Putusan MK 020/PUU-I/2003 — Ditolak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Dalam surat permohonan Sdr. H. Agus Miftach tanggal 8 Desember 2003 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, menyebutkan bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Partai Persatuan Rakyat Indonesia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Partai Persatuan Rakyat Indonesia. Perlu diketahui bahwa Partai Persatuan Rakyat Indonesia, yang merupakan partai baru yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik termasuk salah satu dari 57 Partai Politik yang ditolak pengesahannya sebagai badan hukum dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.02-HT.O1. 10 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 (foto copy keputusan terlampir), karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, terutama persyaratan mengenai jumlah minimal kepengurusan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 29 undang-undang tersebut partai politik tersebut tidak diakui keberadaannya menurut undang-undang ini. Dengan demikian Pemohon dalam permohonan uji material ini tidak lagi berkedudukan hukum (legal standing) sebagai ketua partai politik. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah tepat sebagai pihak (legal standing) yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002.

Berdasarkan pada uraian angka II, kiranya perlu dibuktikan kerugian yang nyata dari Pemohon bahwa hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Apakah benar bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia dirugikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Apakah benar karena pemberlakuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik proses demokrasi menjadi terhambat, terjadi keterkekangan sosial, meningkatnya potensi hambatan terhadap proses pemilu, situasi politik yang diskriminatif, instabilitas politik sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon. Apakah karena Pemohon mendirikan partai politik, yaitu Partai Persatuan Rakyat Indonesia, tetapi karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik kemudian mengajukan permohonan uji material kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Menurut hemat kami perlu dibedakan antara tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak konstitusionalnya dirugikan. Dalam kaitan ini, Pemohon memang menderita kerugian baik moril maupun materiil. Namun, kerugian moril atau materiil yang diderita Pemohon semata-mata sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya persyaratan konstitusional yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, bukan karena hak konstitusionalnya dirugikan.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilu tahun 1999 tidak sah dapat dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai sah atau tidaknya pemilihan umum;

Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum hanya mengatur mengenai penetapan keseluruhan hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Tabulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota KPU. Anggapan Pemohon mengenai tidak sahnya Pemilu berdasarkan Pasal 65 ayat (2) semata-mata merupakan penafsiran Pemohon yang tidak ada dasar hukumnya, karena pasal ini sama sekali tidak mengatur mengenai sah atau tidaknya Pemilu.

Dengan demikian, DPR dan Presiden hasil Pemilu tahun 1999 sebagai lembaga pembuat undang-undang adalah sah dan produk hukum yang dihasilkan juga sah.

PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI

POLITIK

Sehubungan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. bahwa dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam penyusunan materi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai aspek termasuk di dalamnya unsur hak-hak asasi manusia. Di samping itu, perlu kami jelaskan bahwa kebijakan pembangunan politik di Indonesia dalam rangka mewujudkan negara yang demokratis, salah satunya adalah penguatan kapasitas Partai Politik. Salah satu fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas, serta sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Berkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang--undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dimaksudkan untuk membangun Partai Politik yang berkualitas, mandiri dan mengakar di masyarakat. Di samping itu, dengan pengaturan tersebut diharapkan tercipta suatu Partai Politik yang mempunyai kredibilitas dan ketersebaran kepengurusan Partai Politik di seluruh Indonesia, memiliki dukungan massa yang kuat, dan bersifat nasional (Indonesia sebagai negara kepulauan dan beragam suku bangsa serta agama). Dengan persyaratan dan kriteria dimaksud pada saatnya nanti akan terwujud Partai Politik yang dapat merefleksikan keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan agama dalam satu wadah dan tujuan demi kepentingan bangsa dan negara.

c. Penetapan mengenai wajib mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Provinsi, 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi yang bersangkutan, dan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan, merupakan sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi, mengingat pengaturan tersebut mempunyai tujuan dan harapan yang ingin dicapai dan diperoleh dari suatu Partai Politik, melalui peran dan kiprahnya dalam membawa arah bagi perjalanan bangsa dan negara. Selanjutnya esensi pengaturan tersebut bukan merupakan pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetapi lebih kepada pembelajaran dan pendewasaan politik bangsa.

d. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, memang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tidak mengatur persyaratan tersebut, bahkan persyaratan untuk mendirikan Partai Politik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 sangat mudah dan sederhana. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, Partai Politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM sebagai badan hukum sebanyak 237 Partai Politik. Dengan jumlah tersebut pasti akan muncul kesulitan-kesulitan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pengaturan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 agar tercipta sistem multi partai yang sederhana;

e. Kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi perlu pengaturan agar kebebasan tersebut berjalan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa pengaturan, selain mengatur juga membatasi. Pengaturan clan pembatasan masih dapat dibenarkan dan sah sepanjang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara formal, suatu undang-undang sah berlakunya sepanjang telah dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Prosedur ini telah dipenuhi dalam pembahasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tetap merupakan cerminan atau pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Tidak lolosnya sebagai badan hukum dan tidak ikut sertanya Partai Persatuan Rakyat Indonesia dalam Pemilihan Umum 2004, tidak berarti para anggota clan pengurus serta konstituen eks Partai Persatuan Rakyat Indonesia tidak bisa ikut pemilihan umum atau kehilangan hak suaranya. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pengertian asas umum adalah setiap warga negara tanpa pandang bulu, apakah kaya atau miskin, apapun suku, ras dan agamanya, apapun warna (kastanya), apapun jenis kelaminnya, apapun tingkat pendidikannya, dimanapun tempat tinggalnya (dalam atau luar negeri, di kota atau tempat terpencil), cacat tubuh apapun yang disandangnya, apapun status perkawinannya, apapun jenis pekerjaannya, dan apapun ideologi yang diperjuangkannya dalam bingkai Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang telah memenuhi persyaratan objektif seperti umur minimal, tidak hilang ingatan, hak pilihnya tidak sedang dicabut oleh keputusan pengadilan, dan tidak sedang menjalani hukuman penjara lima tahun atau lebih, memiliki hak pilih dan dipilih. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dirumuskan sebagai "persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan”. Berdasarkan asas umum ini, pengaturan proses pelaksanaan Pemilu, khususnya mengenai mekanisme pendaftaran dan pemungutan suara, harus memungkinkan semua warga negara yang elijibel memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, para anggota dan pengurus serta konstituen eks Partai Persatuan Rakyat Indonesia dapat mengikuti Pemilihan Umum dan tidak kehilangan hak suaranya.

g. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkenaan dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan badan hukum di sini adalah badan hukum publik, artinya dengan berstatus sebagai badan hukum dengan sendirinya harus memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi badan hukum publik, dan bertindak sebagai badan yang transparan kepada publik. Di samping merupakan badan hukum publik, juga harus mempunyai kantor yang tetap. Sedangkan persyaratan kuantitatif sebuah Partai Politik yaitu mempunyai kepengurusan dan memiliki dukungan yang kuat dari rakyat serta basis massa yang luas.

b. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Mengenai anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka penataan dan penertiban kehidupan kepartaian, diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran pendirian Partai Politik dan pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum.

Kegiatan mendaftarkan pendirian Partai Politik adalah pekerjaan administratif yang didasarkan pada persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan kegiatan mendaftarkan juga sekaligus diberikan kewenangan untuk memeriksa. meneliti/memverifikasi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Apabila persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang--undangan yang berlaku tersebut dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah mengesahkan partai politik tersebut sebagai badan hukum dan sebaliknya apabila persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ternyata tidak dipenuhi, maka konsekuensinya adalah penolakan pengesahan Partai Politik tersebut sebagai badan hukum.

c. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 adalah sebagai konsekuensi hukum ketentuan Pasal 3. Suatu kewenangan untuk mendaftarkan dan mengesahkan Partai Politik sebagai badan hukum dengan persyaratan tertentu, secara otomatis juga diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan/verifikasi/ pengawasan terhadap persyaratan tersebut. Tidak masuk akal apabila pemerintah diberikan kewenangan tertentu dengan persyaratan, tetapi tidak diberikan juga kewenangan untuk melakukan penelitian/pemeriksaan/verifikasi/pengawasan terhadap persyaratan tersebut.

d. Verifikasi Partai Politik yang dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Memang, tidak diketemukan istilah verifikasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, tetapi maksud dan tujuan dilakukan verifikasi adalah untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap persyaratan Partai Politik sebagai badan hukum yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002.

e. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa clan memutus permohonan hak uji atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing;

2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

2. Apakah hak konstitusional Pemohon a quo dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (3) sub b, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 23 huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum ( legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian ( judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002;

Bahwa dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a.perorangan warga negara Indonesia; b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c.badan hukum publik atau privat; atau d.lembaga negara;

Bahwa, dengan demikian untuk dapat diterima sebagai Pemohon yang memenuhi syarat di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan harus menjelaskan:

1. kapasitasnya dalam hubungan dengan permohonan yang diajukan, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat, ataukah sebagai lembaga negara;

2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kapasitas dimaksud sebagai akibat diberlakukannya suatu undang-undang;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 di atas, ternyata Pemohon sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Rakyat Indonesia mempunyai kepentingan langsung dengan akibat yang ditimbulkan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diajukan, merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Rakyat Indonesia (PPRI), yakni salah satu Partai Politik yang tidak dapat diikutkan sebagai peserta Pemilu 2004 antara lain karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, dan sebagai badan hukum telah ditolak pengesahannya oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.M.02.HT.01.10 Tahun 2003, tanggal 30 Oktober 2003 ( vide bukti P-4);

Bahwa Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, karena Partai Politik yang dipimpinnya (PPRI) tidak diakui keberadaannya oleh Depertemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dan tidak dapat menjadi peserta Pemilu sehingga menimbulkan kerugian moril maupun materill. Dengan demikian, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik pengujian formil maupun materiil;

Dalam pada itu, seorang Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai pimpinan Partai Politik yang tidak terbukti memenuhi syarat sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena undang-undang tersebut dibentuk oleh Presiden dan DPR yang tidak sah dengan alasan hasil pemilu tahun 1999 yang melahirkan kedua lembaga tersebut belum disahkan oleh KPU Tahun 1999;

2. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) sub b, Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 23 huruf a, b, c, dan d bertentangan dengan isi Pasal 28 dan pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan bahwa tidak ada perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membentuk Undang-undang Partai Politik;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti-bukti tersebut diperoleh secara sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-1 s.d. 8 yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan seperti yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam mengadili permohonan ini, terdapat tiga orang hakim mempunyai pendapat berbeda yang masing-masing sebagai berikut:

1. Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH., MS, dan 2. Maruarar Siahaan, S.H.:

Meskipun dalam masalah kewenangan, legal standing, dan pokok perkara yang terkait dengan permohonan pengujian formal ( formele toetsings) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik saya sependapat dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi, tetapi dalam pokok perkara yang terkait dengan permohonan pengujian material ( materiele toetsings), saya tidak sependapat dengan mayoritas hakim yang telah menolak seluruh materi permohonan, karena menurut hemat saya seharusnya permohonan a quo dikabulkan sebagian.

Permohonan a quo yang dapat dikabulkan sebagian adalah berkaitan dengan pengujian Pasal 2 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang oleh Pemohon a quo didalilkan bertentangan dengan Pasal 28 juncto Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar dalil Pemohon tidak ada perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk adanya undang-undang organik tentang Partai Politik, sehingga jika harus diadakan undang-undang Partai Politik, isinya tidak boleh mereduksi hakikat dan makna kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang isinya konform dengan Article 20 the Universal Declaration of Human Rights jo. Article 21 the International Covenant on Civil and Political Rughts. Lagi pula Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan istilah “ditetapkan dengan undang-undang” bukan “ diatur dengan undang-undang ” seperti halnya perintah untuk adanya undang-undang organik lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal itu bermakna bahwa undang-undang yang dibentuk atas perintah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak boleh menegasi atau mengurangi hakikat “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul ” yang tercantum dalam Konstitusi dengan pengaturan menurut selera pembentuk undang-undang.

2. Bahwa kebijakan penyederhanaan Partai Politik seperti yang didalilkan oleh pembentuk undang-undang seperti tersebut dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yakni mewujudkan “sistem multipartai sederhana”, seyogyanya berlangsung secara alamiah lewat seleksi pemilihan umum secara periodik, misalnya antara lain penentuan syarat yang berat bagi partai politik untuk dapat ikut pemilihan umum, penentuan prosentase electoral treshold yang lebih tinggi (3 – 5 %) untuk bisa ikut Pemilu berikutnya dan dalam penempatan wakil di lembaga perwakilan, yang termuat dalam UU Pemilu, bukan lewat seleksi administratif yang dilakukan oleh Pemerintah dengan undang-undang partai politik, seperti ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002;

3. Bahwa persyaratan bagi Partai Politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum privat yang bersifat nirlaba yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan ” cenderung bertujuan untuk menghambat keberadaan Partai Politik sebagai instrumen demokrasi dan manifestasi kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tersebut sangat berlebihan dan memberatkan Partai Politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, serta akan overlap dengan ketentuan persyaratan Partai Politik yang sudah berstatus bedan hukum untuk menjadi peserta Pemilu seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagai berikut:

Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat: b) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi; c) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

4. Ketentuan tersebut Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak mengakomodasi kemungkinan keberadaan partai lokal ( local party) yang seharusnya juga tidak dinafikan dalam sistem kepartaian di Indonesia, karena akan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang seluas-luasnya yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Partai lokal pernah dikenal dalam sistem ketatanegaraan/politik Indonesia yaitu adanya Partai Persatuan Daya pada Pemilu 1955;

5. Istilah “ sistem kepartaian sederhana ” yang dipakai oleh pembentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah suatu istilah yang tidak dikenal dalam literatur Ilmu Politik dan kalau toh akan dipakai dalam sistem politik Indonesia tidak boleh menjadi instrumen political engineering untuk menghambat berdirinya Partai Politik, yang berarti mereduksi hakikat dan makna Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi pelaksanaan melakukan verifikasi persyaratan Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah yang punya kepentingan politik, bukan oleh sebuah institusi independen seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU);

6. Dari pengalaman Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 menunjukkan bahwa penyederhanaan Partai Politik melalui mekanisme Pemilu ternyata sangat efektif, yaitu Pemilu 1999 hanya melahirkan enam Partai Politik yang memenuhi electoral treshold dan Pemilu 2004 diperkirakan hanya melahirkan tujuh Partai Politik yang memenuhi electoral treshold. Jadi kalau di masa depan electoral treshold yang ditentukan oleh Undang-undang Pemilu semakin diperberat, kiranya jumlah Partai Politik yang bisa ikut Pemilu akan makin sedikit, apalagi jika persyaratan partai politik baru untuk ikut Pemilu juga semakin diperberat, dengan tanpa menghambat berdirinya Partai Politik untuk mendapatkan status badan hukum;

7. Dengan demikian, sebenarnya persyaratan Partai Politik untuk mendapatkan status badan hukum dari Pemerintah cukup seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yaitu:

i. ada akta notaris pendiriannya oleh minimal 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun;

ii. mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dalam anggaran dasar partai;

iii. asas atau ciri, aspirasi, dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila;

iv. keanggotaan bersifat terbuka untuk setiap WNI yang telah mempunyai hak pilih;

v. tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera NKRI Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada;

vi. tidak boleh membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

3. Dr. Harjono, S.H., MCL:

Pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya adalah berkaitan dengan hak Pemohon untuk mendirikan Partai Politik yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta hak-hak kaitannya dengan keberadaan Partai Politik dalam pemilihan umum baik untuk keanggotaan DPR, dan pemilihan Presiden. Untuk dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan menjadi sangat penting untuk membahas keberadaan Partai Politik dari segi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Partai Politik dapat ditinjau dari dua aspek:

1. Sebagai pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 E ayat (3);

2. Partai Politik sebagai lembaga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kedudukannya sebagai komponen formal sistem politik yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Ad.1. Partai Politik sebagai pelembagaan kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Hak warga negara yang tercantumkan dalam Pasal 28 E ayat (3) sangat fundamental. Pengaturan Partai Politik sebagai perwujudan hak berserikat dan berkumpul tidak boleh mengarah kepada pembatasan yang demikian berat sehingga menjadikan warga negara sangat sulit dan sangat terbatas sekali untuk menikmati hak-hak tersebut. Pembebanan yang berkelebihan terhadap tatacara pendirian partai politik dalam fungsinya sebagai perwujudan hak berserikat dan berkumpul akan menjadi penghambat pelaksanaan hak-hak warga negara. Dengan adanya syarat pendirian Partai Politik, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002, maka secara langsung akan terganggu secara signifikan hak-hak warga negara, karena persyaratan tersebut tidaklah ringan. Tidaklah jelas alasan mengapa warga negara yang akan mendirikan Partai Politik sebagai perwujudan hak-haknya, secara ketat dibatasi oleh pembuat undang-undang. Alasan pembatasan hak-hak tersebut dibenarkan sebatas apa yang dicantumkan dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nila-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembuat Undang-undang tidak secara tegas-tegas menyebutkan alasan-alasan untuk membatasi pendirian Partai Politik sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Ad.2. Partai Politik sebagai lembaga konstitusi dan komponen dalam sistem politik Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dengan jelas dan tersurat mencantumkan peran Partai Politik; yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (3) yang menyatakan: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Pasal 8 ayat (3) kalimat yang berbunyi; “…….Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Dengan disebutnya Partai Politik dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Partai Politik telah menjadi lembaga Undang-Undang Dasar dan menjadi bagian dari pelaksana pranata Undang-Undang Dasar. Peran yang dilakukan oleh Partai Politik dalam pranata Undang-Undang Dasar berkaitan dengan sistem politik yang dianut dan diatur dalam Undang-Undang Dasar yaitu pranata yang berhubungan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian keanggotaannya melalui pemilihan umum, dan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya secara bersamaan mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan;

Dengan peran dan fungsinya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut, fungsi Partai Politik adalah prasarana sistem demokrasi yang ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang Dasar;

Dasar dari sistem pemerintahan demokrasi adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “ Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”;

Kedaulatan rakyat yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi, oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur pelaksanaannya dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung.

Demokrasi langsung dalam Undang-Undang Dasar tercerminkan dengan adanya pranata pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan demokrasi tidak langsung, dilaksanakan melalui perwakilan yang pranatanya melibatkan DPR dan Presiden untuk membuat Undang-undang, serta kelembagaan MPR yang melibatkan anggota DPR dan DPD, untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung mendasarkan pada mayoritas absolut, sebagaimana tercerminkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang diatur oleh Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demokrasi perwakilan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara juga mendasarkan atas suara mayoritas sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 7B ayat (3), ayat (7), Pasal 37 ayat (3), ayat (4). Hal ini tidak berarti bahwa cara-cara musyawarah menjadi tertutup dalam pranata demokrasi perwakilan. Pemilihan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E baik mendasarkan pada sistem proposional maupun distrik atau gabungannya juga mendasarkan kepada suara mayoritas untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota DPR, DPRD maupun DPD;

Keterlibatan Partai Politik dalam pranata demokrasi berbeda dengan kedudukan Partai Politik sebagai perwujudan hak berserikat dan berkumpul warga negara. Partai politik dengan demikian menjadi komponen demokrasi perwakilan yang dasarnya adalah suara mayoritas, dan menjadi bagian mekanisme untuk menuju terpilihnya calon-calon anggota DPR atas dasar perolehan suara mayoritas;

Seleksi dengan dasar perolehan suara mayoritas ini menjadi tidak dapat terhindarkan karena yang akan dibentuk adalah sebuah lembaga perwakilan yang tentunya jumlah keanggotaannya terbatas.

Karena seleksi lembaga dewan perwakilan melalui Partai Politik, maka menjadi sangat beralasan bahwa untuk mendapatkan suara yang cukup signifikan disyaratkan kepada Partai Politik peserta pemilu memenuhi kriteria tertentu yang mencerminkan adanya dukungan yang cukup dari warga negara dalam menempatkan wakil partai di lembaga perwakilan. Dalam pemilu dapat terjadi sebuah partai meskipun telah memenuhi kriteria tertentu secara formal tetapi, ternyata tidak mendapatkan suara yang signifikan untuk mendapatkan wakil dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian syarat-syarat yang diwajibkan kepada Partai Politik yang akan mengikuti pemilihan umum menjadi diperlukan, karena pemilu tidak lain merupakan proses seleksi guna mendapatkan wakil dengan basis dukungan yang cukup. Fungsi Partai Politik sebagai sarana untuk menampung dukungan warga negara dalam menentukan calon, berbeda dengan fungsi partai politik sebagai pewadahan hak warga negara untuk menikmati hak asasi berserikat dan berkumpul;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 jelas menghambat hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Pasal 28 E ayat (3) dan seharusnya dinyatakan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adanya pasal ini tidak menjadikan hukum dalam hal ini Undang-undang sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) kearah demokrasi, tetapi malah sebaliknya menjadi alat rekayasa penghambat proses demokrasi;

Menimbang bahwa terlepas dari pendapat ketiga Hakim Konstitusi tersebut di atas, terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menilai sah tidaknya hasil Pemilu 1999, sehingga Mahkamah juga tidak mempersoalkan keabsahan Presiden dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Terlebih lagi secara de facto hasil Pemilu 1999 juga diterima secara nasional dan internasional.

Dalam pada itu, secara procedural, pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sama sekali tidak menyalahi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) s.d. ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, permohonan pengujian mengenai prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik haruslah ditolak;

2. Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 menyatakan: ”Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat:

a. memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; b.mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 % (dua puluh lima perse4n) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan; c.memiliki nama, lambang dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan

d. mempunyai kantor tetap.”

Pengaturan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ini dimaksudkan untuk membangun Partai Politik yang berkualitas, mandiri, dan mengakar di masyarakat. Di samping itu dengan pengaturan tersebut diharapkan partai politik dapat tumbuh dan berkembang dengan kredibilitas dan didukung oleh ketersebaran kepengurusan di seluruh Indonesia, serta memiliki dukungan massa yang kuat dan bersifat nasional;

Pengaturan sebagaimana tersebut di atas diperlukan bagi negara yang tengah berada dalam proses pematangan demokrasi. Dalam keadaan seperti itu, hukum bukan saja diperlukan sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan, melainkan harus pula berperan sebagai sarana pembangunan masyarakat;

Menimbang, substansi Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yang mengharuskan Partai Politik didaftarkan di Departemen Kehakiman, Pasal 3 ayat (2) yang mengatur pengesahan partai politik, dan Pasal 23 huruf a, b, c, dan d yang mengatur pengawasan pelaksanaan Undang-undang partai politik, yang didalilkan Pemohon, justru merupakan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan dimaksud penting guna menjamin agar penggunaan kebebasan seseorang atau sekelompok orang tidak mengganggu kebebasan seseorang atau sekelompok orang lainnya. “Jika kita makan, tidur atau berbuat sesuka hati kita sendiri dan berkata-kata dengan menggunakan kata-kata yang kita beri arti sendiri bagi kata-kata itu, maka dunia akan menjadi tempat yang sulit untuk dihuni” (Kong Hu Cu); “Ketika kebebasan seseorang bertemu dengan kebebasan orang lain, di situlah hukum diperlukan” (Albert Camus).

Dengan demikian, tidak satu pun dari pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengekangan atau pembatasan terhadap kebebasan untuk mendirikan partai politik, melainkan hanya pengaturan mengenai persyaratan pemberian status badan hukum, sehingga partai politik tersebut dapat diakui sah bertindak dalam lalu lintas hukum. Demikian pula, pengaturan tersebut tidak dapat dipandang diskriminatif karena berlaku terhadap semua partai politik;

Menimbang bahwa pengaturan demikian, bahkan juga pembatasan, bukan saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tetapi juga tidak bertentangan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional sebagaimana terlihat dari rumusan Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, keterangan Pemerintah baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, maka ternyata hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari: Selasa, Tanggal 29 Juni 2004 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2004, oleh kami: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap anggota, didampingi oleh: Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof.

H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., H.

Achmad Roestandi, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., MH. masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Rustiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

TTD

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof.Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M

TTD

TTD

Prof. H.A. Mukthie Fadjar,S.H., MS. Dr. Harjono, S.H., MCL.

TTD

TTD

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

TTD

TTD

H. Achmad Roestandi, S.H.

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rustiani, S. H.