Putusan MK 014/PUU-I/2003 — Tidak Dapat Diterima

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Juli 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dan diregistrasi dengan Nomor 014/PUU-I/2003 pada tanggal 15 Oktober 2003 serta perbaikan permohonan bertanggal 10 Nopember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Nopember 2003, pada dasarnya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU Susduk Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) terhadap UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang telah disetujui pada tanggal 9 Juli 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa para Pemohon adalah kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk tersebut, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan pengujian dimaksud sebagaimana telah ditentukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian atas Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 9 Juli 2003 (terlampir bukti P-1) terhadap UUD 1945 yang telah diamandemen, Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 27 ayat (1) tentang warga negara, dan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (terlampir bukti P-2);

Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dalam arti seharusnya hanya berlaku bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun ternyata di dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) telah menyebutkan pihak-pihak lain yang juga diharuskan tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut, yaitu “pejabat pemerintah, badan hukum dan warga masyarakat”. Dengan demikian undang-undang tersebut telah mengikat secara umum;

Bahwa kedudukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk tersebut adalah berada dibawah Undang-Undang Dasar sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (TAP MPR NO.III/MPR/2000) yang menentukan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

3. Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

5. Peraturan Pemerintah;

6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah;

Dengan demikian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk adalah produk hukum di bawah UUD 1945;

Bahwa Pasal 24C amandemen UUD 1945 jo. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945”;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berhak dan berkewajiban untuk melakukan uji materiil atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 9 Juli 2003 terhadap UUD1945;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, menyatakan:

Pasal 30 ayat (2):

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 30 ayat (3):

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 30 ayat (4):

Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 30 ayat (5):

Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai warga negara dan penduduk menyatakan sebagai berikut:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk tersebut yang memberlakukan penyanderaan terhadap pejabat negara atau warga masyarakat umum telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dalam hal ini terbukti Dewan Perwakilan Rakyat telah tidak menjunjung hukum dan pemerintahan, karena telah melampaui kewenangannya dengan secara tidak langsung telah memasuki kewenangan lembaga yudikatif;

Bahwa dengan demikian Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk telah memberikan suatu kedudukan sangat istimewa dan telah menempatkan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang tidak perlu tunduk dan menjunjung hukum karena merupakan lembaga “super” yang berkedudukan di atas hukum dan pemerintahan yang sah dan demokratis;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk memberikan kekuasaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk merampas kemerdekaan dan kebebasan seorang pejabat negara dan warga masyarakat yang tidak memenuhi panggilan Dewan. Sebaliknya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut di muka hukum apabila anggotanya membuat suatu pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tulisan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kenyataan ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat, atau

d. Lembaga negara”.

Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menerapkan suatu perlakuan sangat diskriminatif terhadap pejabat pemerintah, badan hukum maupun warga masyarakat tertentu, dimana Dewan dengan mudah dapat melakukan penyanderaan terhadap orang-orang tertentu yang diinginkannya, sedangkan apabila warga masyarakat yang ingin melaporkan anggota Dewan yang melakukan kejahatan tidak dapat langsung diperiksa oleh penyidik Polisi sebelum memperoleh persetujuan Presiden;

Dengan demikian maka hak konstitusional seseorang, anggota masyarakat, badan hukum, pejabat negara telah dilanggar. Dengan dilanggarnya hak konstitusional seseorang, anggota masyarakat, maka menjadi tidak menjamin adanya suatu kepastian hukum;

Bahwa menurut UUD 1945 amandemen, Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;

Sedangkan dalam Pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan;

Bahwa fungsi-fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat tersebut jelas diberikan oleh UUD 1945, dimana fungsi-fungsi tersebut mempunyai keterbatasan. Sedangkan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang berhubungan dengan panggilan paksa dan penyanderaan adalah bukan merupakan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan kewenangan Badan Eksekutif dan Badan Yudikatif, dengan perkataan lain Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak mempunyai cantolan terhadap UUD 1945 amandemen;

Bahwa dengan adanya Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk jelas melanggar/merugikan hak konstitusional para Pemohon dan anggota masyarakat banyak, berdasarkan Pasal 6 tentang Penyidik, Pasal 21 tentang penahanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berhak untuk melakukan penyidikan dan penahanan adalah merupakan kewenangan Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, berdasarkan atas hal tersebut Pemohon berkepentingan dengan diterapkannya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat

(4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk karena ketentuan tersebut akan diterapkan/diberlakukan kepada Pemohon dan anggota masyarakat banyak, tidak mustahil bahwa ketentuan tersebut dapat juga dikenakan kepada yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat negara, pelaku kekuasaan kehakiman;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, mengenai kekuasaan kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut diperlukan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan tersebutlah, maka kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilengkapi dengan badan-badan peradilan yang menjalankan fungsi memeriksa suatu persoalan hukum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar untuk menjatuhkan hukuman terhadap fisik berupa perampasan kemerdekaan/kebebasan seseorang yang bersalah, demi penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat;

Bahwa wewenang yang dimiliki oleh Dewan berdasarkan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk tersebut berarti bahwa Dewan telah mencampuri wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka, di mana Dewan telah bertindak seolah-olah sebuah badan peradilan yang berhak menjatuhkan hukuman fisik berupa perampasan kemerdekaan terhadap seorang pejabat maupun warga masyarakat;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk bertentangan juga dengan undang-undang yang sederajat, yaitu dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (terlampir bukti P-3) yang juga dibuat dan disahkan oleh lembaga yang sama, yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1):

“Penyidik adalah:

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Pasal 7 ayat (1):

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Bahwa selanjutnya Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa:

“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan, penahanan maupun pemanggilan seseorang untuk didengar dan diperiksa baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi adalah hak dan wewenang pejabat penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada suatu lembaga manapun juga dalam negara demokratis Indonesia ini selain Polri yang diberi hak dan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengekangan terhadap kemerdekaan dan kebebasan orang lain, kecuali dengan sangkaan disertai bukti cukup bahwa orang tersebut terlibat suatu kejahatan maupun pelanggaran;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk telah menimbulkan suatu pertanyaan mendasar, yaitu: Apakah Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan menahan seseorang, mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah suatu lembaga yudikatif ?

Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka wewenang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan menahan seseorang warga negara adalah wewenang dari Penyidik atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan sub-lembaga dari Presiden/Pemerintah/eksekutif. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai wewenang yang sah berdasarkan undang-undang untuk memanggil, memeriksa, menangkap dan menahan seorang warga negara;

Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan sebagai berikut:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana”;

Bahwa dari penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan berdasarkan bukti yang cukup dan disertai suatu keadaan atau kekhawatiran akan larinya si tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini seorang pejabat negara, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil untuk diminta keterangannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat langsung dilakukan penahanan, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah merupakan suatu lembaga politis, bukan merupakan lembaga eksekutif maupun yudikatif dan pemanggilan tersebut adalah bukan panggilan secara pro justitia, sehingga apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan suatu penyanderaan terhadap diri seseorang, maka hal tersebut telah melanggar batas kewenangannya selaku lembaga legislatif;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut, sangatlah berdasarkan hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2003, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, sehingga oleh karenanya, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disahkan pada tanggal 31 Juli 2003, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003 (diberi tanda P-1);

2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VIIIA, Bab IX, Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XI dan Bab XII (diberi tanda P-2);

3. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab II, Bab III dan Bab IV (diberi tanda P-3);

4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disahkan tanggal 13 Agustus 2003, diundangkan tanggal 13 Agustus 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 (diberi tanda P-4);

5. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 bertanggal 22 Januari 1964 perihal Penghapusan Sandera (diberi tanda P-5);

6. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1975 bertanggal 1 Desember 1975 perihal Sandera (diberi tanda P-6);

7. Fotokopi UU 6/1954, Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, oleh:

Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 (6/1954), tanggal 9 Pebruari 1954 (diberi tanda P-7);

8. Fotokopi UU 7/1950, Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, oleh:

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950 (7/1950) tanggal 15 Agustus 1950 (diberi tanda P-8);

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2003, para Pemohon yang hadir adalah Humala Simanjuntak, S.H., Agus Djaja, S.H., Fajar Indrawati, S.H. dan Dwinanda Natalistyo, S.H.;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonannya bertanggal 10 Nopember 2003 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 21 Nopember 2003;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Desember 2003 para Pemohon datang menghadap, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 10 Desember 2003 Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia datang menghadap. Presiden Republik Indonesia diwakili oleh Kuasa Hukum-nya: Hari Sabarno (Menteri Dalam Negeri) dan Yusril Ihza Mahendra (Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2003; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diwakili oleh Kuasa Hukum-nya: A. Teras Narang, S.H., Hamdan Zoelva, S.H., H.M. Sjaiful Rachman, S.H., H. Patrialis Akbar, S.H., Drs. Logan Siagian dan dr.

Sukowaluyo Mintoharjo, M.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2003, telah didengar keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Kuasa Hukum-nya telah menyerahkan Keterangan Tertulis bertanggal 2 Januari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2004, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan bangsa, setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam tatanan kenegaraan termasuk dalam susunan dan kedudukan Lembaga Permusyawaratan, Lembaga Perwakilan Rakyat dengan adanya Lembaga Perwakilan Daerah. Selain itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 juga mengamanatkan mengembangkan sistem politik nasional yang lebih demokratis dan terbuka dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik, termasuk Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 disusun dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab Lembaga Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat/Daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja anggota Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat/Daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

2. Keberadaan Pemohon tidak jelas, apakah perorangan warga negara Indonesia, atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; dan/atau badan hukum publik atau privat, karena tidak dilampirkan dengan dokumen keberadaan Pemohon yang sah.

3. Bahwa keabsahan Pemohon Hak Uji Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk cacat hukum, karena dari 54 Pemohon terdapat 10 orang yang tidak membubuhkan tanda tangan dalam permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Hak Uji Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang diajukan oleh Pemohon, agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon.

(2), AYAT (3), AYAT (4) DAN AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 22

TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD

DAN DPRD.

Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang telah disetujui pada tanggal 9 Juli 2003 oleh DPR bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, dengan alasan:

1. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk hanya berlaku bagi anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD, sedangkan ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) keterkaitan dengan pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat hanya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban DPR dan DPRD adalah dalam rangka melaksanakan hak angket, yaitu hak DPR dan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak Angket ini juga diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interflasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk adalah selaras dengan jiwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, karena ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5) tersebut di atas, tidak merupakan pemberian kedudukan yang sitimewa kepada DPR dan DPRD, untuk tidak menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan merampas kemerdekaan dan kebebasan pejabat negara, pejabat pemerintahan, badan hukum atau warga masyarakat yang tidak memenuhi panggilan DPR dan DPRD, melainkan sebagai upaya penegakan hukum dalam kerangka melaksanakan tugas dan wewenangnya demi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu juga, dalam pelaksanaan pemanggilan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dsb.

3. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sedangkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Pemahaman ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tersebut, DPR dan DPRD dalam melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat tidak sewenang-wenang, karena pemanggilan dan penyanderaannya harus sesuai peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

4. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dalam rumusan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami oleh Pemohon secara konstitusional dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, karena dalam rumusan tersebut tidak ada unsur diskriminatif terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat tertentu, dimana DPR dan DPRD di dalam melaksanakan pemanggilan secara paksa dan penyanderaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan terhadap anggota Dewan yang melakukan kejahatan perlakuannya sama dengan pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat, hanya yang berbeda berkaitan dengan prosedur administrasi. Hal ini dimungkinkan karena status DPR dan DPRD sebagai Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintahan Daerah yang mewakili rakyat mempunyai dampak politis yang sangat luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, jika pemanggilan pemeriksaan tanpa ada persetujuan dari Presiden.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di atas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Untuk itu, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan hak uji atas ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk terhadap UUD Tahun 1945, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing;

2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

3. Menyatakan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Keterangan Tertulis bertanggal 10 Pebruari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2004, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang, yaitu: - perorangan warga negara Indonesia; - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; - badan hukum publik atau privat; atau - lembaga negara.”

Bahwa surat permohonan hanya menyebutkan para Pemohon adalah Advokat dan Pengacara yang seluruhnya praktisi hukum, namun tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pemohon tidak cermat menyebutkan judul Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dengan tidak mencantumkan kata “Dewan Perwakilan Daerah”.

Bahwa surat permohonan tidak ditandatangani oleh delapan orang Pemohon dari keseluruhan 54 orang Pemohon, sehingga perlu dipertanyakan keabsahannya;

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dinyatakan ditolak;

Pemohon mengajukan permohonan hak uji terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk khususnya Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dalam arti seharusnya hanya berlaku bagi anggota MPR, DPR, dan DPRD, sehingga pihak-pihak lain tidak perlu tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut dan undang-undang tersebut tidak seharusnya mengikat umum. (halaman 3 surat permohonan);

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena: - telah melampaui kewenangannya dengan secara tidak langsung memasuki kewenangan dari lembaga yudikatif. (halaman 5 surat permohonan); - memberikan kekuasaan kepada DPR, MPR, maupun DPRD untuk merampas kemerdekaan dan kebebasan seorang pejabat negara dan warga masyarakat yang tidak memenuhi panggilan Dewan. Sebaliknya Anggota DPR atau DPRD tidak dapat dituntut di muka hukum apabila membuat suatu pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan dan tulisan dalam rapat-rapat DPR dan DPRD. (halaman 6 surat permohonan);

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena Dewan dengan mudah dapat melakukan penyanderaan terhadap orang-orang tertentu yang diinginkannya, sedangkan apabila warga masyarakat yang ingin melaporkan anggota Dewan yang melakukan kejahatan tidak dapat langsung diperiksa oleh penyidik Polisi sebelum memperoleh persetujuan Presiden. (halaman 7 surat permohonan);

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dianggap bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan

(2) UUD 1945 dengan alasan Dewan telah mencampuri wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka, dimana Dewan telah bertindak seolah-olah sebuah badan peradilan yang berhak menjatuhkan hukuman fisik berupa perampasan kemerdekaan terhadap seorang pejabat maupun warga masyarakat. (halaman 8 surat permohonan);

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dianggap bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai Penyidik dan kewenangan Penyidik.

Berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon dan dalil-dalil yang dikemukakan, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa undang-undang adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (yang dalam hal ini DPR dan Presiden) yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;

Bahwa norma-norma dalam suatu undang-undang merupakan norma hukum kongkrit yang dapat langsung berlaku di masyarakat dan bukan hanya berisi norma yang bersifat tunggal, sehingga undang-undang dapat mencantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semua undang-undang termasuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak hanya berlaku bagi anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan undang-undang tersebut mengikat secara umum;

Bahwa apabila dibaca secara seksama dan menyeluruh, penjelasan Pasal 30 ayat (1) antara lain menyebutkan “... Pemanggilan tersebut dalam rangka pelaksanaan hak angket.”, sehingga jelas dasar hukumannya, yaitu Pasal 20A ayat (2) UUD 1945;

Bahwa penjelasan Pasal 30 ayat (3) menyebutkan “Panggilan paksa dalam ketentuan ini dilakukan oleh aparat yang berwajib, yaitu kepolisian dan kejaksaan”. Sementara rumusan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) ditutup dengan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Artinya DPR tidak mengeluarkan panggilan paksa, tidak melakukan penangkapan, tidak mengadili, tidak menjatuhi hukuman, dan tidak melakukan eksekusi, sehingga jelas DPR tidak melampaui kewenangannya dan mencampuri kewenangan lembaga lain;

Bahwa Anggota DPR atau DPRD tidak dapat dituntut di muka hukum apabila membuat suatu pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan dan tulisan dalam rapat-rapat DPR dan DPRD merupakan penerapan dari prinsip imunitas bagi anggota DPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan penyambung aspirasi masyarakat. Landasan konstitusional ketentuan ini adalah Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip badan perwakilan yang telah dikenal secara umum bukan hanya di Indonesia. Tujuannya agar tidak ada pihak yang menghalangi wakil rakyat mengemukakan pendapatnya;

Bahwa salah satu fungsi DPR berdasarkan Pasal 20A adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi ini DPR mempunyai hak yang salah satunya adalah hak angket. Selanjutnya Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan agar hak DPR tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 30 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 merupakan pengaturan lebih lanjut dari hak angket sebagaimana oleh UUD 1945.

Penjelasan Pasal 27 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 menyebutkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangakian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Hal ini berarti fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud Pemohon dengan menyebutkan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa DPR selaku lembaga perwakilan rakyat selain mempunyai fungsi legislasi dan fungsi anggaran, juga mempunyai fungsi pengawasan. Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, maka DPR memerlukan informasi dan keterangan dari semua pihak. Informasi tersebut secara suka rela sering disampaikan kepada DPR dalam wujud aspirasi maupun melalui rapat dengar pendapat umum. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya informasi atau keterangan-keterangan yang sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki adanya perbaikan bagi kepentingan nasional atau mungkin ada pihak-pihak yang mempunyai andil terhadap terjadinya permasalahan nasional yang tidak mau keterlibatannya diketahui masyarakat. Artinya, semangat adanya ketentuan pemanggilan secara paksa dengan disertai ancaman hukuman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 ini adalah untuk menegakkan wibawa DPR sebagai lembaga representasi rakyat dan untuk efektifitas pelaksanaan tugas kedewanan. Adanya pihak yang mangkir dengan alasan yang tidak sah atau sengaja menghindar akan menyulitkan DPR dalam melaksanakan tugasnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyerahkan Kesimpulan bertanggal 27 Januari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2004, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas substansi permohonan atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk terhadap UUD 1945;

2. Apakah hak konstitusional para Pemohon a quo dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mereka memiliki kedudukan hukum ( legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian ( judicial review) Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 terhadap UUD 1945;

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk terhadap UUD 1945;

Bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara;

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Hak tersebut timbul karena dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar, yang disebut sebagai hak dasar.

Bahwa mengenai hak konstitusional ini, patut disimak pendapat Ronald Dworkin (1978: 191) “…constitutional rights that we call fundamental like the right of free speech, are suppose to represent rights against the government in the strong sense; that is the point of the boast that our legal system respects the fundamental rights of citizen”. Ditambahkan oleh Dworkin (1985: 300) “Every citizen has a constitutional rights that he not suffer disadvantage, at least in the competition for any public benefit, because the race or religion or sect or region or other natural artificial group to which he belongs is the object of prejudice or contempt”. Juga dikemukakan oleh Dworkin (1985: 395), “The constitution, as a whole, defines as well as commands the conditions under which citizens live in a just society, and it makes central to these conditions that each citizen be able to vote and participate in the politic as the equal any other. Free speech is essential to equal participation, but so is the right of each citizen that others, whose access to information may be superior to his, not be prevented from speaking to him”.

Bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada warga negara Indonesia (WNI) antara lain tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 28A s.d Pasal 28J. Sementara itu terkait dengan permohonan a quo yang didalilkan ialah hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa masalahnya adalah apakah ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Susduk telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 yang didalilkan. Isi pasal UU Susduk yang dimohonkan untuk diuji, dikaitkan dengan pasal-pasal UUD 1945, ternyata tidak terbukti adanya keterkaitan sebab akibat ( causal verband) yang menunjukkan bahwasanya hak konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Susduk. Bahwa baik kerugian potensial maupun aktual tidak akan diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan UU Susduk a quo, karena ketentuan tersebut hanya berlaku dalam rangka penggunaan hak angket DPR/DPRD yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan hak angket DPR/DPRD dijamin oleh konstitusi dan menyangkut kepentingan negara, masyarakat, dan bangsa yang harus didukung oleh setiap WNI, sehingga sudah sewajarnya apabila setiap upaya untuk menghambat harus dicegah. Bagi WNI yang taat kepada hukum dan konstitusi tidak perlu khawatir adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU Susduk akan merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Susduk terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa karena para Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa walaupun permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, namun Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pendapat mengenai pokok perkara a quo sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 terhadap Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tersebut Dewan Perwakilan Rakyat telah tidak menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, karena telah melampaui kewenangannya dengan secara tidak langsung telah memasuki wilayah kewenangan dari lembaga yudikatif dan bahwa dengan demikian Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) undang-undang termaksud telah memberikan kedudukan yang sangat istimewa dan telah menempatkan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang tidak perlu tunduk dan menjunjung tinggi hukum karena merupakan lembaga ‘super’ yang berkedudukan di atas hukum dan pemerintahan yang sah dan demokratis. Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat

(4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tersebut telah menerapkan suatu perlakuan sangat diskriminatif terhadap pejabat pemerintah, badan hukum maupun warga masyarakat tertentu, yakni Dewan dengan mudah dapat melakukan penyanderaan terhadap orang-orang tertentu yang diinginkannya, sedangkan warga masyarakat yang melaporkan anggota Dewan yang melakukan kejahatan tidak dapat langsung diperiksa oleh penyidik Polisi sebelum memperoleh persetujuan Presiden.

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Mahkamah Konstitusi memandang perlu menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Pertama, Pasal 30 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Susduk hanya mengatur pemanggilan yang dilakukan oleh DPR dan tidak oleh lembaga lain. Sedangkan pemanggilan serupa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 66 ayat (2), (3),4) dan (5) dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 82 ayat (2), (3), (4) dan (5). Oleh karena itu keberatan para Pemohon terhadap pemberian kewenangan pemanggilan oleh DPR, juga berlaku bagi DPRD, namun tidak berlaku bagi MPR;

Kedua, khusus mengenai pemanggilan oleh DPR yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Susduk, dapat dijelaskan bahwa hal itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan hak angket. Salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu DPR diberikan sejumlah hak (Pasal 20A ayat (1) dan ayat

(2) UUD 1945). Salah satu hak itu adalah hak angket, yaitu hak untuk mengajukan usul penyelidikan mengenai suatu hal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tersebut adalah penjabaran lebih lanjut dari pengaturan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, dengan catatan bahwa hal itu harus dilakukan dengan tidak melampaui kewenangan lembaga dimaksud atau mengurangi dari yang seharusnya, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar;

Persoalannya adalah apakah pengaturan dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 telah melampaui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, khususnya dalam rangka pelaksanaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat;

Berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, maupun keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta keterangan para Pemohon dalam persidangan, tidak terdapat alasan yang meyakinkan Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5) UU Susduk telah melampaui kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Sebaliknya, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU Susduk dengan jelas menyatakan bahwa panggilan paksa maupun penyanderaan itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum ( due process of law).

Kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan;

Persoalan selanjutnya adalah perundang-undangan manakah yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU Susduk;

Dengan berpegang pada ketentuan Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD 1945, maka yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 yang dimohonkan para Pemohon untuk diuji tidak boleh dipahami sebagaimana pengertian yang menjadi alasan diajukannya permohonan, pasal tersebut harus dipahami dalam konteks yang tidak terpisah dari penjelasannya. Sekiranya tidak ada penjelasan - quod non -permohonan para Pemohon memang dapat dipandang beralasan. Mahkamah memandang meskipun penjelasan merupakan satu kesatuan dengan pasal, namun penjelasan itu seyogyanya tidak mengandung norma baru, terlebih lagi bahwa penjelasan atas Pasal UU Susduk tidak sesuai dengan norma yang terkandung dalam pasal tersebut. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pembentuk undang-undang seyogyanya memperhatikan prinsip perancangan undang-undang yang baik;

Memperhatikan, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2004, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2004, oleh kami: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh: Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.

A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL, Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., dan H. Achmad Roestandi, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Jara Lumbanraja, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya.

K E T U A,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd

ttd

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Dr. Harjono, S.H., MCL.

ttd

ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

ttd

ttd

H. Achmad Roestandi, S.H.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jara Lumbanraja, S.H.