Putusan MK 024/PUU-I/2003 — Tidak Dapat Diterima

Perkara Nomor 024/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Boediman Moenadjad, beralamat di Kompleks Departemen Sosial IV/12, RT.002/RW.002, Bintaro Jakarta Selatan 12330, untuk selanjutnya disebut PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 23 Desember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 024/PUU-I/2003, bahwa permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2004, dan pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Maret 2004 telah didengar keterangan Pemohon, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dirugikan atas diberlakukannya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, karena Pemohon menganggap sanksi hukumannya terlalu ringan, yang bila dikaitkan dengan berbagai kejahatan perbankan, seperti kasus pembobolan BNI oleh Maria Paulina Lumowa dkk., kasus pembobolan BRI oleh Yudi Kartolo dkk, Pemohon selaku nasabah BRI merasa dirugikan oleh kasus-kasus tersebut, karena kepercayaan Pemohon, Isteri Pemohon dan anak Pemohon menjadi rusak;

Bahwa sehubungan dengan kasus-kasus tersebut, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dirugikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap tindak pidana pencucian uang menurut Pemohon harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, tidak seperti materi muatan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002;

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengusulkan agar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, dikembalikan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan;

3. Menyatakan materi muatan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 terutama Pasal 3 ayat (1) huruf g yang memuat ketentuan pidana, dan Pasal 6 ayat (1), yang memuat ketentuan pidana, keduanya bertentangan dengan Pasal 28 A juncto Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan bahwa:

a. Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memuat ketentuan pidana, diubah sehingga menjadi:

g. menukarkan atau perbuatan lainnya ………………… dst ………………… s/d tindak pidana, dipidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama hukuman seumur hidup dan denda paling sedikit Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah)

b. Perlu penambahan 1 (satu) ayat baru dalam Pasal 3, sehingga pasal ini terdiri atas 3 (ayat) 2 baru berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta melakukan pula tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana paling singkat 20 (dua puluh) tahun dan paling lama hukuman mati dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000.00 (satu triliyun rupiah);

c. Pasal 3 ayat (2) berubah menjadi ayat (3);

d. Pasal 6 ayat (1), terutama ketentuan pidana dikembalikan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

e. Atau setidak-tidaknya materi muatan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat

(1) terutama mengenai ketentuan pidananya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Mengingat bertentangan dengan Pasal 28 A juncto Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 15 Nopember 2003 dengan judul “Kasus pembobolan Bank BNI sebesar Rp. 1,7 Triliyun” (Bukti P-1);

2. Kliping Koran Harian Tempo tanggal 31 Oktober 2003 dengan judul “Bank BNI cadangkan Rp. 941 Miliar untuk tutup kerugian” (Bukti P-2);

3. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 9 Desember 2003 dengan judul “Presiden Periksa semua yang terlibat kasus BNI” (Bukti P-3);

4. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 10 Oktober 2003 dengan judul “BAB Edy Santosa sudah selesai” (Bukti P-4);

5. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 14 Oktober 2003 dengan judul “RED Notice saja tak cukup untuk menangkap Maria Paulina Lumowa (Bukti P-5);

6. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 15 Nopember 2003 dengan judul “Ketamakan akhiri aksi penjarahan di Bank BNI” (Bukti P-6);

7. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 4 Desember 2003 dengan judul “BRI juga kebobolan Rp. 941 Milyar (Bukti P-7);

8. Kliping Koran Harian Media tanggal 9 Nopember 2003 dengan judul “Pembobolan BRI akui salah cairkan dana” (Bukti P-8);

9. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 1 Nopember 2003 dengan judul “Indonesia makin korup salah demokrasi” (Bukti P-9);

10. Kliping Koran Harian Indo Pos tanggal 8 Desember 2003 dengan judul “Membangun kembali Kepercayaan pada Bank” (Bukti P-10);

11. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 31 Oktober 2003 dengan judul “Tajuk Rencana, memetik pelajaran dari kasus BRI dan BNI” (Bukti P-11);

12. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 2 Desember 2003 dengan judul “Beberapa Tim anti Korupsi di Indonesia” (Bukti P-12);

13. Kliping Koran Harian Media Indonesia tanggal 9 Desember 2003 dengan judul “Kasus korupsi segera ditangani KPK” (Bukti P-13);

14. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 17 Desember 2003 dengan judul “DPR pilih 5 Pimpinan KPK”(Bukti P-14);

15. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 6 Januari 2004 dengan judul “Presiden Minta Kasus BNI dan BRI Tuntas Tahun ini” (Bukti P-15);

16. Kliping Koran Harian Indo Pos tanggal 23 Desember 2003 dengan judul “Bank Mega Dibobol Rp. 9 Miliar” (Bukti P-16);

17. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 11 Januari 2004 dengan judul “Bank di Magelang Kebobolan Rp. 24 Miliar” (Bukti P-16);

18. Kliping Koran Harian Kompas tanggal 12 Januari 2004 dengan judul “Bank BNI akui Kantor Magelang Dibobol” (Bukti P-17);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002;

2. Apakah hak konstitusional Pemohon a quo dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian ( judicial review) Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: