menampung berbagai belanja yang hanya berhubungan secara tidak langsung dengan sekolah atau peserta didik. Di situlah letak masalah dan bahayanya.

E. PETITUM

Berdasarkan penjelasan di atas, maka PARA PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi";

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TAMBAHAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT I

D.7. STUDI PERBANDINGAN NEGARA: PENEMPATAN POS ANGGARAN FREE

SCHOOL MEALS DILUAR ANGGARAN DANA PENDIDIKAN

69. Pada pokok keterangan sebelumnya yang telah diajukan oleh Pihak Terkait menegaskan pemisahan free school meals sebagai bagian anciliarry services dan bukan bagian dari core educational purposes [ vide Bukti PT-29].

Pemisahan ini penting untuk memaksimalkan peningkatan pendidikan terutama dalam hal alokasi anggaran yang tepat. Praktik di beberapa negara nyatanya memperlihatkan pemisahan yang jelas terhadap program free school meals dengan pengalokasian dana di luar anggaran pendidikan.

70. Negara Swedia menyediakan makan siang sekolah untuk semua siswa berusia 6 hingga 16 tahun, dan sebagian besar siswa berusia 16 hingga 19 tahun. Upaya nasional untuk menyediakan makan sekolah gratis dimulai pada awal tahun 1900-an, dan mencakup sebagian besar anak sekolah di Swedia pada tahun 1970-an. Makanan sekolah merupakan hak yang dijamin undang-undang di Swedia, yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kota, dengan dukungan nasional melalui pedoman dan jaringan berbagi pengetahuan.

F. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi ”;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

KETERANGAN TAMBAHAN II DITERIMA 7 JULI 2026

D. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

D.7. ANALISIS PENEMPATAN POS ANGGARAN FREE SCHOOL MEALS

PADA ANGGARAN PENDIDIKAN: KONTEKS DAN PRASYARAT YANG

TIDAK TERPENUHI DI INDONESIA

81. Bahwa dalam keterangan tambahan sebelumnya, telah dipaparkan mengenai praktik di beberapa negara yang menggunakan anggaran di luar sektor pendidikan untuk program free school meals. Para Pihak Terkait memahami bahwa Majelis Hakim mempertanyakan praktik di beberapa negara yang menempatkan program free school meals dalam pos anggaran pendidikan, sebagaimana dikemukakan dalam Keterangan Presiden yang merujuk pada praktik di Jepang, Finlandia, dan Brasil. Untuk itu, Para Pihak Terkait memberikan analisis mendalam atas konteks dan prasyarat yang melatarbelakangi kebijakan anggaran di negara-negara tersebut, serta menjelaskan mengapa model yang sama tidak dapat serta-merta diterapkan di Indonesia tanpa mengabaikan hak konstitusional atas pendidikan.

82. Para Pihak Terkait menegaskan bahwa studi perbandingan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hanya mengambil kesamaan permukaan berupa keberadaan program makanan sekolah pada kementerian atau sektor pendidikan. Perbandingan yang sah harus menilai keseluruhan prasyarat kelembagaan, struktur pembiayaan, kapasitas fiskal, capaian mutu pendidikan, dan jaminan hak sosial yang menyertainya. Tanpa penilaian kontekstual tersebut, praktik negara lain berpotensi digunakan sebagai legitimasi selektif untuk memperluas tafsir anggaran pendidikan, padahal akibat konkretnya dapat mengurangi daya dukung anggaran bagi tujuan pendidikan inti sebagaimana dijamin UUD 1945.

D.7.1 JEPANG TIDAK MEMBENARKAN PEMBEBANAN SELURUH BIAYA

MAKANAN SEKOLAH PADA ANGGARAN PENDIDIKAN

83. Jepang memiliki program makanan sekolah (kyushoku) yang diatur dalam School Lunch Program Act (Undang-Undang tentang Program Makan Siang Sekolah) tahun 1954, yang menempatkan makanan sekolah sebagai bagian dari kegiatan pendidikan di bawah pengawasan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). Undang-undang tersebut memposisikan makanan sekolah bukan sekadar penyediaan nutrisi, melainkan sebagai bagian dari pendidikan gizi ( shokuiku) yang bertujuan untuk mengajarkan kebiasaan makan yang baik, pemahaman tentang produksi pangan, dan pengembangan sikap sosial siswa [Bukti PT-44 dan Bukti PT-45].

84. Penting untuk dicatat bahwa meskipun program ini berada di bawah kementerian pendidikan, mekanisme pembiayaannya tidak sepenuhnya membebani anggaran pendidikan. Berdasarkan School Lunch Program Act, biaya operasional (fasilitas, peralatan, tenaga kerja) ditanggung oleh pemerintah daerah (munisipalitas), sementara biaya bahan makanan ditanggung oleh orang tua siswa. Rata-rata biaya yang ditanggung orang tua adalah sekitar 4.700 Yen per bulan per siswa (data tahun 2023). Keluarga yang tidak mampu membayar mendapatkan tunjangan melalui layanan kesejahteraan sosial Jepang, bukan dari anggaran Pendidikan [Bukti PT-46 dan Bukti PT-47].

F. PETITUM

Berdasarkan penjelasan di atas, maka para Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi ”;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

[2.8]

Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Prof.

Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H., Dr.

Idul Rishan, S.H., M.H., Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D., Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Raden Violla Reininda Hafidz, S.H., LL.M., Titi Anggraini, S.H., M.H., dan Warkhatun Najidah, S.H., M.H., Pengajar Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2026 dan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-44 sampai dengan PT-62 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2026 tanpa disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi KTP Pihak Terkait I atas nama Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., S.Hum, C.M.C;

2. Bukti PT-2: Fotokopi KTP Pihak Terkait II atas nama Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D;

3. Bukti PT-3: Fotokopi KTP Pihak Terkait III atas nama Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D;

4. Bukti PT-4: Fotokopi KTP Pihak Terkait IV atas nama Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H.;

5. Bukti PT-5: Fotokopi KTP Pihak Terkait V atas nama Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D;

6. Bukti PT-6: Fotokopi KTP Pihak Terkait VI atas nama Prof. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M;

7. Bukti PT-7: Fotokopi KTP Pihak Terkait VII atas nama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H.;

[2.9]

Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 7 Juli 2026 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2026, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sedang menguji norma di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon menegaskan permohonan ini adalah pengujian norma abstrak yang menguji pertentangan norma. Pengujian ini bukan menguji keindahan suatu program atau menguji permainan kata – kata manis Pemerintah. Fakta empiris telah tersajikan sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam tiga permohonan (Perkara Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026) yang diperiksa secara bersamaan, sehingga seluruh proses persidangan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kesimpulan ini menjadi satu-kesatuan dengan seluruh proses persidangan. Kesimpulan yang singkat ini hanya menambahkan aspek logika dan semantika-nya saja, secara khusus untuk mengurai kompleksitas “mesin” prioritas, tanpa mengurangi bobot fakta yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa karena yang diuji adalah pertentangan norma, maka kita harus memahami secara mendalam makna kontradiksi dalam suatu norma. Untuk memahami hal tersebut, maka sebaiknya kita memahami dulu struktur Standard Deontic Logic (“SDL”) dan memahami batas – batasnya agar pengujian norma abstrak tidak terjebak ke dalam kekaburan kata. Di dalam SDL, terdapat proposisi normatif kewajiban, kebolehan, larangan, dispensasi. Jika kewajiban disimbolkan sebagai O, negasi disimbolkan sebagai ¬, dan disimbolkan sebagai Λ, atau disimbolkan sebagai V, implikasi disimbolkan sebagai →, biimplikasi disimbolkan sebagai ↔, tautologi disimbolkan sebagai Ͱ, maka dengan variabel bebas p, makna proposisi normatif memiliki arti yang sama dengan kewajiban sebagai O p, kebolehan sebagai ¬O¬ p, larangan sebagai O¬ p, dispensasi sebagai ¬O p;

3. Bahwa berdasarkan prinsip dalam SDL yang diketahui: O p→ ¬O¬ p;

O(p→q)→(Op→Oq); if Ͱp and p→q then Ͱq; if Ͱp then ͰOp, maka kita dapat bayangkan sebuah struktur logika ilmu hukum dalam kondisi idealnya. Prinsip non-kontradiksi hukum dapat dengan tegas dilihat dari O p→ ¬O¬ p, sehingga tidak mungkin terdapat OpΛO¬p;

4. Bahwa akan tetapi, SDL memiliki batasan ketika dihadapkan secara intuitif terhadap kenyataan norma sehari – hari. Paradoks paling terkenal adalah “ Ross’s Paradox” dengan permasalahan “ mail or burn the letter!”. Paradoks ini berangkat dari: asumsikan p, secara logis juga benar pVq. Dengan benarnya p→pVq, maka berdasarkan prinsip SDL yang dinamakan aksioma K, yaitu:

[2.10]

Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut:

Menindaklanjuti persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Mahkamah Konstitusi") dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Nomor 52/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026, yaitu pada tanggal:

1. 14 April 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden;

2. 28 April 2026 dengan agenda Mendengar Pihak Terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia (ERC), Sujimin, dkk., dan Constitutional and Administrative Law

(CALS);

3. 15 Juni 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Para Pemohon Perkara 52/PUU-XXIV/2026 dan 55/PUU-XXIV/2026;

4. 23 Juni 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari DPR;

5. 1 Juli 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi dari Presiden.

Serta menindaklanjuti Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 29 Juni 2026 yang telah disampaikan dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang diajukan dalam persidangan-persidangan tanggal 14 April 2026, 28 April 2026, dan 15 Juni 2026, atas permohonan pengujian ( constitutional review) dalam:

Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut "UU Sisdiknas") serta Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, terhadap ketentuan UUD NRI 1945, yang diajukan oleh Rega Felix (selanjutnya disebut "Pemohon Perkara 52"), sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXIV/2026 tanggal 2 Februari 2026 dan Perbaikan Permohonan tanggal 23 Februari 2026; dan yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemohon".

Perkenankanlah Presiden (selanjutnya disebut "Pemerintah") menyampaikan Kesimpulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden dan Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan pada saat persidangan, yaitu sebagai berikut:

I. POSISI PEMERINTAH ( STANDING POSITION)

Pada pokoknya, perkara ini tidak mempersoalkan apakah negara boleh menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (Program MBG), melainkan mempermasalahkan apakah Program MBG bagi peserta didik dapat ditempatkan sebagai bagian dari pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam kerangka anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Permohonan Para Pemohon terutama diarahkan terhadap Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN TA 2026, serta dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 juga terhadap Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

Pemerintah tetap pada pendirian bahwa ketentuan yang diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena Program MBG bagi peserta didik merupakan kebijakan fiskal yang konstitusional, rasional, dan berbasis fungsi, karena sasaran program adalah peserta didik, dilaksanakan pada atau berkaitan dengan ekosistem pendidikan, dan secara substantif meningkatkan kesiapan belajar, kehadiran, konsentrasi, partisipasi, serta capaian pembelajaran peserta didik. Hal tersebut memiliki hubungan langsung, rasional, fungsional, dan multidimensional dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak menggantikan komponen pendidikan lainnya, dan tetap berada dalam mekanisme penganggaran yang sah, terbuka, akuntabel, dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR.

Merujuk hal tersebut, izinkan kami menyadur atau memparafrasa dari kajian ilmiah Prof. Dr. Arifin P. Soerja Atmadja, Sifat Hukum dari UU APBN dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., Paradoks Rasionalitas - Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (terlampir), yaitu:

1. UU APBN memiliki karakter hukum khusus UU APBN tidak dapat dipersamakan dengan UU biasa karena memiliki sifat khusus: berlaku tahunan, bersifat periodik, dan berkaitan langsung dengan fungsi anggaran negara yang mana membedakannya dari undang - undang biasa (vide kajian Atmadja, Arifin P. Soeria, Hal. 236-239 dan Simatupang, Dian Puji N., Hal. 145-147).

2. UU APBN hanya undang-undang dalam arti formil, bukan materiil Secara formil, UU APBN merupakan undang-undang karena dibentuk oleh Presiden bersama DPR. Namun secara materiil, UU APBN tidak dapat dipersamakan dengan undang-undang biasa karena tidak memuat norma yang mengikat umum kepada masyarakat. Dalam pengertian undang-undang materiil, suatu undang-undang harus berisi ketentuan yang bersifat algemeene bindende voorschriften atau norma yang bekerja keluar dan mengikat umum. UU APBN tidak demikian karena daya ikatnya terutama ditujukan kepada Pemerintah beserta aparaturnya (vide kajian Atmadja, Arifin P. Soeria Hal. 239-241 dan Simatupang, Dian Puji N., Hal. 144-147).

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Pemerintah tetap berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan berlakunya norma yang diuji. Dalam perkara pengujian undang-undang, Pemohon tidak cukup hanya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pilihan fiskal Pemerintah dan DPR, tetapi harus membuktikan adanya hak konstitusional yang dirugikan secara nyata oleh norma yang diuji.

Dalil para Pemohon mengenai rendahnya kesejahteraan guru, terbatasnya sarana pendidikan, kebutuhan riset, atau kekhawatiran berkurangnya mutu pendidikan lebih bersifat makro. Dalam konstruksi legal standing Mahkamah Konstitusi, kerugian harus spesifik, aktual atau potensial yang dapat dipastikan, serta memiliki causal verband dengan norma yang diuji.

Sebaliknya, keterangan saksi Pemerintah menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan MBG di satuan pendidikan tidak mengurangi penghasilan guru, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, tidak menghentikan kegiatan sekolah, dan tidak menyebabkan program pendidikan lain terhenti. Saksi Arief Purnama dari SMP Negeri 34 Kota Bekasi, Saksi Suhaidi dari SD Negeri 2 Wargomulyo, serta Saksi Nur Azizah dari TK Kartika Nawa memberikan keterangan bahwa MBG tidak mengurangi gaji guru dan tidak mengganggu pembelajaran di sekolah masing-masing. Bahkan seluruh guru honorer yang berada di sekolah negeri para saksi Pemerintah, yaitu Arief Purnama dan Suhaidi diangkat menjadi guru PPPK yang menerima gaji UMR.

Permasalahan kesejahteraan guru/dosen, keterbatasan sarana sekolah, dan kebutuhan riset adalah persoalan yang harus terus diperbaiki, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa Program MBG dalam anggaran pendidikan inkonstitusional. Pemerintah justru menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dan sejumlah program pendidikan tetap meningkat, termasuk anggaran kesejahteraan guru dan program pendidikan lainnya.

Bahwa Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden, yang menyatakan Para Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Nomor 52/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026 tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan norma-norma a quo, sehingga Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum ( legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 010/PUU-III/2005, dan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG

DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Bahwa Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden serta Keterangan Tambahan Presiden atas permohonan ini dan membacakan dalam persidangan dan menyampaikannya secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun pokok-pokok Keterangan dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa rasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (selanjutnya disebut "MBG") sebagai bagian dari anggaran pendidikan didasarkan pada fakta bahwa program ini merupakan investasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi siswa, mengingat kecukupan gizi merupakan prasyarat fundamental bagi optimalisasi proses belajar dan perkembangan kecerdasan peserta didik. Pemenuhan nutrisi ini terbukti berdampak langsung terhadap peningkatan konsentrasi, daya ingat, dan performa akademik peserta didik, sehingga program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar-mengajar, bukan sekadar program bantuan sosial.

Bahwa konsep ini selaras dengan praktik terbaik ( best practices) di berbagai negara. Jepang melalui program Kyushoku diintegrasikan sebagai pendidikan gizi ( Shokuiku) dan dijalankan oleh 99,7% sekolah dasar negeri, dengan anggarannya berada di bawah Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) karena dianggap kegiatan kurikuler sehingga biayanya menyatu dengan operasional sekolah.

Finlandia melalui program Free School Meals yang diwajibkan sejak tahun 1948 melalui Basic Education Act sebagai instrumen pedagogis kesetaraan sosial, dengan biaya makan siang dilaporkan sebagai bagian dari Operational Expenditure for Basic Education setara kedudukannya dengan biaya buku teks atau gaji guru, dan dilaporkan ke OECD sebagai Total Expenditure on Education. Brasil melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) yang dibentuk sejak tahun 1955 dan dibiayai melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (FNDE), terbukti berkorelasi dengan peningkatan capaian akademik siswa.

Bahwa selain praktik di Jepang, Finlandia, dan Brasil, praktik di Thailand, India, dan Filipina turut menunjukkan bahwa program makan bergizi bagi peserta didik lazim diposisikan sebagai kebijakan yang berkaitan erat dengan pendidikan, bukan semata intervensi kesehatan atau bantuan pangan:

IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS

HAKIM KONSTITUSI

Bahwa dalam persidangan tanggal 14 April 2026 (agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden), tanggal 28 April 2026 (agenda Mendengar Pihak Terkait), dan tanggal 15 Juni 2026 (agenda Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon), Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi telah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Pemerintah. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah telah menjawab secara tertulis dan komprehensif melalui Keterangan Tambahan Presiden tertanggal 29 Juni 2026 yang telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Adapun pokok-pokok jawaban dimaksud, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini, disarikan sebagai berikut:

A. Dasar Kewenangan Pemerintah Menetapkan Alokasi Kebijakan Program MBG Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., dan Dr. H.

Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. mengenai dasar yuridis dan konstitusional penempatan Program MBG dalam anggaran pendidikan, Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan APBN merupakan open legal policy Presiden yang memperoleh persetujuan bersama DPR sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat

(2) UUD 1945. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 bahkan menegaskan bahwa RUU APBN harus diusulkan oleh Presiden dan bersifat einmalig (berlaku satu tahun), sehingga penempatan dan pengelompokan komponen anggaran di dalamnya merupakan bagian integral dari pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden yang dijalankan melalui mekanisme politik-anggaran yang sah, terbuka, dan akuntabel bersama DPR, dan bukan tindakan sepihak Pemerintah. Landasan ini diperkuat oleh Pasal 23C UUD 1945 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 UU Keuangan Negara, serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan memperoleh pendidikan.

Dr. Mulia P. Nasution, D.E.S.S. menjelaskan bahwa pengelompokan, pembidangan, klasifikasi, dan pengalokasian anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang berada dalam ranah kewenangan konstitusional Pemerintah dan DPR, sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang, melalui proses APBN, memperoleh persetujuan DPR, dan tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945.

Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa proses APBN meliputi perencanaan, penganggaran, pembahasan bersama DPR, penetapan menjadi undang-undang, pelaksanaan melalui DIPA, serta pengawasan dan pertanggungjawaban melalui BPK. Dengan demikian, penempatan MBG dalam anggaran pendidikan telah berada dalam mekanisme konstitusional dan administratif pengelolaan keuangan negara.

V. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam persidangan tanggal 28 April 2026 dengan agenda Mendengar Keterangan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan keterangan dari: (i) Yayasan Edukasi Riset Cendikia ("ERC"); (ii) Sujimin, dkk., selaku pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan orang tua penerima manfaat Program MBG; dan (iii) Constitutional and Administrative Law Society ("CALS"). Terhadap keterangan-keterangan Pihak Terkait dimaksud, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

A. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Pihak Terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia (ERC)

1. Bahwa Pihak Terkait ERC pada pokoknya mendalilkan kerugian berupa berkurangnya dukungan pembiayaan operasional pendidikan bagi mitra kelembagaannya, SMK Bakti Karya Parigi, yang bersumber dari penghapusan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50.000,00 per siswa per bulan pada Tahun Anggaran 2026, sehingga total bantuan operasional yang diterima menurun dari Rp183.000,00 menjadi Rp133.000,00 per siswa per bulan. Pihak Terkait ERC pada pokoknya mengaitkan penurunan tersebut dengan berlakunya norma a quo yang memasukkan Program MBG ke dalam anggaran pendidikan.

2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemerintah tegaskan bahwa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sama sekali bukan merupakan instrumen yang diatur, dibentuk, atau bersumber dari norma yang dimohonkan pengujian a quo, yaitu Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026. BPMU adalah program bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, yang pengaturan, besaran, dan keberlanjutannya sepenuhnya berada dalam kewenangan otonom Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan tidak tunduk maupun bergantung pada norma Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang mengatur Belanja Pemerintah Pusat. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang nyata antara berlakunya norma a quo dengan kebijakan penghapusan sebagian BPMU yang didalilkan oleh Pihak Terkait ERC, sehingga dalil kerugian yang dikaitkan dengan norma a quo tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

3. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah sampaikan dalam Bagian III angka 5 Kesimpulan ini, penurunan pengakuan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pendidikan dalam APBN 2026 tidak menghilangkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk tetap mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% APBD untuk pendidikan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, dan secara faktual persentase anggaran pendidikan dalam APBD justru meningkat dari 27,9% pada TA 2025 menjadi 29,4% pada TA 2026. Oleh karenanya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi atau mengalihkan pos BPMU tertentu merupakan kebijakan diskresi anggaran daerah (open legal policy Pemerintah Daerah) dalam menentukan prioritas belanja pendidikan di wilayahnya, yang berada di luar norma a quo dan karenanya berada di luar ruang lingkup pengujian konstitusionalitas dalam perkara ini.

VI. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON

PERKARA 55/PUU-XXIV/2026

Bahwa dalam persidangan tanggal 15 Juni 2026, Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon Perkara 55/PUU-XXIV/2026, yaitu:

A. Dr. Eko Riyadi, S.H., M.H., yang menyampaikan pandangan berjudul " Conflicting Rights: Hak Atas Pendidikan dan Hak Atas Pangan"; dan

B. Ki Darmaningtyas, yang menyampaikan keterangan dari perspektif kebijakan pendidikan.

Terhadap keterangan kedua Ahli dimaksud, Pemerintah menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

A. Tanggapan Pemerintah atas Keterangan Ahli Dr. Eko Riyadi, S.H., M.H.

1. Bahwa Ahli Dr. Eko Riyadi pada pokoknya membangun kerangka analisis conflicting rights antara hak atas pendidikan dan hak atas pangan berdasarkan suatu formula proporsionalitas yang disebutnya sendiri sebagai "Postulat Eko Riyadi", yang menghitung intensitas pembatasan salah satu hak dibandingkan hak yang lain. Terhadap kerangka ini, Pemerintah menegaskan bahwa premis dasar yang digunakan Ahli, yakni bahwa Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasannya "membatasi" hak atas pendidikan demi kepentingan hak atas pangan, tidak sejalan dengan kedudukan hukum norma a quo sebagaimana telah Pemerintah uraikan (vide Bagian II.E angka 1 dan angka 3 Kesimpulan ini). Bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak merinci komponen apa saja yang termasuk dalam cakupan 20% anggaran pendidikan sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-V/2007 halaman 84, sehingga penentuan bahwa pendanaan gizi bagi peserta didik termasuk dalam anggaran pendidikan bukanlah "pembatasan" terhadap suatu hak yang telah pasti cakupannya, melainkan pelaksanaan kewenangan pembentuk undang-undang ( open legal policy) dalam menjabarkan cakupan hak dimaksud. Dengan demikian, kerangka conflicting rights yang dibangun Ahli bertumpu pada premis yang keliru sejak awal.

2. Bahwa lebih lanjut, terkait dalil Ahli mengenai kedudukan norma dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang dianggap tidak dapat membatasi hak konstitusional karena secara hierarkis lebih rendah daripada batang tubuh, Pemerintah tetap pada posisinya sebagaimana telah disampaikan dalam tanggapan terhadap Pihak Terkait CALS (vide Bagian IV.C angka 10-11 Kesimpulan ini), bahwa batang tubuh Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 telah secara tegas mengatur norma umum "pendanaan operasional penyelenggaraan Pendidikan", sedangkan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) sekadar memberikan ilustrasi/contoh konkret pelaksanaan norma umum dimaksud, sehingga bukan merupakan penciptaan norma baru yang berdiri sendiri. Dalil Ahli bahwa pembatasan hak hanya melalui norma Penjelasan adalah "tidak kuat, tidak seimbang, dan tidak proporsional" karenanya tidak berdasar, karena locus pengaturan norma yang sesungguhnya terletak pada batang tubuh Pasal 22 ayat (3), bukan semata-mata pada Penjelasannya.

VII. KESIMPULAN SUBSTANTIF PEMERINTAH

Berdasarkan dokumen pembahasan APBN TA 2026 (terlampir), Pemerintah menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal nasional yang telah dibahas secara formal, terbuka, dan konstitusional bersama DPR dalam proses penyusunan APBN TA 2026. MBG ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas kebijakan fiskal tahun 2026 dalam kerangka penguatan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, MBG bukan program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat, MBG ditempatkan dalam bidang Percepatan Perluasan MBG, yang diarahkan pada penguatan kualitas pelaksanaan program, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator, serta penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil. Hal ini menunjukkan bahwa MBG merupakan program lintas sektor yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dengan penguatan rantai pasok pangan, ekonomi lokal, dan koordinasi kebijakan antar-lembaga.

Secara khusus, dokumen Panja juga mengaitkan MBG dengan bidang pendidikan. Dalam arah kebijakan pendidikan APBN 2026, peningkatan kualitas lingkungan belajar yang kondusif dilakukan salah satunya melalui pemberian asupan gizi yang terjamin melalui Program MBG. Dengan demikian, MBG memiliki hubungan fungsional dengan pendidikan karena memfasilitasi kesiapan peserta didik untuk hadir, berkonsentrasi, berpartisipasi, dan mengikuti proses pembelajaran secara lebih efektif.

Pemerintah menegaskan bahwa MBG tidak menggantikan komponen pendidikan lainnya. UU APBN TA 2026 tetap memuat berbagai agenda utama pendidikan, antara lain PIP, KIP Kuliah, revitalisasi sekolah dan madrasah, pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, penyediaan sarana-prasarana, pelatihan guru, penguatan PAUD, pendidikan vokasi, serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

Dari sisi Transfer ke Daerah, komponen pendidikan juga tetap dijaga melalui DAK Nonfisik, antara lain BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah. DAK Nonfisik TA 2026 disepakati sebesar Rp149.343,29 miliar, termasuk BOS sebesar Rp53.433,05 miliar dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah sebesar Rp72.200,92 miliar.

Dengan demikian, tidak tepat apabila MBG diposisikan seolah-olah mengorbankan guru, sarana-prasarana, bantuan operasional, beasiswa, atau peningkatan mutu pendidikan. MBG justru merupakan layanan dalam ekosistem pendidikan dan memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik, sepanjang dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan tidak mengurangi pemenuhan seluruh komponen pendidikan.

VIII. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN DALAM KESIMPULAN INI

Bahwa untuk melengkapi dan memperkuat keterangan yang telah Pemerintah sampaikan dalam Kesimpulan ini, khususnya mengenai dasar penyusunan, proses pembahasan, dan penempatan Program MBG dalam struktur Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2026, bersama ini Pemerintah turut menyampaikan dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, sebagai dokumen yang memuat elaborasi rinci kebijakan fiskal serta program-program prioritas nasional, termasuk Program MBG, sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam Bagian III angka 3 Kesimpulan ini;

2. Laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, sebagai dokumen bahwa penempatan Program MBG dalam Anggaran Pendidikan merupakan hasil pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR RI, bukan kebijakan sepihak Pemerintah sebagaimana didalilkan Para Pemohon; dan

3. Lampiran VI Perpres 118/2025, khusus bagian rincian Anggaran Pendidikan, sebagai dokumen bahwa alokasi Badan Gizi Nasional yang berkaitan dengan Program MBG telah ditempatkan secara struktural dalam rincian Anggaran Pendidikan, sebagaimana telah Pemerintah uraikan dalam Bagian II.C Kesimpulan ini.

4. Surat Kementerian Agama Nomor B-58/SJ/B.I/HM.00/06/2026, Surat Kementerian Agama Nomor 85/SJ/KU.00.2/01/2026, Surat Kementerian Agama Nomor B-37/SJ/B.I.1/KU.00.2/04/2026, sebagai dokumen klarifikasi bahwa pelaksanaan Sertifikasi Program Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi dosen tahun 2025 baik PNS, PPPK maupun Non-PNS berlangsung bersamaan dengan tahapan penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Pada saat proses penganggaran berjalan, penetapan kelulusan dan/atau penetapan penerima Tunjangan Profesi bagi lulusan PPG dan sertifikasi dosen tahun 2025, salah satunya berupa NRG (nomor registrasi guru) belum diterbitkan, sehingga belum tersedia dasar perhitungan kebutuhan anggaran secara definitif untuk dialokasikan dalam DIPA awal Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, tidak terdapat pengurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru/Dosen pada Kementerian Agama yang disebabkan oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi semata-mata disebabkan karena belum dialokasikan dalam DIPA awal Tahun Anggaran 2026.

