Putusan MK 019/PUU-I/2003 — Ditolak

Perkara Nomor 019/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (yang selanjutnya disebut UU Nomor 18 Tahun 2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

1. APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia), yang dalam hal ini diwakili Dorma H.. Sinaga, S.H dan Lambok Gultom, S.H, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum APHI, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No. 1 B, Km. 17,7, Lt. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

2. HOTMA TIMBUL H, S.H, bertempat tinggal di Jl. Muria Dalam RT.005/012 No. 13, Kel. Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

3. SAOR SIAGIAN, S.H, bertempat tinggal di Jl. Borobudur RT. 05/012 No. 27 Bumi Beaksi Baru, Bekasi, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

4. MANGAPUL SILALAHI, S.H, bertempat tinggal di Jl. Kp. Irian II No. 21 RT.

002/06, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat 10650, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

5. PITERSON TANOS, S.H, bertempat kediaman di Plasa Kebon Jeruk Blok E-7, Jl. Pejuangan, Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON V;

6. JON B. SIPAYUNG, S.H, bertempat tinggal di Jl. Podnok Jaya II Nol 19 A RT.002/06, Jakarta Selatan 12720, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON VI;

7. ESTER I. JUSUF, S.H, bertempat kediaman di Jl. Tebet Barat Dalam XA No.7, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

VII;

8. CHARLES HUTABARAT, S.H, bertempat tinggal di Jl. Sunda Kelapa Blok P5 RT.014/007 No. 7, Jakarta 14140, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON VIII;

9. NORMA ENDAWATI, S.H, bertempat di kediaman di Jl. Raya Pasar Minggu No. 1B, Km 17,7. Lt.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjut disebut sebagai PEMOHON IX;

10. REINHART PARAPAT, S.H, bertempat kediaman di Jl. Raya Pasar Minggu No. 1B, Km17,7, Lt.3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX;

11. BASIR BAHUGA, S.H, bertempat kediaman di Jl. Raya Pasar Minggu No.1B, Km 17,7, Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI;

Yang keseluruhannya untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik yang diajukan secara lisan didalam persidangan maupun secara tertulis yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 28 Oktober 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Mahkamah) pada tanggal 14 Nopember 2003 dan telah diregistrasi pada tanggal 21 Nopember Jam 10.00 WIB dengan Nomor 019/PUU-I/2003 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah Kontitusi pada tanggal 19 Desember 2003 jam 15.10 WIB, telah mengajukan permohonan pengujian UU Republik Indonesia No.

18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945.

1.1. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: " Y a n g dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum" adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

1.2. Bahwa lulusan perguruan tinggi hukum militer, mahasiswa dan lulusannya adalah dari anggota militer aktif, merupakan anggota militer yang terikat pada struktur dan hierarki komando (unity of command) kemiliteran, sehingga ia tidak bersifat mandiri dan bebas. Demikian pula dengan lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian, mahasiswa dan lulusannya adalah dari anggota polisi aktif, merupakan anggota polisi yang terikat pada struktur dan hierarki komando (unity of command) kepolisian, sehingga ia tidak bersifat mandiri dan bebas ditambah lagi dalam perguruan tinggi ilmu kepolisian bukanlah merupakan perguruan tinggi hukum oleh karena ilmu hukum hanya merupakan bagian ilmu yang dipelajari disamping imu-ilmu lainnya, seperti politik, dll.

1.3. Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 24 dinyatakan:

(1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang 1.4 Bahwa untuk kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut ditegakkan oleh Catur Wangsa Penegak Hukum, yang kesemuanya diatur dalam undang-undang. yaitu Hakim dalam UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, Jaksa dalam UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, Polisi dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Rl.

1.5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, ketentuan pasal 24 UUD 1945 di atas menghendaki profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri.

1.6. Bahwa dengan demikian ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang memasukkan lu!usan perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian dalam pengertian berlatar belakang pendidikan tinggi hukum ada!ah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menghendaki profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri

2. Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

2.1.Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang NO. 18 Tahun 2003 huruf d berbunyi: Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh Iima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h. tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

2.2. Bahwa dengan semakin luas dan majunya pendidikan di Indonesia, maka banyak lulusan fakultas hukum yang berusia 21 atau 22 tahun.

2.3. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan: Sega!a warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2.4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2.5. Bahwa pembatasan usia untuk menjadi advokat adalah 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 atau 22 tahun, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasa4 27 ayat (1) jo Pasa! 28 D ayat (1) UUD 1945.

3. Tidak adanya ketentuan pemberian sanksi pidana sebagai perlindungan Advokat dalam menjalankan profesinya dalam UU No.18 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan UUD 1945 3.1. Da!am Pasal 14 – 17 UU No. 18 Tahun 2003 diatur dan ditentukan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak advokat dalam menjalankan profesinya, sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap profesi advokat sebagai salah satu dari Catur Wangsa Penegak Hukum, yang ,-0 berbunyi:

Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan.

Pasa! 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperiukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2. Akan tetapi ternyata dalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap adanya tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut di atas dalam menjalankan profesinya, sehingga UU No. 18 tahun 2003 justru tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap profesi advokat.

3.3. Bahwa dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ditentukan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut jelas bahwa Advokat mempunyai hak untuk mendapat jaminan dan perlindungan dalam menjalankan profesinya, yang seharusnya diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003.

3.5. Tidak adanya jaminan dan perlindungan hukum dalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak berarti bahwa seluruh ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, melainkan harus diartikan bahwa yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap adanya tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut di atas dalam menjalankan profesinya, sebagai suatu bentuk jaminan dan perlindungan hukum, dalam UU No. 18 Tahun 2003.

3.6. Bahwa oleh karena itu sudah merupakan keharusan untuk mencantumkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap adanya tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut di atas dalam menjalankan profesinya, sebagai suatu bentuk jaminan dan perlindungan hukum, dalam UU No.

18 Tahun 2003.

4. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28 e ayat (3) UUD 1945.

4.1. Bahwa Pasal 32 ayat (3) menyatakan: Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), lkatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

4.2. Bahwa merupakan fakta APHI, termasuk anggota-anggotanya yang merupakan pengacara/advokat (pembela) HAM, telah menjadi organisasi yang mendorong pemajuan, penegakan, perlindungan HAM di Indonesia, yang ternyata tidak termasuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) aquo.

4.3. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum ( notoire feiten) APHI merupakan organisasi profesi pengacara/advokat yang sampai saat ini konsisten dalam membela kepentingan masyarakat luas dan tertindas serta masyarakat tidak mampu, sebagai bentuk panggilan luhur untuk memberikan bantuan hukum, memperjuangkan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Ternyata tidak termasuk organisasi advokat sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (3) aquo.

4.4. Bahwa tidak ada satupun organisasi profesi pengacara yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) aquo yang menjadikan organisasinya sebagai organisasi profesi pengacara/advokat (pembela) hak asasi manusia yang konsisten dalam pembelaan HAM bahkan sebagai counter part pemerintah dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

4.5. Bahwa tidak termasuknya APHI sebagai organisasi advokat yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) aquo menunjukkan campur tangan negara yang terlalu jauh dalam kehidupan advokat dengan hanya memandang sebelah mata terhadap para pengacara/advokat yang konsisten dalam pembela HAM yang keberadaannya telah diketahui umum jauh sebelum UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat di undangkan. Bahkan sangat ironis dengan adanya organisasi yang anggotanya bukan profesi pengacara/ advokat tetapi diakui sebagai organisasi profesi pengacara/advokat dalam pasal 32 ayat (3) aquo.

4.6. Bahwa tidak termasuknya APHI sebagai organisasi advokat yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) aquo telah bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang dinyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4.7. Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28 e ayat (3) dinyatakan: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

4.8. Bahwa pembatasan hanya kepada 8 organisasi untuk menjalankan sementara selama 2 tahun tugas organisasi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (3) adalah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 e ayat (3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materiil ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;

2. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sepanjang menyangkut bagian: "perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian", adalah bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945;

3. Menyatakan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sepanjang menyangkut bagian: "perguruan tinggi hukum militer; dan perguruan tinggi ilmu kepolisian" tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah bertentangan dengan Pasal Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

5. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Menyatakan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap adanya tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat tersebut di atas dalam menjalankan profesinya, sebagai suatu bentuk jaminan dan perlindungan hukum, dalam UU No. 18 Tahun 2003. adalah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

7. Memerintahkan untuk melakukan penambahan terhadap ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu Pasal 31 a, yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja membatasi hak-hak advokat atau menghalang-halangi advokat dalam menjalankan profesinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling Iama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

8. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah bertentangan dengan Pasal 28 e ayat (3) UUD 1945;

9. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

10. Memerintahkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, agar dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan menambahkan APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), sehingga ketentuan pasal Pasal 32 ayat

(3) berbunyi: Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh lkatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), lkatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI).

11. Memerintahkan pemuatan petitum ini dalam Lembaran Negara R! dan Tambahan Lembaran Negara Rl.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

1. Bukti P-1: Anggaran Dasar APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia),

2. Bukti P-2: Klipping Kegiatan-kegiatan APHI

3. Bukti P-3: Surat Keterangan Advokat/Pengacara atas nama Pemohon I-VIII.

4. Bukti P-4: Surat Keterangan Magang atas nama Pemohon IX-XI

5. Bukti P-5: Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan Para Pemohon, dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM selaku Kuasa dengan hak subsitusi dari Presiden R.I, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak sependapat dengan argumen Pemohon yang menyatakan bahwa untuk diangkat menjadi Advokat tidak termasuk yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yakni perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Pemohon menganggap bahwa lulusan perguruan tinggi hukum militer, yang mana mahasiswa dan lulusannya adalah anggota militer aktif, merupakan anggota militer aktif yang terikat pada struktur dan hirarki komando (unity of command) kemiliteran, sehingga ia tidak bersifat mandiri dan bebas. Demikian pula dengan lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian yang mana mahasiswa dan lulusannya adalah dari anggota polisi aktif, merupakan anggota polisi yang terikat pada struktur dan hirarki komando ( unity of command) kepolisian sehingga ia tidak bersifat mandiri dan bebas ditambah lagi dalam perguruan tinggi ilmu kepolisian bukanlah merupakan perguruan tinggi hukum.

Mengenai argumen tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa titik berat Pasal 2 ayat (1) adalah mengenai persyaratan kelulusan, bukan bagaimana ia bertugas dan berfungsi sebagai Advokat. Jika yang bersangkutan menjadi Advokat, maka berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) yakni bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Jadi, pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Advokat, maka ia bukan lagi sebagai anggota TNI atau anggota POLRI sehingga tidak ada lagi hubungan struktur dan hirarki ( unity of command) yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 yang menghendaki profesi Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri.

2. Mengenai argumen Pemohon yang menyatakan bahwa pembatasan mengenai umur untuk diangkat menjadi Advokat yaitu sekurang-kurangnya 25 tahun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan merupakan hal yang tidak adil dan diskriminatif terhadap para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 dan 22 tahun, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa pembatasan umur tersebut didasarkan pada rasionalitas kelulusan calon yang bersangkutan yang rata-rata umur 22 tahun, ditambah persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus-nerus pada kantor Advokat. Di samping itu, yang bersangkutan kemungkinan menginginkan tambahan keahlian dengan mengikuti kursus-kursus lain untuk menambah kematangan diri yang ditempun rata-rata 1 tahun, sehingga batasan sekurang-kurangnya umur 25 tahun sangat rasional untuk menjadi Advokat yang memenuhi persyaratan berdasarkan undangundang.

3. Berkenaan dengan permohonan Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak mencantumkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar hak-hak Advokat sehingga bertentangan dengan UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut kurang tepat karena perlindungan terhadap Advokat telah cukup diatur dalam Undang-undang tersebut, terutama Pasal 16 yakni Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Ketentuan Pasal 16 tersebut telah memadai dan seimbang dengan hak dan kewajiban Advokat. Lihat pula Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 yang substansinya memberikan hak kepada Advokat dalam rangka menjalankan profesinya.

4. Berkaitan dengan permohonan Pemohon atas Pasal 32 ayat (3) yang membatasi hanya 8 organisasi advokat, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa keberadaan kedelapan organisasi advokat berasal dari 7 organisasi advokat yang disepakati sendiri oleh organisasi advokat dalam Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia yang membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia pada tanggal 11 Februari 2002, dan ditambah satu organisasi yakni APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia).

Organisasi yang terakhir ini terkait dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang sehingga diakui keberadaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing.

2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

4. Menyatakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah NKRI.

Menimbang, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat R.I, yang diwakili oleh

H. Hamdan Zoelfa, S.H dan Akil Mukhtar, S.H telah pula menyampaikan keterangan lisan didalam persidangan yang kemudian dituangkan dalam keterangan tertulis bertanggal 10 Pebruari 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 24 terdiri dari 3 ayat yaitu pertama, persoalan kekuasan kehakiman oleh kuasanya yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, menyangkut pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ayat (3) adalah badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian ada satu badan lain namanya komisi yudisial yang diatur dalam pasal selanjutnya.

Mengenai advokat tidak diatur dalam UUD 1945, tapi dasar pengaturan tentang advokat harus dikembalikan kepada Pasal 24 ayat (3) yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi ini termasuk bentuk badan-badan lain dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu yang akan diatur dengan undang-undang. Ini termasuk kejaksaan yang melaksanakan fungsi peradilan, polisi sebagai penyidik yang melaksanakan fungsi peradilan. Itu termasuk badan-badan lain. Termasuk lapas, termasuk notaris yang melaksanakan sebagian fungsi-fungsi kekuasan kehakiman yaitu diatur dalam undang-undang.

2. Begitu juga tentang syarat-syarat advokat karena advokat tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar maka diberikan kewenangan kepada Pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang bagaimana syarat-syarat advokat itu.

Undang-Undang Dasar hanya membuat syarat-syarat tentang Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Komisi Yudisial. Jadi kalau membuat syarat-syarat mengenai Hakim Konstitusi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu baru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

3. Tentang syarat advokat lulusan sekolah tinggi militer dan hukum militer dan sekolah tinggi ilmu kepolisian. Kita tidak berbicara tentang anggota militer dan anggota kepolisian karena mereka memang tidak diperbolehkan menjadi advokat, tapi mereka hanya merupakan alumni dari militer itu apakah terikat kebebasannya.Tapi ketika mereka masuk menjadi advokat mereka tidak boleh menjadi anggota militer dan anggota polisi, karena itu dilarang oleh undang-undang.

Jadi kalau mereka tidak merupakan anggota militer dan tidak merupakan anggota kepolisian jadi hal yang sah-sah saja dan mereka tidak perlu kita asumsikan mereka tidak bebas. Sama saja alumni fakultas hukum, sarjana hukum yang tadinya pegawai negeri tidak bebas menjadi bebas setelah pensiun. Jadi dalam kerangka pikiran itulah dalam membuat undang-undang ini yang Dewan Perwakilan Rakyat-RI dan merasa dan telah memikirkan tidak ada satu pasalpun yang bertentangan dengan konstitusi.

4. Masalah diskriminasi mengenai APHI. Yang diajukan oleh Pemerintah pada saat itu dan merasa ada kesepakatan organisasi advokat adalah 7 organisasi advokat, sebagai pelaksana sementara organisasi advokat sampai kepada terbentuknya satu wadah organisasi advokat. Pada saat bersidang di DPR tidak ada satupun dari APHI yang datang ke DPR atau Pemerintah untuk meminta mereka masuk sebagai pelaksana salah satu organisasi yang melaksanakan sementara organisasi advokat.

Ada satu tambahan dari 7 yang diajukan oleh Pemerintah yaitu namanya APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) dan itu diakomodir dan masuk sebagai salah satu organisasi sementara yang melaksanakan organisasi advokat. APHI tidak datang dan tidak ada record mereka telah datang, kalaupun datang pada saat itu mungkin juga akan tambah menjadi 9 organisasi advokat untuk pelaksana sementara, jadi tidak ada diskriminasi.

5. Pasal 32 ini adalah sebuah pasal yang mengakomodasi posisi transisional dari para advokat pengacara praktek dengan adanya undang-undang yang baru ini. Oleh karena itu di dalam rancangan aslinya sebenarnya satu organisasi yang akan lahir itu bukan 2 tahun melainkan 5 tahun. Setelah kita melakukan konsultasi dengan organisasi advokat yang 8 ini, yang juga melahirkan kode etik bersama, maka kita putuskan dalam waktu 2 tahun harus sudah ada satu organisasi advokat yang nanti menjalankan semua fungsi dan tugas sesuai dengan undang-undang ini. Mulai dari rekruitmen advokat, penindakan, pengawasan sampai kepada pemberhentian advokat itu semuanya oleh organisasi advokat. Apakah bentuknya federasi dan atau sebagainya? Itu adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari para advokat atau tadinya ada para penasehat hukum atau pengacara praktek. Itu menjadi sepenuhnya dari mereka untuk mengatur diri sendiri sebenarnya.

Jadi banyak sekali di Indonesia ini pengacara-pengacara praktek maupun advokat yang juga tidak bergabung didalam organisasi baik yang sudah disebutkan di dalam undang-undang ini maupun yang tidak disebutkan. Jadi sebenarnya undang-undang ini memberikan batas waktu dalam tempo 2 tahun untuk lahir sebuah organisasi baru. Mulai dari pendaftaran menjadi calon advokat, pengawasan, proses magang, penindakan itu semuanya oleh sebuah organisasi. Sebenarnya pada saat itu jika 2 tahun organisasi advokat ini tidak terbentuk posisi selanjutnya itu seperti apa? Itu juga menjadi sebuah problem sebenarnya. Tetapi dengan semangat dari teman-teman para pengacara dan advokat, mereka akan mampu lahir dalam waktu 2 tahun.

Setelah proses 2 tahun itu terlewati ada satu organisasi, apakah sifatnya federasi atau organisasi baru, maka seluruh kewenangan itu baru bisa dijelaskan. Oleh karena itu dalam posisi sekarang ini apabila terjadi pelanggaran terhadap fungsi-fungsi pelaksanaan tugas-tugas dari profesi advokat itu maka diberlakukanlah kode etik yang diakomodir juga didalam Pasal 33 ini, dari mereka yang bergabung didalam beberapa organisasi.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi, yaitu:

Saksi SUHADI SOMOMOELJONO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia ( HAPI). - Bahwa dalam rangka diakui dalam undang-undang Advokat, HAPI berjuang sendiri dengan cara memasukkan permohonan di dalam suatu organisasi Advokat yang diberi nama Forum Komunikasi Advokat Indonesia atau FKAI. - Pada saat itu yang menjadi anggota Forum Komunikasi Advokat Indonesia itu hanya IKADIN, IPHI dan AAI. Kemudian DPP HAPI bersama-sama dengan DPP SPI (Serikat Pengacara Indonesia) mengajukan permohonan secara tertulis melalui IKADIN. Permohonan yang pertama ditolak, kemudian IPHI bersama-sama SPI rapat kembali merundingkan kembali bagaimana caranya supaya bisa diterima. Kemudian IPHI dan SPI membuat permohonan yang kedua. Permohonan yang kedua itu diterima, sehingga HAPI dan SPI masuk di Forum Komunikasi Advokat Indonesia. Berikutnya masuk lagi organisasi konsultan hukum dan organisasi pasar modal. Yang terakhir adalah organisasi kelompok Pengacara Syariah. Akhirnya 8 organisasi itulah yang diakui oleh undang-undang.. - Bahwa kedelapan organisiasi itu kemudian berkumpul dan membentuk Forum Joint Commitee Advokat Indonesia yang bersama-sama membahas Undang-undang Advokat. Tetapi dalam pembahasan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat HAPI tidak diikutsertakan, walaupun HAPI anggota Forum Komunikasi Advokat Indonesia. Yang resmi masuk pada saat itu sebagian dari IKADIN, sebagian dari IPHI. - Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Advokat merupakan sesuatu yang bersifat imperatif, tegas dan jelas. Undang-undang tersebut mengharuskan Advokat mempunyai organisasi. Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri jika dikaitkan dengan pasal-pasal yang lain termasuk dengan Pasal 32 ayat (3). Dalam Pasal 28 ayat 1 tersebut jelas disebutkan bahwa kehadiran kedelapan organisasi Advokat yang diakui oleh undang-undang itu sifatnya hanya sementara dan pembuat undang-undang sudah sangat jelas dan tegas hanya memberi waktu 2 tahun. Jadi sebenarnya tugas yang diberikan oleh pembuat undang-undang kurang lebih tinggal setahun. Tetapi tidak ada satupun pasal yang menerangkan apa yang dimaksud organisasi Advokat Indonesia itu. Bentuknya seperti apa, apakah seperti di Amerika yang berbentuk Single Bar, apakah seperti di Jepang yang Federasi. Undang-undang tidak menerangkan itu. Dengan demikian mengenai bentuk tentunya akan diserahkan kepada delapan Organisasi Advokat yang sudah diberikan wewenang dan mandat oleh undang-undang. Tetapi sampai sekarang belum ada tindakan maupun gerakan dari delapan organisasi Advokat itu untuk mewujudkan bentuk organisasi Advokat itu. Sehingga dikalangan Advokat sendiri terutama dikalangan HAPI ini banyak yang resah, - Bahwa yang dimaksud dengan joint commitee adalah Komite Kerja Advokat Indonesia. - Bahwa pada saat kedelapan organisasi berkumpul dan membentuk KKAI, pada saat Ketua Umum tanda tangan, yang ada di benak DPP HAPI itu sebenarnya KKAI semacam forum komunikasi dalam rangka bagaimana mempersiapkan organisasi Advokat yang tunggal. Oleh karena itu ketika dalam perjalanan kemudian KKAI melakukan verifikasi, Ketua Umum HAPI pada saat pleno diserang oleh anggota HAPI. Karena apa awalnya hanya forum komunikasi tapi sekarang sudah bisa melakukan verifikasi, bahkan bukan hanya verifikasi, termasuk menarik iuran anggota dan lain sebagainya.

Hal ini meresahkan DPP HAPI karena yang dibentuk baru Forum Komunikasi Advokat. Bagaimana nantinya ability and responsibility nya.

Bagaimana kualitas pertanggungjawabannya. Karena KKAI itu belum mempunyai Anggaran Dasar, belum mempunyai Anggaran Rumah Tangga.

Jadi DPP HAPI belum melihat itu sebagai bentuk badan hukum. - Bahwa tindakan seperti verifikasi dan menarik iuran anggota itu dapat merugikan para Advokat, terlebih para Advokat yang tidak terdaftar dalam satu organisasi yang ada di undang-undang. Memang kalau dilihat dari sisi niatnya baik yaitu dalam rangka ketertiban, karena dalam Undang-undang Advokat diwajibkan harus ada buku daftar advokat nasional. Jadi sebenarnya maksudnya mengacu kesana supaya segera mendaftar, tertib, bisa didata.

Kemudian akan dimasukkan didalam buku nasional Advokat. Yang menjadi persoalan siapa yang berhak secara hukum mengorganisasi Advokat seluruh Indonesia ini, mengingat Advokat belum mempunyai wadah organisasi. - Bahwa ketentuan tersebut dapat merugikan sebagian pengacara misalnya untuk memperpanjang kartu harus membayar Rp. 500.000,-. Dalam prakteknya pengacara yang baru praktek terutama dari LBH belum punya uang. Banyak yang mendaftar ke HAPI kemudian memohon supaya membayar separuh atau gratis atau ditunda dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi yang lain, misalnya orang akan memperpanjang kartu Advokat oleh KKAI diwajibkan harus melegalisasi ijasah, sedangkan jangka waktunya terbatas dan ijasahnya berasal dari dari luar kota seperti Irian Jaya, Medan dan lain-lain yang jaraknya jauh. - Bahwa menurut ketentuan advokat harus punya organisasi yang permanen.

Sebelum permanen KKAI seharusnya membentuk organisasi atau wadahnya dulu. Tetapi KKAI belum membuat wadah sudah membuat regulasi tentang hal-hal bersifat substansif, misalnya menarik uang, verifikasi, dan lain sebagainya. Bagi DPP HAPI hal ini tidak dapat dibenarkan. - Bahwa sampai sekarang belum ada rapat yang secara khusus untuk betul-betul mengagendakan bagaimana mengkonkritkan atau merealisasikan Pasal 32 ayat (3). - Bahwa menurut informasi di Mahkamah Agung enam bulan yang lalu sudah kurang lebih 10.000 orang calon Advokat yang ingin mau mengikuti ujian.

Kalau tidak segera di atasi bisa saja terjadi ledakan-ledakan ketidakpercayaan kepada organisasi Advokat. - Bahwa saksi selaku Sekjen HAPI sering terjun ke daerah karena banyak anggota HAPI di daerah ditangkap polisi pada saat mendampingi klien.

Dalam Undang-undang Advokat itu hak imunitif, kekebalan, itu hanya diberikan pada saat bersidang. Jadi ketika diluar sidang ditangkap bisa kapan saja. Banyak sekali yang sudah dipenjara. Undang-undang Advokat belum menjangkau kekebalan pada saat seorang Advokat mewakili kliennya bicara diluar sidang. - Bahwa dalam Pasal 32 ayat (3) dikatakan tugas dan wewenang untuk sementara dapat dijalankan bersama maksudnya baik sekali supaya tidak ada kevakuman.. - Bahwa Sesuai Rakernas HAPI 4 bulan yang lalu, telah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional bahwa yang diusulkan oleh HAPI itu berbentuk federasi. Karena dengan federasi itu begitu nanti punya AD/ART yang memungkinkan Organisasi Advokat yang lain bisa masuk. Jadi tidak hanya terbatas hanya delapan saja, tetapi kalau sistemnya single bar, delapan itu kemudian akan dilebur menjadi satu tentu yang lain jadi tidak ada. - Bahwa apabila organisasi advokat berbentuk federasi maka ada kesempatan bagi organisasi lain diluar delapan 8 organisasi yang ditentukan dalam undang-undang untukmasuk menjadi anggota federasi. - Bahwa pada saat KKAI akan mengeluarkan Kartu Advokat dari HAPI tidak setuju karena HAPI beranggapan biarlah untuk sementara, untuk 2 tahun ini, kita happy-happy dulu sama anggota kita, sambil mendata jumlah anggota.

Pada saat KKAI akan mengeluarkan kartu Advokat timbul problem siapa yang akan teken. Karena dalam pleno yang pertama waktu itu yang akan menandatangi adalah Ketua KKAI, sementara KKAI itu hanya forum komunikasi, sehingga bertentangan dengan AD/ART. Oleh karena itu saksi protes. - Bahwa HAPI sekarang ini sudah tidak berdaulat terhadap anggota, karena diverifikasi oleh KKAI, sehingga anggota HAPI didaerah banyak yang mengelu. - Bahwa kematangan intelektual dan kematangan emosional perlu dipertimbangkan untuk menjadi seorang Advokat. - Bahwa pada waktu pembahasan tentang organisasi advokat mengarah pada pembatasan organisasi advokat menjadi wadah tunggal. Semangatnya memang single bar, yang menentukan adalah yang anggotanya paling banyak. Wacana seperti itu sudah menjadi wacana umum. IKADIN di dalam kongres Semarang memutuskan single bar, sedangkan HAPI di dalam Rakernas menginginkan bentuk federasi. Jadi bentuk organisasi seperti yang diharapkan undang-undang itu belum ada tanda-tanda untuk segera terwujud. - Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) yang mengatur untuk sementara tugas dan wewenang organisasi Advokat dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia dan lain-lain merujuk pada organisasi Advokat yang ada pada saat itu, karena organisasi yang ingin dilibatkan hanya delapan organisasi tersebut. Sedangkan yang lain-lain itu karena tidak berjuang sendiri memang tidak diberitahu, tidak dipanggil, tidak diundang, mungkin juga karena faktor informasi dan lain sebagainya. - Bahwa political will dari KKAI memang kalau bisa hanya membatasi pada delapan organisasi itu saja. Hal Itu jelas sekali karena setiap rapat dibicarakan bagaimana cara supaya yang lain-lain itu didekati dengan persuasif kalau bisa masuk ke dalam delapan organisasi tersebut. - Bahwa setahu saksi Undang-undang Advokat ini sudah dibahas oleh Pemerintah dan DPR pada saat saksi masih aktif di Peradin.. - Bahwa sebagai seorang Advokat, dengan adanya undang-undang ini saksi merasa dilindungi hak dan kewajibannya. - Bahwa Pasal 32 ayat (1) secara keseluruhan menguntungkan, karena konsultan hukum yang selama ini tidak punya SK dari Menteri Kehakiman tapi otomatis dia menjadi Advokat. - Bahwa selain delapan 8 organisasi ini banyak yang mendatangi KKAI minta dimasukan sebagai anggota, satu diantaranya adalah APHI, kemudian juga KPPH, HAPMI dan lain-lain. Tetapi jawabannya juga simple saja karena yang ditentukan dalam undang-undang hanya delapan rganisasi tersebut. Jadi pola fikir yang ada di KKAI itu menganggap limitatif saja ketentuan pasal itu. - Bahwa syarat menjadi anggota HAPI itu sangat simple, siapapun yang sudah punya SK, baik SK Pengadilan Tinggi maupun SK Menteri Kehakiman itu masuk sebagai anggota. Jadi tidak mempersoalkan ijasahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah. Bahkan ada yang tidak punya ijasah Sarjana Hukum, karena pada saat itu masih pokrol bambu. - Bahwa HAPI sebagai organisasi juga mengenal magang untuk calon-calon Advokat atau Pengacara karena AD, ART dan kode etiknya berkiblat pada AD. ART dank kode etik Peradin yang mempunyai tradisi mengadakan magang selama sekitar 1-2 tahun. - Bahwa menurut saksi siapapun sepanjang seseorang itu bisa membuktikan dirinya sebagai Advokat yang punya SK baik Pengadilan Tinggi maupun SK dari Menteri Kehakiman tidak ada lagi perbedaan antara organisasinya dimana. Hanya yang jadi persoalan ketika ada organisasi Advokat yang sekarang ini masih berjuang, belum mau masuk ke KKAI. Jadi tetap harus diberi ruang jangan sampai anggota-anggota dari organisasi Advokat yang tidak masuk dari 8 ini kemudian dia sampai tidak bisa bersidang. - Bahwa baik delapan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang tersebut maupun organisasi advokat lain tidak bisa mengangkat Advokat, karena yang menyelenggarakan ujian adalah KKAI bersama-sama dengan Mahkamah Agung sedangkan organisasi hanya mempermudah prosedur saja.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bertanggal 2 September 2004 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 3 September 2004 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya..

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Mahkamah perlu lebih dahulu menetapkan:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa permohonan Para Pemohon a quo.

2. Kedudukan hukum ( legal standing) Para Pemohon a quo.

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkannya sebagai berikut: