Putusan MK Nomor 44/PUU-XII/2014 — Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
SALINAN
PUTUSAN
Nomor 44/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : Doni Istyanto Hari Mahdi Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 18 Oktober 1972 Alamat : Jalan Palem Timur B: CC39 Nomor 18 Pondok Pekayon Indah, RT 005/RW 018 Bekasi Selatan
2. Nama : Muhammad Umar, S.H.
Tempat, tanggal lahir: Lamongan, 9 November 1984 Alamat : Dusun Delik, Desa Rejo Tengah
RT 001/RW 004
Kecamatan Deket, Lamongan Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2014, memberi kuasa kepada Dwi Istiawan, S.H., Budi Siswanto, S.H., Riyanto, S.H., Jozua A.P. Poli, S.H., dan Novie Edi Isworo, S.H., yakni para advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum di ADN Law Firm, yang beralamat di Gedung Jiwasraya Lantai 5, suit 502 – 503, Jalan Raya Arjuno 95 – 99 Surabaya 60251 Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -- - para Pemoho n;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 31 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 April 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 104/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PUU-XII/2014 pada tanggal 14 April 2014, yang telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 20 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
KEWEN ANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM
( LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( UU MK), menyatakan salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang ( judicial review);
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ”;
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi: ” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,….”;
1.2. Bahwa p ara Pemohon dalam perkara a quo memohon agar Mahkamah Konstitusi ( MK) melakukan permohonan pengujian ( j udicial r eview) terhadap Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor (vide b ukti P–1) yang bertentangan dengan UUD 1945 pada:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan h u kum ”;
Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi: “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”;
1.3. Bahwa, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
1.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan p ara Pemohon;
2.1. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan p ermohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto UU MK;
2.2. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran the guardian of the constitution Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id (pengawal konstitusi) dan the sole interpreter of the constitution (penafsir tunggal konstitusi);
2.3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( UU MK) Pasal 51 ayat (1) menyatakan: " Pemohon adalah pihak yang mengganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perseorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara ”;
2.4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan ini;
2.5. Bahwa b erdasarkan ketentuan tersebut d i atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
3. Bahwa pengujian UU Tipikor yang diajukan oleh p ara Pemohon, yaitu pada:
3.1. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang berbunyi: “ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3.1.1. Pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 khususnya terhadap muatan ayat sepanjang frasa yang berbunyi: “keadaan tertentu” 3.2. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang berbunyi: “ Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi ”;
3.2.1. Pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 khususnya terhadap muatan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.” terhadap UUD 1945.
4. Norma-norma dalam UUD 1945 yang menjadi penguji adalah:
4.1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ”;
4.2. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
5.1. B ahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5.2. B ahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
5.3. B ahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
5.4. Bahwa bentuk konkrit upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap para pelaku tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang berbunyi “ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ”;
5.5. Bahwa pidana mati sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merupakan suatu ukuran pemidanaan ( straafmat) paling tinggi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dikualifikasi lebih berat dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1) UU Tipikor yang berbunyi: “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ”;
5.6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sebagai suatu pemberatan pemidanaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan pidana mati sebagai suatu bentuk pemidanaan maksimum yang penerapannya harus dijatuhkan secara bersyarat, yaitu apabila dilakukan dalam “ keadaan tertentu ”;
5.7. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dinyatakan “ Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi ”;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan p ermohonan p ara Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
3. Menyatakan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
4. Menyatakan frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai hal yang menyebabkan telah terjadinya kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Lembaga Negara, Aparat Penegak Hukum, atau Partai Politik;
5. Menyatakan frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hal yang menyebabkan telah terjadinya kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Lembaga Negara, Aparat Penegak Hukum atau Partai Politik;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
6. Menyatakan frasa ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5, sebagai berikut:
1. Bukti P-1: Fotokopi KTP identitas para Pemohon;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan A tas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti P-4: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Bukti P-5: Fotokopi Peraturan P residen Nomor 55 Tahun 20 12 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan monoter, dan pengulangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
b. kedudukan hukum ( legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu frasa “keadaan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan monoter, dan pengulangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat ( causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum ( legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
[3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:
1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Menurut para Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU PTPK, yaitu
1. Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sepanjang frasa “keadaan tertentu”, yang selengkapnya berbunyi:
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sepanjang frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan monoter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”, yang selengkapnya berbunyi:
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjadi wajib pajak secara potensial dirugikan oleh rumusan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya karena rumusan tersebut tidak mencakup pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara yang juga bersumber dari pajak. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden ” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;
Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan monoter, dan pengulangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”. Menurut para Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan frasa a quo tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara, sehingga pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara tidak dapat dipidana mati;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara pada paragraf [2.2];
Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
Bahwa UU PTPK mengelompokkan jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:
a. tindak pidana korupsi atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi;
b. tindak pidana korupsi atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi;
c. tindak pidana korupsi atas dasar sumber tindak pidana korupsi;
d. tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam tindak pidana korupsi;
e. tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya perbuatan korupsi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara;
Bahwa pengelompokan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.12.1] antara lain untuk menentukan gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan masing-masing jenis tindak pidana korupsi, walaupun disadari bahwa secara umum tindak pidana korupsi berdampak:
1. dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah;
2. dapat mengganggu/menghambat pembangunan;
3. menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat;
(Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB ke-8 mengenai The Prevention of Crime and the treatment of offenders di Havana Cuba tahun 1980);
Bahwa gradasi dampak/kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis tindak pidana korupsi berkonsekuensi pada gradasi sanksi pidana yang dijatuhkan pada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi;
Bahwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter merupakan tindakan yang sangat tidak beradab di samping melanggar norma tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi tersebut juga sangat tidak manusiawi karena memanfaatkan keadaan situasi atau keadaan tertentu yang semestinya dalam kondisi seperti itu, rasa kemanusiaan untuk membantu orang yang menjadi korban bencana seharusnya muncul;
Bahwa koruptor yang melakukan korupsi terhadap dana pendapatan negara, salah satunya pajak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, bukan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id berarti tidak mempunyai dampak yang serius, namun secara gradasi, korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, gradasi dampak kerusakannya dianggap lebih serius, sehingga perlu pemberatan pidana;
Bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU PTPK sejatinya adalah model pengajuan permohonan legislative review kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya. Perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk menilai konstitusionalitas norma dalam pasal Undang-Undang yang diajukan pengujian.
Bilamana terdapat ketentuan dalam suatu Undang-Undang melanggar hak konstitusional warga negara maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
Pokok p ermohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
KETUA
ttd.
Arief Hidayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
ANGGOTA-ANGGOTA
ttd.
ttd.
Anwar Usman Maria Farida Indrati
ttd.
ttd.
Patrialis Akbar Wahiduddin Adams
ttd.
ttd.
I Dewa Gede Palguna Suhartoyo
PANITERA PENGGANTI
ttd.
Dewi Nurul Savitri Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
2.6. Terkait dengan syarat "perseorangan warga negara Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, p ara Pemohon adalah perseorangan W arga Negara Indonesia ( bukti P-2) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id akibat dari pemberlakuan syarat ”keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terhadap penerapan pidana mati sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi: ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”;
2.7. Bahwa frasa “ keadaan tertentu ” sebagaimana terdapat pada Pasal 2 ayat
(2) UU Tipikor dimaksudkan sebagai bentuk pemberatan hukuman secara maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana mati, dengan demikian jika pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat direalisasikan maka diharapkan mampu menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi dan memberantas tindak pidana korupsi, demi melindungi keuangan dan perekonomian negara baik terhadap pemasukan/pendapatan dan pengeluaran/belanja n egara;
2.8. Bahwa rumusan tentang “keadaan tertentu” terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi: ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”, pada kenyataannya malah membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran /belanja negara semata, sehingga tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara, sedangkan salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak dan sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) para Pemohon merupakan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) untuk selanjutnya disebut UU KUP yang berbunyi:
a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan; sehingga para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi ” atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan ketentuan a quo karena tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, sehingga bertentangan dengan norma jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap pendapatan negara yang dibayarkan para wajib pajak yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional p ara Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ”;
2.9. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor a quo menyebabkan tiadanya perlindungan terhadap pendapatan negara yang merupakan sumber penerimaan perbendaharaan negara utama dan diperuntukkan membiayai pengeluaran/belanja negara demi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional p ara Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ”;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2.10. Bahwa pemberlakuan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi” sebagai rumusan tindak pidana yang bersifat akumulatif Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum agar pidana mati dapat dijatuhkan, sudah harus dianggap cukup jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam satu kali perbuatan, sehingga bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”;
2.11. Dalam permohonan Pengujian Undang- U ndang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang ”;
2.12. A tas hal -hal tersebut, p ara Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi, sehingga memenuhi persyaratan sebagai Pemohon P engujian U ndang- U ndang dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dan oleh karena itu p ara Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi;
5.8. Bahwa perlindungan terhadap keuangan dan perekonomian negara harus bersifat menyeluruh, baik terhadap pengeluaran/belanja maupun pemasukan/ pendapatan negara;
5.9. Namun demikian jika kita cermati rumusan frasa “ Yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, ” sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor hanya mengacu pada dana-dana yang berada pada pos pengeluaran/belanja negara semata, sehingga rumusan frasa a quo tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos penghasilan/pendapatan negara;
5.10. Bahwa rumusan tentang “keadaan tertentu” terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi ” Yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”, pada kenyataannya malah membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran /belanja negara semata, sehingga tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara, sedangkan salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak dan sebagai perseorangan warga negara Indonesia (WNI) para Pemohon merupakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) untuk selanjutnya disebut UU KUP yang berbunyi:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
a. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan; sehingga para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi ” Yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi ” atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan ketentuan a quo karena tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, sehingga bertentangan dengan norma jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap pendapatan negara yang dibayarkan para wajib pajak yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional p ara Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
5.11. Bahwa pemasukan/pendapatan negara adalah sumber perbendaharaan negara utama yang diperuntukkan bagi pengeluaran/belanja negara yang antara lain diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional p ara Pemohon untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga telah terbukti dengan berlakunya Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa “ yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter ”, p ara Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau setidak-tidaknya mengalami Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi terhadap hal-hal konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;
5.12. B ahwa salah satu harapan dari keberadaan UU Tipikor dan penerapannya adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demi melindungi keuangan dan perekonomian negara dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
5.13. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor jika diterapkan tidak mampu menimbulkan efek jera sekaligus tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati, malah Penjelasan Pasal 2 ayat
(2) UU Tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak masuk dalam rumusan “ Yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter ” meskipun terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati, sedangkan terhadap jumlah kerugian negara yang luar biasa besar tersebut, jika dana tersebut tidak dikorupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak kontitusional warga negara termasuk hak-hak konstitusional p ara Pemohon, dengan demikian adalah beralasan jika para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau setidak-tidaknya mengalami kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi terhadap ha k -ha k konstitusional yang dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat
(3) UUD 1945;
5.14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam b utir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang- U ndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:
a. penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
b. penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
c. dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;
5.15. Bahwa sepanjang frasa ” dan pengulangan tindak pidana korupsi ” mengakibatkan ketidakjelasan pengertian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor karena bersifat multi tafsir, apakah yang dimaksud adalah:
5.15.1. Sebelum dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi, seorang pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana korupsi lebih dari satu kali; ataukah 5.15.2. Setelah dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi dan setelah selesai menjalani hukuman pidananya, kemudian pelaku tersebut mengulangi perbuatan tindak pidana korupsi lagi; ataukah 5.15.3. Seorang pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi 2 (dua) syarat “keadaan tertentu” secara kumulatif, yaitu yang pertama memenuhi salah satu unsur-unsur “ penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter ” kemudian harus ditambah dengan yang kedua ”, dan pengulangan tindak pidana korupsi ”. Hal ini merupakan konsekuensi hukum formil karena terdapat kata “dan” yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id berada diantara frasa “yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter ” dengan frasa “ pengulangan tindak pidana korupsi ”, sehingga rumusan syarat “keadaan tertentu’ memiliki konsekuensi hukum formil sebagai suatu rumusan perbuatan secara kumulatif, hal berbeda dengan kata “atau ” yang memiliki konsekuensi hukum sebagai suatu rumusan perbuatan secara alternatif;
5.16. Jika demikian keadaannya, maka sepanjang frasa ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi ” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan ketidakjelasan, sehingga memiliki sifat menghambat ( prohibitive) terhadap u paya p emberantasan t indak p idana k orupsi, dengan demikian para Pemohon merasa dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil akibat perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ”;
5.17. Bahwa sepanjang frasa ” dan pengulangan tindak pidana korupsi ” bertentangan dengan hak konstitusional warga negara termasuk hak konstitusional p ara Pemohon terhadap norma kepastian hukum untuk dapat dijatuhkannya pidana mati, harus dianggap cukup jika perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan satu kali, sehingga tidak perlu ada suatu “perubahan terselubung” berisi norma baru yang meniadakan kepastian hukum jika pidana mati dapat dijatuhkan dalam satu kali perbuatan tindak pidana korupsi;
5.18. Bahwa sepanjang frasa ” dan pengulangan tindak pidana korupsi ” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) membuka peluang dilakukannya tindak pidana korupsi secara berulang sehingga menyebabkan hilangnya norma kepastian hukum, dengan demikian para Pemohon merasa dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id kepastian hukum yang adil dari pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”;
5.19. Bahwa norma pemberatan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” secara formil tidak boleh dibatasi hanya terhadap peruntukkan dana-dana yang dikorupsi semata, tetapi harus kembali mengacu kepada unsur-unsur tindak pidana yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yaitu:
5.19.1. Setiap orang 5.19.2. Yang secara melawan hukum 5.19.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 5.19.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 5.20. Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor ditujukan untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di luar pegawai negeri secara luas. Di dalam kondisi sosial ekonomi pegawai negeri pada umumnya yang sangat terbatas, maka mereka (swasta) yang telah melakukan perbuatan tercela dan melibatkan pegawai negeri sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. Sedangkan posisi pegawai negeri yang memiliki keterbatasan tersebut merupakan posisi yang terpojok dengan iming-iming untuk menyalahgunakan kewenangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk UU menganggap sangat layak terhadap aktivitas-akivitas perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang bukan PNS merupakan perbuatan yang sangat tercela dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh PNS, sehingga ancaman pidana minimum yang lebih rendah, terdapat pada Pasal 3 yaitu selama 3 (tiga) tahun dibandingkan Pasal 2 UU Tipikor dengan ancaman pidana minimum selama (4) tahun;
5.20.1. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id pidana korupsi ” terus diberlakukan, maka perbuatan tindak pidana korupsi terhadap segala pendapatan negara tidak dapat dijangkau dengan pidana mati, padahal telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar segala pendapatan negara jika tidak dikorupsi dan masuk dalam perbendaharaan negara sebagai pendapatan negara, dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, disinilah letak kerugian konstitusional para Pemohon;
5.20.2. Bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi ” tidak dapat menjangkau perbuatan pemilik dan/atau pimpinan perusahaan yang melakukan rangkaian perbuatan sedemikian rupa mulai dari perencanaan proyek, dengan memberikan janji dan/atau sesuatu kepada para penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana terjadi pada proyek sarana olah raga di Hambalang pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) perbuatan mana tindak pidana korupsi tersebut berada diluar rumusan “terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter”, namun demikian telah nyata merugikan keuangan negara lebih dari Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), tidak dapat dijangkau oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, sehingga menusuk rasa keadilan masyarakat, padahal jika dana tersebut tidak dikorupsi, maka dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak warga negara dalam pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, disinilah letak kerugian konstitusional p ara Pemohon;
5.21. Bahwa apabila diambil suatu perbandingan berlandaskan rasa keadilan, pemberatan hukuman sampai pada pidana mati juga diterapkan terhadap tindak pidana terorisme dan pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lebih dari 5 orang. Demikian pula jika kita mengambil Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id perbandingan terhadap penghasilan potensial rakyat Indonesia sebagai buruh dengan standar upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan, maka penghasilan seorang buruh seumur hidup adalah:
13 bulan gaji yang terdiri dari (12 bulan + THR) x UMR x 5 0 tahun ( maksimal masa kerja seorang buruh dan/atau karyawan) didapatkan angka 13 x 2.4 juta x 30 = Rp.31.200.000 (penghasilan seorang buruh selama 1 tahun) x 30 tahun = Rp. 1.560. 000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) penghasilan seumur hidup satu orang buruh di DKI Jakarta selama tahun masa kerja, sehingga jika tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara setara dengan minimal penghasilan seumur hidup 6 (enam) orang buruh di DKI Jakarta yaitu sebesar:
Rp. 1.560.000.000,- x 6 (orang buruh) = Rp. 9.360.000.000,- seharusnya sudah dapat dipidana mati;
Namun demikian karena adanya laju inflasi yang selalu terjadi setiap tahun maka agar nominal kerugian negara relevan dalam jangka panjang, agar seorang pelaku dapat dijatuhkan pidana mati harus terbukti merugikan negara sebesar: Rp. 50.000.000.000,-: Rp. 1.560.000.000,- = 32; atau setara dengan penghasilan 32 orang buruh DKI Jakarta yang seumur hidup bekerja selama 50 tahun, dengan demikian jika seorang pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang menyebabkan telah terjadinya kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dapat dijatuhkan pidana mati;
5.22. Bahwa penerapan hukuman secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, merupakan kehendak nyata pembentuk Undang-Undang yang menyadari, selain dapat menyebabkan secara materi yaitu kerugian keuangan dan perekonomian negara, tindak pidana korupsi juga memiliki akibat lain yang tidak dapat dinilai secara materi yaitu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Lembaga Negara, Aparat Penegak Hukum atau Partai Politik, sehingga beralasan hukum jika sebagai suatu pemberatan hukuman Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sepanjang frasa “keadaan tertentu” juga dimaknai hal yang yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Lembaga Negara, Aparat Penegak Hukum atau Partai Politik.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
7. Menyatakan frasa ” yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) dimaksud menjadi “Yang dimaksud dengan keadaan tertentu " dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi”;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi kesetaraan keadilan dan kebaikan ( ex aequo et bono);
Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja negara semata, sehingga tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara, sedangkan salah satu sumber pendapatan negara berasal dari pajak. Sebagai perseorangan warga negara Indonesia, para Pemohon merupakan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan, “Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan”. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya para Pemohon mengalami kerugian yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena rumusan “keadaan tertentu” tersebut tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara, sehingga bertentangan dengan norma jaminan perlindungan hukum yang adil terhadap pendapatan negara yang dibayarkan para wajib pajak;
Menguji (Pengujian UU)