Putusan MK 33/PUU-XI/2013 — Ditolak

Putusan MK Nomor 33/PUU-XI/2013 — Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

DUDUK PERKARA

[2.1]

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 7 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 111/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XI/2013 pada tanggal 18 Maret 2013, yang telah diperbaiki permohonannya pada tanggal 23 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

A. PENDAHULUAN

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat … ” (Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat) Pernyataan di atas merupakan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ( het doel van de staat) yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara memiliki tanggung jawab yang sangat besar di bidang pendidikan, yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi;

Proses pencapaian tujuan negara ternyata tidak berjalan mulus. Pada setiap masa dan setiap generasi, ada saja pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkan niat luhur tersebut. Soekarno pernah mengatakan “ Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri ”. Rupanya kalimat bijak tersebutlah yang sedang kita alami. Pihak yang kita berikan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembentukan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, saat ini justru membuat kebijakan yang membodohi kedupan bangsa Indonesia dengan menghambat akses warga negara terhadap akses pendidikan tinggi;

Upaya penghambatan akses pendidikan tinggi dibuktikan dengan peristiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (selanjutnya disebut UU BHP) pada tanggal 17 Desember 2008. Namun syukurlah, Negeri ini masih memiliki punggawa-punggawa yang menjaga tujuan luhur Negara Indonesia. Tanggal 31 Maret 2010 MK telah membatalkan UU BHP;

Adapun beberapa pertimbangan MK membatalkan UU BHP tersebut adalah tidak adanya hubungan kausalitas fungsional antara bentuk sebuah badan pendidikan tinggi dengan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selain itu, penyeragaman bentuk dan pengaturan secara spesifik penyelenggaraan pendidikan di seluruh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id tingkatan merupakan penyederhanaan (simplifikasi) penyelenggaraan pendidikan yang berpotensi melanggar hak konstitusi berupa hak atas pendidikan dan kepastian hukum dari warga negara;

Ironisnya pada tanggal 17 Juli 2012 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan bentuk otonom. Hal ini serupa dengan pengaturan dalam UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK, khususnya pengaturan mengenai bentuk. Bedanya UU 12/2012 mengatur secara lebih spesifik pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. UU 12/2012 bagaikan UU BHP yang berganti baju. Semangat dan jiwa dari kedua Undang-Undang ini sama, keduanya berimplikasi pada terhalangnya akses pendidikan warga negara Indonesia. Sehingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak atas pendidikan menjadi sebuah keniscayaan;

Apakah yang menjadi pertimbangan hakim saat menyatakan UU BHP inkonstitusional? Dimanakah letak persamaan antara UU BHP dan UU 12/2012?

Dan dimanakah letak inkonstitusionalitas pengaturan yang terdapat pada UU 12/2012? Hal tersebut akan dipaparkan pada keseluruhan permohonan Uji Material p ara Pemohon di bawah ini.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu ”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”;

4. Bahwa objek permohonan uji materi ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) maka berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

5. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia (WNI); (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik dan privat; atau (d) lembaga negara”;

6. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2) hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

3) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4) adanya hubungan sebab akibat ( causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

PARA PEMOHON

7. Bahwa Pemohon I, Moh. Junaedi, adalah orang perorangan warga negara Indonesia berdasarkan hukum Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

D. POKOK PERMOHONAN

D.1. BENTUK BADAN HUKUM PENDIDIKAN TIDAK BOLEH MELANGGAR

KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN

21. Pasal 53 ayat (1) U ndang- U ndang No mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas) telah mengakibatkan k etidakpastian hokum;

22. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

23. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan sebagai berikut: “ Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ”;

24. Bahwa dalam Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) di atas inkonstitusional dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: “ Terhadap dalil para Pemohon tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas dan Penjelasannya yang menyatakan secara tegas, “Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN)”, Mahkamah berpendapat pasal a quo tidak ada yang menunjukkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat ( private goods). Akan tetapi Mahkamah berpendapat, istilah “badan hukum pendidikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

F. KESIMPULAN PERMOHONAN: UU 12/2012 BERTENTANGAN DENGAN

UUD 1945 atau INKONSTITUSIONAL

54. Bahwa Pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat kebijakan legislasi wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Konsitusi.

55. Bahwa terkait soal penyelenggaraan pendidikan, ketentuan konstitusional ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.

56. Kutipan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU BHP memberikan amanat bahwa Negara harus menjamin pemenuhan aspek fungsi negara “mencerdaskan kehidupan bangsa” secara langsung, tidak melalui otonomi pengelolaan pendidikan, dan tidak melalui pembentukan badan hukum. Hal ini diabaikan oleh Pemerintah dengan kembali membentuk UU 12/2012.

57. Bahwa Pemerintah dan DPR telah membuat UU 12/2012 ini sengaja untuk menyimpangi apa yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, sebagaimana tercantum dalam naskah akademik, yang merupakan dokumen resmi berisi alasan-alasan dibuatnya sebuah UU.

58. Sementara itu, dari uraian dalil-dalil di atas mengenai bagaimana UU 12/2012 mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan nasional, terlihat jelas bahwa UU 12/2012 telah menyimpang dari ketentuan konstitusi yang telah ditafsirkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.

59. Bahwa dalam pembuatan UU 12/2012 otonomi pengelolaan pendidikan masih menjadi roh utama, sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id penjelasan umum UU 12/2012. Naskah akademik adalah sebuah naskah yang menjadi dasar bagi pembentukan UU. Naskah akademik UU 12/2012 menyatakan bahwa UU 12/2012 harus dibuat untuk memulihkan kemandirian dan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi. Padahal, konstitusi yang telah ditafsirkan menyatakan bahwa otonomi pengelolaan Pendidikan Tinggi bukan merupakan sebuah keharusan dalam mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan dapat menggagalkannya. Atas dasar inilah, pemohon mengajukan uji materi atas keseluruhan UU 12/2012.

F. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon dalam perbaikan permohonan ini tetap memohonkan permohonan yang sama seperti pada Permohonan Pendahuluan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aeque et bono)

[2.2]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2, yang disahkan dalam persidangan tanggal 24 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DI samping itu, para Pemohon mengajukan bukti tambahan tertulis yang diberi tanda bukti P-3 sampai dengan bukti P-25, yang diserahkan di luar persidangan, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2013 bersamaan dengan penyerahan kesimpulan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bukti P-3 Fotokopi artikel berjudul “RUU PT Tidak Komprehensif”;

2. Bukti P-4 Fotokopi artikel berjudul “Akses ke Pendidikan Tinggi”;

3. Bukti P-5 Fotokopi artikel berjudul “Tata Kelola Pendidikan Tinggi dan Pengaturannya”;

4. Bukti P-6 Fotokopi artikel berjudul “Problema RUU Pendidikan Tinggi”;

5. Bukti P-7 Fotokopi artikel berjudul “Pendidikan Dalam RUU Pendidikan Tinggi”;

6. Bukti P-8 Fotokopi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2011;

7. Bukti P-9 Fotokopi tulisan berjudul “Pendidikan Tinggi Yang Tepat Azas dan Tepat Guna”;

8. Bukti P-10 Fotokopi tulisan berjudul “Langkah Otonomi Universitas Indonesia Menuju Universitas Riset Kelas Dunia;

9. Bukti P-11 Fotokopi “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Indonesia Tahun 2012;

10. Bukti P-12 Fotokopi tulisan berjudul “Analisis Sumber Pendapatan UI Dalam Masa Otonomi (Studi Komparasi 2 Masa Jabatan Terakhir Rektor UI) oleh Badan Kelengkapan MWA UI – Unsur Mahasiswa Periode 2013;

I. PENDAHULUAN

Filsafat eksistensialisme dan fenomenologi melihat keberadaan manusia yang dilahirkan ke dunia ini tak berdaya dan hanya menjadi manusia dalam pengembangan kemanusiaannya melaiui proses pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan merupakan hak dari setiap manusia atau warganegara. Pasa l 31 a yat ( 1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan." Sesuai dengan kemampuan ekonomi suatu bangsa hak untuk bangsa Indonesia ditetapkan sebagaimana teriihat di dalam a yat ( 2) UUD 1945 sebagai berikut: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya." Sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah kita belum dapat melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar tetapi baru dapat menyediakan fasilitas pendidikan universal;

Apakah pendidikan tinggi merupakan hak asasi dari warganegara Indonesia sehingga pemerintah wajib membiayainya? Fungsi dan tujuan pendidikan tinggi telah jelas dikemukakan di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 U ndang- U ndang t entang Pendidikan Tinggi No mor 12 Tahun 2012. Mencermati fungsi dan tujuan pendidikan tinggi maka dibutuhkan kemampuan inteligensi tertentu dari mahasiswa untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Thomas Jefferson salah satu penggagas kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dengan Declaration of Independence menegaskan mengenai kesamaan hak asasi manusia yang dipunyai oleh setiap orang tanpa perbedaan. Prinsip demokrasi ini berlawanan dengan segala bentuk pengingkaran hak asasi manusia seperti perbudakan, feoda li sme, dan la i n-la i n. Namun demikian Thomas Jefferson mengakui adanya "feodal i sme-intelektua l” atau "natural aristocracy." Yang dimaksudkannya ialah Tuhan telah menciptakan manusia dengan bakatnya masing-masing. Dengan bakat yang berbeda-beda tersebut manusia masing-masing mengembangkannya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan bantuan sesama, dengan keluarga dan negara bagi pengembangan dirinya dan masyarakatnya. Dengan prinsip "feodal i sme-intelektua l” Jefferson mendirikan dan mengembangkan University of Virginia (1818) setelah ia selesa i sebagai Presiden Amerika Serikat;

II. APAKAH PENDIDIKAN TINGGI MERUPAKAN SUATU "PUBLIC GOODS"

ATAU "LUXURY GOODS ” ?

Dunia dewasa ini berkembang dengan sangat cepat karena kemajuan teknologi. Teknologi berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan yang mendasarinya. Abad ke-21 dikenal sebagai "knowledge-based society" dan "knowledge-based economy." Artinya untuk dapat hidup dalam abad ke-21 manusia harus menguasai ilmu pengetahuan atau perkembangan masyarakat perlu dibina dan diarahkan oleh para ahli Ilmu pengetahuan. Para pemimpin ilmu pengetahuan tersebut merupakan hasil pembinaan pendidikan tinggi.

Bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Dibandingkan negara-negara industri maju perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia boleh dikatakan masih tercecer. Hal ini disebabkan karena para intelektual yang dilahirkan oleh pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini masih ketinggalan jauh bukan saja dalam kuantitas tetapi juga dl dalam kualitas. Pendidikan tinggi tentunya menerima mahasiswa yang berkembang melalui pendidikan dasar dan menengah. Kemampuan mahasiswa di pendidikan tinggi tergantung kepada kreativitas yang telah dikembangkan dari pendidikan dasar dan menengah. Angka-angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah masih belum tercapai, belum lagi mengenai kualitasnya. Demikian pula angka partisipasi kasar dari pendidikan tinggi kita relatif masih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Sebab-sebabnya antara lain fasilitas dan kualitas proses belajar masih tergolong rendah.

Semua hal ini tentunya berkaitan dengan banyak faktor antara lain faktor dana pengembangan pendidikan yang relatif masih terbatas. Proses pendidikannya juga masih jauh dari tuntutan hidup era globalisasi yang menuntut kreativitas dan entrepreneurship. Dari keadaan yang serba kekurangan tersebut kita masih sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin lulusan perguruan tinggi yang dapat membina "knowledge-based society" bangsa Indonesia untuk tetap dapat "survive" di abad ke-21 Ini. Oleh sebab itu kita perlu mengembangkan pendidikan tingqi kita ini agar dapat melahirkan para pemimpin/intelektual dalam jumlah yang memadai sehingga dapat membawa bangsa Indonesia semakin sejahtera dalam kehidupan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id perubahan yang serba cepat di abad ke-21 ini. Sebagai contoh misalnya apa yang dilaksanakan oleh Cina dewasa ini sampai bisa menempati pertumbuhan ekonomi yang bersaing di dunia dewasa ini. Pada tahun 2030 diproyeksikan Cina menempati pertumbuhan ekonomi nomor satu di dunia. Apa yang dapat membawa Cina kepada kemampuan tersebut? Ternyata mereka melaksanakan strategi "University-lead Development." Mereka mengandalkan kemampuan intelektual yang dilahirkan oleh un i versitasnya dan mendorong berbagai aspek kehidupan masyarakatnya baik ekonomi, sosial, teknologi demikian Martin Jacques da l am bukunya When China Rules the World;

[2.3]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2013, 18 Juni 2013, dan 3 Juli 2013, serta, menyampaikan keterangan tertulis, yang diterima di Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap UUD 1945, Pemohon mendalilkan:

1. Bentuk Badan Hukum Pendidikan Tidak Boleh Melanggar Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan:

a. Pasal 53 ayat (1) U ndang- U ndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah mengakibatkan ketidakpastian h u kum;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-V II /2009 telah menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas inkonstitusional;

c. Sesuai Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perguruan tinggi sebagai pengelola pendidikan tinggi harus perlu diberi status sebagai badan hukum public bagi Perguruang Tinggi Negeri ( PTN) dan badan hukum perdata bagi Perguruang Tinggi Swasta ( PTS). Namun, apapun bentuk badan hukum yang dipilih tidak boleh menyebabkan hilangnya kewajiban negara terhadap warga negara di bidang pendidikan, tidak mempersulit akses pendidikan, tidak menjadikan biaya pendidikan mahal, tidak mengubah paradigma pendidikan, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan terhalang, dan tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat ( private goods);

2. Bentuk Otonomi Pengelolaan Pendidikan Dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 Melanggar Hak Atas Pendidikan:

a. Sesuai tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Pemerintah masih memungkinkan menciptakan nomenklatur baru dalam pemenuhan hak atas pendidikan dalam bentuk badan hukum pendidikan. Pasal 65 UU 12/2012 mengatur bentuk-bentuk badan hukum pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh negara, yaitu bentuk pengelolaan keuangan badan layanan umum atau perguruan tinggi negeri badan hukum. Keseluruhan bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mensyaratkan adanya otonomi pengelolaan pendidikan tinggi, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik sebagaimana diatur dalam Pasal 64;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

B. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STAND I NG) PEMOHON

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstltusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga Negara;

Di samping kualitas persona tersebut di atas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian merumuskan secara lebih ketat pengertian dan batasan tentang persyaratan kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan hak konstitusional Pemohon, yaitu: 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2) hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; 3) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Pemerintah perlu mencemati masing-masing Pemohon apakah benar mempunyai kepentingan sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian UU 12/2012 terhadap UUD 1945;

Dalam k edudukan h ukum dan k epentingan h ukum p ara Pemohon, halaman 5 (lima) permohonan a quo, masing-masing Pemohon menyatakan secara tegas:

1. Moh. Junaidi (Pemohon I), mahasiswa Universitas Indonesia, beralamat di Jalan Kalianyar RT 004/RW 005, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, mendalilkan bahwa Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi negeri berbentuk badan hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Milik Negara. Sejak Universitas Indonesia menjadi PTNBH dan sejak ada UU Pendidikan Tinggi, otonomi pengelolaan yang ada pada PTNBH menimbulkan sejumlah kebijakan yang menambah beban biaya pendidikan kepada mahasiswa. Kenaikan biaya pendidikan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Pemohon I, apabila biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung melebihi kemampuan keuangan yang dimiliki. Oleh sebab itu, Pemohon I berpotensi akan mengalami kerugian konstitusional berupa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

C. KETIDAKJELASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara Iain menyatakan bahwa permohonan pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945 harus memuat uraian mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstltusionalnya. Dari ketentuan kedua pasal tersebut telah jelas bahwa permohonan pengujian harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok perkara dan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Dalam permohonan pengujian a quo, Pemohon tidak bisa mengkonstruksikan permohonannya dengan jelas, apakah permohonan merupakan permohonan pengujian yang bersifat formil atau permohonan pengujian yang bersifat materiil.

Ketidakjelasan konstruksi permohonan tersebut dengan sendirinya akan bermuara pada ketidakjelasan hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan;

Dalam hal pengujian Undang-Undang yang diajukan bersifat formil, berarti yang diuji dari Undang-Undang itu adalah bukan menyangkut materi atau isi Undang-Undang tersebut tetapi hanya menyangkut soal proses pembentukannya.

Pengujian itu dimaksudkan sebagai pengujian materiil, berarti yang dipersoalkan dalam permohonan adalah materi atau isi, atau bagian dari Undang-Undang yang bersangkutan, misalnya bab tertentu, pasal tertentu, ayat tertentu, kata-kata tertentu dalam rumusan satu ayat;

Apabila permohoan pengujian a quo dipelajari dengan seksama, tampak bahwa permohonan pengujian ini bersifat formil di satu sisi dan bersifat materiil di sisi lain dengan alasan:

1. Bersifat formil, karena yang diminta dalam petitum permohonan adalah menyatakan UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti yang dimohonkan untuk diuji keseluruhan materi Undang-Undang tersebut. Apabila yang dimohonkan untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

2. Menyatakan p ara Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Menolak p ermohonan p engujian yang diajukan oleh p ara Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan n ya tidak dapat diterima;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. khususnya Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945;

5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku di seluruh wilayah Nega r a Kesatuan Republik Indonesia;

Selain itu, Pemerintah juga memberikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2013, 18 Juni 2013, dan 3 Juli 2013, serta memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rasionalitas Perguruan Tinggi Negeri Memer l ukan Bentuk Badan Hukum Perguruan tinggi dengan kekuatan pengetahuan dan moral yang mendapat legitimasi kuat di masyarakat dalam mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan kebenaran, diperlukan untuk membentuk masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong demokratisasi, kepastian dan penegakan hukum, dan kebebasan pers. Untuk dapat melaksanakan peran strategis tersebut, perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh dan tekanan kekuatan politik dan/atau ekonomi, mempunyai kelenturan dan kelincahan dalam melaksanakan tridharma, dan tidak terbelenggu oleh birokrasi;

[2.4]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait I, Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa sebelum Pihak Terkait menjelaskan mengenai kerugian konstitusional yang akan dialami bila UU 12/2012 dibatalkan, Pihak Terkait terlebih dahulu menerangkan bahwa, UGM telah membawa fitrah sejak kelahirannya merupakan badan hukum kepentingan. Kelembagaan UGM kemudian Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id ditetapkan menjadi PT BHMN yang diberikan otonomi akademik dan non-akademik melalui PP Nomor 153 Tahun 2000. Pasca dinyatakan inkonstitusionalnya UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi, UGM berada dalam masa transisi. Berdasarkan Pasal 97 huruf c UU 12/2012 status UGM yang awalnya sebagai PT BHMN, menjadi PTN badan hukum. Dengan demikian, bilamana UU 12/2012 dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat potensial kerugian ( potential injuries) yang akan dialami oleh UGM dikarenakan status UGM akan kembali menjadi tidak jelas. Terlebih juga dikarenakan alasan-alasan permohonan Pemohon sangat mengada-ada dan berlebihan. Berikut adalah argumentasi kerugian konstitusional p ara Pihak Terkait:

a. Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. (Rektor Universitas Gadjah Mada) Bahwa apabila kemudian UU 12/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka akan membawa dampak sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana strategis yang dilakukan bersama Majelis Wali Amanat akan berubah menjadi disusun bersama Dewan Pengawas yang mana sepenuhnya berasal dari pemerintah, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Hal tersebut akan menghilangkan peran masyarakat untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan dalam pendidikan tinggi, sehingga selaku Pimpinan Universitas akan mengalami kesulitan menangkap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan pendidikan tinggi.

2) Rektor akan kehilangan keleluasaan untuk melakukan pengelolaan kekayaan universitas, yang mana hal ini penting bagi pengembangan bidang akademik dan non akademik. Segala hal yang berkaitan dengan pendanaan dan pengelolaan atas kebijakan yang diambil universitas harus menunggu untuk disetujui oleh pemerintah.

Penganggaran oleh APBN berbeda masa waktunya dengan penganggaran oleh universitas, sehingga menimbulkan potensi permasalahan yang sangat besar.

B. UU 12/2012 TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN UU BHP

1. Bahwa UGM sebagai Pihak Terkait menolak dengan tegas argumentasi Pemohon yang mendalilkan: (a) Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang berbentuk badan hukum pendidikan yang terdapat dalam UU 12/2012 sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal dalam UU BHP yang telah dibatalkan MK; dan (b) UU 12/2012 tidak memberikan perlindungan hukum bagi universitas untuk tidak dipailitkan, dikarenakan badan hukum PTN tidak termasuk dalam pengaturan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga membuat kampus yang berstatus badan hukum PTN dapat dipailitkan sewaktu-waktu.

2. Bahwa untuk melihat persoalan ini secara jernih hendaknya memperhatikan pokok persoalan secara menyeluruh dan komprehensif, jangan terpotong dan terputus, sehingga berakibat kesalahan dalam pemahaman yang mengantarkan pada kesimpulan yang terlalu dini dan keliru. Pernyataan bahwa otonomi dalam Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) yang berbentuk badan hukum bagi penyelenggara pendidikan tinggi dalam UU 12/2012 adalah sama dengan yang ada dalam UU BHP yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kesimpulan yang keliru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 pada tanggal 31 Maret 2010 tidak boleh dibaca secara mandiri, karena juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, yang pada halaman 134-135, Mahkamah Konstitusi telah memberikan rambu-rambu dalam penyusunan Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan yang melingkupi aspek:

a. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 ayat (1) ( sic.) UUD 1945;

b. Aspek filosofis, yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;

C. MENDUDUKAN PEMAKNAAN OTONOMI AKADEMIK DAN OTONOMI

NON-AKADEMIK

1. Bahwa UGM sebagai Pihak Terkait menolak dengan tegas argumentasi Pemohon yang mendalilkan: (a) UU 12/2012 hanya mengedepankan otonomi pengelolaan pendidikan yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan; (b) UU 12/2012 secara jelas menampakkan pula upaya untuk mensejajarkan kepentingan akademik dan non-akademiknya; (c) UU 12/2012 juga melihat bahwa otonomi pengelolaan pendidikan merupakan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan, kebebasan akademik, dan seterusnya, yang mana bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, bahwa UUD 1945 tidak mengharuskan otonomi pengelolaan pendidikan sebagai cara mencapai tujuan negara dalam mewujudkan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (d) Evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN menjadikan salah satu parameter yang menentukan kebebasan akademik suatu PTN; (e) Prinsip akuntabilitas yang diatur dalam UU 12/2012 tersebut berujung pada toleransi terhadap pelanggaran dan sikap koruptif penyelenggara pendidikan, hal tersebut dikarenakan hanya disebutkan jenis sanksinya saja, tetapi tidak memuat struktur dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran.

2. Bahwa otonomi akademik dan otonomi non-akademik/pengelolaan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Otonomi pengelolaan adalah Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id institusionalisasi atau pelembagaan dari otonomi akademik sebagai substansi hakiki dari pendidikan tinggi. Otonomi akademik tanpa disertai dengan otonomi non-akademik ibarat sebuah badan tanpa roh, hanya sekedar jasad yang tidak bernyawa. Begitu pula sebaliknya, keberadaan otonomi non-akademik tanpa ada otonomi akademik, ibarat roh yang bergentayangan, yang tidak memberikan manfaat apapun bagi lingkungan di sekitarnya.

Otonomi dalam hal kemandirian akademik tidak mungkin diperoleh tanpa adanya kemandirian non-akademik.

3. Bahwa otonomi dalam bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma, yaitu pengembangan keilmuan melalui pendidikan dan penelitian oleh dosen maupun mahasiswa, serta aplikasi keilmuan melalui pengabdian masyarakat. Pelaksanaan Tridharma sebagai wujud dari otonomi akademik tidak akan tercapai tanpa otonomi non-akademik yang meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan.

D. SIKAP UGM ATAS ARGUMENTASI PINJAMAN LUNAK

1. Bahwa UGM sebagai Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sistem pemenuhan hak atas pendidikan melalui pemberian pinjaman lunak yang diatur dalam UU 12/2012 berpotensi menghambat akses dan hak rakyat Indonesia atas pendidikan tinggi. Kekeliruan Pemohon dalam memahami frasa “pinjaman dana tanpa bunga” pada Pasal 76 ayat (2) huruf c UU 12/2012 yang dipersamakan dengan “pinjaman lunak” adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Padahal sangat jelas dapat dilihat perbedaan mendasar antara “pinjaman lunak” dan “pinjaman dana tanpa bunga”.

Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diberikan dengan keringanan dalam pembebanan bunga, yang pada pokoknya tetap membebankan bunga atas suatu pinjaman. Sementara “pinjaman dana tanpa bunga” adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya beban bunga sama sekali. Dalam bahasa yang sederhana, debitur hanya akan mengembalikan uang sesuai dengan nilai yang diterima sebelumnya.

2. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan perguruan tinggi, pinjaman dana tanpa bunga telah lama diterapkan di negara-negara maju untuk membantu dan mendorong mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi agar memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan mahasiswa yang mampu. Sayangnya, Pemohon justru berpandangan sebaliknya, dan menyatakan pinjaman dana tanpa bunga akan menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

3. Bahwa selain kesalahan penafsiran frasa “pinjaman dana tanpa bunga”, Pemohon juga salah dalam menafsirkan Pasal 76 ayat (2) UU 12/2012 secara utuh. Pasal tersebut justru berusaha menjamin hak mahasiswa tidak mampu untuk dapat mengakses pendidikan tinggi dengan cara memberikan 3 skema pemenuhan hak, yaitu: beasiswa; bantuan/pembebasan biaya pendidikan; dan/atau pinjaman dana tanpa bunga. Melalui hadirnya pilihan skema pemenuhan hak yang beragam, justru akan membuka akses yang lebih lebar bagi mahasiswa tidak mampu untuk terpenuhi hak-haknya. Jika Pemohon menghendaki skema pinjaman dana tanpa bunga dinyatakan tidak berlaku, maka pilihan skema pemenuhan hak mahasiswa tidak mampu akan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id semakin berkurang, yang artinya akses terhadap pendidikan tinggi akan semakin kecil.

E. SIKAP UGM ATAS ARGUMENTASI PEMISAHAN KEKAYAAN

1. Bahwa argumentasi mengenai pemisahan kekayaan untuk menjadi PTN badan hukum adalah inkonstitusional merupakan hal yang mengada-ngada.

Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menganggap Pasal 65 ayat (3) UU 12/2012 bertentangan dengan Konstitusi dengan pertimbangan pemisahan kekayaan badan hukum membutuhkan banyak energi, biaya ekonomi, serta biaya sosial yang tinggi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Benar memang proses pemisahan kekayaan dari negara kepada penyelenggara pendidikan tinggi membutuhkan biaya dan energi, namun besaran energi dan biaya tersebut hanyalah konsekuensi logis dari usaha mewujudkan kemandirian akademik dan non-akademik. Sepanjang pemisahan kekayaan tersebut dilakukan sesuai dengan proporsinya, besarnya biaya ekonomis dan sosial yang ditimbulkan tidaklah dapat dijadikan ukuran konstitusionalitas suatu norma.

2. Bahwa Pasal 65 ayat (3) huruf a UU 12/2012 menyatakan bahwa PTN badan hukum memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Tujuan keberadaan norma ini dapat dimaknai bahwa kekayaan PTN badan hukum adalah kekayaan negara yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada PTN badan hukum agar kekayaan itu dapat dikelola secara optimal. Pemisahan kekayaan, selain tanah, ini dapat memberikan tolok ukur yang jelas bagi PTN badan hukum dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya secara efisien dan efektif dalam menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.

Kekayaan berupa tanah dikecualikan dari pemisahan karena tanah adalah kekayaan yang bersifat mempunyai manfaat tetap yang tidak terbatas waktunya dan berkedudukan tetap sehingga tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja keefisienan dan keefektifan pemanfaatan asset. Sedangkan kekayaan selain tanah mempunyai kaitan langsung dengan keefisienan dan keefektifan pemanfaatannya, seperti penggunaan, pemeliharaan, penggantian, dan mutasi, sehingga berkaitan secara langsung dengan kinerja operasional PTN badan hukum.

3. Bahwa proses pemisahan kekayaan semata merupakan konsekuensi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

F. ARTI PENTING UU 12/2012 BAGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

1. Bahwa pembentukan Universitas Gadjah Mada sebagai satu lembaga penyelenggara pendidikan tinggi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit. Sejak awal, pengaturan tentang Universitas Gadjah Mada sudah diberikan kedudukan sebagai badan hukum dan memiliki otonomi, baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan pengaturan di bawah ini:

a. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit, “Universitit Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masjarakat-hukum-kepentingan, jang merupakan badan otonom jang mempunjai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah.”

b. Pasal 5c Peraturan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan No mor 6403/A Tahun 1950 tentang Penjelenggaraan Universit as Negeri Gadjah Mada, “Dasar demokrasi didjelaskan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penjelenggaraan Universitas Gadjah Mada terutama mengenai hal-hal sebagai berikut: c. otonomi Universitas Gadjah Mada dalam bentuk badan hukum dengan kemungkinan perkembangan memperoleh kedudukan masjarakat hukum kepentingan;”

c. Pasal 8a Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Penjelenggaraan Universitas Gadjah Mada, “Dasar kekeluargaan didjelmakan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penjelenggaraan Universitas Gadjah Mada terutama mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Universitas Gadjah Mada sebagai subjek pendidikan dan pengadjaran mengingat keluarga adalah lingkungan pendidikan jang asli, di dalam memberi bentuk kepada asas demokrasi, jang selaras dengan sifat balai pendidikan dan pengadjaran tinggi sebagai lembaga kepentingan bersama (badan hukum, masjarakat hukum kepentingan) mengambil kekeluargaan dalam hakekatnja, ialah mengandung kepentingan bersama, kerdja sama dan bantu membantu, jang sesuai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

G. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Para Pihak Terkait sebagai pihak terkait.

2. Menolak Permohonan Pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk seluruhnya.

3. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

[2.5]

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I, Universitas Gadjah Mada, mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT. I – 1 sampai dengan bukti PT. I – 11, sebagai berikut:

1. Bukti P. I – 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pratikno, Prof. Dr. Sofian Effendi, Prof. Dr. Ir. Susanto, M.Sc., dan Indarto, DEA., Prof., Dr., Ir.;

2. Bukti P. I – 2 Fotokopi KTP atas nama Aminoto, S.H.,M.Si.;

3. Bukti P. I – 3 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bukti P. I – 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Bukti P. I – 5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Badan Hukum Milik Negara;

6. Bukti P. I – 6 Fotokopi Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003;

7. Bukti P. I – 7 Fotokopi Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 11/SK/MWA/2012;

8. Bukti P. I – 8 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60/MPN.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2007 – 2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi;

9. Bukti P. I – 9 Fotokopi Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 18/SK/MWA/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada Periode Transisi;

[2.6]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait II, Institut Pertanian Bogor (IPB), memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 30 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. IPB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000), dan berdasarkan Pasal 97 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (UU 12/2012) telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh) yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, peneiitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat [Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Pasal 62 ayat (1) UU 12/2012), dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan yaitu pengujian UU 12/2012 terhadap UUD 1945;

2. Tuntutan dari para Pemohon dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013, dengan antara lain pernyataan tidak berlakunya ketentuan UU 12/2012 tentunya akan sangat berdampak pada kepentingan IPB sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang selama ini telah menerapkan prinsip otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, dan terus konsisten memegang teguh prinsip pentingnya akses pada pendidikan tinggi yang bermutu, dengan melaksanakan program perluasan akses bagi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan tinggi dan peningkatan daya saing IPB di tingkat global;

3. Sesuai fungsi dan peranannya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan merujuk Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang perlu kiranya kami menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dan fakta-fakta serta pengalaman IPB kepada Majeiis Hakim agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

4. Naskah lengkap tentang keterangan IPB sebagai Pihak Terkait disertai bukti-bukti pendukung dalam perkara a quo telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (Tanda Terima No mor 788-4/PAN.MK/lIl/2013 tanggal 30 April 2013), dan berikut ini dengan hormat akan disampaikan keterangan IPB secara lebih ringkas yaitu sebagai berikut:

[2.7]

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II, IPB mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.II – 1 sampai dengan bukti PT.II – 17, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II – 1 Fotokopi Himpunan Ketetapan Majelis Wali Amanat (MWA) 2002 – 2007;

2. Bukti PT.II – 2 Fotokopi Ketetapan MWA IPB Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 – 2017;

3. Bukti PT.II – 3 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 138/MPK.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2007 – 2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012 – 2013;

4. Bukti PT.II – 4 Fotokopi Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 110/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Periode 2012 – 2013;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bukti PT.II – 5 Fotokopi Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 88/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2008 – 2013;

6. Bukti PT.II – 6 Fotokopi Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 121/MWA-IPB/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Periode 2013 – 2015;

7. Bukti PT.II – 7 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

[2.8]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait III, Universitas Indonesia (UI), menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa p ara Pihak Terkait dalam perkara sebagaimana dimaksud di atas menjelaskan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mel a kukan pengujia n Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 24C ayat (1) 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-u n dang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a U ndang- U ndang Nomor 24 Tahun 2003 juncto U ndang- U ndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

(1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok pe rm ohonan;

(2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan;

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD;

(4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau

b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa merujuk pada Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dimungkinkan adanya acara mendengarkan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara pengujian Undang-Undang;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan;

3. Bahwa Pihak Terkait I adalah Pejabat Rektor Universitas Indonesia, yang diberi kewenangan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai badan Hukum Milik Negara juncto pasal 37 ayat (5) Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia juncto Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;

4. Bahwa Pihak Terkait II adalah Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, yang diberi kewenangan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara juncto Pasal 5 Keputusan Majelis Wali Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Amanat Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Bahwa Pihak Terkait III adalah Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia yang diberi kewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara juncto Pasal 29 Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

6. Bahwa Pihak Terkait IV adalah Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang diberi kewenangan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara junto Pasal 35 dan Pasal 36 Keputusan Majelis Wall Amanat Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

1. Norma Materiil Norma yang diujikan oleh Pemohon adalah keseluruhan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Norma UUD 1945 yang dijadikan Pemohon sebagai dasar pengujian adalah:

a. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan h u kum;

c. Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

d. Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

e. Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

f. Pasal 31 ayat (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

g. Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

3. Alasan-alasan para Pemohon mengajukan permohonan judicial review dengan UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945, karena:

E. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon, para Pihak Terkait tidak sependapat dan memiliki argumentasi yang sekiranya dapat dijadikan pembanding dengan argumentasi Pemohon. Argumentasi p ara Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa par a pihak terkait berpendapat, par a Pemohon telah salah dalam menafsirkan pasal-pasal yang tercantum di dalam UU 12/2012. Kami tidak sependapat dengan dalil yang diajukan oleh P emohon, dalam butir VI angka 1 dimana pemohon menyatakan bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang terdapat dalam UU 12/2012 sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal dalam UU BHP yang telah dibatalkan MK. U ndang- U ndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan sangat berbeda dengan UU 12/2012. Ide dasar dari UU Nomor 9 Tahun 2009 adalah keseragaman (sejenis) bentuk badan hukum, sedangkan UU 12/2012 mengatur berbagai aspek tentang Pendidikan Tinggi, termasuk di antaranya otonomi pengelolaan Pendidikan tinggi. Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 jauh berbeda dengan U ndang- U ndang Nomor 9 Tahun 2009, karena ide dasar otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dalam Pasal 64 dan Pasal 65 adalah keberagaman (bervariasi). Oleh karena itu, Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VI / 2009 tidak dapat diambil alih menjadi dalil-dalil untuk menyatakan UU 12/2012 inkonstitusional, bahkan untuk secara khusus menyatakan Pasal 64 dan Pasal 65 inkonstitusional. Selain itu, pengaturan mengenai otonomi pendanaan atau kemandirian PTN badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat

(1) bukan dalam hal pendanaan, tapi dalam segi penggunaan dana hal ini ditegaskan juga dalam bab V bagian ke-1 Pasal 83 ayat (1) tentang tanggung jawab dan sumber pendanaan pendidikan tinggi. Peran Peme ri ntah terhadap Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id perguruan tinggi negeri badan hukum adalah kuat, sedangkan peran Pemerintah terhadap Badan Hukum Pendidikan adalah terbatas.

Perbandingan Otonomi Perguruan Tinggi pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dengan Otonomi Perguruan Tinggi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Otonomi dalam Undang-Undang Otonomi dalam Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Pendidikan Tinggi Badan Hukum Pendidikan (BHP) UU 12/2012 lebih mengatur aspek merupakan fokus pengaturan dari Undang- penyelenggaraan pendidikan tinggi secara Undang tersebut. komprehensif, dengan bentuk:

F. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pihak Terkait sebagai pihak terkait;

2. Menolak permohonan Pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk seluruhnya;

3. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

[2.9]

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III, UI mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.III – 1 sampai dengan bukti PT.III – 10, sebagai berikut:

1. Bukti PT.III – 1 Surat Kuasa Khusus Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 102/H2.R4.5/HKP.07.04/2013;

2. Bukti PT.III – 2 Surat Kuasa Khusus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 073A/H2.R4.5/HKP.07.04/ 2013;

3. Bukti PT.III – 3 Surat Kuasa Khusus Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 103/H2.R4.5/HKP.07.04/2013;

4. Bukti PT.III – 4 Surat Kuasa Khusus Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 102/H2.R4.5/HKP.07.04/2013; ( bukti fisik tidak ada)

5. Bukti PT.III – 5 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0043/SK/R/UI/2013 tentang Penetapan Pembebanan Uang Pangkal Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2013/2014; ( bukti fisik tidak ada)

6. Bukti PT.III – 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( bukti fisik tidak ada)

7. Bukti PT.III – 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; ( bukti fisik tidak ada)

8. Bukti PT.III – 8 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

9. Bukti PT.III – 9 Power point tentang beberapa pencapaian penting 4 (empat) tahun direktorat Kemahasiswaan UI;

10. Bukti PT.III – 10 Draft Laporan Tahunan 2012;

[2.10]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait IV, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), memberikan keterangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945).

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Para Pihak Terkait dalam perkara sebagaimana dimaksud di atas menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi untuk ,kewenangan memeriksa, menguji dan mengadili adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

(1) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 adalah:

a. pemeriksaan pokok permohonan;

b. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;

c. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;

d. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;

e. mendengarkan keterangan saksi;

f. mendengarkan keterangan ahli;

g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan Iangsung atau tidak Iangsung dengan pokok permohonan.

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara juncto Pasal 42 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/MWA-UPI/2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia jo. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 09/K-EP/MWA-UPI/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015, yang memberikan kewenangan untuk mewakili universitas di Iuar dan di dalam pengadilan untuk kepentingan universitas.

4. Bahwa Pihak Terkait adalah Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia, yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara juncto Pasal 7 Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/MWA-UPI/2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia jo. Keputusan Majelis Wall Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/KEP/MWA-UPI/2013 tentang Pemberhentian Pimpinan Majelis Wali Amanat Masa Jabatan 2010-2012 dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2012-2015.

5. Bahwa Pihak Terkait adalah Ketua Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia, yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

1. Norma Materiil Norma yang diujikan oleh Pemohon adalah keseluruhan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Norma UUD 1945 yang dijadikan Pemohon sebagai dasar pengujian adalah:

a. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

d. Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan per l indungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

e. Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

f. Pasal 31 ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

g. Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

E. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, para Pihak Terkait memiliki argumentasi yang sekiranya dapat dijadikan pembanding dengan argumentasi Pemohon.

Argumentasi Para Pihak Terkait terdiri atas dua hal pokok yaitu, yang pertama berkaitan dengan: 1) perlunya pengaturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya tentang perguruan tinggi badan h u kum; dan 2) argumentasi pihak terkait sebagai pembanding argumentasi pemohon.

1. Perlunya Pengaturan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi khususnya tentang Perguruan Tinggl badan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memerintahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu pada tahun 2009 terbit Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang BHP ini praktek penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama PTN yang telah memiliki otonomi (PT BHMN) memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga PT BHMN dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global. Hal ini dimungkinkan karena menurut Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi berbentuk badan hukum pendidikan.

Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan Undang-Undang BHP, pendidikan tinggi mengalami masa transisi untuk menemukan model dan pola yang tepat dalam pelaksanaan fungsi pendidikan yang diemban. Ketiadaan. aturan tentu akan menghambat fungsi pelaksanaan tersebut. Padahal pelaksanaan pendidikan tidak boleh berhenti di tengah ketidakpastian hukum. Untuk itu, dibuatlah Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi akan dapat mencapai tujuan pendidikan tinggi dengan adanya otonomi yang diberikan, baik pada level akademik maupun non-akademik. Bahwa otonomi dalam bidang akademik berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diarahkan bagi kemanusiaan dan peradaban. Untuk mencapai hal tersebut, ilmu yang dikembangkan harus didasari atas dalil-dalil kebenaran bukan dalil untuk pembenaran. Wilayah ilmu pengetahuan adalah wilayah yang memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Aka ranah ini diintervensi, apalagi menjadi alat indoktrinasi untuk mendukung kelanggengan suatu kepentingan, maka kehancuran yang akan dihasilkan dan bukan kemanfaatan.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan p ara Pihak Terkait sebagai P ihak T erkait.

2. Menolak Permohonan Pemohon Uji Mate ri Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk seluruhnya.

3. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.11]

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait IV, Universitas Indonesia (UPI) mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.IV – 1 sampai dengan bukti PT.IV – 12, sebagai berikut:

1. Bukti PT.IV – 1 Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama: 1) Prof.

Dr. H. Sunaryo Kartadinata; 2) Prof. Dr. Ir. Ginandjar K.;

3) Dr. Syihabuddin; dan 4) Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.;

2. Bukti PT.IV – 2 Fotokopi KTP atas nama: 1) Prof. Dr. E. Aminudin;

2) Ridwan Purnama, S.H.,M.Si.; 3) Drs. Yadi Ruyadi, M.Si.; dan 4) Agus Setiabudi;

3. Bukti PT.IV – 3 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bukti PT.IV – 4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Bukti PT.IV – 5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Bukti PT.IV – 6 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Pemerintah;

7. Bukti PT.IV – 7 Fotokopi Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;

[2.12]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait V, Institut Teknologi Bandung (ITB), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pihak Terkait dalam perkara sebagaimana dimaksud di atas menjelaskan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a U ndang- U ndang Nomor 24 Tahun 2003 jo. U ndang-U ndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

Ayat (1) Pihak Terkait yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan;

Ayat (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan;

Ayat (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD;

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT

3. Bahwa ITB yang merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000), dan kemudian menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012), berdasarkan Pasal 97 huruf c UU 12/2012 telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN BH)

4. Bahwa ITB sebagai perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat [Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juncto Pasal 62 ayat (1) UU 12/2012];

5. Bahwa ITB sebagai PTN BH merupakan sebuah subjek hukum badan (recht persoon) berupa badan hukum, yang mana suatu subjek hukum dapat dibebani hak dan kewajiban atau memiliki hak dan kewajiban hukum (recht plicht), serta dapat dipersamakan dengan subjek hukum orang (naturlijkpersoon);

6. Bahwa ITB sebagai subyek hukum badan (rechtpersoon) memiliki hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian konstitusional dengan akibat hukum dari pernyataan tidak berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai Undang-Undang yang dimohon untuk diujikan;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka syarat permohonan sebagai pihak terkait berupa badan hukum telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

1. Norma Materiil Norma yang diujikan oleh Pemohon adalah keseluruhan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Norma UUD 1945 yang dijadikan Pemohon sebagai dasar pengujian adalah:

b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, per l indungan dan kepastian hukum yang adil serta per l akuan yang sama di hadapan h u kum;

d. Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

e. Pasal 31 ayat ( 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

f. Pasal 31 ayat (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;

E. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT ATAS ALASAN PEMOHON

1. Otonomi perguruan tinggi dalam UU 12/2012 sama dengan otonomi perguruan tinggi dalam U ndang- U ndang No mor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang memutuskan bahwa UU BHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyatakan bahwa badan hukum pendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.

Mentaati putusan tersebut, maka UU 12/2012 menggunakan istilah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN badan hukum) yang berarti bahwa perguruan tinggi tersebut tetap merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Negara, namun dalam penyelenggaraannya diberi status sebagai badan yang memiliki karakteristik sebagai badan hukum. Karakteristik PTN badan hukum Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id tersebut diatur dalam UU 12/2012 Pasal 65 ayat (3) yang menyebutkan bahwa PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) memiliki:

a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;

b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;

c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;

d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan,dan akuntabel;

e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri d osen dan tenaga kependidikan;

f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan

g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan,dan menutup Program Studi.

Selanjutnya, Pasal 65 ayat (1) UU 12/2012 menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. Berdasarkan argumentum a contrario (argumen sebaliknya) dapat dikemukakan bahwa apabila hasil evaluasi kinerja terhadap PTN setelah diberi status badan hukum menunjukkan pe l anggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka Menteri dapat melakukan pencabutan status PTN tersebut sebagai PTN badan hukum.

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan mempertimbangkan keterangan dan argumentasi yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait. Sesuai dengan keterangan dan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait menyimpulkan:

1. Bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tidak bertentangan dengan konstitusi negara (UUD 1945), dan tidak bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 1-14-21-136/PUU-V I I/2009 tanggal 31 Maret 2010;

2. Bahwa otonomi perguruan tinggi tidak mengurangi akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas;

3. Bahwa pengelolaan perguruan tinggi badan hukum bukan merupakan bentuk komersialisasi karena negara memberikan jaminan dalam pendanaan PTN BH;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

[2.13]

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait V, ITB mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.V – 1 sampai dengan bukti PT.V – 20, sebagai berikut:

1. Bukti PT.V – 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi;

2. Bukti PT.V – 2 Fotokopi Statuta Institut Teknologi Bandung Perbaikan 1996;

3. Bukti PT.V – 3 Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;

4. Bukti PT.V – 4 Fotokopi Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010 – 2014;

5. Bukti PT.V – 5 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012;

6. Bukti PT.V – 6 Fotokopi Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 172/SK/ I 1.A/KP/2012 tentang Penetapan Pejabat Ketua Senat Akademik dan Pejabat Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

7. Bukti PT.V – 7 Fotokopi Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 294/SK/ I 1.A/KP/2012 tentang Perpanjangan “Advisory Board” Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2013;

8. Bukti PT.V – 8 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

9. Bukti PT.V – 9 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

10. Bukti PT.V – 10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

11. Bukti PT.V – 11 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

12. Bukti PT.V – 12 Fotokopi Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009;

[2.14]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait VI, Universitas Sumatera Utara (USU), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap U ndang- U ndang D asar Negara R epublik l ndonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, disebabkan oleh karena adanya Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 33/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap UUD 1945 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finai untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Pasal 10 a yat (1) huruf a U ndang- U ndang Nomor 24 T ahun 2003 juncto U ndang- U ndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar".

3. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

(1) Pihak Terkait yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

(2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

(3) Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangannya dan alat bukti yang yang diajukan oleh Presiden/ Pemerintah, DPR dan/atau DPD.

(4) Pihak Terkait yang tidak berkepentingan langsung adalah:

a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya, atau

b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

C. STATUS DAN KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT

Bahwa adapun status dan kepentingan hukum Pihak Terkait dalam hal mengajukan permohonan ini adalah berpedoman dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan/melihat ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dimungkinkan adanya acara mendengarkan keterangan Pihak Terkait dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara pengujian Undang-Undang.

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa: "Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan."

3. Bahwa Universitas Sumatera Utara (USU) yang merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003) dan berdasarkan Pasal 97 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi badan hukum (PTNbh);

4. Bahwa USU sebagai Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat [Pasal 24 ayat (2) Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juncto Pasal 62 ayat (1) UU 12/2012];

5. Bahwa USU sebagai PTNbh merupakan subjek hukum (recht person) dan badan hukum publik yang mempunyai hak dan kewajiban yang dipersamakan dengan orang/manusia dalam melakukan tindakan-tindakan hukum;

6. Bahwa USU sebagai subjek hukum mempunyai hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan akibat hukum dari pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai Undang-Undang yang dimohon diujikan oleh Pemohon;

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

1. Norma Materiil Norma yang diujikan oleh pemohon dalam perkara Nomor 33/PUU-XI/2013 bukan seluruh materi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Norma UUD 1945 Norma UUD 1945 yang dijadikan Pemohon sebagai dasar pengujian adalah:

a. Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...dst."

b. Pasal 28C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

c. Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, per l indungan dan kepastian hukum yang adil serta periakuan yang sama di hadapan hukum".

d. Pasal 28E ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

e. Pasal 28 I ayat (2) "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

f. Pasal 31 ayat ( 1) "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

E. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UU PENDIDIKAN

TINGGI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

a. Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang berbentuk badan hukum pendidikan yang terdapat dalam UU 12/2012 sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal dalam UU BHP yang telah dibatalkan MK;

b. UU 12/2012 hanya mengedepankan otonomi pengelolaan pendidikan yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan;

c. UU 12/2012 secara jelas menampakkan pula upaya untuk mensejajarkan kepentingan akademik dan non-akademiknya, aturan ini terdapat pada Pasal 64 Undang-Undang a quo, ketentuan pada Pasal 64 tersebut secara logika merupakan kerangka dimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan, dan hal ini tentunya tidak tepat mengingat tujuan utama pendidikan tinggi terletak pada upaya akademiknya dan ketentuan non-akademik merupakan kerangka pendukungnya;

d. Kepentingan akademik dan non-akademik diposisikan pada posisi yang sejajar dapat teriihat pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang a quo berdasarkan logika Undang-Undang ini menjadi subjek evaluasi, maka evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN menjadikan salah satu parameter yang menentukan kebebasan akademik suatu PTN;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

e. Sistem pemenuhan hak atas pendidikan melalui pemberian pinjaman Iunak yang diatur dalam UU 12/2012 ini berpotensi menghambat akses dan hak rakyat Indonesia atas pendidikan tinggi;

f. UU 12/2012 juga melihat bahwa otonomi pengelolaan pendidikan merupakan jalan untuk mencapai tujuan pendidikan, kebebasan akademik, dan seterusnya. Hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, bahwa UUD 1945 tidak mengharuskan otonomi pengelolaan pendidikan sebagai cara mencapai tujuan negara dalam mewujudkan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

F. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT ATAS ALASAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam pengajuan pengujian materil (Materiele Toetsingsrecht) atas ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap UUD 1945 khususnya terkait kerugian konstitusi Pemohon mengenai pemenuhan hak Pemohon atas pendidikan Tinggi yang berkualitas dan terjangkau, Pihak Terkait menilai ada dua hal pokok permasalahan utama yang kerap dikaitkan dengan menilai UU 12/2012 yaitu: Pertama, otonomi pengelolaan pendidikan tinggi bertentangan dengan konstitusi negara karena bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, Kedua, pengelolaan perguruan tinggi badan hukum merupakan bentuk privatisasi perguruan tinggi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menutup akses memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait mengajukan argumentasi yang sekiranya dapat dijadikan pembanding, yaitu:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Otonomi Perguruan Tinggi Negeri Suatu Upaya Mencapai Tujuan Pendidikan Tinggi Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, dan khusus untuk Perguruan Tinggi selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012).

UU 12/2012 memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia mengenai mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum (rights to equality of law) khususnya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 31 UUD 1945.

Hal tersebut dapat ter l ihat dalam dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Dikti, yaitu:

G. FAKTA DAN PENGALAMAN PIHAK TERKAIT

Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait menyampaikan fakta dan pengalaman dalam mengimplementasikan otonomi perguruan tinggi di USU sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi.

Otonomi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sumatera Utara dibangun dengan semangat "Culture Development" dan "Service Excellent". Itulah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi era PT BHMN.

Culture Development artinya Universitas Sumatera Utara (USU) membangun suatu image baru bahwa pengelolaan Universitas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dilakukan secara profesional dengan mengedepankan performa dan tanggung jawab. Etos kerja dikedepankan, kinerja merupakan suatu kebanggaan dan tanggung jawab merupakan keharusan.

Culture Development ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan proses belajar mengajar, pene l itian dan pengabdian kepada masyarakat yang prima dan pe l ayanan yang prima. Penyelenggaraan dan pe l ayanan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id yang prima akan bermuara kepada wujudnya "Service Excellent" yaitu kepuasan stakeholders yang pada akhimya akan melahirkan produk-produk terbaik Universitas Sumatera Utara.

Banyak hal yang telah berubah dalam era Otonomi Perguruan Tinggi di Universitas Sumatera Utara mulai dari perubahan kuantitatif maupun kualitatif, misalnya:

1. Perubahan kuantitatif dapat dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu bertambahnya jumlah mahasiswa (usia kuliah) yang dapat ditampung oleh Universitas Sumatera Utara.

2. Pelayanan terhadap bertambahnya jumlah mahasiswa (usia kuliah) yang meningkat tersebut, sebagai dampak dari kemandirian dalam pengelolaan program studi (prodi). Pembukaan prodi dapat dilakukan sesuai dengan animo masyarakat dan perkembangan ipteks.

H. PENUTUP

2. Bahwa pengelolaan perguruan tinggi badan hukum bukan merupakan bentuk privatisasi perguruan tinggi karena tanggung jawab negara dalam pendanaan PTN/PTN bh masih dominan;

3. Bahwa otonomi pengelolaan PTN bh termasuk di bidang keuangan tidak menimbulkan biaya tinggi bahkan dengan adanya PTN bh juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mengurangi akses memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon, Pihak Terkait dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak secara keseluruhan dari permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945.

[2.15]

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait VII, Universitas Airlangga (Unair), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. POKOK PERKARA

Dalam perkara a quo, Pem ohon Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) menyampaikan permohonan dan beberapa dalil antara lain namun tidak terbatas, sebagai berikut:

I. Kedudukan dan paradigma Pendidikan Menurut UUD 1945 yang Telah Ditafsirkan Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, dengan mendalilkan bahwa:

1. Otonomi Pengelolan Pendidikan Tinggi bukan merupakan sebuah keharusan dalam mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan dapat menggagalkannya;

2. Pemisahan kekayaan negara pada perguruan tinggi negeri badan hukum menghambat kegiatan pendidikan;

3. Kewenangan institusi pendidikan untuk mencari dana secara otonom berpotensi melanggar hak atas pendidikan peserta didik;

4. Institusi pendidikan yang tidak dilindungi sebagai objek kepailitan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar UUD 1945;

5. tidak adanya kejelasan pihak yang berwenang dalam penentuan serta penjatu h an sanksi menoleransi pelanggaran;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

II. Sistem Pendidikan Tinggi Yang Diatur pada UU 12/2012 b ertentangan dengan Paradigma Pendidikan m enurut UUD 1945, dengan mendalilkan bahwa:

1. Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang berbentuk badan hukum pendidikan yang terdapat dalam UU 12/2012 sama dengan otonomi pengelolaan pendidikan formal dalam UU BHP yang telah dibatalkan MK.

2. UU 12/2012 hanya mengedepankan otonomi pengelolaan pendidikan yang tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan

B. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN HUKUM UNIVERSITAS

AIRLANGGA SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Bahwa sebelum pada pendapat/ argumentasi alasan Pihak Terkait terhadap pokok perkara, perlu dijelaskan alasan-alasan mengenai mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini;

1. Bahwa adapun status sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo adalah didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

Ayat (1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Ayat (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

Ayat (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau

DPD.

Ayat (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau

Ayat (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

C. ARGUMENTANSI HUKUM PIHAK TERKAIT

Alasan dan dalil Pemohon Peengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pengajuan permojonan pengujian UU 12/2012 terhadap UUD adalah sebagaimana diuraikan di atas pada huruf A. Adapun Alasan-alasan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas yang oleh pemohon dianggap bertentangan dengan norma UUD 1945 sebagai berikut:

b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

d. Pasal 28 I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

e. Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

f. Pasal 31 ayat (2) Setiap warga n egara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. Pasal 31 ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan mempertimbangkan argumentasi dan uraian yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait tersebut di atas.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Sesuai dengan keterangan dan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait menyimpulkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2. Bahwa otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tidak bertentangan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-136/PUU-VII/2009;

3. Pemisahan kekayaan negara pada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum justru memperlancar kegiatan pendidikan.

4. Kewenangan institusi pendidikan untuk mencari dana secara otonom tidak berpotensi melanggar hak atas pendidikan peserta didik.

5. Perguruan Tinggi Negeri tidak dapat dimohonkan pailit berdasarkan hukum kepailitan.

6. Bahwa otonomi perguruan tinggi tidak melepaskan atau mengurangi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan hak atas pendidikan serta tidak menutup/mengurangi akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Dengan demikian, kami selaku Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan menolak seluruh permohonan dari para Pemohon Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Perkara Nomor 33/PUU-XI/2013.

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.16]

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait VII, Universitas Airlangga, mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.VII – 1 sampai dengan bukti PT.VII – 3, sebagai berikut:

1. Bukti PT.VII – 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;

2. Bukti PT.VII – 2 Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4/H3/PR/2012 tentang Satuan Biaya Pendidikan Program Sarjana (S1) Bagi Mahasiswa Universitas Airlangga Yang Diterima Masuk Pada Angkatan 2012/2013;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Bukti PT.VII – 3 Fotokopi kesaksian program beasiswa;

Selain itu, Pihak Terkait VII, Universitas Airlangga mengajukan seorang ahli Prof. Dr. Emil Salim, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. Emil Salim • Dalam jangka waktu 2013-2050, Indonesia mengalami kenaikan penduduk yang tinggi. Pada saat ini, jumlah penduduk Indonesia sebesar 243.000.000. Pada tahun 2050 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 350.000.000, sedangkan jumlah penduduk di dunia sebesar 7 sampai 9 miliar; • Yang penting adalah pada saat ini, Indonesia hendak menaikkan pendapatan per kapita mulai dari US$4.000 sampai US$14.000 sebagai ambang batas pendapatan negara berpendapatan menengah ( middle income country). Untuk m enempuh middle income country adalah dengan jumlah penduduk yang berusia muda. Indonesia memiliki komposisi penduduk sebanyak 34% berusia 17 tahun sampai dengan 30 tahun, sedangkan 70% berusia di bawah 50 tahun.

Pada tahun 2020, penduduk produktif berusia 15 tahun sampai dengan 65 tahun sebesar 132.000.000 penduduk, tahun 2030 sebesar 192.000.000 penduduk, dan pada tahun 2050 sebesar 188.000.000 penduduk. Hal ini berarti, kesempatan maju didukung oleh pola penduduk, dan struktur penduduk berusia muda. Hal ini menandakan bahwa Indonesia saat ini memiliki kesempatan emas untuk membangun Indonesia keluar dari posisi middle income country; • Indonesia menghadapi ancaman middle income trap. Middle income trap berarti Indonesia tidak lagi di kawasan income rendah, tetapi juga menghadapi dinding income tinggi dari negara-negara tersebut, sehingga posisi Indonesia berada di tengah-tengah. D alam high income country terdapat negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong yang semua nya mempunyai ciri yang sama, yakni kualitas pendidikan dan teknologi tinggi; • Pada tahun 1960-an, negara Nigeria dan Pakistan pernah menjadi middle income country, lebih tinggi dari pada Indonesia. Namun demikian, Nigeria dan Pakistan kehilangan kesempatan untuk maju di tahun 1970 – 1980. Saat ini Nigeria dan Pakistan masih berada di middle income trap. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia dapat keluar dari perangkap middle income trap ini?

[2.17]

Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 2013 dan 10 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya. Sementara Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2013, sehingga telah melampaui tenggat waktu yang telah ditentukan Mahkamah pada persidangan tanggal 3 Juli 2013, yakni tanggal 10 Juli 2013;

[2.18]

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut U U 12/2012) terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2]

Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. k edudukan hukum ( legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4]

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang 12/2012 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum ( legal standing) Pemohon

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6]

Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh

UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. ada hubungan sebab akibat ( causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut:

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia, Pemohon II sebagai mahasiswa di Universitas Gajah Mada, Pemohon III sebagai orang tua dari anak yang tengah menempuh pendidikan dini, dasar dan menengah, Pemohon IV sebagai pengurus pusat Front Mahasiswa Nasional. Bahwa dengan berlakunya UU 12/2012 melanggar hak atas pendidikan, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id menghambat akses calon mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan tinggi, serta berpotensi membebani biaya pendidikan kepada mahasiswa, sehingga berpotensi akan mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau;

Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9]

Menimbang bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon agar seluruh UU 12/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan tetapi pada uraian alasan permohonannya para Pemohon hanya menguji konstitusionalitas Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 78 UU 12/2012. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dan bentuk badan hukum penyelenggara perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65, serta tidak adanya struktur yang berwenang menjatuhkan sanksi Pasal 63 juncto Pasal 78 Undang-Undang a quo, sehingga menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 dan bukti tambahan bukti P-3 sampai dengan bukti P-25 serta mengajukan para ahli yaitu Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc., Ed., Dr. Dian N. Puji Simatupang, S.H., M.H., Prof. Dr. B.S Mardiatmadja., yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2013 dan 18 Juni 2013 dan telah dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara. Selain mengajukan ahli, para Pemohon juga mengajukan para saksi Alldo Fellix Januardy, Muhammad Helmy, Nurul Pratiwiningrum, yang telah memberikan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id keterangan dalam persidangan tanggal 3 Juli 2013, dan telah dimuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

[3.10]

Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan secara lisan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2013, 18 Juni 2013, dan 3 Juli 2013 serta telah melengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberian status perguruan tinggi negeri badan hukum lebih berkaitan dengan tata kelola. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan tinggi yang dikelola secara efisien dan efektif berdasar otonomi dan akutanbilitas yang baik. Untuk membuktikan keterangannya Presiden mengajukan ahli Dr. Ade Armando yang telah didengar keterangannya di persidangan tanggal 18 Juni 2013 yang keterangannya telah dimuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara. Selain mengajukan ahli, Presiden juga mengajukan saksi yaitu Prof. Dr.

Rizal Z Tamin yang telah memberikan keterangan di dalam persidangan tanggal 18 Juni 2013, yang keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11]

Menimbang bahwa Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, Pihak Terkait IV, Pihak Terkait V, Pihak Terkait VI, dan Pihak Terkait VII, telah menyampaikan keterangan secara lisan dan keterangan tertulis kepada Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan bahwa norma pasal UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Keterangan para Pihak Terkait tersebut secara lengkap telah dimuat pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan keterangannya para Pihak Terkait telah mengajukan bukti tertulis dan para ahli Dr.

Maruarar Siahaan, S.H., Mohamad Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.SC., Ir. Agus Pambagio, M.Eng., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., dan Prof. Dr. Emil Salim yang keterangannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.12]

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, pada pokoknya isu kontitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Apakah otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945?

2. Apakah akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 juncto Pasal 78 UU 12/2012 yang tidak mengatur mengenai struktur yang berwenang menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas pasal-pasal a quo, bertentangan dengan UUD 1945?

Mahkamah hanya akan mempertimbangkan kedua isu konstitusionalitas tersebut dan tidak akan mempertimbangkan konstitusionalitas keseluruhan UU 12/2012 a quo sebagaimana dimohonkan dalam petitum permohonan para Pemohon, karena para Pemohon tidak menguraikan alasan permohonannya;

[3.13]

Menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas sebagaimana dalam paragraf [3.12] angka 1 di atas, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-X/2012, tanggal 12 Desember 2013, antara lain, sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU 12/2012 tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan. Rumusan norma dalam Undang-Undang a quo tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan PTN BH. Melalui instrumen Undang-Undang a quo dan berbagai Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang a quo, pemberian otonomi, baik otonomi akademik maupun otonomi non-akademik kepada perguruan tinggi seperti dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012 tidak akan melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan. Praktik komersialiasi yang dikhawatirkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi selama Pemerintah memiliki kewenangan mengontrol PTN BH antara lain dengan menentukan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi seperti dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang a quo. Menurut Mahkamah, bentuk PTN BH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo dapat dibenarkan karena tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id hak-hak warga negara untuk memperoleh dan mendapatkan akses terhadap pendidikan. Negara harus menjamin bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan terjangkau dengan paradigma pendidikan yang bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis. Tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berarti bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya pendidikan. Kewajiban negara untuk membiayai seluruh biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, sedangkan untuk tingkat pendidikan lainnya, di samping dibiayai oleh negara juga dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut membiayai pendidikan. Oleh karena itu, m enurut Mahkamah, keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara wajar tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Demi kualitas dirinya, tiap warganegara juga harus ikut memikul tanggungjawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Artinya Negara memiliki tanggungjawab utama sedangkan masyarakat juga ikut serta dalam memikul tanggungjawab itu (vide Putusan Mahkamah No. 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2010) ”.

[3.14]

Menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas dalam paragraf [3.12] angka 2, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa a kuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang a quo adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara mahasiswa dan dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Dengan demikian a kuntabilitas kinerja perguruan tinggi adalah perwujudan kewajiban perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan rencana perguruan tinggi dalam mencapai tujuan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id sasaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama akuntabilitas, antara lain, adalah untuk mendorong terciptanya kinerja perguruan tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya perguruan tinggi yang baik dan terpercaya. Penyelenggara perguruan tinggi harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas juga untuk menilai kinerja penyelenggara pendidikan tinggi dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik;

[3.15]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 63 UU 12/2012, akuntabilitas adalah salah satu prinsip dalam penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, sedangkan Pasal 78 UU 12/2012 merupakan norma pelaksanaan dari prinsip dimaksud, sehingga ketentuan tersebut diikuti dengan ancaman sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2012.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon bahwa ketentuan mengenai akuntabilitas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi tidak akan efektif karena tidak adanya struktur yang berwenang menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah, Undang-Undang a quo telah mengatur mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya prinsip akuntabilitas.

Adapun mengenai struktur dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi merupakan ranah pengaturan yang bersifat teknis dalam kementerian yang bersangkutan. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16]

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahw a permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

AMAR PUTUSAN

Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.31 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan dan Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pihak Terkait IV, dan Pihak Terkait V;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan Dewi Nurul Savitri Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Putusan MK 33/PUU-XI/2013 — Ditolak

Putusan MK 33/PUU-XI/2013 — Ditolak

Ringkasan Amar

Pembukaan

DUDUK PERKARA

A. PENDAHULUAN

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

D. POKOK PERMOHONAN

F. KESIMPULAN PERMOHONAN: UU 12/2012 BERTENTANGAN DENGAN

F. PETITUM

I. PENDAHULUAN

II. APAKAH PENDIDIKAN TINGGI MERUPAKAN SUATU "PUBLIC GOODS"

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

B. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STAND I NG) PEMOHON

C. KETIDAKJELASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

E. KESIMPULAN

A. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PIHAK TERKAIT

B. UU 12/2012 TIDAK DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN UU BHP

C. MENDUDUKAN PEMAKNAAN OTONOMI AKADEMIK DAN OTONOMI

D. SIKAP UGM ATAS ARGUMENTASI PINJAMAN LUNAK

E. SIKAP UGM ATAS ARGUMENTASI PEMISAHAN KEKAYAAN

F. ARTI PENTING UU 12/2012 BAGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

G. PETITUM

A. POKOK PERKARA

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

E. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT

F. PETITUM

A. POKOK PERKARA

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PIHAK TERKAIT

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

E. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT

F. PETITUM

A. POKOK PERKARA

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

C. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

E. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT ATAS ALASAN PEMOHON

F. PENUTUP

A. POKOK PERKARA

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

C. STATUS DAN KEPENTINGAN HUKUM PIHAK TERKAIT

D. NORMA-NORMA YANG TERKAIT

E. ALASAN-ALASAN PEMOHON DENGAN DITERAPKAN UU PENDIDIKAN

F. ARGUMENTASI PIHAK TERKAIT ATAS ALASAN PEMOHON

G. FAKTA DAN PENGALAMAN PIHAK TERKAIT

H. PENUTUP

A. POKOK PERKARA

B. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN HUKUM UNIVERSITAS

C. ARGUMENTANSI HUKUM PIHAK TERKAIT

D. PENUTUP

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan hukum ( legal standing) Pemohon

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

KONKLUSI

AMAR PUTUSAN

Sumber

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya