Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 — Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dikabulkan Sebagian
Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 06 Agustus 2004
P U T U S A N
Perkara Nomor 005/PUU-I/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dalam hal ini diwakili oleh Ray Wijaya dan Syafurrahman Al-Banjary, Pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, beralamat di Jalan Danau Poso No.
18, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON I;
2. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Gandjar Suwargani dan Ir. Irwan Hidayat, Pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jl. Raya Pondok Gede No. 96, Jakarta Timur 13810, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dalam hal ini diwakili oleh RTS Masli, Aswan Soendojo dan Iim Ibrahim, Pekerjaan ketiganya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, beralamat di Gedung Dewan Pers Lantai 3, Jl. Kebun Sirih 32-34, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;
4. Assosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), dalam hal ini diwakili oleh Karni Ilyas dan Nurhadi Purwosaputro, pekerjaan keduanya Ketua dan Sekretaris Jenderal Assosiasi Televisi Siaran Indonesia, dahulu beralamat di Jl. Damai No.
11 Daan Mogot, Jakarta Barat 11510, sekarang di Kompleks PLN No. 9 Jl. S.
Parman, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;
5. Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), dalam hal ini diwakili oleh Ismi Kurniawan Burhan dan Suprayogie, pekerjaan keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Persatuan Sulih Suara Indonesia, beralamat di Jl. Sapta No. 41, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
Undang-Undang Dasar 45 HASIL AMANDEMEN
II. 1. Pemberian Status Lembaga Negara untuk KPI Merupakan suatu Ketentuan yang Inkonstitusional dan Menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pemohon judicial review dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran berbunyi "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran" bertentangan dengan pengaturan struktur lembaga negara dalam UUD 1945 Hasil Amandemen.
II. 1.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya permohonan ini sangat ceroboh dengan menyamaratakan pemahaman dan pemaknaan antara Lembaga Negara dengan huruf kapital pada L dan N, dengan lembaga negara tanpa huruf kapital. Lembaga Negara tentulah tidak sama dengan lembaga negara.
Penyebutan KPI sebagai "lembaga negara" dengan huruf kecil, bukan pemberian status Lembaga Negara untuk KPI, dan karenanya bukan merupakan suatu ketentuan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada dasarnya KPI ini memang dibiayai oleh negara melalui mekanisme yang berlaku yaitu APBN.
Dalam sebuah negara demokrasi modern memang akan lahir banyak sekali institusi-institusi demokratis dan lembaga-lembaga negara yang kemudian memunculkan beragam penamaan, seperti Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi-Komisi lainnya. Komisi Independen yang lahir ini memang merupakan sebuah konsekwensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip check and balances untuk kepentingan publik yang lebih besar. Secara jelas sebenarnya dapat dilihat, bahwa pernyataan dan penyebutan sebagai lembaga negara untuk KPI dalam Undang-Undang Penyiaran dinyatakan dengan huruf kecil, itu berarti KPI merupakan lembaga yang dibiayai dan dimiliki oleh negara. Lebih jauh lagi, lembaga negara yang dimaksud dalam UU Penyiaran harus dibaca dalam satu nafas, dengan demikian pengertiannya menjadi jelas bahwa KPI adalah lembaga negara atau institusi negara atau badan negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
Sebagai pembanding juga dapat dilihat bahwa di dalam negara demokrasi di dunia seperti Federal Communications Commissions (FCC) di Amerika, Independent Communications-Commissions of South Africa (ICASA) di Afrika Selatan clan banyak lagi badan serupa di negara demokrasi adalah lembaga negara, atau institusi negara atau badan negara, yang dimiliki dan dibiayai oleh negara lewat undang-undang.
PEMOHON V;
6. Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), dalam hal ini diwakili oleh Gilang Iskandar, beralamat di Jl. Padang No. 21, Manggarai, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Dr. Todung Mulya Lubis, SH. LL.M;
2. Lelyana Santosa, SH.;
3. Atmajaya Salim, SH;
4. Fredrik J. Pinakunary, SH;
5. Marulam J. Hutauruk, SH;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 26 Pebruari 2003, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;
Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Telah mendengar keterangan Indonesia Media Law and Policy Centre selaku pihak terkait;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tambahan Para Ahli;
DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, bahwa permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2003, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
1. Dasar constitutional judicial review Pasal 24C (1) UUD 1945 Hasil Amandemen Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut telah diadopsi ke dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
Permohonan Judicial Review ini jangan diartikan sebagai anti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, atau advokasi untuk kembali kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997. Para Pemohon memahami bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 banyak hal-hal baru yang Para Pemohon terima sebagai suatu keharusan, tetapi Para Pemohon ingin menggunakan haknya sebagai warga negara yang dapat mengajukan Judicial Review karena beberapa hal dan pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menurut hemat Para Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan kata lain Para Pemohon bukannya menolak 100 % (seratus persen) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, apalagi ingin kembali kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997, karena yang Para Pemohon inginkan adalah sebuah Partial Judicial Review.
2. Penjelasan tentang KPI sebagai Lembaga Negara.
Pasal 7ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002: KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
Ihwal “lembaga negara” ini membutuhkan suatu pengaturan konstitusional satu dan lain hal untuk memberikan kejelasan karena sekarang begitu banyak lembaga yang masuk dalam kategori auxiliaries state agencies seperti Komnasham, KPK, KPKPN, Ombudsman, KHN, KPPU dsbnya. Adalah tugas MK sebagai `the ultimate interpreter of Constitution' (guardian of Constitution) untuk membuat klarifikasi konstitusional mengenai apa yang disebut “lembaga negara” agar nantinya tidak ada konflik interpretasi. Jadi Para Pemohon bukannya anti status lembaga Negara, tetapi dalam formatnya yang sekarang bisa saja “lembaga negara” seperti KPI dikategorikan sebagai sesuatu yang inkonstitusional.
3. KPI memiliki kewenangan repressive yang potential mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran.(Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Penyiaran adalah bertentangan dengan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen);
Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, f Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 F jo. Pasal 28 H ayat (2) jo. Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen) • Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis
b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap-tahap tertentu.
c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
d. Denda adminsitratif.
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
f. Tidak diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan siaran;
g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. • Pasal 34 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002: Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena hal-hal sebagai berikut:
a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan.
b. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
c. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kewenangan KPI ini mengingatkan kita semua kepada kewenangan yang dimiliki oleh Departemen Penerangan pada jaman Orde Baru padahal itulah salah satu kritik yang disampaikan oleh masyarakat pers terhadap Orde Baru. Pemohon menyadari bahwa KPI sebagai “regulator” berwenang untuk membuat sejumlah pengaturan tetapi pertanyaannya adalah apakah KPI harus juga diberikan kewenangan judiciary? Bukankah ini berarti bahwa KPI sekaligus bertindak sebagai eksekutif dan yudikatif? Kami tidak menyangkal bahwa bisa saja lembaga penyiaran melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, tetapi apakah ` sanksi' terhadap pelanggaran ini bukannya menjadi kewenangan dari lembaga pengadilan sebagai lembaga yang memutuskan setiap sengketa?
Sebab jika hal ini diputuskan oleh KPI, bukan saja kita menghidupkan kembali Deppen versi Orde Baru, tetapi merusak tatanan ketatanegaraan karena mencampur adukkan lembaga eksekutif dengan lembaga yudikatif. Dalam jaman transisi ini kita seharusnya jernih dan tidak mengulangi kesalahan konstitusional yang dibuat baik pada jaman Orde Lama maupun Orde Baru.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 mengandung pasal-pasal diskriminatif perihal jangkauan siaran. (Pasal 14 ayat (1) yo. Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d yo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) yo. Psal 19 huruf a yo. Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen • Pasal 14 ayat (1) yo pasal 15 ayat (1)c yo pasal 31 ayat (2): memberikan lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara, dibiayai oleh negara dan perolehan iklan, tetapi memiliki jangkauan siaran nasional seluruh wilayah Indonesia. • Pasal 16 ayat (1) yo pasal 19 ayat (a) yo pasal 31 ayat (3): memberikan lembaga penyiaran swasta yang merupakan lembaga swasta yang pembiayaannya dari siaran iklan, tetapi memiliki jangkauan terbatas.
Fakta bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 memperlakukan secara diskriminatif lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta menunjukkan berlakunya dominasi kekuasaan negara yang bisa berarti monopoli oleh negara terutama terhadap informasi. Secara ideologis ini bisa berarti regimentasi informasi yang pasti merugikan warga negara karena berkurangnya alternatif informasi. Lebih jauh lagi, penguasaan dan pengontrolan siaran akan bisa menjadi ajang abuse of power yang bakal memperkuat sektor negara ( state) dan melemahkan pasar ( market) padahal sesungguhnya pasar adalah place for new idea in a very competitive sense.
Perlu Para Pemohon tekankan bahwa Para Pemohon sama sekali tidak anti kepada lembaga penyiaran publik, malah Para Pemohon sangat mendukung lembaga penyiaran publik, sama seperti dukungan kami terhadap lembaga penyiaran komunitas. Tetapi, sekali lagi tetapi, kami tidak dapat memahami logika hukum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menolak lembaga penyiaran swasta untuk memiliki jangkauan siaran nasional karena dari berbagai segi dia akan memberikan banyak keuntungan kepada publik dalam artian pengayaan informasi alternatif. Para Pemohon juga yakin bahwa lembaga penyiaran swasta yang jangkauan siarannya nasional tidak akan mematikan lembaga penyiaran komunitas karena lembaga penyiaran swasta mendukung dan bersedia bekerja sama dengan lembaga penyiaran komunitas.
Kami mempunyai kekhawatiran tambahan dalam hal ini yaitu (1) dibatasinya jangkauan siaran lembaga penyiaran swasta akan sama artinya dengan market division yang nantinya akan mengundang pemodal bersiasat mengakuisisi lembaga penyaiaran komunitas di daerah; dan, (2) integritas negara kesatuan ini, suka atau tidak suka, akan juga terganggu karena pembatasan jangkauan siaran ini cenderung bisa menjauhkan rasa kebersamaan dan kesatuan. Dengan kata lain adanya lembaga penyiaran swasta dengan jangkauan siaran nasional akan bisa membantu lembaga penyiaran publik memperkuat persatuan dan kesatuan negeri ini.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 memuat ketentuan diskriminatif perihal iklan. (Pasal 14 ayat (1) yo. Pasal 15 ayat (2) yo. Pasa131 ayat (2) yo. Pasal 16 ayat (1) yo. Pasal 19 ayat (a) yo. Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen) • Pasal 14 ayat (1) yo pasal 15 ayat (2) yo pasal 31 ayat (2) yo pasal 16 ayat
(1) yo pasal 19 ayat (a) yo pasal 31 ayat (3) memberikan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta `hak' untuk mendapatkan iklan meski jangkauan siarannya tidak sama; • Pasal 21 ayat (1) yo pasal 22 ayat (2) tidak memberikan lembaga penyiaran komunitas `hak' untuk memperoleh iklan. Pemasukan lembaga penyiaran komunitas terbatas pada sumbangan, hibah, sponsor dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.
Para Pemohon telah mengemukakan bahwa Para Pemohon mendukung kehadiran lembaga penyiaran komunitas karena buat Para Pemohon diversity of opinion and news adalah prinsip dasar yang Para Pemohon junjung tinggi.
Karena itu Para Pemohon juga termasuk concern dengan kelangsungan hidup lembaga penyiaran komunitas, dan karenanya Para Pemohon tidak bisa memahami kenapa lembaga penyiaran komunitas tak diberikan hak untuk memperoleh pemasukan dari siaran iklan. Dalam iklim bisnis yang sangat kompetitif seperti sekarang ini akan sangat sukar bagi lembaga penyiaran komunitas untuk survive tanpa iklan. Keadaan ini Pemohon khawatirkan akan membuat lembaga penyiaran komunitas yang banyak dimiliki oleh orang-orang media akan menjadi `kreatif' mengkonversi `sponsor' menjadi `iklan terselubung' seperti pada jaman TVRI dulu. Para Pemohon hanya ingin meminta kita semua jernih dan tidak bersikap hipokrit dalam menata dan meregulasi dunia lembaga penyiaran ini.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 bersifat diskriminatif karena membatasi keanggotaan KPI yang berasal dari Organisasi Penyiaran. (Pasal 10 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) jo Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen) • Pasal 10 ayat (1) huruf g: untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat..... tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa.
Terus terang Para Pemohon sangat sulit mencerna mengapa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tidak membolehkan orang yang berasal dari media massa untuk menjadi anggota KPI karena sesungguhnya KPI akan mendapatkan banyak sumbangan masukan dari keanggotaan yang berasal dari media massa.
Diskriminasi ini menegasikan hak seseorang untuk berpartisipasi untuk memajukan diri dan komunitasnya padahal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengabdikan dirinya. Dalam manajemen modern, suatu keterbukaan adalah hal yang mutlak, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 ini sudah melanggar asas keterbukaan ini.
Para Pemohon menangkap suatu hal yang kurang diantisipasi sebelumnya yaitu dengan menolak orang yang berasal dari lembaga penyiaran swasta maka KPI sekarang tengah dikuasai oleh akedemisi yang sangat pro kepada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, dan bersikap sangat bias terhadap lembaga penyiaran swasta. Para Pemohon tak ingin menyimpulkan, tetapi Para Pemohon khawatir bahwa KPI bisa menjadi “regulator” yang bias terhadap ekonomi pasar yang sesungguhnya kita usung dalam pembangunan kita sekarang ini.
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers incasu penyiaran dengan ketentuan wajib ralat berita atas adanya sanggahan. (Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran adalah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) yo. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen) • Pasal 44 ayat (1): Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
Pemohon tidak menyangkal bahwa bukan mustahil terjadi kesalahan berita tetapi Pemohon tidak mengerti bahwa ada kewajiban ralat berita hanya karena adanya sanggahan. Bukankah lembaga penyiaran bisa membela dirinya bahwa berita yang dibuatnya telah memenuhi persyaratan pemberitaan yang obyektif dan seimbang ( cover both side), dan tetap pada pemberitaannya. Hanya jika lembaga penyiaran merasa bahwa ada kesalahan, maka lembaga penyiaran itu berkewajiban membuat ralat berita.
Rumusan pasal 44 ayat (1) kedengarannya bersifat compulsory padahal seharusnya ada ruang bagi lembaga penyiaran untuk mempertahankan isi pemberitaannya, dan disinilah kredibilitas suatu lembaga penyiaran itu diuji, dan apabila pihak yang dirugikan tetap merasa ada kekeliruan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan lembaga penyiaran itu ke pengadilan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ini akan lebih sehat dan kondusif.
Sebaliknya, apabila rumusan pasal 44 ayat (1) ini dipertahankan maka bukan mustahil esensi kebebasan lembaga penyiaran akan terganggu untuk tidak dikatakan terancam. Alhasil, akan ada budaya takut pada lembaga penyiaran, dan ini akan merugikan kualitas informasi yang akan disiarkan.
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 menjalankan politik sensor yang diskriminatif. (Pasal 47 Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28F jo.
Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen) • Pasal 47: isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang. • Pasal 26 ayat (2) huruf a: dalam menyelenggarakan siarannya Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan.
Kehidupan tanpa sensor adalah kehidupan yang ideal, dan ini tampaknya tak akan kita miliki. Jadi Pemohon menyadari dalam beberapa hal pasti ada lembaga sensor. Yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa untuk lembaga penyiaran berlangganan dibolehkan sensor internal sementara untuk lembaga penyiaran lainnya diperlakukan sensor external ? Apa parameternya? Kalau lembaga perryiaran swasta menyiarkan film sama dengan lembaga penyiaran berlangganan, kenapa yang satu memperlakukan sensor external sedang yang satu lagi memperlakukan sensor internal ? Perlakuan diskriminatif ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen yang menolak diskriminasi (pasal 28 I ayat (2)).
Pertanyaan berikutnya: mengapa untuk iklan juga ada lembaga sensor external? Apakah ini bukan sesuatu yang berlebihan? Politik sensor ini jelas tak positif buat kreatifitas media, cetak maupun elektronik.
KESIMPULAN
1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan politik hukum dari UU Penyiaran yaitu sebagai berikut:
a. Negara melalui Undang-undang Penyiaran telah menciptakan reinkamasi dari Departemen Penerangan (Deppen) untuk mengontrol dengan ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut dipertanyakan.
b. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran, baik televisi dan radio untuk mengatur dirinya sendiri yaitu dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran, khusus mengenai tata cara teknis penyiaran.
c. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan devide et impera (politik pecah belah) antar lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil terhadap antar lembaga penyiaran yang dapat menimbulkan sentimen kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga tidak menciptakan integrasi penyiaran nasional.
d. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar.
e. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminasi antar lembaga penyiaran berkaitan dengan jangkauan penyiaran.
f. Negara melalui UU Penyiaran menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran nasional yaitu dengan cara politik hukum diperketatnya pemberian izin maupun perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran.
g. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cara politik hukum pembatasan isi siaran yang harus sebagian besar dari dalam negeri terhadap lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta.
h. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum pengontrolan yang sangat ketat terhadap siaran iklan niaga.
i. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum lembaga penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan.
j. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan kebingungan antar lembaga penyiaran di dalam pelaksanaan Undang-undang Penyiaran yaitu dengan cara politik hukum terdapatnya pertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya.
k. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan institusi baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara politik hukum pemberian wewenang kepada KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2,3 dan 4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4 dan 8), Pasal 34 ayat (5) huruf a,e,f Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1,2, dan 3) Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1 dan 2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan oleh karena itu Pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pasal-pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di atas untuk dimuat dalam Berita Negara;
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut:
Bukti P-1: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
Bukti P-2: Tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang berjudul Judicial review (Dictum Edisi I, 2002);
Bukti P-3: “The Rise of Modern Judicial Review”, Christopher wolfe, New York, Basic Books, hal 336-337;
Bukti P-4: “Judicial Review and the National Political Process”, Jesse H.
Choper, Chicago, The University of Chicago Press, 1980, hal 64;
Bukti P-5: Media Indonesia, 25 Nopember 2002, dengan judul “DPR Abaikan Pasal Kontroversial dalam RUU Penyiaran” Bukti P-6: Media Indonesia, 23 Nopember 2002, dengan judul “RUU Penyiaran Lemah dari Sudut Moralitas” Bukti P-7: Meida Indonesia, 22 Nopember 2002, dengan judul “10 Anggota Pansus Setujui RUU Penyiaran” Bukti P-8: Harian Tempo, 30 Januari 2003 dengan judul “UU Penyiaran Sah tanpa Tanda Tangan Presiden” Bukti P-9: Harian Tempo, 29 Januari 2003 dengan judul “UU Penyiaran Tetap Berlaku Meski Tidak Ditandatangani Presiden” Bukti P-10: Harian Tempo, 29 Januari 2003, dengan judul “Produk Hukum Paling Kontroversial Sepanjang 2002” Bukti P-11: Kompas, 28 Januari 2003, dengan judul "PRSSNI dan ATVSI ajukan Judicial Review UU Penyiaran";
Bukti P-12: Media Indonesia, 17 Desember 2002, dengan judul "Skenario Pasca-UU Penyiaran Disahkan.", oleh: KRMT Roy Suryo Notodiprojo (Pemerhati Komunikasi dan Multimedia);
Bukti P-13: Media Indonesia, 28 November 2002, dengan, judul "Amien Setuju Pengesahan RUU Siaran Ditunda";
Bukti P-14: Sinar Pagi, 27 November 2002, dengan, judul "Soal Tertundanya RUU Penyiaran", Aisyah: Rakyat Muak Aksi Demo, Uci Karundeng: Bisa Gejolak;
Bukti P-15: Media Indonesia, 26 November 2002, dengan judul "RUU Penyiaran Ingkari Hak Publik Mendapat Informasi";
Bukti P-16: Warta Kota, 26 November 2002, "Masyarakat Pers Unjuk Rasa, RUU Penyiaran Gagal Disahkan";
Bukti P-17: Harian Investor, 26 November 2002, "Tak Kuorum, DPR Gagal Sahkan RUU Penyiaran.";
Bukti P-18: Kompas, 25 November 2002, dengan judul "Mengapa RUU Siaran secara Rasional Harus Ditolak?" Oleh: Ishadi SK (Praktisi Penyiaran);
Bukti P-19: Media Indonesia, 25 November 2002 dengan judul "Asosiasi TV Tolak RUU Penyiaran Disahkan";
Bukti P-20: Suara Pembaruan, 16 Februari 2QQ2, dengan judul "UU Penyiaran Menghidupkan Kembali otoritarianisme" oleh: Ashadi Siregar (Dosen Fisipol UGM);
Bukti P-21: Laporan singkat Pembicaraan Tingkat III Rancangan Undang undang tentang Penyiaran tanggal 15 Mei 2002;
Bukti P-22: Laporan singkat Pembicaraan Tingkat III Rancangan Undang-unclang tentang Penyiaran tanggal 27 Mei 2002;
Bukti P-23: Laporan Singkat Pembicaraan Tingkat II] Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran tanggal 29 Mei 2002;
Lampiran A: Akta Notaris/PPAT Helmy Panuh, SH., Nomor 9, tanggal 10 Pebruari 1999, tentang Pendirian Organisasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (lJTI) Lampiran B: Keputusan-keputusan Munas 2001 Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Jakarta 5-8 November 2001;
Lampiran C: Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia;
Lampiran D: Anggaran Dasar Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI);
Lampiran E: Akta Notaris H. Zainal Arifin, SH., Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Persatuan Sulih Suara Indonesia;
Lampiran F: Anggaran Dasar Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE);
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Nopember 2003, telah didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tetap para permohonannya;
Menimbang bahwa pada tanggal 28 Nopember 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dan permohonan Indonesia Media Law and Policy Centre untuk diikutsertakan dalam perkara Nomor 005/PUU-I/2003, dan isi permohonan tersebut pada pokoknya sebagai berikut;
I. Politik Hukum UU Penyiaran dan Komentar Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Maret 2003 oleh IJTI, PRSSNI, PPPI, ATVSI, PERBUSI, dan KOMTEVE, yang kemudian dipublikasikan secara luas, pada hakekatnya dapat digambarkan sebagai berikut.
1.1. Ada 11 (sebelas) materi kesimpulan politik hukum dari Undang-undang Penyiaran dalam permohonan judicial review tersebut, yaitu:
1. Negara melalui Undang-undang Penyiaran telah menciptakan reinkarnasi dari Departemen Penerangan (Deppen) untuk mengontrol dengan ketat kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran dengan cara politik hukum pembentukan organisasi tunggal yaitu KPI dengan mengikat sumber dana KPI sehingga independensi KPI patut dipertanyakan.
Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya kesimpulan ini terlalu tergesa-gesa dan tidak benar. Jika dibaca secara utuh seluruh materi Undang-undang Penyiaran yang sudah disajikan pada Bab 1, maka alasan utama lahirnya Undang-undang Penyiaran ini adalah mencabut atau tidak memberlakukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, yang memberikan kekuasaan penuh kepada Menteri Penerangan untuk mengontrol penyiaran di Indonesia. Dengan demikian, dengan dinyatakannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, maka dengan begitu pula peran sentral Menteri Penerangan (Departemen Penerangan) sudah berakhir. Dengan alasan ini, maka permohonan untuk melakukan Judicial Review atas Undang-undang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya menciptakan kembali lahirnya Departemen Penerangan sebab dengan begitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 masih tetap berlaku. Jadi, bisa kalau begitu permohonan ini sesungguhnya bisa dibaca sebagai permohonan menghidupkan kembali Departemen Penerangan.
Selain itu, bisa pula dibaca bahwa permohonan tersebut menginginkan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 yang sangat represif dan otoriter. Semuara dengan itu, kelihatannya permohonan ini akan menggelinding kepada keinginan untuk menciptakan kekacauan dalam dunia penyiaran, karena tanpa Undang-Undang Penyiaran yang berlaku sekarang, maka akan terjadi benturan hukum antar beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang memberikan kewenangan perizinan kepada Dirjen Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan perizinan penyiaran lokal kepada Gubernur.
Sesungguhnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memang diperlukan kehadirannya. KPI memang harus merupakan wadah tunggal, karena ia mengatur ranah publik yang dipergunakan ofeh penyiaran. Pengaturan frekuensi yang diambil dari spektrum gelombang radio ini juga terikat oleh lnternational Telecommunication Union. Bukankah pemerintah di Indonesia juga hanya satu? Di negara demokrasi dunia manapun frekuensi untuk penyiaran memang diatur oleh sebuah badan untuk itu. Dalam adagium hukum internasional dianut pemahaman bahwa broadcasting is universal but legal mozaik. KPI sebagai "wasit" sangat penting sebagai jawaban atas berkurangnya peran pemerintah di bidang penyiaran, yang pada waktunya peran itu menghilang. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus selalu dikontrol oleh media. Oleh karena itu, Bila p e r a n K P I dilakoni dan diambilalih oleh Pemerintah seperti masa Orde baru melalui Menteri Penerangan, maka sungguh tidak masuk akal. Sebab, bagaimana mungkin bisa diharapkan media secara bebas dan independen mengawasi jalannya kekuasaan yang dipegang pemerintah bila kemudian pemerintah bermain sebagai "wasit" di penyiaran. Karena itu, sudah seharusnya dan selayaknya KPI itu adalah wadah tunggal dan berwibawa menjaga agar pelaku penyiaran bermain secara wajar.
Sumber dana KPI memang berasal dari negara, bukan dari pemerintah, yang diwujudkan melalui mekanisme pendanaan APBN. Bukankah uang negara itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat? Independensi KPI bukan semata-mata diukur dari sumber pendanaannya, tetapi yang lebih utama adalah pada integritas dan profesionalisme anggotanya. Mekanisme kerja yang dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan, transparan dan akuntabel akan mendukung Iahirnya KPI yang independen dan berwibawa.
Dengan uraian dan penjelasan seperti ini, maka menjadi terang dan jelas bahwa kesimpulan untuk mengatakan telah terjadi pengontrolan kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran melalui pembentukan wadah tunggal KPI tidak beralasan.
2. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran baik televisi dan radio untuk mengatur dirinya sendiri yaitu dengan cara politik hukum peniadaan partisipasi organisasi penyiaran untuk berperan aktif di bidang penyiaran khusus mengenai tata cara teknis penyiaran.
Komentar sebagai Addinformandum:, Sesungguhnya kesimpulan ini terlalu dipaksakan dan tidak benar serta sangat subjektif. Permohonan ini justru menunjukkan bahwa ada prasangka subjektif yang dilakukan dengan mencoba membangun opini seolah-olah partisipasi organisasi penyiaran tidak dapat berperan aktif di bidang penyiaran, khususnya mengenai tata cara teknis penyiaran.
Adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak mempunyai relevansi satu dengan lainnya, bila kemudian dinyatakan bahwa organisasi penyiaran tidak dapat berperan aktif karena dikebiri oleh Undang-undang Penyiaran. Semua orang berhak membuat organisasi, termasuk di bidang penyiaran. Justru Undang-undang Penyiaran mendorongnya bahkan memberikan tempat yang pantas. Lihat saja, penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, misalannya.
Dalam hubungannya dengan keanggotaan KPI yang tidak memungkinkan keanggotaannya berasal dari organisasi penyiaran, maka sungguh relevan mendisain anggota KPI harus terdiri dari orang yang independen dan tidak terkait dengan bisnis penyiaran. Sebab, bagaimana mungkin KPI dapat menjadi “wasit” yang berwibawa jika kemudian di dalamnya berisi "pemain-pemain” di bidang penyiaran. KPI harus merupakan badan yang merupakan badan pengaturan dunia penyiaran ( regulatory body). Anggota-anggotanya harus merupakan orang-orang yang independen. Anggota KPI sepenuhnya mewakili kepentingan publik karena ia mengatur ranah publik untuk penyiaran. Seseorang yang bekerja atau pemilik media penyiaran, bila ingin menjadi anggota KPI, harus melepaskan posisi dan jabatannya dari media penyiaran, ia harus menjadi orang yang indepenpen. Organisasi penyiaran tetap dapat berpartisipasi, antara lain dengan mengusulkan dan membuat pedoman perilaku penyiaran yang kemudian disahkan oleh KPI. HaI tersebut jelas dinyatakan dalam Undang-Undang.
Oleh karena itu, rasanya kesimpulan kedua yang diajukan dalam permohonan ini memperlihatkan bahwa pemahaman atas pengaturan dunia penyiaran belum utuh.
3. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan devide et impera (politik pecah belah) antar lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik diskriminatif-diskriminatif dan perlakuan yang tidak adil terhadap antar lembaga penyiaran yang dapat menimbulkan sentimen kecemburuan antar lembaga penyiaran sehingga tidak menciptakan integrasi penyiaran nasional.
Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya kesimpulan ini sama sekali tidak beralasan dan memperlihatkan kembali bahwa pemahaman tentang pengaturan penyiaran yang demokratis dan universal masih belum lengkap.
Di negara-negara demokrasi di dunia manapun terdapat perbedaan pengaturan antara lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas. Peranan dan fungsi masing-masing lembaga tersebut memang berbeda. Pengaturan yang berbeda itu terutama disebabkan karena fungsi dan peranannya yang berbeda. Perbedaan yang sedemikian itu menyebabkan terjadinya integrasi nasional. Inilah antara lain usaha yang disebut melakukan keseimbangan peranan antara lembaga penyiaran yang ditujukan untuk sebesar-besarnya manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Sebab para "pemain" ini menggunakan ranah publik dan harus diperuntukkan untuk kemaslahatan publik sesuai dengan porsinya.
Kesimpulan ini juga memperlihatkan keberpihakan pada prinsip dan paradigma pemikiran liberal ortodoks dan ekonomi pasar ortodoks yang pada akhirnya juga akan menciptakan monopoli oleh para pemilik modal, yang sebenarnya baik dinegara Amerika Serikat maupun negara-negara demokrasi Eropa telah dikoreksi.
Pembeda peran dan fungsi ketiga lembaga penyiaran ini sesungguhnya adalah jawaban tuntas atas dua prinsip utama pengaturan penyiaran yang demokratis, yaitu asas diversity of ownership dan asas diversity of content.
4. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar.
Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya kesimpulan ini terlalu jauh dikaitkan dengan "isu intervensi atas kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran".
Kesimpulan ini telah secara berlebihan memperlihatkan dengan menyatakan bahwa negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum wajib ralat isi siaran terhadap lembaga penyiaran atas sanggahan masyarakat, meskipun sanggahan tersebut belum terbukti benar. Pemahaman pengaturan sistem penyiaran belum cukup memadai. Dinegara demokrasi dunia manapun, sistem penyiarannya memang dapat diintervensi negara, karena lembaga penyiaran mempergunakan ranah publik. Lebih dari itu, tiap negara juga terikat oleh regulasi dan konvensi serta kesepakatan-kesepakatan internasional yang dikeluarkan organisasi internasional yang disebut dengan International Telecommunication Union (ITU). ' Disamping itu, sesungguhnya persoalan sanggahan adalah persoalan prinsip kerja jurnalistik profesional yang disebut dengan cover both sides yang pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan lewat Pedoman Perilaku Penyiaran dan atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh KPI bersama Pemerintah.
5. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum diskriminasi antar lembaga penyiaran berkaitan dengan jangkauan penyiaran.
Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya kesimpulan ini mengada-ada dan menabrak prinsip-prinsip pengaturan sistem penyiaran yang universal dan umum dianut. Kesimpulan untuk kesekian kalinya memperlihatkan pemahaman pengaturan penyiaran yang masih tidak jelas. Pengaturan untuk lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas memang harus berbeda karena masing-masing lembaga penyiaran mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda. Di negara demokrasi di dunia pengaturannya juga berbeda yang ditujukan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan publik. Harus dipahami dan diingat bahwa frekuensi sumber daya alam milik publik yang terbatas! pengklasifikasian kelas "pemain dalam dunia penyiaran menjadi keharusan dalam rangka memaksimalkan ranah publik itu kepada kemaslahatan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan menjunjuny tinggi asas diversity of ownership dan asas diversity of content.
Permohonan ini memperlihatkan dan lebih mementingkan kepentingan komersial pemilik modal daripada kepentingan publik. Semangat dan filosofi permohonan ini tampak dengan jelas menganut pandangan liberal-ortodoks. Dalam dunia penyiaran, seharusnya kepentingan komersial pemodal harus berada dalam kerangka kepentingan publik.
6. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran nasional yaitu dengan cara politik hukum diperketatnya pemberian izin maupun perpanjangan izin bagi lembaga penyiaran.
Komentar sebagai Addinformandum:
Kesimpulan ini juga tidak tepat dan tidak beralasan. Mekanisme penyaturan sistem penyiaran yang demokratis mengaharuskan adanya periodesasi masa berlaku perizinan sebagai bentuk kontrol kepada lembaga penyiaran yang untuk sementara dipercaya mengelola ranah publik itu. Periodesasi ini menjadi penting untuk mengetahui apakah lembaga penyiaran yang sudah dipercaya mengelola ranah publik itu telah memanfaatkannya bagi kepentingan publik atau tidak. Tidak perlu ragu, gundahgulana dan kuatir bahwa periodesasi perizinan itu akan mematikan kesempatan berusaha. Pelaku usaha yang senantiasa professional dan beritikat baik oleh hukum diberi perlindungan yang maksimal. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak beritikat baik dan melanggar penggunaan ranah publik secara baik harus diberi "hukuman". Misalnya dengan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan penyiaran dan kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain.
Pemberian izin sudah seharusnya diperketat agar diperoleh "pemain" yang handal, tangguh dan berkomitmen pada kepentingan publik. Bahkan untuk mendapatkan perizinan itu, dalam model modern licensing mengharuskan sang pemohon untuk memberikan jaminan dan pemaparan rencana dan strategi yang berkualitas melalui perfomance promises yang terukur mulai dari tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun kelima atau tahun kesepuluh sesuai dengan periodesasi izin yang diperolehnya.
7. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cara politik hukum pembatasan isi siaran yang harus sebagian besar dari dalam negeri terhadap lembaga penyiaran.
Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya kesimpulan ini sangat berlebihan. Sebaliknya, Undang-undang Penyiaran tampak dengan jelas tidak menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Informasi dapat diperoleh oleh masyarakat dari manapun. Isi penyiaran memang harus diatur untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman clan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu. Koreksi demi koreksi harus selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik oleh organisasi penyiaran maupun oleh KPI. Ini adalah wilayah industri dan KPI bukan wilayah permohonan judicial review. Tak perlu memperbaiki satu genteng yang bocor dengan merubuhkan rumah secara keseluruhan. Menggugurkan Undang-undang Penyiaran akan berakibat sangat buruk.
8. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum pengontrolan yang sangat ketat terhadap siaran iklan niaga.
Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya kesimpulan ini sama sekali tidak mendasar. Pengontrolan yang dilakukan terhadap siaran iklan niaga dimaksudkan untuk menjunjungtinggi dan menghormati kepentingan publik yang lebih baik. Kegundahgulaan dan ketakutan atas masalah ini tak perlu terjadi, ketika para pelaku industri periklanan menghormatika etika yang berlaku. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia justru memberikan pagar dan pengaturan yang ketat untuk menghasilkan iklan yang bermartabat. Persoalan materi iklan niaga tak hanya diatur dalam Undang-undang Penyiaran, tetapi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman clan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
9. Negara melalui Undang-undang Penyiaran mengintervensi kebebasan dan kemerdekaan pers di bidang penyiaran atas lembaga penyiaran yaitu dengan cara politik hukum lembaga penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan.
Komentar sebagai Addinformandum:
Kesimpulan ini terlalu berlebihan dan salah. Undang-undang Penyiaran sama sekali tidak melakukan penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan. Tidak ada satu pasalpun yang secara tegas menyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam kesimpulan ini.
10. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan kebingungan antar lembaga penyiaran di dalam pelaksanaan Undang-undang Penyiaran yaitu dengan cara politik hukum terdapatnya pertentangan antara pasal satu dengan pasal lainnya.
Komentar sebagai Addinformandum:
Kesimpulan yang diambil sama sekali tidak benar. Sebenarnya tidak terdapat pertentangan pasal, khususnya tentang kepemilikan lembaga penyiaran. Namun memang perlu diatur lebih lanjut oleh peraturan yang akan dibuat KPI bersama Pemerintah, yang perlu dicatat adalah bahwa pasal-pasal tentang kepemilikan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli kepemilikan dan monopoli informasi, dan menjamin terjadi diversity of ownership dan diversity of content untuk sebesar-besarnya manfaat bagi publik. Dalam posisi inilah peran KPI menjadi sangat penting. Ini sekaligus menunjukkan bahwa materi kesimpulan ini sama sekali bukan wilayah materi permohonan judicial review, melainkan "pekerjaan rumah" KPI bersama Pemerintah untuk melahirkan peraturan pelaksanaannya.
11. Negara melalui Undang-undang Penyiaran menciptakan institusi baru untuk menyusun peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara politik hukum pemberian wewenang kepada KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah.
Komentar sebagai Addinformandum:
Kesimpulan ini salah dan sengaja mengaburkan persoalan. Undang-undang Penyiaran sama sekali tidak memberikan wewenang kepada KPI untuk menyusun Peraturan Pemerintah. Yang benar adalah wewenang menyusun Peraturan Pemerintah dilakukan oleh KPI bersama dengan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah sebuah produk hukum yang lazim dikenal sebagai penjabaran lebih lanjut materi-materi yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang.
II.2. Undang-undang Penyiaran Melalui KRI Mempunyai Kewenangan yang Bersifat Refresif yang akan Mematikan Kebebasan dan kemerdekaan Lembaga Penyiaran Pemohon judicial review dengan tegas pula menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 31 ayat (4) jo Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) U Penyiaran jo.
Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) adalah bertentangan dengan Bab XA UUD'45 Hasil Amandemen.
II.2.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya alasan yang diajukan dalam permohonan ini dengan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran melalui KPI mempunyai kewenangan yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran sangat lemah dan tidak beralasan.
Permohonan ini menggambarkan ketidakpahaman memahami perbedaan pengaturan antara media cetak yang tidak mempergunakan ranah publik di satu sisi, dan media elektronik yang mempergunakan ranah publik di sisi lain. Alasan yang diajukan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa permohonan ini tidak melakukan studi banding akan regulasi media elektronik di negara-negara demokrasi di dunia.
Pengaturan dan regulasi untuk media cetak dan media elektronik itu berbeda. Di Indonesia untuk mendirikan perusahaan media cetak tidak memerlukan perizinan dari pemerintah layaknya pada mssa Orde Baru.
Jika seseorang hendak mendirikan perusahaan media cetak, kapan saja ia dapat melakukannya. Tetapi, tidak demikian halnya dengan pendirian perusahaan media elektronik. Sekalipun seluruh perangkat pendukung dan sumber daya manusia serta modal sudah tersedia, akan tetapi bila tanpa adanya izin dari sebuah lembaga pemberi izin yang independen dan berwibawa maka sampai kapanpun ia tak akan pernah dapat menjalankan usahanya, bisnis penyiaran.
Dengan kata lain, media cetak dapat diterbitkan oleh institusi yang berbadan hukum manapun, sepanjang institusinya mempunyai ijin usaha. Tidak diperlukan ijin penerbitan, dan juga tidak ada sensor dari pemerintah dan juga tidak ada pembredelan. Sekali lagi, kegiatan penerbitan media cetak ini tidak mempergunakan ranah publik.
Berbeda dengan kegiatan penerbitan media cetak, kegiatan media penyiaran j ust r u diatur dengan ketat dan regulasinya berbeda karena lembga penyiaran mempergunakan frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio dan ini adalah ranah publik yang terbatas. Di negara demokrasi di dunia, spektrum gelombany radio ini harus diatur dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pengaturan dan regulasi untuk media elektronik yang mempergunakan ranah publik dalam buku-buku teks dilakukan berdasarkan dua teori scarcity theory dan pervasive presence theory.
Scarcity theory ini mengatakan bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio itu adalah ranah publik yang terbatas. Permintaan akan frekuensi jauh lebih banyak dari yang tersedia. Meskipun teknologi maju mampu membuat frekuensi dimanfaatkan lebih banyak saluran siaran, tapi ia tetap terbatas, apalagi di Indonesia sekarang ini teknologi maju tersebut belum dipergunakan secara meluas. Pervasive presence theory mengatakan bahwa program siaran media elektronik dapat secara luas terjadi dan memasuki ruang pribadi kita tanpa diundang. Oleh karena itu kegiatan penyiaran harus di atur, bukan oleh pemerintah, tapi oleh sebuah komisi penyiaran yang independen. Itulah yang terjadi diberbagai negara demokrasi di dunia. Itulah juga sebabnya ijin frekuensi untuk penyiaran itu mempunyai masa waktu yang terbatas, dapat 10 atau 15 tahun, meskipun dapat diperpanjang. Frekuensi adalah milik publik yang dipinjam sementara oleh lembaga penyiaran yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Benar bahwa dalam Undang-undang Penyiaran, masih terdapat intervensi pemerintah dalam kegiatan KPI, terutama dalam penyusunan peraturan lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah. Ini merupakan kompromi politik dan harus menyesuaikan diri dengan tata perundangan di Indonesia, yang memang masih mengharuskan adanya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dilakoni oleh Pemerintah. Mengikutsertakan KPI bersama Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah adalah langkah maju dalam kehidupan proses demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Artinya, hal ini masih lebih baik dan lebih maju dari pada pengaturan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. KPI sekarang sudah mendapat tempat yang cukup deminan dalam pengaturan penyiaran di Indonesia.
Seperti juga yang terjadi diberbagai negara demokrasi di dunia, baik itu di Jerman, Amerika Serikat, Swedia, Afrika Selatan dan lain-lain, hak dan wewenang lembaga regulasi secaram KPI ini memang besar, ia berhak mengatur, memberi ijin, memonitor dan memberikan sanksi berupa tidak memperpanjang ijin ataupun pencabutan ijin meskipun tentu saja proses untuk itu tidak mudah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, hal itupun terjadi, seperti yang saya kutip berikut ini: " The FCC has several different methods it can use to enforce its decisions, ranging from a slap on wrist to a virtual death sentence............. The FCC can sound a death knell for stations by refusing to renew a license or revoking one currently in force. Although this action is used sparingly, it does occur". 3 Kewenangan Komisi semacam ini sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena justru komisi ini yang harus menjamin secara add hak setiap orang clan institusi untuk berkomunikasi melalui frekuensi yang merupakan ranah publik yang sifatnya terbatas itu.
II.3. Undang-undang Penyiaran telah Menciptakan KPI yang merupakan Reinkarnasi dari Departemen Penerangan pada Rezim Orde baru dengan Kewenangannya untuk Mematikan Lembaga Penyiaran Melalui Sanksi Administratif Pemohon judicial review menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Bab XA Undang-Undang Dasar '45 Hasil Amandemen.
II.3.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Sesungguhnya alasan yang diajukan dalam permohonan ini juga sangat lemah. Menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi dari Departemen Penerangan pada rezim orde baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif, merupakan gambaran bahwa penyusunan alasan melakukan permohonan ini tidak mampu membedakan secara tegas filosofis pengaturan antara media penyiaran dengan media cetak. Di negara demokrasi dunia manapun, termasuk Amerika Serikat, pengaturan media cetak dan media elektronik itu berbeda.
KPI itu sama sekali bukan reinkarnasi Departemen Penerangan.
Seperti yang telah disampaikan diatas, lembaga semacam komisi ini memang mempunyai hak dan wewenang yang besar, termasuk memberikan sanksi administratif melalui pencabutan ijin, walaupun untuk sampai pada pencabuian ijin ini jalannya tidak mudah. Kenapa hak dan wewenang itu ada? Karena KPI ini mengatur ranah publik yang merupakan milik kita semua dan bersifat terbatas. Ia harus diatur untuk manfaat rakyat banyak.
Justru sebenarnya, pemohonlah yang menginginkan kembalinya Departemen Penerangan, karena melakukan permohonan judicial review terhadap Undang-undang Penyiaran. Bila permohonan judicial review diterima oleh Mahkamah Agung, maka secara otomatis Undang-undang Penyiaran tidak berlaku dan dengan demikian sangat dimungkinkan Majelis Hakim memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 yang sangat represif dan bersifat otoriter. Dalam undang-undang tersebut peranan Departemen Penerangan sangat dominan dalam melakukan kontrol terhadap media penyiaran. Suasana seperti ini juga bermuara pada keinginan pemohon ingin menyacaukan kehidupan penyiaran, karena akan terjadi benturan beberapa undang-undang yang mengatur penyiaran, antara lain Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Otonomi Daerah.
Permohonan judicial review yang meminta agar di jaman demokrasi ini, KPI berfungsi sebagai Dewan Pers, memperlihatkan bahwa permohonan ini didasarkan kepada ketidakpahaman akan pengaturan dunia penyiaran.
Untuk media cetak, memang benar bahwa berlaku pengaturan yang disebut self regulatory, antara lain seperti yang dijalankan oleh Dewan Pers. Tapi untuk media penyiaran tidak cukup dengan self regulatory karena media penyiaran mempergunakan frekuensi yang merupakan ranah publik.
Frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio itu adalah ranah publik yang terbatas dan bukan milik "nenek moyang"nya lembaga penyiaran. Dengan demikian jelas sekali diperlukan regulatory body semacam KPI untuk lembaga dan media penyiaran.
II.4. Undang-undang Penyiaran Menerapkan Kebijakan yang Diskriminatif dengan Membatasi Keanggotaan KPI yang berasal dari Organisasi Penyiaran Pemohon judicial review menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-undang Penyiaran Adalah Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandeman,, II.4.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan untuk mengajukan Judicial Review terhadap Undang-undang penyiaran denyan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dengan membatasi keanggotaan KPI yang berasal dari organisasi penyiaran sangat tidak beralasan. Alasan permohonan ini memperlihatkan bahwa pemohon tidak mengerti akan posisi KPI yang harus bersifat independen. KPI harus bersifat independen. KPI ini mewakili kepentingan publik bukan lembaga penyiaran karena lembaga penyiaran mempergunakan ranah publik. Lebih jauh lagi Undang-undang Penyiaran menyatakan bahwa keanggotaan KPI tidak boleh mewakili pemerintah atau partai politik, bukan hanya tidak boleh mewakili lembaga penyiaran. Hal ini sama sekali talk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa permohonan ini sama sekali tidak mengerti perbedaan pengaturan media cetak dan media elektronik yang mempergunakan ranah publik. Di dalam kegiatan media cetak memang terdapat Dewan Pers yang keanggotaannya juga berasal dari wakil wartawan dan perusahaan pers, tapi Dewan Pers adalah lembaga yang menjalankan self regulatory bukan regulatory body.
II.5. Undang-undang Penyiaran Menerapkan Kebijakan yang Diskriminatif dan Berstandar Ganda, karena di satu pihak memberikan keistimewaan khusus kepada Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat. tidak komersial dan mempunyai jangkauan waktu siaran di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun di pihak lain sumber sumber pembiayaan lembaga tersebut berasal dari iklan yang jelas-jelas bersifat komersial.
Pemohon judicial review mendalilkan bahwa pemberlakuan Pasal 14 ayat (1) UU Penyiaran jo Pasal 1 5 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang Penyiaran jo Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Penyiaran dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Penyiaran jo Pasal 19 huruf a Undang-undang Penyiaran jo Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Hasil Amandemen.
11. 5. 1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan ini dengan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan berstandar ganda, karena disatu pihak memberikan keistimewaan khusus kepada lembaga penyiaran publik yang bersifat tidak komersial dan mempunyai jangkauan siaran di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun dipihak lain sumber pembiayaan lembaga tersebut berasal dari iklan yang jelas-jelas bersifat komersial juga tidak beralasan.
Permohonan ini justru memperlihatkan ketidaktahuan memahami posisi dan peranan dari Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Sekali lagi tampak dengan jelas ketidakpahaman dalam memahami sistim penyiaran yang demokratis. Selain itu permohonan ini mengusung semangat liberal ortodoks.
Dalam sistim yang menganut ekonomi pasar, ada hubungan timbal balik ( reciprocal) antara pengembangan dan kemajuan ekonomi dengan pengembangan dan kemajuan media. Makin maju ekonomi makin maju dan besar peran media. Sebaliknya media juga dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi problem kehidupan ekonomi sekaligus mengangkat kesejahteraan hidupnya. Namun ada beberapa batasan dan hal yang perlu diperhatikan.
Dalam sistem ekonomi yang dikontrol negara (state-controlled economy), media dikontrol dan dimonopoli negara (authoritarian) dan mengabdi kepada kepentingan kekuasaan. Demikian juga dengan dengan ekonomi pasar ortodoks (orthodox free-market economy) ada kecendrungan monopoli kepemilikan media yang dapat mengontrol isi media. Itu sebabnya Indonesia membutuhkan sebuah sistem penyiaran yang demokratis yang menjamin diversity of ownership dan diversity of content dalam usaha bersama membangun negeri ini, baik secara ekonomis maupun politis. Dalam hubungan ini diperlukan peranan yang seimbang antara lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas.
Seperti yang jelas dinyatakan dalam Undang-undang Penyiaran bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Publik adalah Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), yang jumlahnya hanya satu badan dan diperbolehkan menjangkau secara nasional dengan sistem jaringan, sementara dalam kenyataannya Lembaga Penyiaran Swasta dapat saja terdiri dari puluhan bahkan mungkin ratusan badan atau perusahaan. Di samping itu permohonan ini tidak memperinci lebih jauh berapa besar volume (jumlah iklan) yang dapat diperoleh Lembaga Penyiaran Publik. Secara jelas Undang-Undang menyatakan bahwa paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran diperkenankan untuk iklan. Dan jumlah itu, sebanyak 30% harus dipergunakan untuk iklan layanan masyarakat. Sementara itu lembaga penyiaran swasta sebesar 20% dari waktu siaran dan hanya 10% diwajibkan untuk iklan layanan masyarakat. Dari angka ini diperolah gambaran, bahwa iklan komersial untuk Iembaga penyiaran publik hanya sebesar 10,5% dan untuk lembaga penyiaran swasta sebesar 18%.
Di beberapa negara demokrasi di dunia memang ada yang memperkenankan lembaga penyiaran publik dapat menyiarkan iklan sebagai sumber pendapatan, tapi jumlahnya sangat terbatas.
Semuanya ini bukan perlakuan diskriminatif, karena memang setiap tipe dan jenis lembaga penyiaran memang harus diatur berbeda; itu juga yang terjadi diberbagai negara demokrasi di dunia. Di samping itu pengaturan jenis iklan komersial untuk lembaga penyiaran publik, masih lagi dapat diatur oleh KPI dalam Peraturan yang akan dikeluarkannya agar tidak mengganggu kehidupan lembaga penyiaran swasta karena masing-masing lembaga ini mempunyai peranan yang berbeda.
Sebenarnya, secara,jujur harus dikatakan bahwa persoalan ini bukanlah materi untuk judicial review, tapi adalah usulan yang perlu diperhatikan dan dituangkan dalam peraturan yang akan dikeluarkan oleh KPI bersama Pemerintah. Dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa hal tersebut di atas ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan lebih jauh lagi, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak publik untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang beraneka ragam dari berbagai macam sumber.
Secara teoritis dan konseptual, dari perspektif ekonomi terlihat usaha pembuat undang-undang agar sistem penyiaran Indonesia dibangun berdasarkan prinsip social market economy, tapi anehnya pemohon memperlihatkan semangat untuk melahirkan sebuah sistem berdasarkan orthodox free-market economy yang sudah ditinggalkan di banyak negara demokrasi di dunia.
II.6. Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dengan memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada Lembaga Penyiaran Publik dibandingkan dengan Lembaga Penyiaran Komunitas yang tidak bersifat komersial dan memiliki jangkauan siaran yang terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia, namun dilarang untuk memperoleh sumber pendapatan dari siaran iklan.
Pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Penyiaran jo Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-undang Penyiaran jo Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Penyiaran dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Penyiaran jo Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28I ayat
(2) Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
II.6.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan judicial review atas UU penyiaran dengan menyatakan bahwa UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminaiif dengan memberikan perlakuan khusus clan istimewa kepada lembaga penyiaran publik dibandingkan dengan lembaga penyiaran komunitas, sekali lagi memperlihatkan ketidakpahaman memahami dinamika dan sistem penyiaran.
Di negara demokrasi dunia, terutama di Eropa terdapat ketiga jenis lembaga penyiaran dengan pengaturan yang berbeda. Lembaga Penyiaran Komunitas memang bersifat tidak komersial dan tidak boleh menyiarkan iklan komersial, tapi lembaga penyiaran komunitas memang lebih berfungsi sosial dan dapat memperoleh bantuan dari masyarakat setempat atau bantuan lain yang tak mengikat. Program yang menarik dari lembaga penyiaran komunitas dapat saja diambil oleh stasiun televisi jaringan baik swasta maupun publik.
Pengaturan Iebih lanjut dapat dilakukan oleh peraturan yang nantinya disusun oleh KPI bersama pemerintah. Sekali lagi, pengaturan terhadap masing-masing lembaga penyiaran memang berbeda sesuai fungsi dan peranannya, dan ini bukan diskriminasi. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945.
II.7. Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dengan mengistimewakan perlakukan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bersifat komersial dan memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah Republik Indonesia dibandingkan dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang memeiliki jangkauan siaran yang hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia tertentu.° Pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 27 ayat (1) huruf a UU Penyiaran Dan Pasal 31 ayat (3) UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 194S Hasil Amandemen jo Pasal 28F UUD 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Hasil Amandemen.
II.7.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan melakukan judicial review atas Undang-undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dengan mengistimewakan perlakukan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bersifat komersial dan memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah Republik Indonesia dibandingkan dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki jangkauan siaran yang hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia tertentu, sama sekali tidak dapat diterima dan karenanya tidak bertentangan dengan spirit UUD 1945.
Sekali lagi harus dikatakan bahwa permohonan ini tidak dapat mengerti dengan jelas perbedaan antara lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran berlangganan harus menjamin siarannya diterima oleh pelanggan, untuk itu lembaga penyiaran berlangganan harus mempergunakan alat tertentu yang sering disebut sebagai "decoder". Sementara itu hidup lembaga penyiaran berlangganan terutama harus berasal dari uang langganan.
Dengan karakter yang berbeda ini, tentu saja pengaturannya harus berbeda. Semua ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, justru semangat ini adalah semangat diversity of ownership dan semangat diversity of content, yang menjadi pilar utama dalam upaya memenuhi tuntutan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dalam memenuhi hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
II.8. Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dengan memberikan perlakuan khusus hanya kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melakukan sensor internal, sedangkan Lembaga Penyiaran yang lain diharuskan melalui Lembaga Sensor sehingga berpotensi menghambat kebebasan dan kemerdekaan Lembaga Penyiaran lain tersebut.
Pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 26 ayat (2) huruf a Undang-undang Penyiaran Dan Pasal 47 Undang-undang Penyiaran (bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
II.8. I. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan judicial review atas UU Penyiaran dengan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dengan memberikan perlakuan khusus hanya kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melakukan sensor internal, sedangkan Lembaga Penyiaran yang lain diharuskan melalui Lembaga Sensor sehingga berpotensi menghambat kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran lain tersebut sama sekali tidak benar dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam posisi yang demikian, harus dikatakan bahwa permohonan ini berkali-kali memperlihatkan ketidapahamannya tentang perbedaan antara lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran swasta.
Lembaga penyiaran berlangganan umumnya mengambil program dari stasiun televisi lain dan siarannya juga didistribusikan kepada pelanggan, oleh sebab itu sensor internal menjadi penting. Sementara itu, bagi lembaga penyiaran swasta yang ingin menyiarkan film dan atau iklan, dinyatakan oleh Undang-Undang harus memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang, hal ini berdasarkan undang-undang lain, antara lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.
Secara jujur harus diakui, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 sudah tidak tepat lagi dijadikan dasar, untuk itu memang Undang-Undang yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi terutama Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 harus diubah, tapi itu bukan berarti judicial review harus dilakukan terhadap Undang-undang Penyiaran.
Undang-Undang Penyiaran harus dilengkapi oleh Peraturan yang nantinya akan dibuat oleh KPI dan Pemerintah untuk menjaga agar Undang-Undang Penyiaran tetap merupakan Undang-undang Penyiaran yang demokratis.
II.9. Undang-undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif sekaligus represif dengan adanya ketentuan mengenai pencabutan perizinan penyelenggaraan siaran.
Pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, f Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28I ayat
(2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
II.9. 1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan untuk melakukan judicial review atas Undang-Undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif sekaligus represif dengan adanya ketentuan mengenai pencabutan perizinan penyelenggaraan siaran, keliru besar dan karenanya tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
Alasan permohonan ini jelas memperlihatkan ketidakmengertian dan ketidakpahaman akan perbedaan pengaturan media cetak dan media elektronik yang mempergunakan ranah publik ini. Pemohon menyamakan peraturan untuk media cetak dengan media elektronik yang mempergunakan ranah publik. Hal inilah antara lain kelemahan fundamental dari alasan permohonan ini, padahal sebenarnya pemohon juga mengerti, bahwa bahwa ijin untuk penyiaran itu mempunyai masa waktu, antara 5 tahun untuk radio dan 10 tahun untuk televisi. Hal itu saja sudah memperlihatkan bahwa pengaturan media cetak berbeda dengan pengaturan media elektronik.
Permohonan ini secara telanjang memperlihatkan bahwa alasan permohonan ini tidak disusun dengan filosofi dan pemahaman yang utuh karena tidak dibarengi dengan studi banding pada negara-negara demokrasi di dunia. Selain itu, semangat yang diusung adalah semangat liberal yang ortodoks, yang justru dapat menimbulkan kekacauan bagi penggunaan public domain.
Seperti yang telah disebutkan di atas, KPI adalah lembaga independen yang mengatur penyiaran yang menggunakan ranah publik, oleh sebab itu KPI sebagai reprentasi publik berhak mengeluarkan ijin, memonitor, mengawasi dan mencabut ijin lembaga penyiaran yang merugikan kepentingan publik.
Apa yang tercantum pada Undang-undang Penyiaran pada bagian ini, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan dengan sangat jelas mendukung Undang-Undang Dasar 1945, karena jelas bermaksud menjamin kepentinyan publik.
II.10. Undang-undang Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers in casu Penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi [the right to information].
Pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Penyiaran bertentangan denyan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
I I. 1 0. 1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan judicial review atas Undang-undang penyiaran dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers in casu penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi keliru besar.
Harus terus menerus ditegaskan disini, bahwa media penyiaran yang mempergunakan ranah publik ini memang harus diatur sedemikian rupa agar isi programnya ditujukan untuk kepentingan publik, dalam hal ini bangsa Indonesia. Spektrum gelombang radio yang dipergunakan oleh lembaga penyiaran sudah diatur dan didistribusikan oleh lnternational Telecommunication Union untuk masing-masing negara yang harus dimanfaatkan oleh negara yang bersangkutan bagi sebesar-besarnya manfaat bangsa tersebut. Harus diingat secara tajam dan jelas bahwa lembaga penyiaran itu meminjam frekuensi yang terbatas itu dari publik.
Di samping itu, Undang-undang Penyiaran sama sekali tidak mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Seperti yang dikatakan oleh pemohon, di era globalisasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dari mana saja sesuai dengan keinginannya dan Undang-Undang Penyiaran sama sekali tidak mengurangi hak itu.
Tampak sekali dengan jelas, bahwa permohonan terlalu berpihak pada lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta, atau secara lebih spesifik kepada pemilik modal daripada kepada kepentingan publik. Padahal kalau dipikirkan lebih seksama, Undang-undang Penyiaran ini justru memberikan kesempatan yang terbuka pada pemodal swasta secara lebih luas untuk turut serta berpartisipasi dalam industri penyiaran nasional. Di samping itu, bagi pemain lama Undang-undang Penyiaran ini juga dapat lebih menjamin ketertiban dan hukum dalam kegiatan penyiaran di samping kesempatan baru yang lebih luas.
II. 11. Undang-undang Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers in casu Penyiaran dengan adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan isi berita.
Menurut Pemohon judicial review, pemberlakuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Penyiaran jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran Adalah Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
II.11.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan judicial review atas Undang-undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers in casu penyiaran dengan adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi berita, terlalu mengada-ada. Apalagi dengan mengatakan bahwa hal ini akan melahirkan ketakutan-ketakutan dan sekaligus menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers, sungguh tidak benar. Sebab, pada sisi lain, permohonan ini secara tegas mengakui bahwa lembaga penyiaran harus dikontrol oleh seluruh elemen masyarakat sehubungan dengan pemberitaannya, oleh karenanya lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila berita yang disiarkan tersebut mengandung kekeliruan ataupun kesalahan. Dan karena itu tidak benar alasan permohonan ini yang menyatakan Undang-Undang Penyiaran telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945.
Harus diakui bahwa memang benar bahwa sanggahan bisa mengandung kebenaran atau tidak, tapi prinsip kerja jurnalis harus melakukan dengan apa yang disebut cover both sides harus dilakukan. Ini adalah wilayah kerja jurnalisme bukan wilayah kerja judicial review.
Alasan permohonan mengajukan judicial review juga dilakukan dengan mengutip Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang-undang Pers) khususnya mengenai "hak jawab". Didalam Undang-undang Pers dinyatakan secara jelas bahwa pers majib melayani hak jawab (lihat Pasal 5 ayat (2)). Yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dari sini juga dapat dilihat bahwa prinsip cover both sides sangat diperlukan, dan kemudian pembacalah atau penontonlah atau pendengarlah yang menilai dan mengambil kesimpulan.
Kebenaran itu selalu bersifat relatif.
Sekali lagi harus dikatakan bahwa persoa!an ini sebenarnya, bukan materi untuk judicial review. Ini adalah masukan untuk KPI dalam membuat peraturan berikutnya. Pada saat yang sama KPI juga beriugas dan berkewajiban antara lain menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
II.12. UU Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers in casu penyiaran dengan menjalankan politik sensor.
Pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 47 Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen jo Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen jo Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
II.12.1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Penyiaran dengan mengatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan pers in casu penyiaran dengan menjalankan politik sensor dengan mengutip Pasal 47 Undang-undang Penyiaran, juga lemah dan berlebihan karena yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang untuk isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan.
Dalam bentuk pemberitaan sebenarnya tak ada sensor sama sekali. Jadi dengan begitu tidak ada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar oleh Undang-undang Penyiaran.
Di samping itu, pasal 47 Undang-undang Penyiaran antara lain mendasarkan dirinya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 teniang Perfilman. Secara jujur harus diakui bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 memang sudah tidak cocok lagi untuk sebuah negara yang demokratis dan harus diganti. Sehingga usaha untuk mengubah dan mengganti adalah tugas kita semua. Pada gilirannya bila undang-undang tersebut diganti pengertian pasal 47 dapat berubah sesuai Undang-undang Perfilman yang baru. Materi ini sebenarnya juga buhan materi untuk Judicial Review.
I I. 1 3. Undang-undang Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan Lembaga Penyiaran dan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha [the right to do business].
Pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Penyiaran dan Pasal 20 Undang-undang Penyiaran jo Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
II.13. 1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan megajukan permohonan Judicial Review atas Undang-undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran menegasi kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran dan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, sama sekali tidak benar dan berlebihan. Alasan permohonan yang seperti ini memperlihatkan ketidakpahaman bahwa frekuensi yang diambil dari spektrum gelombang radio itu merupakan milik publik dan sifatnya terbatas, sehingga spektrum gelombang radio harus diatur sedemikian rupa sehingga ia harus memenuhi syarat diversity of ownership dan diversity of content untuk sebesar-besarnya keuntungan masyarakat banyak. Disamping itu perlu dicegah adanya monopoli, baik itu monopoli kepemilikan dan monopoli informasi. Di negeri demokrasi, di manapun, kepemilikan lembaga penyiaran dan jangkauan dibatasi, termasuk di Amerika Serikat.
II.1 4. Undang-undang Penyiaran telah memberikan ketidakpastian hukum serta menciptakan ketakutan kepada Lembaga Penyiaran untuk menyampaikan informasi karena adanya ancaman sanksi administratif kepada setiap orang [natuurlijk persoon].
Pemohon judicial review menegaskan bahwa pencantuman kata "Setiap Orang" Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
II. 1 4. 1. Komentar sebagai Addinformandum:
Alasan permohonan melakukan Judicial Review atas Undang-undang Penyiaran dengan menyatakan bahwa Undang-undang Penyiaran telah memberikan ketidakpastian hukum serta menciptakan ketakutan kepada lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi karena adanya ancaman sanksi administratif kepada setiap orang adalah keliru dan berlebihan. Dugaan menimbulkan ketakutan bukanlah alasan yang cukup kuat untuk melakukan judicial review terhadap Undang-undang penyiaran. Hal ini seharusnya nanti diatur dan dibuat secara lebih jelas lewat peraturan yang harus dikeluarkan oleh KPI dan Pemerintah. Yang pasti, setiap lembaga penyiaran yang merugikan kepentingan publik, dapat diberikan sanksi administratif karena lembaga penyiaran ini mempergunakan public domain. Karena itu, sama sekali tidak ada materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar oleh Undang-undang Penyiaran ini.
Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Indonesia Media Law and Policy Centre tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rapat pemusyawaratan tanggal 30 Oktober 2003 telah menetapkan Indonesia Media Law and Policy Centre sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 005/PUU-I/2003, dengan Ketetapan Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 21 Nopember 2003;
Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 9 Desember 2003 telah didengar keterangan dari Pemerintah, dan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2004 Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah, dan terhadap keterangan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2004 telah didengar klarifikasi keterangan dari Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas mengatur Hak-hak Asasi Manusia yaitu pada Pasal-Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Namun hak-hak asasi manusia tersebut tetap harus diatur, dibatasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang). Oleh karenanya para pemohon ada baiknya dalam melihat Pasal-pasal Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak melupakan pasal-pasal yang mendelegasikan/memerintahkan adanya peraturan dan pembatasan dari hak-hak asasi manusia dalam suatu undang-undang, yaitu; - Pasal 28I ayat (5) "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan"; - Pasal 28J ayat (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"; - Pasal 28J ayat (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";
Bahwa dengan demikian pengaturan atau pembatasan hak-hak asasi manusia dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
Bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan Amandemen sampai 4 (empat) kali, tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002. Sehingga sudah semakin sempurna dan bahkan saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut masih dikaji lagi oleh Komisi Konstitusi. Dari hasil pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut tentunya telah mengakomodir keinginan rakyat termasuk hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28, sehingga dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai keempat tersebut kita tidak perlu melihat konstitusi dari negara lain, kita tetap mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga tidak cukup mengukuhkan saja, sebagaimana diuraikan para Pemohon pada huruf B Opening Statement angka 9, 10, 11 dan 12;
Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.
Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam Penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa pada awalnya peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia, namun dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kemudian lahir Undangundang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang mengalami 2 (dua) kali proses pembahasan di DPR-RI. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 dianggap sangat represif pada masa orde baru sehingga belum sempat dikeluarkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah. Adanya kevakuman hukum di bidang penyiaran ini telah dimanfaatkan masyarakat Penyiaran sehingga timbulnya radio siaran swasta yang tidak mempunyai izin dan timbulnya Televisi Swasta lokal yang sampai sekarang belum mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga timbul tayangan-tayangan TV dan siaran radio yang tidak terkontrol yang menimbulkan reaksi dari masyarakat. Dari keadaan dan situasi tersebut DPR-RI melalui usul inisiatifnya telah mengusulkan perubahan dan penggantian Undang-undang Penyiaran, dan melalui proses yang panjang sejak tahun 2000, dan baik sebelum pembahasan maupun pada masa pembahasan di DPR-RI Pemerintah dan DPR selalu meluangkan waktu untuk menerima masukan dari masyarakat khususnya masyarakat Penyiaran, sehingga baru pada tanggal 28 November 2002 Undang-undang Penyiaran disetujui di DPR-RI untuk kemudian diundangkan pada tangga128 Desember 2002;
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka hal-hal yang wajib diuraikan Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-undang adalah:
a. Pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa yang dikemukakan para Pemohon mengenai tidak ditandatanganinya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran oleh Presiden adalah tidak termasuk dalam persyaratan atau alasan yang wajib diuraikan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) tersebut, angka 2. 1.
Bahwa tidak ditandatangani ataupun ditandatanganinya suatu Undang-undang termasuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran a quo tidak menjadi masalah karena Undang-undang tersebut tetap sah berlaku sebagai Undang-undang. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 20 ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dinyatakan "Dalam hal rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undangundang dan wajib diundangkan";
Bahwa dengan demikian menurut hemat Pemerintah tidak perlu dipermasalahkan ada tidaknya tanda tangan Presiden dalam suatu undang-undang termasuk Undangundang Penyiaran a quo, karena ada beberapa undang-undang yang juga tidak ditandatangani Presiden dan toh tetap diundangkan dan sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat seluruh warga negara.
Bahwa di samping itu dalil-dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak adanya tanda tangan Presiden pada Undang-undang Penyiaran a quo tidak relevan dimasukan sebagai alasan pengujian suatu Undang-undang sebagaimana diajukan Para Pemohon.
Bahwa mengenai dalil-dalil Para Pemohon menyangkut reaksi masyarakat terhadap proses pembahasan RUU Penyiaran melalui media massa sebagaimana disampaikan oleh Pemohon pada angka 1 sampai angka 16, kiranya tidak perlu kami berikan penjelasan karena reaksi masyarakat tersebut disampaikan sebelum berlakunya undang-undang dimana sebagian besar sudah diakomodir dan ditampung dalam Undang-undang Penyiaran sehingga tidak relevan untuk dijadikan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat dengan diberlakukannya Undang-undang Penyiaran.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan tehadap Pasal 7 ayat (2) khususnya mengenai istilah "lembaga negara yang bersifat independen" dapat dijelaskan bahwa lembaga negara tersebut dalam pengertian sebagai lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Pengertian lembaga negara disini adalah bahwa Komisi Penyiaran Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibiayai oleh negara. Dengan demikian pengertian lembaga negara dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan lembaga negara yang diatur kewenangannya oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa lembaga negara tersebut dimaksudkan pula untuk menunjukkan adanya sifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak lain termasuk oleh Pemerintah.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf g) khususnya tentang salah satu persyaratan menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia yaitu "tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa", dapat dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengaruh dari para pemilik media massa tertentu yang kemungkinan dapat dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri karena terkait dengan kepemilikan.
Dengan demikian Komisi Penyiaran Indonesia betul-betul dapat menjaga netralitas dan independensinya dalam mengambil keputusan;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 14 ayat (1), mengenai "Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik mempunyai fungsi yang berbeda dengan Lembaga Penyiaran Swasta. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) berfungsi sebagai "pembawa bendera negara" (flag carrier) dari Negara yang berfungsi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga integrasi dan integritas nasional, serta melestarikan budaya bangsa dan untuk sosialisasi dan diseminasi kebijakan publik;
Bahwa Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik RRI-TVRI adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik secara demografis (seluruh tingkatan pendidikan, tingkatan ekonomi, dll), psikografis, dan geografis, bahkan untuk masyarakat terpencil yang tidak dapat dipenuhi dengan pendekatam komersial (Market value) yang tidak menarik perhatian swasta. Untuk melaksanakan fungsi tersebut membutuhkan dana yang sangat besar karenanya tetap diperlukan peran serta Negara dalam hal pendanaan melalui Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN). Namun mengingat prinsip independensi dan keterbatasan keuangan Negara, maka Lembaga Penyiaran Publik dapat menambah sumber dana dari iklan agar tidak seluruh dana menjadi tanggung jawab Negara. Iklan dari Lembaga Penyiaran Publik bukan untuk mencari keuntungan yang akan dibagi-bagikan sebagai deviden tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 15 ayat (1), huruf c dan d, dapat dijelaskan bahwa sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa mengenai siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf d hal ini dibatasi paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran, dan iklan tersebut masih dikurangi dengan kewajiban menyiarkan iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya. Apabila hal ini dibandingkan dengan Lembaga Penyiaran Swasta, maka porsi siaran iklan niaganya sebesar 20% (dua puluh per seratus) dan dibebani kewajiban yang lebih ringan,yaitu 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga menunjukkan terdapat perbedaan yang mencolok antara Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta kaitannya dengan siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 16 ayat (1), yaitu tentang Lembaga Penyiaran Swasta sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi, dapat dijelaskan bahwa pembatasan bidang usaha Lembaga Penyiaran Swasta tersebut hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Hal ini dimaksudkan agar Lembaga Penyiaran Swasta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara profesional, selain itu untuk mencegah perluasan usaha ke bidang-bidang lain diluar usaha penyiaran;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 18 ayat (1), dapat dijelaskan bahwa pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli pembentukan opini publik oleh seseorang atau satu badan hukum, yang dapat mengurangi netralitas dan independensi lembaga penyiaran yang bersangkutan;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 19 huruf a, dapat dijelaskan bahwa porsi siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta sudah memadai yaitu paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran dengan kewajiban menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaganya.
Sumber pembiayaan lain Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh juga dari usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Dari kedua sumber pembiayaan tersebut Lembaga Penyiaran Swasta dapat membiayai dan mengembangkan usahanya;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 20 tentang Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran, dapat dijelaskan bahwa mengingat frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas, maka pada 1 (satu) wilayah layanan siaran tertentu Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi hanya dapat menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi.
Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang terjadinya diversity of content dan diversity of ownership, sehingga dapat dihindari adanya monopoli opini publik;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 21 ayat (1), tentang Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya, dapat dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan untuk mencari keuntungan semata tapi untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang mengggambarkan identitas bangsa. Adalah wajar bila pengaturan dilaksanakan secara khusus. Pengaturan secara khusus ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan Lembaga Penyiaran Komunitas dibanding dengan lembaga penyiaran lainnya, tetapi semata-mata karena fungsinya dan jangkauan wilayah layanannya yang berbeda;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 22 ayat (2), dapat dijelaskan bahwa sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Komunitas dapat berasal dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, disebabkan karena Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga yang tidak komersial dan dilarang menerima bantuan dana awal dalam mendirikan dan dana operasional dari pihak asing serta dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Dengan demikian sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Komunitas pada prinsipnya diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu yang mendirikannya;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 26 ayat (2) huruf a, terlebih dahulu kami jelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan hanya memancarluaskan atau menyalurkan siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui ruaio, televisi, multi media atau media informasi lainnya.
Segmen pasar Lembaga Penyiaran Berlangganan terbatas pada orang-orang tertentu dengan adanya kesepakatan antara pihak penyelenggara- dengan pihak pelanggan dan terikat dalam perjanjian. Mengingat Lembaga Penyiaran Berlangganan harus bertanggung jawab atas isi siaran yang disiarkan dan/atau disalurkan oleh karena itu Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran agar sesuai dengan azas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 27 huruf a, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan bidang usahanya berbeda dengan Lembaga Penyiaran Swasta. Lembaga Penyiaran Berlangganan hanya memancarluaskan atau menyiarkan siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui satu perjanjian yaitu salah satunya harus membayar iuran berlangganan setiap bulannya. Jadi segmen Lembaga Penyiaran Berlangganan terbatas pada pelanggan saja. Keharusan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit untuk memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di seluruh wilayah negara Indonesia dimaksudkan agar pelayanan jasa penyiaran berlangganan dapat diterima oleh para pelanggan di semua wilayah Indonesia.
Selain itu Pasal 27 huruf a tidak berdiri sendiri, tetapi ada keterkaitan dengan Pasal 27 huruf b, c, d, dan e.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 31 ayat (2), (3) dan (4), tentang sistem jaringan, dapat kami jelaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, hal ini disebabkan karena sifat dan fungsi dari kedua lembaga tersebut berbeda.
Bahwa Lembaga Penyiaran Publik bersifat non komersial atau tidak komersial dan memberikan layanan kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Lembaga Penyiaran Swasta bersifat komersial dan bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran di tempat-tempat yang dipandang menguntungkan bagi Lembaga Penyiaran Swasta. Keterbatasan wilayah Lembaga Penyiaran Swasta dimaksudkan agar tumbuh industri penyiaran di daerah sebagai mitra lembaga yang bersangkutan sementara keterbatasan frekuensi terbatas, sehingga wajar apabila wilayah jangkauannya diatur berbeda. Sistem stasiun jaringan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah, dan program siarannya lebih variatif serta tidak didominasi oleh siaran dari Jakarta. Mengenai ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem stasiun jaringan yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah, hal ini dapat dijelaskan bahwa mengingat Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia perlu diikutsertakan bersama pemerintah untuk menyusun pelaksanaan Pasal 31 ayat (3), sesuai dengan prinsip negara yang demokratis.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 32 ayat (2). mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran perlu diatur karena:
1. Indonesia sebagai anggota ITU (International Telecomunication Union) telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang telekomunikasi.
2. agar tidak terjadi interferensi (saling mengganggu antar penyelenggara penyiaran maupun dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
3. agar masyarakat memperoleh pelayanan yang layak sesuai dengan standar yang berlaku.
Untuk menyusun ketentuan tersebut diatas Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia perlu diikutsertakan bersama pemerintah untuk menyusun pelaksanaan Pasal 32 ayat (2), sesuai dengan prinsip negara yang demokratis.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 33 ayat (4), mengenai izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahwa Pencantuman ketentuan Pasal 33 ayat (4) tersebut, dimaksudkan agar setiap pemberian izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan secara transparan, terbuka dan tidak menimbulkan diskriminasi.
b. Bahwa khusus untuk pemberian izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi oleh Pemerintah atas usul Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai pengertian bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas yang belum tentu seimbang dengan jumlah yang diinginkan oleh pemohon lembaga penyiaran, sehingga pemanfaatannya perlu diatur dengan azas keadilan, azas pemerataan dan azas manfaat, disamping itu dalam penggunaan frekuensi dimaksud tidak akan terjadi interferensi (saling menggangu) antar pengguna frekuensi, termasuk penggunaan frekuensi untuk penerbangan yang dapat mengancam keselamatan manusia.
Bahwa untuk menanggapi permintaan penjelasan terhadap Pasal 33 ayat
(8) bahwa untuk menyusun ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah, disebabkan karena Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran perlu diikutsertakan bersama pemerintah untuk menyusun ketentuan tersebut. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang membuka peluang yang luas bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
Bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap Pasal 34 ayat (5), huruf e dan huruf f dapat dijelaskan bahwa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 5 huruf a adalah menyangkut izin sementara sebagai dasar untuk melakukan uji coba siaran. Karena sebelum izin tetapnya diterbitkan, Lembaga Penyiaran Swasta terlebih dahulu melakukan masa uji coba siaran selama 6 (enam) bulan untuk radio dan 1 (satu) tahun untuk televisi.
Bahwa Lembaga Penyiaran Swasta mempunyai kesempatan untuk melakukan penyesuaian teknis dalam tenggang waktu masa uji coba tersebut.
Sedangkan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat,5, huruf e karena melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang mengakibatkan terjadinya interferensi (saling mengganggu) antar penyelenggara penyiaran maupun dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya dan masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang layak sesuai dengan standar yang berlaku;
Bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap Pasal 34 ayat (5) pada huruf f untuk pelanggaran mengenai standar program siaran pada prinsipnya izin penyelenggara penyiaran tidak akan dicabut sebelum adanya keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut justru sejalan dengan sistem negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 36 ayat (21 tentang Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri hal ini dimaksudkan untuk menggairahkan pertumbuhan produksi mata acara yang berasal dari dalam negeri sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan kreativitas berekspresi dan memperluas lapangan kerja, disamping mengurangi ketergantungan kita terhadap dominasi program-program siaran luar negeri;
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 44 ayat (1) tentang Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita hal ini justru dimaksudkan untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan agar tidak terjadi informasi yang menyesatkan dan merugikan kepentingan orang lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 28J UUD 45 dalam ayat (1) yang menentukan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu juga dalam rangka memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.
Bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap Pasal 47 bahwa isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang dapat dijelaskan bahwa film sebagai bahan siaran tunduk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman yang antara lain yang mengatur mengenai sensor film agar isi siaran tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan terhadap anak remaja.
Bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). dapat dijelaskan bahwa ketentuan mengenai sanksi administratif diperlukan agar undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif melalui penegakan hukum dengan pemberian sanksi administratif sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya sedangkan tata cara pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan objektivitas.
Bahwa pada prinsipnya lembaga penyiaran tidak perlu takut terhadap pasal-pasal sanksi sepanjang tidak melakukan pelanggaran karena tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Hal ini sesuai UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap Pasal 60 ayat (3), perlu kami jelaskan bahwa pada prinsipnya stasiun relai yang telah ada masih diperbolehkan beroperasi sambil menyesuaikan diri selama 3 tahun untuk televisi swasta. Bagi Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah. Dengan demikian, total masa transisi sebenamya adalah 5 tahun untuk televisi swasta. Selain itu masih ada klausul tambahan lagi yaitu bagi yang memiliki alasan khusus yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah. Dengan demiklan, waktu penyesuaian dipandang cukup memadai dan akomodatif bagi penyelenggara penyiaran televisi swasta.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 62 ayat (1) mengenai Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama Pemerintah dapat dijelaskan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor: III/Tap/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangundangan yang menentukan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap Pasal 62 ayat (2) dapat dijelaskan bahwa waktu 60 hari dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum penetapan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Penyiaran sedangkan diikutsertakannya Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyusunan Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna melindungan kepentingan publik.
Bahwa berdasarkan penjelasan dan tanggapan seperti tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa pada prinsipnya materi yang diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945, tidak diskriminatif dan tidak menggunakan standar ganda.
Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 21 Januari 2004, telah didengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Kuasanya H. Patrialis Akbar, SH., yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk dalam Berita Acara Sidang, dan pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2004, Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. Menanggapi permohonan keterangan Pasal 7 ayat (2), yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebab pemberian status lembaga negara untuk KPI;
Bahwa materi yang dipertentangkan ini kabur dan tidak jelas dengan bagian ayat atau pasal yang mana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa KPI disebut sebagai lembaga negara dengan beberapa pertimbangan seperti dibentuk oleh negara melalui undang-undang untuk menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang penyiaran. Demikian pula, dalam kegiatan dan penyelenggaraan fungsi-fungsinya, KPI dibiayai sebagian pengeluarannya dari sumber keuangan negara. Bahwa dalam perkembangan paham kenegaraan modern sudah banyak dikenal lembaga yang menjalankan sebagian fungsi negara yang bersifat independen sebagaimana KPI dapat dikategorikan sebagai “independent self regulatory bodies”.
II. Menanggapi permintaan keterangan Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo.
Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), yang dinyatakan bertentangan dengan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945, sebab KPI mempunyai kewenangan yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran;
Bahwa materi yang dipertentangkan kabur dan tidak jelas bagian-bagiannya.
Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPI dimaksudkan untuk menciptakan tatanan penyiaran yang berkeadilan dan seimbang. Bahwa tidak benar apabila KPI dinyatakan kewenangannya bersifat represif yang tidak akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran karena kewenangan yang dijalankan oleh KPI tetap didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
Bahwa KPI dalam memberikan pengaturan persyaratan teknis tetap mewadahi aspirasi dari masyarkat dan pemerintah. Kewenangan KPI juga sejalan dengan keberadaan Indonesia sebagai anggota dari International Telecommunication Union (ITU).
III. Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3), bertentangan dengan Bab XA Undang-undang Dasar 1945, sebab KPI dengan kewenangannya mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif.
Bahwa materi yang dipertentangkan ini kabur dan tidak jelas. Bahwa KPI dengan kewenangan administrasinya tetap berpegang pada asas peradilan dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, dengan menunggu adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap sebelum memberikan sanksi. Bahwa KPI merupakan salah satu elemen penegakan hukum di bidang penyiaran yang perlu dibekali dengan kewenangan memberikan sanksi yang bertujuan untuk menjamin adanya ketertiban umum khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
IV. Menanggapi permohonan keterangan Pasal 10 ayat (1) huruf g, yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), jo. Pasal 28H ayat (2), sebab melahirkan Kebijakan diskriminatif dengan membatasi keanggotaan KPI yang berasal dari organisasi penyiaran.
Bahwa adanya persyaratan tertentu yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan dalam sebuah lembaga merupakan hal yang wajar sepanjang dimaksudkan hanya untuk semata-mata mencapai tujuan dan fungsi lembaga bersangkutan, bukan untuk melindungi atau memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Persyaratan untuk menjadi anggota KPI yang tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa, bertujuan untuk menjaga netralitas dan kemandirian KPI dalam pengambilan kebijakan tanpa ada konflik kepentingan atau keberpihakan dengan para pemilik media massa secara tidak proporsional.
V. Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, jo Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 19 huruf a jo Pasal 31 ayat (3), bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), sebab merupakan Kebijakan yang diskriminatif dan berstandar ganda, kepada lembaga penyiaran publik yang bersifat tidak komersial dan mempunyai jangkauan siaran di seluruh wilayah RI.
Bahwa perbedaan pengaturan antara lembaga penyiaran publik dengan lembaga penyiaran swasta bukan bersifat diskriminatif karena karakter dasar dari kedua lembaga penyiaran dimaksud dari awal telah berbeda sehingga dibutuhkan pengaturan secara masing-masing yang dapat menciptakan keadilan dan ketertiban dalam penyelenggaraan siaran. Lembaga penyiaran publik memiliki karakter pembawa visi dan misi negara, seperti terjaminnya persatuan dan kesatuan nasional, melestarikan budaya bangsa dan untuk sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan negara.
VI. Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) huruf d, jo. Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) jo. Pasal 28F, jo. Pasal 28I ayat (3), sebab merupakan Kebijakan yang diskriminatif dengan memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada lembaga penyiaran publik dibandingkan dengan lembaga penyiaran komunitas yang tidak bersifat komersial dan memiliki jangkauan siaran yang terbatas di wilayah RI tertentu, namun dilarang untuk memperoleh sumber pendapatannya dari siaran iklan.
Bahwa lembaga penyiaran publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang tersebar dalam seluruh wilayah negara Indonesia dengan segala batasan kendala geografis yang tidak dapat dipenuhi dengan pendekatan komersial saja (bila dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta). Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar sehingga tetap diperlukan adanya peran-serta negara melalui pembiayaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, dengan tetap memperhatikan tercapainya tujuan lembaga yang independen dan adanya keterbatasan anggaran negara, lembaga penyiaran publik dapat menambah sumber pembiayaan melalui penyelenggaraan iklan.
Sumber pembiayaan melalui iklan bukan untuk mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi menciptakan kemampuan pemberian pelayanan di bidang penyiaran secara optimal.
VII. Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (3), bertentangan dengan Pasal 28I ayat
(2) jo. Pasal 28F, jo. Pasal 28I ayat (3), sebab merupakan Kebijakan yang diskriminatif dengan mengistimewakan perlakuan terhadap lembaga penyiaran berlangganan yang bersifat komersial dan memiliki jangkauan siaran di seluruh wilayah RI, dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta yang memiliki jangkauan siaran hanya terbatas pada wilayah RI tertentu.
Bahwa baik lembaga penyiaran berlangganan maupun lembaga penyiaran swasta, secara mendasar berbeda cara kerja masing-masing yang tidak mungkin dipersamakan pengaturannya. Lembaga penyiaran berlangganan berkerja hanya memancarluaskan atau melakukan siaran secara khusus kepada konsumen melalui ikatan perjanjian, sehingga segmen pasarnya lebih sempit terbatas kepada pelanggan. Keharusan lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit untuk memiliki jangkauan yang dapat diterima diseluruh wilayah Indonesia agar tercipta pangsa usaha yang kondusif dan dapat diterima secara merata disemua daerah.
VIII. Pasal 26 ayat (2) huruf a, dan Pasal 47, bertentangan dengan Pasal 281 ayat (2), sebab merupakan Kebijakan yang diskriminatif dengan memberikan perlakukan khusus hanya kepada lembaga penyiaran berlangganan untuk melakukan sensor internal, sedangkan lembaga penyiaran yang lain diharuskan melalui lembaga sensor sehingga berpotensi menghambat kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran lain tersebut.
Bahwa lembaga penyiaran berlangganan hanya dapat melakukan siaran terbatas kepada para pelanggan yang diawal telah melakukan ikatan perjanjian.
Pelanggan sebagai konsumen juga hanya dapat menikmati siaran yang telah diperjanjikan yang hanya terbatas pada siaran yang diberikan oleh pihak penyelenggara (lembaga penyiaran berlangganan). Oleh karena itu, sensor dapat dilakukan dan lebih mudah ditentukan oleh pihak penyelenggara (lembaga penyiaran berlangganan) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyebarluasan materi siaran.
IX. Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, dan f, bertentangan dengan Pasal 28F, jo. Pasal 28H ayat (2), jo. Pasal 281 ayat (2), sebab merupakan Kebijakan yang diskriminatif sekaligus represif dengan adanya ketentuan mengenai pencabutan perizinan penyelenggaraan siaran.
Bahwa izin yang diatur dalam pasal 34 ayat (5) huruf a, adalah yang bersifat sementara sebagai dasar untuk melakukan uji coba siaran, sebelum izin yang bersifat tetap diperoleh. Lembaga penyiaran swasta melakukan masa uji coba selama enam bulan untuk radio dan selama satu tahun untuk televisi. Waktu uji coba yang ada dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan dan penyesuaian teknis untuk memenuhi tuntutan formal.
Bahwa pencabutan izin yang diatur dalam pasal 34 ayat (5) huruf e, adalah terkait dengan ketentuan pelanggaran rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. Hal ini semata-mata dimaksudkan untuk membangun ketertiban dan penyelenggaraan penyiaran dengan menghindari terjadinya interferensi (keadaan saling mengganggu) antar lembaga penyiaran maupun dengan penyelenggara fungsi telekomunikasi, yang dapat berakibat pula hilangnya pelayanan kepada masyarakat yang layak dan memenuhi standar profesionalitas.
Bahwa pencabutan izin pasal 34 ayat (5) huruf f, adalah bagian dari usaha penegakan hukum yang hanya dapat dilakukan berdasar kepada adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
X. Pasal 36 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), jo. Pasal 28F, sebab menegasikan kebebasan dan kemerdekaan pers in casu penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi ( the right to information).
Bahwa isi siaran yang diberikan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik khususnya televisi, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri bukan untuk pembatasan informasi tetapi bertujuan untuk memacu dan meningkatkan kreativitas dan produksi siaran dalam negeri. Bahwa dengan ketentuan ini yang ingin dicapai adalah perluasan lapangan kerja, kreativitas berekspresi, di samping mengurangi dominasi dan ketergantungan program-program siaran yang berasal dari luar negeri, tanpa mengurangi kebebasan dan kemerdekaan pers karena yang dibatasi adalah asal program siaran dan bukan isi program siaran.
XI. Pasal 44 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 18G ayat (1), sebab menegasikan kebebasan dan kemerdekaan pers in casu penyiaran dengan adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi berita.
Bahwa lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan atau berita yang diketahui terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, atau terjadi sanggahan berita dimaksudkan untuk menciptakan penyiaran yang bertanggungjawab, sejalan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) yang menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk terselenggaranya fungsi penyiaran yang memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab.
XII. Pasal 47, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) jo. Pasal 28F, jo. Pasal 281 ayat (1), sebab menegasikan kebebasan dan kemerdekaan pers in casu penyiaran dengan menjalankan politik sensor.
Bahwa isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lolos sensor dari lembaga yang berwenang, diatur sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ada lebih dahulu yang bersifat lebih khusus (lex specialis) terhadap film sebagai bahan siaran yaitu Undang-undang Nomor 8/1992 tentang Perfilman. Bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya sensor film ini dimaksudkan untuk menghindari isi siaran yang bertentangan dengan nilainilai agama, kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan terhadap moral publik. Menurut DPR ketentuan ini tidak bertentangan sama sekali karena disusun sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat
(2) yang berbunyi; "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".
XIII. Pasal 55 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), sebab menciptakan Ketidakpastian hukum serta menciptakan ketakutan kepada lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi karena adanya ancaman sanksi administratif kepada setiap orang ( natuurlijk persoon).
Bahwa secara umum dalam Undang-undang diatur beberapa perintah dan larangan serta beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan tujuan menciptakan kehidupan dan tatanan penyiaran yang tertib, selaras, dan bertanggung jawab. Bahwa pada sisi yang lain guna menegakkan ketentuan dan tercapainya tujuan maka dipandang perlu adanya penegakan hukum dengan disertai instrumen pemberian sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, termasuk diantaranya sanksi administrasi. Menurut DPR ketentuan ini tidak bertentangan sama sekali karena disusun sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi; "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".
Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2004 telah didengar keterangan dibawah sumpah Para Ahli dari Para Pemohon, bernama:
Prof. Dr. Abdul Muis, SH. dan Drs. K.R.M.T. Roy Suryo;
Ahli pertama, Prof. Dr. Abdul Muis, SH. memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa ada Pasal 55 dan ada sekitar 16 pasal yang harus atau yang wajib dikenakan sanksi yang disebut sanksi administratif mulai dari Pasal 15, 17, 18, 20, 26, 28, 33, 34, 36 sampai 44, diantara sanksi administratif ada sanksi straafrecht, ada sanksi pidana sebanyak 7 sanksi yaitu dalam Pasal 57 dan 58 Undang-undang Penyiaran, dan ada yang tumpang tindih antara sanksi administratif dan sanksi pidana.
Bahwa dalam Pasal 17 ada sanksi pidana yang mestinya kalau dalam teori hukum pasal itu masuk code of enterprise yang dikenakan pidana. Kemudian ada beberapa yang tumpang tindih dengan sanksi administratif, seperti Pasal 33 mengenai perijinan lembaga penyiaran, Pasal 34 mengenai ijin penyelenggaraan penyiaran sekaligus jangka waktunya, Pasal 36 mengenai isi siaran.
Bahwa menurut pengetahuan Ahli agak ganjil, karena ada ketentuan pidana yakni Pasal 36 ayat (4) yang sebenarnya sudah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menimbulkan duplikasi antara straafrecht di dalam Undang-undang Penyiaran;
Bahwa setelah Ahli membaca permohonan para Pemohon, Pasal 28 F hasil Amandemen yang sama dengan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM tahun 1948, yaitu adanya larangan terhadap materi yang bersifat represif atau bersifat sensorsip;
Bahwa sejarah sensor ini berasal dari teori press otoriter pada abad 16, 17 di Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh badan dan di jajahan koloni Amerika;. Bahwa secara singkat yang dimaksud adalah syarat yang diharuskan oleh undang-undang bahwa setiap bahan yang mau di cetak dan disebarkan kepada publik, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari penguasa, kalau tidak maka tidak boleh di cetak dan tidak boleh disebarkan. Dalam hal ini, gereja katolik Romawi memberinya sebutan imprimatur sama dengan ijin/perijinan. Kemudian para ahli hukum di Eropa Barat, maksudnya di jaman modern ini memperluas makna sensor dan memberi arti luas yang meliputi segala macam regulasi yang bersifat prior restraint atau pre publication penalty artinya tindakan atau aturan yang tidak melibatkan pengadilan yang dalam teori hukum media massa kita sebut prior restraint atau pre publication penalty. Inilah yang tercermin di dalam Undang-undang Penyiaran sebanyak 16 Pasal yang dihimpun di dalam Pasal 55.
Bahwa adanya pertentangan itu nyata kelihatan, karena sepengetahuan Ahli segala macam regulasi yang nanti berujung pada pembatasan konten media massa, sebenarnya yang diregulasi pada umumnya adalah corporate masuk corporate law atau code of enterprise, kalau menurut Undang-undang Penyiaran lembaga penyiaran itu adalah wahana komunikasi massa. Jadi tugasnya atau fungsinya itu adalah proses penyampaian pesan, tidak lain dari itu, oleh karena itu tindakan-tindakan administratif akan menghambat proses penyampaian pesan. semua itu terpasung oleh Pasal 55 Undang-undang Penyiaran. Secara otomatis keluar dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jika boleh Ahli terangkan lebih jauh, yang paling nyata dari sekian pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Pers Bahwa kalau sistem hukum media massa di Indonesia menganut arti pers, pers dalam arti luas, maka pers dalam arti luas mencakup penyiaran dan itu jelas-jelas ada di dalam Undang-undang Pers. Sehingga kesekian pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Pers yang di dalamnya termasuk penyiaran.
Itu dapat dilihat misalnya dalam Pasal 4 ayat (2), (3). Kalau kita teliti lebih jauh Undang-undang Penyiaran membawa kesemerawutan di dalam sistem hukum media massa nasional, karena di dalam Undang-undang Penyiaran, dalam konsiderans mengingat, didukung oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang kemudian kaidah-kaidahnya atau ketentuan-ketentuannya justru melanggar.
Bahwa Ahli tidak berhak menilai tapi hanya mengungkapkan, yang menurut pendapat Ahli, Ahli juga berpendapat seperti itu, kalau sanksi-sanksi yang bersifat politis atau administratif atau sensor ditiadakan, maka sudah matching dengan Undang-undang Pers yang nota bene mencakup Penyiaran. Kita bisa lihat di dalam Pasal 4 Undang-undang Pers itu ada larangan tidak boleh ada larangan penyiaran tapi dalam Undang-undang Penyiaran bukan saja larangan penyiaran bahkan pencabutan ijin pun boleh. Jadi sangat kontras, sangat bertentangan dengan Undang-undang Pers yang di dalamnya termasuk Penyiaran;
Bahwa sebenarnya keberadaan KPI adalah kosekuensi logis dari sifat Undang-undang Penyiaran yang disebut berwatak sensor. Undang-undang Penyiaran harus punya pelaksana yang juga harus senada dengan sifat Undang-undang Penyiaran, tidak bisa tidak, oleh karena itu dapatlah dikatakan sebenarnya menurut sistimnya, KPI itu identik dengan lembaga sensor, identik dengan lembaga imprimatur, karena memang kewajibannya harus melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 yang bersifat sensor atau yang bersifat represip. Sehingga kurang lebih sama dengan tugas atau fungsi Departeman Penerangan di jaman rezim Orde Baru. Jadi walaupun ada istilah independen ini juga menjadi masalah, apakah benar independen atau tidak dan tolak ukunya apa?
Bahwa yang mempunyai kewenangan adalah ahli lain, tapi kalau boleh Ahli menambahkan, independensinya dalam tanda kutip. Kalau tolok ukurnya misalnya personalianya diangkat Pemerintah, digaji oleh Pemerintah kalau itu yang jadikan tolok ukur, maka independensinya tidak ada, tapi mungkin juga ada tolok ukur lain yang barangkali menjadi wewenang ahli Tata Negara;
Bahwa Undang-undang menyatakan demikian, sehinggai kita berpegang pada kaidah atau ketentuan tersebut, bahwa KPI sebetulnya merupakan perpanjangan tangan Pemerintah, jadi independensinya itu dalam tanda kutip;
Bahwa menurut Ahli, ada model seperti Dewan Pers, karena jelas Penyiaran adalah bagian dari Pers, maka yang ideal menurut Ahli adalah lembaga seperti MPR, itu benar-benar independen dan tidak disebut lembaga negara, mungkin sama dengan Komnas HAM, atau KPU. Kalau mengikuti model Press Council atau Dewan Pers hanya menjadi sebagai advisory body.
Bahwa Undang-undang Pers pada prinsipnya menganut teori Pers hipertarian karena sudah tidak mengenal Ijin Terbit, SIUPP atau sejenisnya. Sebenarnya SIUPP yang Anda singgung itu termasuk code of the enterprice, jadi mirip dengan sejumlah pasal di dalam Undang-undang Penyiaran, yang di jaman rezim Orde Baru berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 itu simpang siur karena code of the enterprice dikenakan code of publication, tapi itu lebih sehat jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 yang sudah diubah sampai dengan tahun 1982.
Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-undang Penyiaran, karena termasuk bagian dari Pers, seharusnya beradaptasi dengan Undang-undang Pers.
Dalam Undang-undang Penyiaran ada dua lapis perijinan, kalau mengenai ijin frekuensi itu mutlak, yang menurut ITU ( International Telecomunication Union) harus ada ijin karena agak terbatas. Agak terbatas persedian frekuensi bukan sangat terbatas, dan yang Ahli dengar dari para ahli tekhnologi, frekuensi tidak terbatas.
Jika dilihat runtut Undang-undang Penyiaran ini, akar masalahnya adalah sangat terbatasnya frekuensi sehingga pengaturan infrastruktur sangat mencerminkan kefanatikan terhadap sangat terbatasnya frekuensi, inilah yang sangat fatal bagi kebebasan komunikasi dan informasi, karena berujung pada pertentangan terhadap konten media massa in casu media penyiaran. Dari 2 (dua) lapis ijin yang mutlak tersebut, sebenarnya hanya sistem frekuensi, dan tidak pada sistem penyiaran.
Bahwa Ahli tidak tahu persis pasal berapa, tapi di dalam pasal tersebut disebutkan kalau diketahui atau ada sanggahan, maksud diketahui bisa oleh orang lain yang bukan obyek berita, misalnya ada pendengar radio, ada penonton televisi melihat bahwa ada kekeliruan dalam acara tersebut, maka dapat memberitahu kepada stasiun radio atau stasiun televisi agar digunakan kewajiban ralat, sehingga tidak digunakan hak jawab. Tapi masalah yang paling rawan adalah terhadap makna kebebasan pers atau kebebasan informasi dan komunikasi yaitu yang dinyatakan bahwa walaupun lembaga penyiaran yang bersangkutan sudah meralat sebagaimana mestinya masih juga ada kewajiban untuk dibebani tuntutan pidana atau gugatan perdata, ini juga bernuansa sensor. Jadi memang pasal tersebut agak crucial, berbeda dengan hak jawab dalam Undang-undang Pers, yaitu hak jawab tersebut hanya hak dari obyek berita bukan kewajiban.
Bahwa tidak ada kepastian dan rawan terhadap ancaman, karena lembaga penyiaran tidak merasa yakin terhadap ralat yang dibuat oleh wartawan, karena selalu terbuka kemungkinan untuk dituntut secara pidana, digugat secara perdata atau disomasi dan atau sebagainya.
Bahwa Pasal XA dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen juga ada pembatasan karena penggunaan HAM tidak tanpa batas, namun pembatasan itu sama dengan bunyi Pasal 29 ayat (2) deklarasi universal HAM bahwa hak asasi seseorang perlu dibatasi demi menjamin pengakuan terhadap hak asasi orang lain, hanya yang menjadi masalah, kalau menurut jiwa deklarasi itu dan juga Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan cara represif, pembatasan itu harus bersifat post publication penalty bukan pre publication penalty, sehingga pihak lain yang dirugikan, maka pengadilan yang berkompeten dan bukan lembaga sensor yang menafsirkan pengadilan;
Bahwa mengenai kewenangan KPI tidak berarti pelaksanaan kewenangan tersebut bebas, yang dalam undang-undang penyiaran disebut bersama Pemerintah, maka KPI memiliki unsur lembaga eksekutif;
Bahwa sebenarnya rumusan pasal tersebut memang sangat kompleks bisa menimbulkan interprestasi yang luas. Sehingga timbul interprestasi keluar dari dimaksud Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen;
Bahwa kemungkinan KPI itu mempunyai wewenang untuk memakai tenaga ahli dalam penyusunan, menurut pendapat Ahli dapat terjadi bias, karena orang luar kompetensinya juga bisa meragukan. Tergantung tepat atau tidaknya pilihan KPI dalam melibatkan tenaga-tenaga ahli;
Bahwa Ahli tidak ingin mengatakan kedzaliman atau penindasan bagi lembaga penyiaran, karena tidak ada kepastian setelah lembaga penyiaran menerangkan tentang masalah tersebut, masih terbuka kemungkinan kita untuk menuntut secara pidana dan secara perdata, sehingga berat dan rawan bagi freedom of press, freedom of the media;
Bahwa Ahli berpendapat, masalah dunia komunikasi dan informasi dewasa ini adalah bukan hanya masalah hukum, bukan hanya sekedar masalah kebijaksanaan, bukan masalah demokratis tidaknya komunikasi tetapi lebih merupakan masalah kemajuan teknologi di bidang tersebut yang secara teknologis mendorong semangat kebebasan di dunia komunikasi dan inforamsi dan sekaligus mendorong globalisasi, yang didalamnya ada dinamika global yang dibawa oleh kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi. Hal ini yang memicu semangat kebebasan insan-insan pers dan insan-insan penyiaran, oleh karena itu Ahli berpikir, masuknya pendapat tersebut tidak berarti bahwa tidak usah ada undang-undang, tidak usah ada hukum yang mengatur pers maupun penyiaran. Tapi yang dipermasalahkan ini seperti ada anggapan daripada pakar suatu produk sebelumnya bahwa freedom of the press carries concomitant obligation publication, kebebasan pers dan kebebasan orasi dan sebagainya itu harus dibarengi tanggung jawab yang sepadan.. Menurut Ahli pembatasan itu harus dilaksanakan oleh pengadilan, itu secara post publication penalty;
Bahwa memang benar, kalau kita amati benar Pasal 33 dan 55 Undang-undang Penyiaran, ada nuansa pembatalan secara pre publication, karena yang bertindak tidak dilibatkan wewenang pengadilan dan kalau boleh dikatakan seperti pengebirian, hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem hukum dan dialog di Indonesia karena Undang-undang Pers yang notabene memasukan penyiaran tidak mengatur apa terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 55;
Bahwa mungkin ada baiknya selain Pasal 28F, kita merujuk pula Undang-undang Pers, karena merupakan penjabaran daripada 28F.
Bahwa bila berbicara mengenai mess communication, komunikasi masa itu selalu bersangkut paut dengan publik, termasuk di dalamnya para pejabat, pemerintah, rakyat biasa atau khalayak dalam istilah media masa. Masalahnya yang dimaksud hambatan tersebut, karena merujuk undang-undang pers yang pada pasal 4 ayat 3, menyatakan bahwa demi kemerdekaan pers termasuk penyiaran tentunya tidak boleh dihalangi untuk menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan, dibutuhkan dalam arti sebenarnya yaitu bekerja untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan lain, hal tersebut ada dalam pasal 6 ayat 1, bahwa yang disebut public right to now, hak masyarakat untuk menetapkan apa yang diperlukan.
Bahwa memang benar bisa terjadi hambatan, sebenarnya pejabat tata usaha negara juga berkewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya, dan untuk melaksanakan harus melibatkan media masa, karena tidak mungkin pejabat tersebut langsung bicara walaupun sudah mempunyai public relation, sehingga kalau ada pembatasan lokal, berati ada kontradiksi antara tuntutan global dengan tradisi lokal atau aturan setempat;
Bahwa menurut Undang-Undang pers, penyiaran itu sama dengan pers dalam arti luas mencakup penyiaran, sehingga identik dengan penyiaran;
Bahwa ada perbedaan secara teknis, teknologis ada yang dipancarkan melalui udara, ada yang melaui percetakan;
Bahwa secara teknologi kalau lembaga penyiaran tentu saja ada perbedaan, terutama karena adanya public domain, tapi seperti Ahli katakan tidak terlalu terbatas, tidak sangat terbatas tersebut ada nuansa perbedaan, kalau berbicara mengenai hal tersebut ada yang disebut identifikasi opsi, yaitu seolah-olah pembicara di TV berbicara langsung dengan audiens atau penonton, sedangkan kalau buat wartawannya tidak langsung berbicara dengan pembaca, tulisan wartawan itulah dibaca oleh pembaca, itu bedanya, Bahwa bila kita berbicara infrastruktur media masa, maka sekali penyiaran sudah mendapatkannya penyebaran beritanya sudah sama dengan pers, karena hubungan antara komunikator dengan audiens yang relatif tidak terbatas jumlahnya.
Bahwa menurut hemat Ahli, sanksi tersebut sebaiknya diajukan kepada pengadilan, pengadilanlah yang akan memutuskan. Jadi tidak bertindak melakukan pendekatan kekuasaan atau non pengadilan.
Bahwa sebenarnya menurut undang-undang penyiaran, lembaga penyiaran antara wahana komunikasi masa. Kalau itu dibebani kewajiban atau larangan akhirnya berdampak kepada isi, karena fungsi dari media masa memberikan informasi pendidikan dan hiburan;
Bahwa harus ada pembatasan demi menjamin hak kebebasan orang lain, tapi cara pelaksanaan pembatasan, harus bersifat post publication penalty, bukan Pre publication penalty;
Bahwa tidak semua sifat undang-undang itu harus dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah;
Bahwa tidak selamanya suatu undang-undang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah merupakan suatu hal yang keliru, tergantung bagaimana penyusunan Peraturan Pemerintah. Ahli sudah mengatakan ada kemungkinan kosong, tergantung bagaimana obyektifitas pada penyusun Peraturan Pemerintah teersebut;
Bahwa masalahnya adalah tercermin, KPI sebenarnya identik dengan Pemerintah, karena harus bekerja dengan Pemerintah. Mengapa misalnya tidak Pemerintah saja.
Bahwa Peraturan Pemerintah ihwal tersebut berarti bahwa mencerminkan KPI adalah perpanjangan tangan Pemerintah, sehingga independensinya menjadi tanda kutip;
Bahwa pada dasarnya antara pers dan penyiaran itu tidak berbeda atau sama, jika merujuk Undang-undang Pers, seperti hasil penelitian Ahli di Vietnam, ada penggabungan antara pers dan penyiaran dalam Undang-undang Pers Tahun 1989, karena secara akademis maupun secara Politis tidak ada perbedaan kebebasan antara penyiaran dengan pers. Adapun mengenai izin frekuensi itu lain masalahnya, karena memang ada, tapi tidak kepada infrastruktur, sehingga Undang-undang Pers kita juga menganut seperti hal itu;
Bahwa di satu pihak memang menurut undang-undang diatur mewakili masyarakat luas, tapi di lain pihak KPI adalah lembaga negara itu sama seperti Pemerintah yang melaksanakan di dalam mengimplementasikan Undang-undang Penyiaran. Sehingga ada masalah keseimbangan, kewajiban terhadap Negara dan kewajibanya terhadap publik atau masyarakat. dan Ahli berpikir, semua lembaga keberadaanya demi untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Kalau tidak salah KPI belum bertugas, jadi kita belum melihat bagaimana sebenarnya kinerjanya, tapi melihat segi sistemnya, hal tersebut bias;
Bahwa memang ada pencetusan atau penyiaran atau permintaan berlangganan swasta dan negeri. Sebenarnya secara umum seharusnya tidak ada perbedaan, jika memakai pertimbangan akademis, tetapi jika memakai pertimbangan media policy, kebijakan komunikasi bisa terjadi seperti itu. Hal inilah yang tertuang di dalam Undang-undang Penyiaran, sehingga memang ada diskriminasi.
Bahwa Ahli sependapat dengan Ahli dari Amerika, Kis May, yaitu dalam waktu dekat sudah tidak ada lagi pemisahan antara mana patner TV, sehingga klasifikasi hanya sekedar klasifikasi kebijaksanaan media, sedangkan media law-nya, Ahli mengira menyimpang.
Bahwa secara umum semua termasuk bidang keahlian berdasarkan keahlian Ahli;
Bahwa bila kita berbicara mengenai penyiaran artinya kita pertama berbicara mengenai komunikasi dan informasi.
Bahwa mengenai monopoli informasi, Ahli kira ada Undang-undang Tentang Pos, dan ada Undang-undang Monopoli Bahwa Ahli berpendapat, setiap oraganisasi lembaga penyiaran punya kode etik. Di dalam kode etik ada etika yang melarang monopoli. Juga dengan sistem hukum kita termasuk hukum Jerman, ada hukum pidana dan hukum perdata, yang dapat melawan monopoli yang merugikan dalam persaingan.
Bahwa ada masalah ketimpangan arus informasi, misalnya informasi dari pusat sama dengan informasi ke daerah, tetapi dari daerah ke pusat pudar.
Sehingga hal tersebut ada yang berkenaan dengan monopoli informal. Hal ini sebenarnya melanggar etika;
Bahwa mengenai monopoli informasi bergantung dari sistem apa yang dianut oleh negara. Kalau kita berpegang kepada sistem proteksi di bidang ekonomi yang banyak, ada dampaknya kepada keseimbangan arus informasi dan keseimbangan kebebasan informasi yang secara psikologis harus tunduk kepada yang memegang dana seperti yang dikatakan oleh Dennis Mc Quier, yang menguasai media sebenarnya siapa yang memegang dananya. Apakah itu otoriti, penguasa atau pemilik. Jadi sekali lagi tergantung kepada mungkin sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Tetapi kalau dilihat dari segi hukum media masa sudah termasuk sensor dalam arti luas;
Bahwa subsidi merupakan sensor dalam arti luas, tapi disisi lain bisa menetralisir imbalance of information fla di dalam suatu negara. Tetapi masalahnya sekarang kita menghadapi cyber world atau dunia maya, yang masuk melalui jaringan internet. Sekarang ada komunikasi dunia maya, kaya dengan informasi, dan sekarang ini ada kecerdasan baru di penyiaran informasi dan media masa di setiap negara. sesuai dengan kemajuan zaman sudah bisa menghandle internet. Sehingga informasi sudah agak sulit untuk di monopoli oleh satu yang disebut press empire;
Bahwa ada dua hak kewajiban ralat yang merupakan tanggung jawab hukum karena artinya dalam hal ini masyarakat menjadi hakim, oleh karena itu harus bicara dulu, menulis dulu petikan, menulis dulu artikel, berpidato dan sebagainya mayoritas ada pihak yang dirugikan, barulah beraksi undang-undang ini ( post publication penalty). Jadi kalau segala sesuatu yang bersifat berakhir itu melanggar HAM terlepas dari apakah itu pesan Undang-Undang Dasar yang terbuka tapi gunakan juga teori Human comunication, itu tidak bisa mutlak orang tidak boleh dilarang berkomunikasi, kecuali kalau negara dalam keadaan darurat misalnya berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959;
Bahwa Pendapat Ahli mengenai Undang-undang Pers bukan yang melahirkan kebebasan Pers tetapi hanyalah merupakan salah satu dasar hukum bagi kebebasan media, karena didasarkan banyak wartawan menganggap Undang-undang Pers adalah undang-undang mengenai kebebasan;
Bahwa Ahli sependapat, dalam public’s right to know ada yang secara in heren menekan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat;
Bahwa pembatasan sebenarnya sudah ada dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana kita, tapi Undang-undang Hukum Pidana kita bersifat post publication penalty dan itulah yang sesuai dengan tuntutan HAM karena kebebasan komunikasi itu adalah HAM Bahwa dalam konteks post publication penalty ketentuan Undang-undang Penyiaran ini tidak ada bertentangan dengan HAM;
Bahwa dalam Pasal 55 itu justru mengekang kemungkinan keseimbangan, dan menurut pendapat ahli, kalau menggunakan istilah yang keras adalah sangat otoriter.
Bahwa tumbuhnya media lokal sebenarnya ada, misalnya ada ketentuan jaminan mengenai Penyiaran tapi dilain pihak ada pengekangan;
Selanjutnya Ahli kedua, Dr. K.R.M.T. Roy Suryo memberi keterangan yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:
Bahwa sepanjang ilmu yang Ahli tekuni, Frekuensi adalah sejumlah getaran yang dihasilkan untuk setiap detiknya, yang memiliki satuannya hert z dengan tingkatannya, kemudian spectrum frekuensi yang dikenal untuk saat ini adalah mulai dengan 1 hertz sampai dengan 1 Ckr, dan yang lebih dipersoalkan sekarang adalah spectrum frekuensi tersebut mulai berlaku mulai dari gelombang akustik yaitu gelombang yang dapat kita dengar yaitu 20 hertz = 20 kilohertz ultrasonik sampai dengan gelombang elektromagnetik. Pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik ini dapat didayagunakan sebagai gelombang pembawa atau carrier yaitu dengan teknik dimodulasikan, dan fenomena ini dimasyarakat atau secara umum ini lebih dikenal dengan sebutan gelombang radio.
Bahwa dalam pemanfaatan gelombang radio ini sebuah badan internasional yaitu FTV telah membuat satu peraturan yaitu khusus ITU ( International Telecomunication Union) yang telah mengalokasikan spectrum gelombang radio, dan secara spesifik dijabarkan penggunaannya. Jadi pemanfaatan frekuensi itu sendiri memang bisa memiliki sifat-sifat tertentu, termasuk sebagai gelombang radio karena ada yang bersifat panas, dapat dilihat mata memiliki daya bakar, daya tembus dasyat hanya saja yang lebih penting adalah spectrum gelombang radio yang sementara ini sudah dialokasikan oleh International Telecomunication Union secara Internasional untuk kepentingan penyiaran. Hal itu antara lain juga kita baca atau kita lihat pada pemanfaatan radio AM, yang terletak di 525 sampai 1600 MegaHertz. Kemudian ada TV yang VHF itu di 54 sampai 73.000 MegaHertz, kemudian sampai dengan radio FM, kemudian UHF. Inilah spectrum fragmetik;
Bahwa dari seri peta tersebut kita bisa melihat bahwa kemajuan teknologi itu membuat manusia selalu kreatif, membuat manusia selalu berpikir untuk menciptakan dan mendayagunakan apa yang ada didalam kreatifitas. Ketika radio pertama kali ditemukan atau ketika Henry Hertz belum menemukan gelombang radio dan dia kemudian mendiskripsikan kedalam frekuensi, saat itu di dunia baru dikenal radio AM. Kemudian ketika radio ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan frekuensi. Kemudian juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, kemudian ketika penyiaran membutuhkan frekuensi yang lain yang saat itu sudah ditemukan televisi yang dialokasikan juga di frekuensi 54 sampai dengan 73. Kemudian dialokasikan sebuah frekuensi lain ditengah-tengah frekuensi kalau itu yang kita kenal selama ini sebagai radio FM, dan televisi kemudian mendapatkan alokasi lagi setelah itu. Demikian juga dengan televisi yang kemudian mendapatkan disebut-sebut keterbatasan frekuensi untuk televisi ternyata masih juga bisa lagi dialokasikan ke frekuensi yang lebih tinggi, bahwa frekuensi ini memang sifatnya terbatas hanya pada masa tertentu. Dengan kemajuan teknologi dia dapat terus dikembangkan dan tidak sama analoginya dengan sumber daya alam seperti minyak, seperti air, yang kalau digali terus dia akan habis sedangkan frekuensi tidak demikian. Frekuensi akan selalu bisa dimanfaatkan lebih tinggi lagi sesuai dengan teknologi yang ada;
Bahwa seperti yang sudah terjadi di negara-negara yang lain, Ahli akan menggambarkan bahwa Indonesia juga harus tunduk kepada peraturan ini karena kita masuk pada region 3 dimulai Asia Selatan dan Australia. Jadi pengaturan frekuensi ini tidak diatur oleh Indonesia sendiri tapi semua spectrum ini diatur secara Internasional. Sehingga kita tidak boleh menggambarkan atau mengalokasikan sendiri. Kalau boleh Ahli sedikit menceritakan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu militer di Indonesia pernah menggunakan alokasi frekuensi yang tidak pada tempatnya yaitu waktu itu untuk kepentingan komunikasi militer ternyata itu alokasi Internasionalnya adalah untuk mobile phone atau telepon seluler, sehingga akibatnya meskipun dia militer, meskipun dia berkuasa di republik ini tetapi secara Internasional salah tetap harus bergeser sesuai dengan tanda Internasional.
Jadi kalau kita gambarkan juga sudah menentukan penggunaan antara frekuensi ini, jadi kita bisa mendiskusikan adanya stasiun tetap, adanya pesawat terbang, ada yang digunakan untuk kapal laut semua sudah dibagi-bagi, semua sudah dialokasikan. Dan semuanya yang mulia, semuanya memliki kemungkinan untuk dikembangkan sesuai dengan teknologi yang ada. Dan hal ini yang kemudian membuat sebenarnya kita harus melihat kepada referensi yang digunakan adalah referensi yang up todate;
Bahwa benar hal tesebut adalah digitalisasi teknologi, Ahli sedikit melompat dengan digitalisasi. Adanya kecanggihan teknologi digital ini memungkinkan untuk tadinya satu kanal hanya digunakan untuk satu saluran kemudian dimungkinkan digunakan untuk orang lain sekaligus. Secara nyata Indonesia sebenarnya sudah memanfaatkan pada tanggal 9 Juli tahun 1976, bangsa Indonesia dengan sangat bangga sebagai bangsa yang ketiga seluruh dunia itu memiliki satelit komunikasi yaitu palapa. Waktu palapa hanya mengusung 12 transponder ini adalah antar ulang alat pemancar ulang, mengusung 12 transponder. Dan pada waktu itu hanya dimanfaatkan oleh 12 kanal, sekarang palapa yang sama yang mengusung 24 transponder dengan teknologi digital kalau dimaksimalkan 1 transponder bisa sekaligus menampung sampai maksimal 10 siaran. Jadi digitalisasi ini memungkinkan 1 kanal berisi sampai dengan 10, sehingga dari sisi teknis alasan untuk kemudian frekuensi yang sangat-sangat terbatas, ini cukup dengan digitalisasi;
Bahwa undang-undang tersebut ternyata masih menggunakan referensi lama, masih menggunakan perhitungan teknis yang lama yang kala itu ditahun 70-an, Dinas frekuensi dari Paporstel kemudian Departemen Penerangan dan TVRI, pernah menyusun peta frekuensi untuk Wilayah Indonesia yang mengatakan disebuah kabupaten dipeta ini berdasarkan kabupaten terbatas hanya bisa dimasuki maksimal 7 stasiun televisi, yang satu didefinisikan satu kabupaten maksimal 5 televisi swasta dan 2 TVRI, dan hal ini juga semakin confuse lagi dengan digunakan referensi juga bahwa referensi SK. Menpan Nomor 348 yang digunakan sebagai referensi undang-undang penyiaran, Pasal 3 menyebutkan bahwa lembaga penyiaran televisi swasta berkedudukan di Jakarta jumlahnya tidak boleh melebihi 10, jadi peraturan-peraturan ini yang membingungkan, padahal ada juga peraturan otonomi daerah tahun 1999 UU Nomor 22 undang-undang otonomi daerah dengan peraturan pemerintah Nomor 25 bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati itu bisa mengeluarkan ijin frekuensi untuk radio dan televisi lokal. Hal ini yang membuat sangat aneh karena di Amerika saja tahap ini pengunaan frekuensi sangat maksimal bisa digunakan seperti selain alokasinya sangat efisien. Tiap daerah secara teknis masih memungkinkan dilakukan penambahan jumlah stasiun tanpa melanggar aturan dari ITU itu sendiri, dan kita mungkin sedikit menambahkan luas cakupan dari sebuah pemancar gelombang radio sangat tergantung kepada hal-hal teknis antara lain letak dan posisi antena, ketinggian mendirikan antena, daya pemancar dan sebagianya. Bisa kita gambarkan di Jakarta misalnya kalau wilayahnya kemudian sangat tergantung pada aturan tahun 70-an tersebut maka tidak akan stasiun televisi swasta itu menempatkan antenanya dilokasi kebun jeruk atau di Kedoya seperti yang RCTI lakukan. Kemudian semua TV Swasta menempatkan pada tempat yang sama, karena ternyata dengan biaya yang efisien cakupan wilayahnya bisa melebar tidak hanya ke kabupaten tapi juga satu propinsi juga bahkan kepropinsi yang lain.
Sebatas geografik artinya disini kabupaten tersebut menjadi tidak relevan lagi karena batas teknisnya artinya batas geografinya tidak sama dengan batas teknis.
Akibatnya banyak wilayah kabupaten yang idle karena dialoksikan pada tidak termanfaatkan. Seperti misalnya wilayah-wilayah pantura.
Bahwa seperti halnya yang sudah Ahli sampaikan secara lebih jelas dapat kita petik bahwa sekarang inipun saja tidak harus menunggu digitalisasi, sebuah siaran televisi itu sebenarnya bisa berisi dua siaran sekaligus. Ini populer di negara tetangga kita yaitu Thailand dan Filipina, dimana dengan 14 teletext seseorang yang menonton televisi bisa menonton informasi saham kemudian jadwal sholat, jadwal penerbangan, informasi yang lain, termasuk juga berita-berita on line melalui satu saluran yang sama. Di Indonesia populer ini justru di TVRI di Televisi Republik Indonesia kalau kita menonton kita ada fasilitas teletex, kita juga bisa menonton 2 program tidak ada hubunganya berjalan bersama-sama., dan hal ini sangat dimungkinkan nantinya sampai delapan program grafis bersamaan apabila teletex dan sepuluh program video bersamaan. Jadi kalau ditotal mungkin akan sekitar 18 content yang dapat dicermati pada satu kanal;
Bahwa di negara yang sangat maju saya harus ambil contoh misal di Amerika ada sebuah badan namanya FCC ( Federal Communications Commissions), yang dulu memang tidak sederhana, FCC tidak bisa disamakan dengan KPI yang hanya beranggotakan lima atau tujuh orang. Tapi eksinya anggota kami puluhan orang, dan kemudian terdiri dari banyak ahli mengatur penggunaan frekuensi sampai sangat detil termasuk juga remote control. Kemudian kursi roda termasuk juga frekuensi late, handphone, televisi.
Bahwa Pengaturan frekuensi tetap diperlukan hanya saja diperlukan kecerdasan dalam mengatur frekuensi. Jadi artinya jangan sampai kemudian alokasi yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya bisa Ahli hadirkan, Indonesia baru saja mengadopsi satu pemikiran yang sangat baik, sangat cerdas soal ini yaitu ketika memberikan alokasi frekuensi untuk telepon genggam. Ketika telepon genggam pertama kali masuk ke Indonesia, yaitu menggunakan frekuensi 450 Mhz dan itu sebetulnya bukan bukan alokasi frekuensi, kemudian digeser 800 Mhz sesuai dengan standar internasional, halayak umum mengenal telepon AMPS waktu itu 082, 800 Mhz, ketika ada telelepon GSM menggunakan frekuensi yang berbeda 900 Mhz ini standar ITU, kemudian ketika pelanggan jumlah GSM meningkat di Indonesia itu sudah sampai hampir 20 juta pengguna telepon dialokasikan 1800 Mhz sudah disediakan lagi lebih 1900, ternyata AMPS sudah tidak lagi pernah digunakan, sekarang ada operator baru dialokasikan masuk kembali ke 800 itu di luar negeri juga terjadi hal semacam itu. Jadi maksimalisasi alokasi frekuensi sehingga tidak kemudian membatasi frekuensinya tertutup. Kalau pun 1900 penuh sudah disediakan alokasi lain, yaitu 3500 Mhz naik lagi ke 5600 Mhz dan terus sesuai dengan penambahan frekuensi;
Bahwa Ahli tidak menolak anggapan ini. Jadi artinya ini sangat membatasi, kemajuan teknologi sangat membatasi bangsa ini untuk bisa berkreasi. Kalau referensi yang digunakan dalam penyusunan aturan-aturan dalam Pasal Undang-undang Penyiaran ini masih menggunakan refleksi lama yang sudah out of date;.
Bahwa Ahli dihadirkan disini adalah dalam kapasitas Ahli secara teknis.
Secara teknis ada hal-hal yang dimaksudkan kecanggihan teknologinya atau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengenai hal tersebut melanggar hak asasi manusia atau melanggar policy, Ahli tidak merasa cukup kapasitasnya untuk menjawab.
Bahwa kalau Ahli boleh berpendapat andaikata yang menyusun undang-undang ini pun adalah pihak-pihak yang sudah berkepentingan secara teknis dan menguasai teknis saja salah terhadap international telecomunication union, apalagi kalau menggunakan orang-orang yang tidak menguasai salah satu.
Bahwa sebenarnya pertanyaan secara struktur atau pertanyaan secara materi Ahli kurang mengerti aturanya, tetapi Ahli mohon ijin berani mencoba untuk menjawab, karena pada setiap perkembangan selalu ada penambahan peraturan.
Misalnya saja soal kejahatan bisa dilakukan analogi bahwa kejahatan itu berkembang sesuai dengan teknologi atau sesuai dengan masyarakatnya. Oleh karena itu memang diperlukan tambahan, yang Ahli bisa tangkap dari pertanyaan tersebut adalah bahwa memang selalu ada upgrading atau penambahan semacam the electronic actyang sudah diadopsi oleh Singapura pada tahun 1998, dan kemudian ditambahkan reduksinya itu akan terus di up date sesuai dengan perkembangan yang ada. Sehingga peraturan yang baru ada yang sifatnya kemudian sangat general yang bisa kemudian menghapus peraturan yang lama, tetapi ada yang sifatnya mengada-ada. Perkara apakah itu menambahkan apa tidak, Ahli biasanya tidak terlibat sampai mengemas.
Bahwa kalau perkembangan teknologi yang secara detilnya juga masuk ke Indonesia, tentu pengaturan-pengaturanpun menjadi perlu, misal adanya peraturan teknis yang baru yakni adanya Undang-undang Telekomunikasi yang sebelumnya yaitu, Undang-undang Telekomunikasi Nomor 3 Tahun 1989, kemudian sekarang sudah direvisi dengan Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. dengan tambahan-tambahan atau aturan-aturan yang sifatnya baru ada yang masih mengulangi yang lama, dan ada yang kemudian menyempurnakan.
Bahwa dalam pandangan Ahli, KPI adalah termasuk salah satu produk dari undang-undang Nomor 32 Tentang Penyiaran;
Bahwa seperti tadi yang sudah disebut oleh Pemohon yaitu terdapat pasal yang kemudian mengatur adanya pembatasan televisi menjadi hanya 4 jenis kategori lembaga penyiaran televisi. Yaitu penyiaran lokal kemudian pemyiaran berlangganan, penyiaran publik dan komunitas. Di dalam keterangannya disusunkan berdasarkan referensi, misalnya SK. Menpen Nomor 348 yang lalu yang itu memang mengacu kepadanya;
Bahwa izinkanlah Ahli menampilkan satu perkembangan yang terjadi di republik ini, sebenarnya ini sesuai dengan pengetahuan, ada peraturan-peraturan yang disusun, yaitu ada beberapa perubahan yang sangat krusiil, pada saat disusun lembaga penyiaran khususnya televisi ketika tahun 1990 muncul Surat Keputusan Menpen Nomor 111 yang sangat legendaries, pada waktu itu Indonesia pernah mengeluarkan aturan untuk mengizinkan 11 TV swasta.
Bahwa Ahli sudah mencoba untuk menilai, bahwa 11 TV swasta pada waktu itu juga memiliki skup seperti lembaga penyiaran swasta lokal, seperti yang ada di dalam Undang-undang Penyiaran, karena pada waktu itu belum ada isu soal TV komunikasi, belum ada isu soal kemajuan teknologi yang ada;
Bahwa kemudian muncul SK Menpen Nomor 84A Tahun 1992 yang ini sangat erat dengan tadi apa yang disampaikan, yang lain bahwa muncul suatu policy juga adanya kemudian nasionalisasi mulai dari satu lembaga TV kemudian ke TV yang lain dan akhirnya yang paling bawah telah 4 kali dirombak total dan ini selalu berubah, akhirnya sekarang ini kembali lagi kepada aturannya seperti SK Menpen Nomor 111, padahal teknologi yang berlaku, juga dengan kemajuan yang ada sudah lebih daripada ini. Sehingga menurut hemat Ahli kalau boleh Ahli ikut menilai meskipun ini masih ada secara teknisnya.
Bahwa kalau sebuah lembaga itu memungkinkan siaran secara nasional tanpa mematikan yang lokal di dalam segala aturan teknis yang ada bahkan dimungkinkan yang nasional itu tidak bersifat regional kalau memang ada strategi yang memungkinkan, kenapa dia harus dilokalkan. Kenapa yang tadi besar dikecilkan, kenapa kita tidak menumbuhkembangkan yang lokal dan itu kemudian dibesarkan. Analoginya sudah terjadi. Sebuah televisi lokal di Bali, Bali TV ini kemudian bisa menyewa transponder dalam satelit palapa dan kita bersama-sama di seluruh Indonesia bisa menyaksikan siaran dari Bali secara nasional. Kalau dilihat itupun kemudian lokal naik menjadi nasional. Kenapa kita kemudian tidak memberikan satu pandangan dalam undang-undang yang Ahli Insya Allah bisa bantu secara teknis yang memungkinkan hal yang sifatnya kecil menjadi besar;
Bahwa kenyataanya kalau kita melakukan atau kita menjalankan secara konsekuen dan konsisten dari Undang-undang Penyiaran ini itu akan mematikan kreativitas dan akan mematikan penggunaan teknologi. Apakah itu policy atau tidak Ahli tidak berani memberikan penilaian karena policy apalagi policy negara itu kemudian tidak bisa diajukan atau tidak bisa dipertanyakan;
Bahwa menurut pendapat Ahli Undang-undang penyiaran sudah ketinggalan zaman secara teknologi;
Bahwa kalaupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 disebutkan bahwa pemberian izin orbit satelit radio frekuensi adalah wewenang pusat, kecuali radio dan televisi lokal. Apakah daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah seperti ini, akan sangat memberi warna yang salah terhadap semua pengaturan di republik ini.
Bahwa tentang pemikiran lokal dan global, Ahli sangat sependapat, yang dalam istilah Ahli adalah glokalisasi, dan pernah Ahli tulis dalam sebuah harian, glokalisasi adalah tidak berpikir local tetapi sampai pada tahap global dan merupakan impian bagaimana suatu daerah bisa diakses.
Bahwa Ahli sedikit menyebutkan satu referensi beberapa waktu yang lalu tahun 1999, ada penobatan seorang Adipati di yogya. Pati Paku Alam, kebetulan Ahli selaku Sekretaris Panitia gumenengan (penobatan). Ahli memanfaatkan teknologi global, memanfaatkan internet, memanfaatkan juga teman-teman di media untuk mengangkat citra lokal ke internasional, tapi di dalam undang-undang ini justru hal tersebut tidak dimungkinkan. Jangankan global mau nasional saja tidak boleh;
Bahwa secara tegas dapat Ahli haturkan juga tanpa mengesampingkan teknologi digital saja Frekuensi yang tersedia sekarang inipun masih jauh dari penuh, tanpa mengesampingkan tenologi digital;
Bahwa Ahli harus menjawab bahwa pengaturan secara teknis sudah ada, jadi tidak boleh ada frekuensi yang bersama, tidak boleh ada frekuensi yang rapat, tidak boleh juga berselisih lima kanal atau sembilan kanal untuk UHF ataupun VHF, kalau mengikuti ini, semua sudah diikuti dan kemudian ada aturan umum teknis, kalau teknis mungkin untuk kami membahas suatu protection ratio disini. Tetapi kalau kita masukan kriteria yang ada dalam ITU (Internationl Telecomunication Union) tadi.
Angka satu sampai dengan angka empat belas yang ada di Jakarta itu masih tetap free, masih tetap kosong tanpa kemungkinan mengganggu antara satu dan yang lain. Kecuali kalau memang ternyata ada kemungkinan sudah 10 terisi diantara 14, sehingga sisanyapun tinggal empat lagi. Mungkinkan tidak ada dimungkinkan dialokasikannya frekuensi lain, karena alokasi frekuensi yang lainpun sekarang sudah dimungkinkan dengan adanya fasilitas di televisi yang bisa disebut secara teknis tab band. Jadi tab band itu fasilitas yang setengah, sehingga mestinya sebuah televisi biasa yang hanya kita kenal hanya UHF-nya hanya 21 sampai 69 kita bisa membaginya menjadi 120 kanal tanpa saling mengganggu yang satu dengan yang lain.
Bahwa kalau boleh Ahli sampaikan sekali lagi bahwa penyusunan ini menggunakan referensi yang lama. Jadi ada sebuah peta frekuensi yang waktu itu disusun oleh Dinas Frekuensi Parpostel, Departemen Penerangan dan TVRI yang membagi misalnya pulau jawa ini kedalam wilayah-wilayah dalam hitungan kabupaten. Jadi tiap kabupaten dialokasikan 7 kanal, padahal kemungkinannya adalah: Stasiun itu tidak hanya meliputi satu kabupaten dia bisa lebih dan Undang-undang inipun menjadi inkosisten karena disebut lokal tidak jelas, karena lokalnya itu adalah lokal kabupaten atau lokal propinsi. Sehingga dari Referensi yang digunakan kabupaten dan pengertian lokal inipun tidak tepat, apalagi kalau dilihat secara teknis, karena pengaturan secara teknis ini tidak sama dengan pengaturan geografis, ini berbeda dengan telpon genggam misalnya. Telepon genggam harus diulangi setiap pemancarnya, setiap sekitar 3 kilo dan kalaupun itu kurang bisa memasang perangkat-perangkat tambahan yang disebut dengan Microsell, Nanosell, atau Pikosell yang ada di dalam ruangan itupun tanpa saling mengganggu dan tidak perlu aturan yang sangat referensi dibatasi. Artinya secara teknis hal tersebut selalu ada solusinya. Jadi kalau boleh, karena Ahli memang kapasitasnya hanya untuk menilai secara teknis. Ya Referensi teknis yang digunakan out of date;
Bahwa Ahli berpendapat tidak hanya televisi yang dirugikan oleh pembatasan, dan Ahli selaku masyarakat awam yang tidak punya kaitan dengan satu televisi manapun, sangat dirugikan.
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945?
2. Apakah para Pemohon a quo mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat
(1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
Menimbang bahwa terhadap kedua permasalahan tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1. Kewenangan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 juncto Penjelasannya undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.
Bahwa dengan demikian, terlepas dari adanya perbedaan pendapat dari Hakim Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
2. Kedudukan Hukum ( Legal Standing) Pemohon Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud “hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” dan “perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
Bahwa merujuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, para Pemohon a quo termasuk kategori perorangan WNI, dalam hal ini adalah kelompok orang, yaitu para insan penyiaran, yang mempunyai kepentingan sama terhadap adanya suatu undang-undang penyiaran yang diharapkan bisa melindungi dan mengakomodasi kepentingan dan hak konstitusional mereka.
Hak konstitusional para Pemohon a quo yang diatur dalam UUD 1945, sebagai insan penyiaran, antara lain ialah hak yang diatur dalam Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak konstitusional ini menurut anggapan para Pemohon a quo dirugikan oleh berlakunya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Bahwa kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya suatu UU tidak perlu bersifat real/aktual sampai menunggu jatuhnya korban UU, tetapi cukup bersifat potensial berdasarkan “ objective constitutional invalidity” dan “ broad approach in fundamental rights litigation” (Hoexter, Cora & Lyster Rosemary, 2002: 330-331).
Menimbang bahwa seorang Hakim Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki legal standing dengan alasan: - bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya Pemohon merupakan suatu Badan Hukum Privat sebagaimana yang diatur oleh Buku III Bab 9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Persekutuan Perdata (Maatschap), khususnya Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1655 KUH Perdata; - bahwa ketentuan sebagaimana diatur oleh Buku III Bab 9 KUH Perdata tentang Persekutuan Perdata (Maatschap) bukanlah ketentuan yang mengatur apakah suatu Bentuk Usaha merupakan suatu Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (P.T.), Koperasi, atau Yayasan; - bahwa Pemohon dalam Tambahan Penjelasan Mengenai Alas Hak (Legal Standing) para Pemohon dalam suratnya tanggal 11 Februari 2004, mengatakan, menerangkan bahwa selain mendalilkan pada Pasal 1655 KUH Perdata juga mendalilkan pada Keputusan Raja 28 Maret 1870, S.
1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum ( Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen); - bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum ( Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia c/q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan Akte Notaris lebih-lebih tanpa Akte Notaris; - bahwa Pemohon bukan merupakan subyek hukum yang dimaksud Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam kualitas sebagai Badan Hukum Privat, sebagai konsekuensi hukumnya Pemohon tidak mengalami kerugian yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003; - bahwa setelah memperhatikan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
Bahwa akan tetapi, Mahkamah berpendapat para Pemohon a quo dalam kapasitasnya sebagai kelompok perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi terkait, memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, sehingga pokok permohonan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
Pokok Perkara
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan 14 (empat belas) dalil permohonan a quo, Mahkamah perlu terlebih dahulu menelaah hubungan antara UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, karena seluruh perdebatan tentang kehadiran UU Penyiaran tidak bisa lepas kaitannya dengan UU Pers, HAM, dan Konstitusi (UUD 1945).
Menimbang bahwa konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari faham konstitusionalisme, yaitu faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan HAM melalui konstitusi. Oleh karena itu, salah satu materi muatan konstitusi adalah adanya pengaturan tentang HAM (Savornin Lohman), bahkan konstitusi harus selalu berbasis HAM ( constitution based upon human rights). UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah mengalami amandemen, juga telah memuat jaminan tentang HAM yang salah satunya mengenai “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)” yang kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Kemudian Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan juga bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.
Menimbang bahwa salah satu perwujudan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 adalah lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang dalam konsideransnya juga merujuk Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak asasi Manusia.
Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran konsiderans mengingatnya merujuk Pasal 28F UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menimbang bahwa dengan demikian, kelahiran UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lepas kaitannya dengan jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak akan informasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28F UUD 1945.
Menimbang bahwa secara konstitusional, pembatasan kebebasan pers dan kebebasan penyiaran adalah dalam rangka “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945)”. Di samping itu, juga dibatasi oleh “…nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999).
Menimbang bahwa selain ada persamaan antara kebebasan pers dan kebebasan penyiaran, terdapat perbedaan fundamental antara pers pada umumnya dengan penyiaran pada khususnya yang disebabkan oleh terbatasnya frekwensi udara dan karena siaran menurut sifatnya cepat dan kemudian menghilang, sedangkan media pers dicetak dalam jumlah besar yang tidak segera hilang secara fisik. Oleh karena itu, frekwensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik.
Menimbang bahwa dalam penyiaran perlu dianut postulat keseimbangan dalam perlindungan, yaitu perlindungan terhadap konsumen penyiaran (masyarakat), pelaku (lembaga) penyiaran, dan bangsa/negara, sehingga sebuah undang-undang penyiaran yang mampu mengakomodasi kepentingan ketiga komponen tersebut memang sangat dibutuhkan, selain kemampuannya untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan global.
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beberapa masalah pokok menjadi fokus telaah terhadap 14 (empat belas) dalil permohonan a quo, yaitu:
a. Meletakkan keseimbangan-keseimbangan antara kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui kegiatan penyiaran, kepentingan masyarakat sebagai konsumen siaran dan kewenangan mengatur Penyiaran dari Negara;
b. Masalah lembaga pencabutan ijin yang merupakan “hukuman mati” yang mempunyai implikasi luas bagi kebebasan penyiaran dan perusahaan penyiaran yang bisa menimbulkan pengangguran;
c. Masalah independensi KPI dan kewenangan untuk membuat regulasi;
Menimbang bahwa dalam pokok perkara perlu ditelaah mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon a quo yang menyatakan UU No. 32 Tahun 2002 atau setidak-tidaknya beberapa pasal dari UU tersebut bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, sbb.:
1. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang memberikan status lembaga negara kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak mengenal lembaga negara seperti KPI. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh UU Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
2. Pemohon mendalilkan bahwa KPI dengan kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh UU Penyiaran akan menjadi lembaga seperti Departemen Penerangan masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti ditunjukkan oleh adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) jo. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 60 ayat (3) jo. Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Bab XA UUD 1945.
Karena, menurut Pemohon, keseluruhan ketentuan di atas membuktikan bahwa kemandirian KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen adalah semu belaka sehubungan dalam membuat dan menjalankan regulasi harus bersama-sama Pemerintah. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah melihat adanya ambiguitas Pemohon karena di satu pihak mendalilkan KPI akan menjadi reinkarnasi Departemen Penerangan, dan di lain pihak Pemohon memohon untuk menghapuskan pasal-pasal yang sesungguhnya membatasi kewenangan KPI yang terlalu besar yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Dalam hubungan ini Mahkamah berpendapat bahwa sebagai lembaga negara yang independen, seyogianya KPI juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU Penyiaran.
Pasal 62 UU Penyiaran menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah, pada hal berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat peraturan pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit dalam UU yang memerlukan peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 62 UU Penyiaran tersebut di atas memang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, seyogianya kewenangan regulasi di bidang penyiaran dikembalikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan bahwa “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”, akan tetapi dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Perlu ditambahkan, bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden).
3. Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran telah menciptakan KPI yang merupakan reinkarnasi Departemen Penerangan (Deppen) pada rezim Orde Baru dengan kewenangannya untuk mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2), dan
(3) UU Penyiaran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf g yang menyediakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan siaran yang alasan-alasannya tercantum dalam Pasal 34 ayat (5) UU Penyiaran hanya memuat jenis-jenis sanksi administratif salah satunya adalah pencabutan izin penyiaran yang oleh para Pemohon dipandang merupakan “hukuman mati” bagi lembaga penyiaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, karena “hukuman mati” tersebut hanya boleh dilakukan melalui due process of law Pasal 34 ayat (5) huruf f. Dalam pada itu dua orang Hakim berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf g jo. Pasal 34 ayat (5) UU Penyiaran harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
4. Pemohon mendalilkan bahwa UU Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan dalam KPI, seperti ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Menurut Mahkamah kebijakan itu sudah tepat, karena hal itu justru akan menjaga independensi KPI agar terhindar dari konflik kepentingan, dan bukan merupakan kebijakan yang diskriminatif, serta tak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) jo. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
5. Pemohon mendalilkan bahwa UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengandung pasal-pasal yang diskriminatif seperti ditunjukkan dalam Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 31 ayat (2), Pasal 16 huruf a jo Pasal 31 ayat (3) sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah salah dalam memahami makna diskriminatif yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pengertian diskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik …..” yang bersesuaian dengan Article 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pembedaan lembaga penyiaran dalam lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, berlangganan, dan asing dengan status, hak, dan kewajiban yang berbeda seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 bukanlah kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Demikian pula tak diperbolehkannya orang-orang yang berasal dari media massa untuk menjadi anggota KPI, seperti di atas telah dikemukakan, bukanlah suatu kebijakan yang diskriminatif, melainkan semata-mata untuk menghindari konflik kepentingan ( conflict of interest) dalam rangka menjaga independensi KPI.
6. Pendapat Mahkamah tersebut angka 5 juga berlaku terhadap dalil Pemohon yang menganggap UU Penyiaran menerapkan kebijakan diskriminatif, karena “lembaga penyiaran publik boleh memuat siaran iklan komersial, sedangkan lembaga penyiaran komunitas tidak” (Dalil No. 6), “lembaga penyiaran berlangganan dibandingkan lembaga penyiaran swasta dalam masalah luas jangkauan siaran” (Dalil No. 7), dan “masalah sensor internal oleh lembaga penyiaran berlangganan, sedangkan lembaga penyiaran lain sensor harus oleh lembaga sensor” (Dalil No. 8). Namun terhadap pendapat Mahkamah tentang hal dimaksud seorang Hakim membenarkan dalil Pemohon tentang adanya diskriminasi terhadap lembaga penyiaran swasta dalam luas jangkauan siaran dan pemuatan siaran iklan komersial yang memandang lembaga penyiaran swasta dengan jangkauan nasional dapat dititipi sebagian misi yang menjadi kewajiban lembaga penyiaran publik melalui pengaturan, sehingga perbedaan lembaga penyiaran dalam klasifikasi non-profit dan profit-oriented atau komersial tidak cukup menjadi dasar untuk mengadakan pembedaan tersebut.
7. Terhadap Dalil No. 9 (Kesembilan) tentang kebijakan represif UU Penyiaran dengan adanya ketentuan Pasal 34 ayat (5) tentang alasan-alasan pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28F jo. Pasal 28H ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, pendapat Mahkamah No. 3 dan No. 5 mutatis mutandis berlaku untuk dalil Pemohon nomor 9.
8. Dalil No. 10 (Dalil Kesepuluh) dari Pemohon bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Penyiaran yang berbunyi “isi siaran dan jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara yang berasal dari dalam negeri” telah menegasikan kemerdekan dan kebebasan pers in casu penyiaran untuk menyampaikan informasi serta mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi ( the right to information), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945.
Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah terkait dengan fungsi dan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” seperti tersebut dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan merujuk ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, sehingga tidaklah bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
9. Dalil Pemohon No. 11 (Dalil Kesebelas) bahwa adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi siaran/berita seperti tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penyiaran telah menegasikan kebebasan dan kemerdekaan penyiaran, karena sanggahan belum tentu benar. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut dapat dibenarkan, sehingga bagian dari Pasal 44 ayat (1) tersebut yaitu anak kalimat “… atau terjadi sanggahan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28G ayat (1) jo. Pasal 28F UUD 1945, dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali apabila pengertian ralat berita yang didasarkan pada sanggahan tersebut ditafsirkan sebagai disiarkannya sanggahan dimaksud oleh lembaga penyiaran dalam media siaran. Sanggahan tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa suatu berita atau siaran tidak benar atau keliru. Sesuai dengan prinsip “ cover both sides ”, jika terdapat bantahan atau sanggahan terhadap suatu berita atau siaran, maka dengan menyiarkan bantahan atau sanggahan itu saja sudah cukup memenuhi prinsip “ cover both sides ”, kecuali jika terdapat bukti-bukti pendukung lain yang kuat dan sesuai dengan prinsip “ due process of law ”. Lebih-lebih dengan adanya penegasan pada ayat (3) Pasal 44 Undang-undang a quo yang menyatakan bahwa ralat tidak membebaskan suatu lembaga penyiaran dari tanggung jawab atau tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga akan sangat ganjil apabila ralat sudah dilakukan atas dasar adanya sanggahan atau bantahan, yang berarti sanggahan atau bantahan itulah yang benar, akan tetapi dalam proses di pengadilan ternyata terbukti bahwa sanggahan atau bantahan itulah yang salah. Oleh karena itu, kewajiban untuk melakukan ralat yang didasarkan atas adanya sanggahan atau bantahan berarti telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence), sebab rumusan tersebut mengandung anggapan bahwa dengan adanya sanggahan atau bantahan, suatu siaran atau berita sudah pasti salah, sehingga harus dilakukan ralat dan tidak cukup hanya menyiarkan sanggahan atau bantahan termaksud. Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah berarti pelanggaran terhadap “ due process of law ” dan karenanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu dapat dibandingkan persoalan ini dengan apa yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang dapat menjadi rujukan untuk membedakan hak jawab atas dasar tanggapan atau sanggahan dengan hak koreksi (ralat) untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers ( vide Pasal 1 butir 11 dan 12, serta Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers).
10. Dalil Pemohon No. 12 (Dalil keduabelas) bahwa UU No. 32 Tahun 2002 telah menerapkan kebijakan sensor seperti tersebut dalam Pasal 47 “Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang” sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1), menurut Mahkamah adalah tidak benar, karena kebijakan itu adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen penyiaran sesuai dengan Pembukaan dan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Kenyataan yang dihadapi masyarakat dewasa ini sehubungan dengan materi siaran tertentu dari lembaga penyiaran telah mengukuhkan pendapat tersebut.
11. Dalil Pemohon No. 13 (Dalil Ketigabelas) bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 jo. Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran telah menegasikan hak masyarakat untuk bebas melakukan kegiatan usaha ( right to do business), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah dalam rangka mencegah terjadinya monopoli dalam dunia penyiaran, karena akan mengakibatkan terjadinya monopoli arus informasi oleh sebuah perusahaan lembaga penyiaran, sehingga dalil Pemohon harus ditolak.
12. Terhadap Dalil Pemohon No. 14 (Dalil Keempatbelas) bahwa adanya sanksi administratif seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Penyiaran telah menciptakan ketakutan terhadap lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan sanksi administratif tersebut adalah wajar asalkan penerapannya memenuhi due process of law dan khusus untuk sanksi yang bersifat “hukuman mati” yaitu “pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran” Mahkamah telah menyampaikan pendapatnya seperti tersebut nomor 3 di atas;
Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam pokok perkara, terhadap 14 (empat belas) Dalil Pemohon dalam permohonan a quo dapat dikabulkan sebagian;
Mengingat Pasal 56 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “… KPI bersama …”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan …”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “… KPI bersama …”, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Menolak permohonan Para Pemohon selebihnya;
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari: Kamis, tanggal 22 Juli 2004, dan diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Juli 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H.,M.S., Dr. Harjono, S.H.,M.CL.,
H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.
KETUA,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
ANGGOTA-ANGGOTA
Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.
Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., MS Dr. Harjono, S.H., MCL.
H. Achmad Roestandi, S.H.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarar Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.
PANITERA PENGGANTI,
Cholidin Nasir, S.H.
Menguji (Pengujian UU)