Bahwa dengan dilampirkannya dokumen-dokumen dimaksud, Pemerintah memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan mempertimbangkannya secara utuh sebagai satu kesatuan dengan Kesimpulan ini, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses perencanaan, pembahasan, dan pengalokasian anggaran Program MBG dalam struktur APBN Tahun Anggaran 2026.

IX. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ( constitutional review) Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, serta Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap UUD NRI 1945 dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Nomor 52/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Nomor 52/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026 tidak mempunyai kedudukan hukum ( legal standing);

2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard);

3. Menerima Keterangan Presiden, Keterangan Tambahan Presiden, dan Kesimpulan Presiden secara keseluruhan;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, serta Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

[2.11]

Menimbang bahwa Pihak Terkait Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., S.Hum, C.M.C., Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H., Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H., Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., Dr.

EXECUTIVE SUMMARY

Perkara a quo pada hakikatnya menempatkan Mahkamah pada satu pertanyaan konstitusional yang sederhana tetapi sangat menentukan masa depan pendidikan nasional: “apakah jaminan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% boleh dipenuhi secara nominal dengan memasukkan program yang secara hakikat bukan merupakan kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan?” Para Pihak Terkait memandang jawabannya harus tegas: TIDAK. Sebab, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bukan sekadar rumus hitung dan angka dalam APBN, melainkan pagar konstitusional agar hak atas pendidikan tidak dikalahkan oleh kepentingan sektoral lain, betapapun pentingnya kepentingan tersebut.

Para Pihak Terkait tidak pernah menafikan nilai kemanusiaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Anak-anak Indonesia berhak memperoleh gizi yang layak, tubuh yang sehat, dan kesempatan belajar yang lebih baik. Namun negara hukum menuntut lebih dari sekadar tujuan yang baik; negara hukum menuntut cara yang benar, dasar yang pasti, dan klasifikasi anggaran yang jujur. Perkara ini karenanya bukan tentang menolak sepiring makanan bagi peserta didik, melainkan tentang menolak apabila sepiring makanan itu dibiayai dengan mengurangi ruang konstitusional bagi ruang kelas yang layak, guru yang sejahtera, perpustakaan, sanitasi, beasiswa, riset, dan mutu pembelajaran.

Frasa 'sekurang-kurangnya 20%' dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 harus dibaca sebagai jaminan minimum substantif. Angka tersebut harus terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu kebutuhan yang secara langsung membentuk proses pendidikan: pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, akses, mutu, pendidikan tinggi, riset, dan tata kelola pendidikan. Apabila program non-inti dapat dimasukkan ke dalam batas minimum tersebut hanya karena memiliki hubungan penunjang dengan peserta didik, maka 20% akan berubah dari jaminan konstitusional menjadi angka elastis yang dapat ditarik ke mana saja oleh politik anggaran tahunan.

A. DALAM EKSEPSI

A.1. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI,

DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung atau badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi:

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 ( judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK), menegaskan hal yang sama, yaitu: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945”.

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 9 ayat (1) UU PPP Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. DALAM POKOK PERKARA

B. 1. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN

1. Bahwa fakta pertama yang paling mendasar adalah tidak ada satu pihak pun yang secara sungguh-sungguh membantah bahwa MBG memiliki manfaat bagi anak dalam aspek gizi, kesehatan, dan kesiapan belajar.

Pada saat yang bersamaan, dalam perkara a quo yang dipersoalkan bukanlan persoalan manfaat atau tidaknya program MBG, melainkan mempersoalkan klasifikasi konstitusional pembiayaan MBG.

2. Bahwa fakta kedua menunjukkan adanya problem normatif pada Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026. Penjelasan tersebut tidak sekadar menerangkan istilah “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan,” melainkan memasukkan Program MBG sebagai salah satu cakupan norma. Hal ini bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Bukti PT-24, karena penjelasan tidak boleh menciptakan norma baru atau memperluas substansi batang tubuh.

3. Bahwa fakta ketiga telah menguatkan bahwa program MBG secara komparatif tidak selalu dibiayai dari pos pendidikan. Bukti tambahan Pihak Terkait memperlihatkan Amerika Serikat menempatkan school lunch pada rezim pertanian, Peru pada pembangunan dan inklusi sosial, Honduras pada pembangunan sosial, Yunani pada tenaga kerja dan jaminan sosial, serta sejumlah negara menggunakan kombinasi sumber pendanaan. Dengan demikian, klaim bahwa school meals lazim menjadi anggaran pendidikan tidak dapat diterima secara simplistis.

4. Bahwa fakta keempat mengenai keterangan ahli dan saksi Pemohon, yang pada pokoknya memperlihatkan kebutuhan inti pendidikan di Indonesia masih sangat besar. Kebutuhan tersebut meliputi akses sekolah, ruang kelas layak, kesejahteraan guru dan dosen, sertifikasi guru, perpustakaan, sanitasi sekolah, mutu pembelajaran, pendidikan tinggi, dan riset. Dalam kondisi demikian, memasukkan MBG ke dalam komponen 20% anggaran pendidikan bukan hanya keliru secara klasifikasi, tetapi juga berisiko menggeser prioritas konstitusional.

5. Bahwa fakta kelima mengenai angka alokasi MBG yang mencapai sekitar Rp223,56 triliun sampai Rp268 triliun atau sekitar sepertiga anggaran pendidikan, jelas memperlihatkan risiko fiskal yang tidak kecil.

Angka tersebut bukan sekadar angka pelengkap. Apabila program sebesar itu dihitung dalam 20% anggaran pendidikan, maka porsi pendidikan inti yang benar-benar tersedia menjadi jauh lebih kecil nilainya dari angka resmi yang ditampilkan APBN.

C. PETITUM

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka PARA PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi ”;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

[2.12]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Amicus Curiae, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada dan Koalisi Aktivis Intelektual Indonesia (KAII), yang keterangannya terdapat dalam berkas permohonan a quo;

[2.13]

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2]

Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4301

UU 20/2003) serta norma Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7144

selanjutnya disebut UU 17/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK;

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4]

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 serta Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 yang menyatakan, Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 “Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap” Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 “(3) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 “Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan”

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945;

3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-4] yang berprofesi sebagai dosen [vide Bukti P-5] dan merupakan pembayar pajak [vide Bukti P-8]. Sebagai seorang dosen, honor yang diterima Pemohon sangat kecil apabila dibandingkan dengan pegawai program makan bergizi gratis yang baru bekerja dan langsung diangkat sebagai pegawai pemerintah (PPPK) mendahului guru honorer dan dosen. Padahal hak Pemohon sebagai dosen dengan tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk mensejahterakan guru dan dosen termasuk melalui anggaran negara, namun honor Pemohon sebagai dosen belum memenuhi kebutuhan dasar hidup minimum. Hal ini menjadi ancaman eksistensial serius terhadap kaum intelektual;

4. Bahwa Pemohon mendalami secara otodidak bidang deontic logic yang merupakan riset rintisan terdepan karena bersifat mendasar dan merupakan bagian dari non classical logic yang juga menggunakan notasi formal matematika lanjut. Riset ini memberikan pemahaman baru terhadap ilmu hukum dan bersifat frontliner karena masih bersifat open problem dan memiliki banyak tantangan paradoks yang belum terselesaikan. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sudah mengamanatkan agar Pemerintah mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBN untuk pendidikan dan sudah mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, wujud pelaksanaannya adalah dengan melaksanakan Pasal 59 ayat (1) UU 14/2005 yaitu Pemerintah wajib memberikan dana atau fasilitas khusus kepada dosen yang mendalami dan mengembangkan ilmu langka, termasuk yang melakukan riset rintisan terdepan. Namun pada kenyataannya, justru subjek utama pendidikan, yaitu guru dan dosen, tidak dipenuhi hak konstitusionalnya sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

[3.6]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 49 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 dan norma Pasal 22 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7]

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mengajukan permohonan provisi berupa penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan pembentukan UU 17/2025 yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2025 ditetapkan dengan melibatkan Hakim Konstitusi Adies Kadir pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan, sehingga sedikit banyaknya memiliki pengaruh terhadap pembentukan UU 17/2025. Oleh karena itu, untuk menjaga martabat dan kehormatan Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi diperlukan penetapan cooling off period dari produk yang dibuatnya. Berkenaan dengan permohonan provisi dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Juli 2026 memutuskan untuk menyatakan permohonan hak ingkar yang diajukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan maupun relevansi antara Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan substansi permohonan Pemohon meskipun Hakim Konstitusi Adies Kadir menjadi bagian dari pembentukan UU 17/2025 dalam jabatan sebelumnya.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8]

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 serta norma Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perumus UU 20/2003 hanya menyalin ketentuan norma Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ke dalam norma Pasal 49 ayat

(1) UU 20/2003 sehingga pada praktiknya anggaran pendidikan dapat dipermainkan dalam memenuhi kepentingan politik oleh penguasa. Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 serta Penjelasannya merupakan salah satu contoh implikasi dari ketiadaan batasan normatif untuk menentukan alokasi penggunaan anggaran pendidikan dalam Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003.

Permasalahan sistem pendidikan Indonesia adalah tidak memiliki tools untuk menentukan komponen utama pendidikan;

2. Bahwa menurut Pemohon, penggunaan 20% anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti konsep yang diberikan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu memisahkan antara core educational purposes dan other educational-related expenditures. Sedangkan untuk menentukan komponen utama pendidikan dapat menggunakan alat uji sederhana yaitu pertanyaan berupa “jika komponen tersebut ditiadakan, apakah terdapat substitusi terhadapnya?”. Apabila pertanyaan tersebut diterapkan kepada program MBG maka akan ditemukan bahwa tidak adanya MBG tidak akan membuat jatuhnya sistem pendidikan karena terdapat substitusi penggantinya misalkan peran keluarga yang memberikan bekal;

3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sesungguhnya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merinci apa yang dimaksud dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Sehingga, metode “ copy-paste” dan pengecualian minimalis seperti sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 adalah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

[3.9]

Menimbang bahwa untuk mendukung/membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Februari 2026. Selain itu, Pemohon telah mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Zidan Ramdani yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Juni 2026. Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan bertanggal 7 Juli 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10]

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 14 April 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 14 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2026. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.H., M.Si., CPM yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Juni 2026 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 15 Juni 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11]

Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 April 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 April 2026 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 April 2026, serta menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2026. Selain itu, Presiden mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., Prof. Dr. Hafid Abbas, dan Ir. Doddy Izwardy, B.SC., M.A., Ph.D yang keterangan tertulisnya masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026 dan 19 Juni 2026 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Arief Purnama, S.Pd., Suaidi, S.Pd., M.Pd., dan Nur Azizah, S. Pd yang kesemuanya memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2026.

Presiden juga menyerahkan keterangan tertulis 2 (dua) orang Ahli bernama Dr.

Mulia P. Nasution, D.E.S.S dan Dr. Mirza Nasution, S.H., M. Hum., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2026. Adapun Presiden menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 Juli 2026 beserta Lampirannya dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12]

Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H., Dr. Idul Rishan, S.H., M.H., Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D., Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Raden Violla Reininda Hafidz, S.H., LL.M., Titi Anggraini, S.H., M.H., dan Warkhatun Najidah, S.H., M.H., Pengajar Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 April 2026 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 April 2026 dan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2026. Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2026 dan 7 Juli 2026 yang dilengkapi alat bukti tambahan yang diberi tanda Bukti PT-44 sampai dengan Bukti PT-62 yang tidak disahkan dalam persidangan. Selain itu, Pihak Terkait juga menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13]

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah membaca keterangan amicus curiae yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan Koalisi Aktivis Intelektual Indonesia (KAII).

[3.14]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan a quo lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sepanjang berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003. Setelah dicermati secara saksama telah ternyata berkaitan dengan norma a quo, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2008 yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan frasa “gaji pendidik dan” dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 tanpa menyebutkan bahwa frasa “gaji pendidik dan” dalam norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, sehingga seolah-olah norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 masih seperti norma yang terdapat dalam UU 20/2003 sebelum dinyatakan sepanjang frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tata cara penyebutan norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 yang telah dimaknai tersebut dengan tidak menyebutkan sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 adalah penyebutan yang tidak tepat. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur ( obscuur), oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003.

Sementara itu, berkenaan dengan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003, telah ternyata pula Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Oktober 2005 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, terhadap Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 tidak dapat lagi dijadikan objek pengujian, sehingga permohonan Pemohon sepanjang pengujian Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 harus dinyatakan kehilangan objek dan oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.15]

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan, bukti-bukti serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, keterangan DPR serta keterangan ahli yang diajukan DPR; keterangan Presiden serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan Presiden; keterangan Pihak Terkait dan bukti yang diajukan, kesimpulan Pemohon, kesimpulan Presiden, kesimpulan Pihak Terkait, dan keterangan amicus curiae, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “operasional penyelenggaraan pendidikan” pada norma Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengalokasian anggaran pendidikan yang menyebabkan tidak terpenuhinya amanat konstitusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 yang memasukkan program makan bergizi ke dalam biaya operasional pendidikan bertentangan dengan amanat konstitusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon a quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dalam Paragraf [3.17.2] antara lain menyatakan sebagai berikut.

[3.17.2] … Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat luasnya cakupan yang menjadi target program MBG, termasuk di dalamnya penetapan dan penerapan standar mutu layanan penyediaan dan pembagian makanan bergizi, sudah semestinya pembiayaan program dimaksud ditentukan secara tersendiri atau secara khusus di luar anggaran pendidikan yang telah diprioritaskan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan. Di samping penegasan sebagaimana diuraikan di atas, mengingat pula begitu pentingnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, maka tidak setiap program yang menyasar peserta didik, tenaga pendidik, atau institusi pendidikan dapat ditarik masuk ke dalam kategori operasional penyelenggaraan pendidikan, terlebih apabila substansinya tidak berkaitan dengan fungsi pendidikan itu sendiri. Adanya perluasan makna ini terjadi sebagai implikasi dari penyebutan program makan bergizi dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan telah menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi prioritas anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, intervensi negara dengan membebankan anggaran MBG kepada anggaran pendidikan sesungguhnya secara tidak langsung merupakan “cara” agar anggaran pendidikan dapat mencapai angka sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

[3.16]

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 telah ternyata memberikan jaminan pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta jaminan prioritas anggaran pendidikan melalui APBN dan APBD sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo sepanjang norma Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, permohonan Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 adalah tidak jelas atau kabur ( obscuur).

Sedangkan, berkenaan dengan permohonan Pemohon berkaitan dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU 17/2025 adalah kehilangan objek.

[3.17]

Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Penutup

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca, Rahmadiani Putri Nilasari, dan Ery Satria Pamungkas, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili serta Pihak Terkait Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., S.Hum, C.M.C., Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., Prof.

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D., Prof. Muchamad Ali Safaat, S.H, M.H., Prof.

Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr.

Charles Simabura, S.H., M.H., Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H., Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H, M.H., Dr. Idul Rishan, S.H., M.H., Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D., Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Raden Violla Reininda Hafidz, S.H., LL.M., Titi Anggraini, S.H., M.H., dan Warkhatun Najidah, S.H., M.H., Pengajar Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) dan/atau kuasanya.

Putusan MK 52/PUU-XXIV/2026 — Dikabulkan Sebagian

Putusan MK 52/PUU-XXIV/2026 — Dikabulkan Sebagian

Ringkasan Amar

Pembukaan

DUDUK PERKARA

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON

3. ALASAN PERMOHONAN

3. PETITUM

I. KETERANGAN DPR RI

A. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

B. PANDANGAN UMUM DPR RI

C. PANDANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

III. KESIMPULAN DPR RI

IV. KETERANGAN TAMBAHAN

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG

IV. DAMPAK APABILA PETITUM PARA PEMOHON DIKABULKAN

V. PETITUM

A. UU APBN TA 2026

B. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KETERANGAN AHLI

C. OBJEK DAN DALIL PEMOHON

D. PENDAPAT AHLI

E. PARAMETER KONSTITUSIONAL

F. KESIMPULAN

A. PENGANTAR POSISI PERKARA

B. LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN ANGGARAN

I. POKOK PERSOALAN KONSTITUSIONAL

II. MAKNA KONSTITUSIONAL ANGGARAN PENDIDIKAN

III. PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF FUNGSI NEGARA

IV. HUBUNGAN ANTARA GIZI DAN PROSES PENDIDIKAN

V. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

VI. APBN SEBAGAI SISTEM FISKAL YANG TERINTEGRASI

VII. DOKTRIN OPEN LEGAL POLICY

VIII. PENTINGNYA MEMBEDAKAN ANTARA KETIDAKSETUJUAN

IX. PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

X. KESIMPULAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

B. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA

D. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

E. PETITUM

F. PETITUM

D. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

F. PETITUM

I. POSISI PEMERINTAH ( STANDING POSITION)

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG

IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERTANYAAN YANG MULIA MAJELIS

V. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN PIHAK TERKAIT

VI. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS KETERANGAN AHLI PARA PEMOHON

VII. KESIMPULAN SUBSTANTIF PEMERINTAH

VIII. DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN DALAM KESIMPULAN INI

IX. PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

B. DALAM POKOK PERKARA

B. 1. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP SELAMA PERSIDANGAN

C. PETITUM

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Provisi

Dalam Pokok Permohonan

KONKLUSI

AMAR PUTUSAN

Penutup

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya