Putusan MK 26/PUU-XI/2013 — Dikabulkan Seluruhnya

Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 — Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

DUDUK PERKARA

[2.1]

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 85/PAN.MK/2013 dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PUU-XI/2013 pada tanggal 25 Februari 2013 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan pengujian ( judicial review) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK):

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,....... ” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.... ”

2. Bahwa dalam hal ini para Pemohon mengajukan uji Materiil Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian berdasarkan hal tersebut, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review a quo;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

3. Bahwa para Pemohon merupakan Advokat yang aktif melakukan pembelaan terhadap klien di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan baik dalam penyidikan, penuntutan serta tindakan-tindakan pembelaan lainnya di luar pengadilan;

4. Para Pemohon selaku warga negara Indonesia sebagai Advokat mempunyai hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan para Pemohon juga mempunyai hak konstitusional untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

5. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitutional para Pemohon sebagaimana angka 5 (lima) di atas dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU ADVOKAT) yang hanya memberikan perlindungan kepada para Pemohon dalam sidang Pengadilan, yang lengkapnya berbunyi: “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan ”.

6. Para Pemohon sebagai Advokat merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 UU Advokat tersebut, karena ketentuan tersebut memberikan perlindungan yang tidak sesuai dengan lingkup profesi para Pemohon sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Advokat yang menyatakan: “ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ”.

7. Bahwa dalam menjalankan profesi di luar sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara bersifat keperdataan, para Pemohon dalam rangka membela, mempertahankan dan melindungi hak klien melakukan tindakan hukum seperti melayangkan somasi, melakukan perundingan, memberikan pernyataan pers, membuat suatu pengumuman baik di media cetak, elektronik media online dan lain sebagainya;

III. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 16

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

TERHADAP PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1), PASAL 28H

AYAT (2) UUD 1945

13. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ”.

Pasal 28G ayat (1) “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ” Pasal 28H ayat (2) “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan Keadilan ” Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan bunyi: “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan ” Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 “ Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan ”.

14. Bahwa penjelasan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut sehubungan dengan frasa “ sidang pengadilan ” yang mengartikannya dalam tingkat pengadilan dan semua lingkungan peradilan tidak mencakup perlindungan kepada Advokat di luar pengadilan seperti melakukan somasi, melakukan perundingan, memberikan pernyataan pers, membuat suatu pengumuman baik di media cetak, elektronik media online dan sebagainya, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara-perkara bersifat keperdataan;

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon agar Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of The Constitution dan The Sole Interpreter of The Constitution memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak dimaknai bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien hanya di dalam sidang Pengadilan;

4. Menyatakan selengkapnya ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan ”.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

[2.2]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Advokat atas nama Rangga Lukita Desnata,

S.H.;

2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Advokat atas nama Oktavianus Sihombing,

S.H.;

3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Advokat atas nama Dimas Arya Perdana, S.H.;

4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Kuasa Khusus bertanggal 07 Januari 2013;

5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Oktober 2012;

6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2012;

7. Bukti P-7: Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Selain itu, para Pemohon pada persidangan tanggal 14 Mei 2013, mengajukan seorang saksi yaitu Palmer Situmorang, S.H., M.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Palmer Situmorang, S.H., M.H. • Saksi adalah advokat; • Saksi mulai belajar jadi advokat sejak tahun 1980 dan disumpah menjadi advokat tahun 1985; • Dalam menjalankan profesi advokat, yaitu sejak di pos bantuan hukum Jakarta Timur tahun 1980, saksi mengalami tuntutan atau hambatan atau intimidasi melalui prosedural formal, yaitu pidana, maupun informal (ketika itu belum ada Undang-Undang Advokat), khususnya dalam kasus praperadilan; • Ada klien datang ke kantor saksi untuk berkonsultasi dan mengatakan akan menjadi saksi dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

[2.3]

Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 April 2013 dan menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa menurut para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 UU Advokat hanya memberikan perlindungan kepada para Pemohon dalam sidang pengadilan sedangkan dalam menjalankan profesi di Iuar sidang pengadilan untuk kepentingan klien, para Pemohon rentan untuk tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan dituntut secara pidana maupun perdata. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat ' dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud. dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 t entang Mahkamah Konstitusi ( vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG

DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan termasuk pula dalam penegakan hukum oleh para penegak hukum tentu haws sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan advokat dalam prinsip Criminal Justice System sebagai salah satu mata rantai selain Kepolisian, Kejaksaan (KPK untuk tindak pidana tertentu) dan Pengadilan (selain Pemasyarakatan). Masing-masing institusi penegak hukum tersebut di atur oleh U ndang- U ndang yang mengaturnya, yang tentunya memiliki tugas, fungsi dan kewenangannya yang berbeda antara sat u dengan lainnya dan memiliki sistem pengawasan masing-masing: • Kepolisian Republik Indonesia antara lain memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap seluruh tindak pidana dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct dapat diajukan kepada K omite Etik Kepolisian atau Kompolnas; • Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penuntutan dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct apat diajukan kepada Komisi Kejaksaan; • Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koru p si memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk tindak pidana korupsi dengan jumlah dan ketentuan sesuai UU KPK; • Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili; • Advokat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian jasa hukum terhadap klien yang bermasalah dengan hukum, ba i k dalam-luar pengadilan d an sebagai dasar berprilaku maka ditentukan dalam kode etik;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima ( niet on t vankelijk verklaard);

2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

3. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4]

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Ketentuan UU Advokat yang dimohonkan Pengujian terhadap UUD 1945 Para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian atas Pasal 16 UU Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan ”.

B. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang menurut Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 UU Advokat Para Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 UU Advokat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 UU Advokat yang hanya memberikan perlindungan kepada para Pemohon untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik selama dalam sidang, telah menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi para Pemohon untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi mempertahankan, melindungi, dan membela kepentingan klien pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di luar persidangan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat yang hanya memberikan perlindungan kepada para Pemohon sebagai advokat untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata di dalam sidang pengadilan, berdasarkan penalaran yang wajar membuat hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena tidak mendapat pengakuan, jaminan, rasa aman, dan mendapat perlindungan dari ancaman rasa takut, serta untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

[2.5]

Menimbang bahwa Pihak Terkait I, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LANDASAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH K ONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

II. WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UU NO MOR

4/2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 a yat (1) Undang-Undang No mor 24 T ahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pasal 10 ayat (1) "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan t erakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang No mor 24 T ahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Pasal 56 ayat (5):

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id "Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak ”.

2. Bahwa berkaitan dengan pendirian di atas dan mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi menyangkut alasan yuridis keberadaan atau pembentukan sesuai bagian Menimbang Undang-Undang No mor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu untuk m enegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum, perlu dikemukak an mengenai putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konsititusi.

3. Bahwa lebih lanjut sesuai Pasal 56 Undang-Undang No mor 24 T ahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana dari sudut anatomi putusan, amar putusan yang akan dibuat atau diputus oleh Mahkamah Konstitusi apabila alasan dari para Pemohon diterima, akan membuat putusan yang intinya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang -undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

IV. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa inti permohonan para Pemohon sebagaimana p ada bagian Legal Standing para Pemohon dalam angka 5 dan angka 6 adalah mengenai jaminan atau perlindungan pada Advokat dalam menjalankan hak-hak dan tugas-tugasnya berdasarkan Undang-Undang No mor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Bahwa sesuai pasal 16 Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tentang Advokat disebutkan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata mapun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Fokus para Pemohon adalah mengenai perlindungan pada Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di luar sidang pengadila n yang tidak dijamin dalam Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tentang Advokat.

3. Bahwa Advokat berdasarkan P asal 1 ayat (1) Undang-Undang No mor 18 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id T ahun 2003 tentang Advokat dan sesuai fakta dalam mela kukan tugas profesi sebagai Advokat tidak hanya di dalam sidang pen g adilan tetapi juga di luar pengadilan, namun para Pemohon berpendirian bahwa dengan tidak ada jaminan dalam Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tentang Advokat maka Advokat dalam menjalankan tugas di Iuar pengadilan sehingga akan merugikan hak para Pemohon.

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa kerugian yang dimaksud para Pemohon didasarkan pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, rasa aman dan bebas dari ketakutan, kemudahan dan kepastian hukum guna mencapai persamaan dan keadilan.

2. Bahwa Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utama untuk menentukan kerugian konstitusional para Pemohon bila perlindungan atau jaminan dalam menjalankan profesinya hanya di dalam sidang pengadila n.

3. Bahwa sesuai Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang/warga masyarakat dalam hal ini termasuk Pihak Terkait berhak mendapatkan jaminan atau perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudia n Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 didapatkan kesa m aan dengan Pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang/warga masyarakat berhak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian h ukum serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun demikian Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 didapatkan penekanan bahwa setiap orang berhak atas r as a aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbua t atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan apabila setiap orang/warga masyarakat berhak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id sesuatu yang merupakan hak asasi yang termasuk di dalamnya tidak hanya para Pemohon tetapi juga Pihak Terkait.

5. Bahwa berkaitan dengan pendirian para Pemohon untuk meminta jaminan dalam Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tentang Advokat di mana Advokat dalam menjalankan tugasnya di Iua r pengadilan khususnya bagi para Pemohon dalam bagian alasan-alasan angka N omor 22 yang mengkaitkan pelaksanaan tugas profesi dengan Pemberi Bantuan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang No mor 16 T ahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

VI. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi dvokat yang didirikan sebagai amanat dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tentang Advokat. PERADI didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004, merupakan kelanjutan dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang berdiri berdasarkan Deklarasi P e ndirian yang ditandatangani oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari masing-masing Organisasi Advokat yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Penasihat Huk u m Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HA PI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (I-KHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Deklarasi Pendirian mana kemudian dituangkan Dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawang, S.E., S.H., M.H.

2. Bahwa mandat untuk membentuk satu-satunya wadah profesi Advokat sebagai amanat dari Undang-Undang No mor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Kerja Luar Biasa oleh masing-masing Organisasi Advokat, kemudian hasil Munaslub dan Rakerlub dari 8 (delapan) Organisasi Advokat telah memberikan mandat pada pimpinan organisasi advokat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekre t aris Jenderal untuk membentuk satu-satunya wadah profesi Advokat s e suai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Bahwa dengan mandat dari masing-masing Organisasi Advokat, Dewan Pengurus dari kedelapan Organisasi Advokat telah sepakat untuk melaksanakan Munas Terbatas yang dihadir oleh para Wakil/Pengurus Organisasi Advokat.

4. Munas Terbatas telah dilaksanakan di Hotel Yasmin, Cipanas dengan hasil antara lain nama organisasi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004 Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari:

VII. PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO MOR 18 TAHUN 2003 TENTANG

ADVOKAT YANG DIAJUKAN JUDICIAL REVIEW BERTENTANGAN

DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR RI 1945

• Pasal 16 Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi Advokat yang menja l ankan tugas profesinya dengan itikad baik di Iuar sidang pengadilan.

1. Bahwa Iahirnya Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tentang Advokat merupakan tonggak penting dalam perjuangan untuk memperkokoh peran dan fungsi Advokat dalam siste m peradilan di Indonesia, dan salah satu pilar atau penyangga d ari tegaknya sistem peradilan yang fair (fair trial) dari suatu negara hukum yang demokratis.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (free and impartial tribunal) hanya dapat diwujudkan jika pro s es peradilan atau jalannya pemeriksaan (the due process of law) juga berjalan dengan wajar, berimbang, jujur, ob j ektif dan adil. Semua nilai-nilai itu hanya dapat ditegakkan jika ketiga pilar peradilan, officers of the court (pejabat peradilan yaitu hakim, jaksa dan advokat) dan semuanya berfungsi dengan baik sesuai denga n tugas dan kewajibannya masing-masing tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak manapun, khususnya penguasa. 0 l eh karena itu fungsi Advokat sebagai penegak hukum yang bebas (free legal profession) dan mandiri amat penting, tidak dapat di p isahkan dari konsep dan berjalannya sistem negara hukum yang demokratis.

2. Bahwa tugas profesi Advokat masuk dalam ruang Iingkup kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Iuar, di mana profesi Advokat merupakan profesi yang mulia (officium nobile) yang bertugas memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di Iuar pengadilan.

3. Bahwa tugas profesi Advokat harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua PENCARI KEADILAN dalam MENEGAKKAN HUKUM, KEBENARAN, KEADILAN dan Hak Asasi Manusia dengan kewajiban yang dibebankan kepada Advokat, karena melakukan profesi Advokat, termasuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang ti dak mampu agar tetap menjaga profesi yang mulia itu.

VIII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, dengan ini dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar utama untuk melihat dan/atau menentukan kerugian konstitusional Advokat untuk jaminan atau perlindungan menjalankan profesi di luar pengadilan.

2. Dari Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 didapatkan penekanan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbu a t atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi tidak hanya Para Pemohon tetapi juga Terkait.

3. Bahwa Advokat sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003, Advokat berstatus atau berkedudukan sebagai penegak hukum (legal enforcer) yang bebas dan mandir i.

4. Bahwa dari Undang-Undang No mor 18 T ahun 2003 tentang A dvokat dan Undang-Undang No mor 16 T ahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ruang Iingkup pekerjaan baik Advokat, maupun Pemberi Bantuan Hukum memberi bantuan hukum. Namun demikian dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Advokat yang berkedudukan sebagai penegak hukum.

5. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum sesuai Pasal 11 Undang-Undang No mor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang berisikan bahwa Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata, baik di dalam maupun di luar sidang dengan itikad ba i k, mendapatkan perlindungan h ukum di luar sidang sebagaimana ditentukan untuk Pemberi Bantuan Hukum.

6. Bahwa Advokat sebagai penegak hukum sudah seharusnya mendapatkan perlindungan atau jaminan dalam melaksanakan tugasnya dengan itikad baik mendapatkan perlindungan hukum di luar sidang karena Pemberian Bantuan Hukum yang bukan berkedudukan sebagai penegak hukum diberikan atau jaminan untuk tugas tersebut.

7. Bahwa pengaturan Advokat sebagai penegak hukum merupakan perjuangan Advokat, yang dimaksudkan tidak saja untuk melindungi kepentingan an sich, tetapi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

[2.6]

Menimbang bahwa Pihak Terkait II, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013 dan telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Advokat merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya terhadap frasa Sidang Pengadilan, karena dengan demikian jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada Pemohon untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat hanya diberikan dalam sidang pengadilan, sebaliknyat tidak demikian halnya saat Pemohon melaksanakan tugas profesinya di luar sidang pengadilan;

2. Bahwa meskipun terhadap pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini sudah sering diajukan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, namun khusus untuk pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon angat relevan, dengan dasar dan alasan yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dengan frasa sidang pengadilan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hal ini jelas mengandung arti bahwa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana hanya dalam sidang pengadilan, tidak demikian halnya di luar sidang pengadilan.

b. Bahwa dengan demikian Advokat yang menjalankan profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan akan rentan untuk tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sehingga adalah wajar apabila Pemohon merasakan bahwa ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

[2.7]

Menimbang bahwa para Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 2 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendirian;

[2.8]

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1]

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200 3 tentang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 3 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) yang menyatakan:

Pasal 16 Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

[3.2]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

b. kedudukan hukum ( legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4]

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 16 UU 18/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

[3.5]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) UU MK;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6]

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh

UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut: Pemohon I adalah advokat berdasarkan kartu advokat Nomor 10.00603 yang dikeluarkan oleh PERADI [vide bukti P-1]. Pemohon II dan Pemohon III menurut pengakuannya adalah advokat berdasarkan kartu advokat Nomor 012-02927/ADV-KAI/2012 dan Nomor 012-02926/ADV-KAI/2012 yang dikeluarkan oleh KAI [vide bukti P-2 dan bukti P-3];

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2). Menurut para Pemohon, hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 UU 18/2003 dengan alasan: - berlakunya Pasal 16 UU 18/2003 tidak memberikan perlindungan yang sesuai dengan lingkup profesi para Pemohon; - meskipun para Pemohon dalam menjalankan profesi di luar persidangan dengan iktikad baik yaitu dalam membela, mempertahankan, dan melindungi hak klien, namun para Pemohon rentan untuk dijerat dengan pasal-pasal pidana yang diatur dalam KUHP dan digugat secara perdata dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum; - para Pemohon merasa ketika menjalankan profesi di luar persidangan tersebut tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; tidak mendapatkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]; dan tidak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945];

[3. 8 ] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon termasuk perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang oleh para Pemohon dianggap dilanggar dengan berlakunya Pasal 16 UU 18/2003. Sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, para Pemohon berkepentingan terhadap UU 18/2003 dan berhak mempersoalkan apakah UU 18/2003 tersebut merugikan diri dan profesinya ataukah tidak. Oleh karenanya menurut Mahkamah, terdapat hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 UU 18/2003 yang dimohonkan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

[3.9]

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10]

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma UU 18/2003 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya Pasal 16 UU 18/2003 hanya memberikan perlindungan di dalam sidang pengadilan sehingga para Pemohon dapat dituntut secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesi dengan itikad baik di luar sidang pengadilan;

[3.11]

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat / tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan b ukti P- 7 dan saksi Palmer Situmorang, S.H., M.H., selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12]

Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 April 2013 dan mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 tidak bertentangan dengan UUD 1945, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13]

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 tidak bertentangan dengan UUD 1945, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

[3.14]

Menimbang bahwa Pihak Terkait I, PERADI, menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan mengajukan saksi Soehartono Soemarto, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15]

Menimbang bahwa Pihak Terkait II, KAI, menyampaikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan mengajukan saksi Petrus Bala Pattyona yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16]

Menimbang bahwa Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.17]

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan saksi serta kesimpulan para Pihak, keterangan Presiden, keterangan DPR, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah apakah perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien yang hanya berlaku dalam sidang pengadilan bertentangan dengan UUD 1945?

[3.18]

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda ”;

b. Bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004. Namun demikian, menurut Mahkamah, selain memiliki perbedaan mengenai dasar pengujian, pokok permohonan yang dimohonkan pun pada hakikatnya berbeda. Pemohon dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003, mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut, sedangkan dalam permohonan a quo, para Pemohon mendalilkan mengenai hak advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Oleh karenanya permohonan a quo tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut;

[3.19]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 16 UU 18/2003 hanya memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, antara lain, mempertimbangkan, “ UU 18/2003 adalah Undang-Undang adalah Undang-Undang Advokat yaitu Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat ”. Pasal 16 UU 18/2003 merupakan salah satu ketentuan yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id mengatur mengenai perlindungan advokat sebagai profesi dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Perlindungan tersebut, antara lain, berupa tidak dapat dituntutnya advokat baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, “ Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ”. Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 18/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

[3.20]

Menimbang bahwa selain advokat, pemberian jasa hukum juga dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disebut UU 16/2011) menyatakan, “ Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum ”. Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan UU 16/2011 adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini [vide Pasal 1 angka 3 UU 16/2011]. Persyaratan lebih lanjut mengenai Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 16/2011;

Bahwa pembentukan UU 16/2011 merupakan upaya negara untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum ( equality before the law). Dengan demikian UU 16/2011 menjamin hak semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum, yang salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua orang adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 16/2011 yang menyatakan, “ Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat ”. Terhadap Pasal 11 UU 16/2011 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember 2013 telah memberikan pertimbangan mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan Hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam memberikan bantuan hukum, yang dalam paragraf [3.11.9], antara lain, mempertimbangkan, “... menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran... ”.

[3.21]

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, antara UU 18/2003 dengan UU 16/2011 terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian h u kum yang adil diantara kedua profesi tersebut. K eadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ”; yang juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan;

[3.22]

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

AMAR PUTUSAN

Mengadili, Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

1.1. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200 3 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 3 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”;

1.2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200 3 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 3 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.31 WIB, oleh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait I atau kuasanya, dan tanpa dihadiri Pihak Terkait II atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar

ttd

Aswanto Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Putusan MK 26/PUU-XI/2013 — Dikabulkan Seluruhnya

Putusan MK 26/PUU-XI/2013 — Dikabulkan Seluruhnya

Ringkasan Amar

DUDUK PERKARA

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

III. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 16

IV. PETITUM

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG

IV. KESIMPULAN

I. LANDASAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH K ONSTITUSI

II. WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UU NO MOR

IV. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

VI. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

VII. PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO MOR 18 TAHUN 2003 TENTANG

VIII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

Pokok Permohonan

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pendapat Mahkamah

KONKLUSI

AMAR PUTUSAN

Sumber

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya

Putusan MK 26/PUU-XI/2013 — Dikabulkan Seluruhnya

Putusan MK 26/PUU-XI/2013 — Dikabulkan Seluruhnya

Ringkasan Amar

Pembukaan

DUDUK PERKARA

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

III. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 16

IV. PETITUM

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG

IV. KESIMPULAN

I. LANDASAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH K ONSTITUSI

II. WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UU NO MOR

IV. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

VI. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

VII. PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO MOR 18 TAHUN 2003 TENTANG

VIII. KESIMPULAN DAN PENUTUP

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

Pokok Permohonan

Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pendapat Mahkamah

KONKLUSI

AMAR PUTUSAN

Sumber

Provenance & Sumber

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya